Sifat Belanja (kelompok belanja)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
Advertisements

TEKNIS PENYUSUNAN LAKIP PERMENPAN RB NO 29 TAHUN 2010
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 2010.
REVISI ANGGARAN TA.2014 PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA.2015
Persiapan Penelaahan RKAKL TA 2013
PENYUSUNAN RBA KONSEP DAN TEKNIS SOSIALISASI RBA
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PMK TENTANG BAGAN AKUN STANDAR (PMK NO.91/PMK.05/2007)
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
(RINCIAN KEGIATAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA)
KONSEP NILAI PEROLEHAN
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
SOSIALISASI ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
Pelayanan Standard Minimun
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
PENELITIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2018
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Tata Cara Revisi Anggaran TA 2017
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ARIF ZAINUDIN SURAKARTA
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
1. Landasan Berpikir (1) RKA-K/L => merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Renja K/L.
HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-31/PB/2016
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
POKOK BAHASAN Struktur Organisasi Penganggaran Jadwal Penganggaran
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
POINTER PENYUSUNAN RKA 2017.
Rapat koordinasi persiapan penyusunan rka skpd ta 2018
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
Unit Kerja…. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2016.
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
EVALUASI REALISASI APBN TA 2017 DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Aplikasi rkakl 2011.
KEBIJAKAN DANA DESA Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul Kamis, 23 Nopember 2017.
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) Sesuai pepres no.29 tahun 2014.
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
Makassar, 15 November 2017 PEMBINAAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN & EVALUASI SBK TA Oleh : Kabag Proggar Biro Ren Settama BNN Kombes Pol Dra. Kasiani.
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
SUMBER PENDANAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN-BH)
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN AKIP
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
STANDAR BIAYA KELUARAN KHUSUS BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019
Sistem Informasi Perencanaan dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Transcript presentasi:

Sifat Belanja (kelompok belanja) Hanya ada dua sifat belanja yaitu belanja operasional dan belanja non operasional Belanja Operasional merupakan komponen belanja yang wajib dipenuhi pengalokasiannya oleh K/ L terkait . Dalam hal komponen-komponen tersebut pemenuhannya tidak memadai, akan berdampak terhadap pencapaian sasaran Kinerja penganggaran menjadi tidak optimal Wajib dipenuhi : Output 994 (layanan perkantoran) dengan Komponen 001 (gaji dan tunjangan), 002 ( Operasional dan Pemeliharaan kantor) dan 005/belanja non operasional yang berkarakteristik operasional (dukungan penyelenggaraan tugas fungsi unit) Lampiran I dan II PMK 142/PMK.02/2018 Pedoman Umum Penyusunan RKA-K/L