PENCEGAHAN BAHAYA NARKOTIKA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
IMPLEMENTASI BIDANG PENCEGAHAN PREEMTIF PROMOTIF
KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL BIDANG PEMBERANTASAN
ANGKET PEMBACA HARIAN Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009 Jumlah.
“ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN UPAYA PENANGANANNYA”
PADA ACARA : KUNJUNGAN KERJA DI PROVINSI DI. YOGYAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Yogyakarta, 11 JUNI 2012 PENGARAHAN SEKRETARIS JENDERAL.
ANGKET PEMBACA TABLOID Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009.
PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN INDONESIA DARURAT NARKOBA
DATAPHK PER SEPTEMBER 2105.
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
PROFIL IAP -Ikatan Ahli Perencanaan- Jawa Timur
Peta Peningkatan Pemenuhan Energi Listrik Tiap Provinsi Hasil Model
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Aplikasi Pemetaan Mutu
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
Deputi Bidang Pencegahan
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penggandaan dan Pendistribusian
Efektivitas Penelitian Dosen Terhadap Pemberantasan Narkoba
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
PERATURAN KPU TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA.
KASI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI AGAM
Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur
UU 23 / 14 ??.
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
LPMP Provinsi Jawa Timur Di Hotel Utami – Sidoarjo
ELIMINASI MALARIA DI BANYUMAS 2015
Hotel "SUN CITY" Sidoarjo, 28 Januari 2009
Oleh : BADAN KESBANGPOL KABUPATEN AGAM TAHUN 2017
Pemiskinan pelaku kejahatan narkotika oleh : slamet pribadi kepala bagian humas badan narkotika nasional.
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
OPTIMALISASI PERAN APOTEKER PADA SARANA PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN DALAM MENGHADAPI KASUS OBAT ILEGAL Maura Linda Sitanggang Direktur Jenderal.
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Muhamad Adrian H Muhammad Rian Naufal Afrianzah .k
Peran Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) USMAN RIANSE Rektor Universitas Halu Oleo USMAN.
PENJAMINAN MUTU DALAM PENANGANAN KASUS NARKOBA DI PERGURUAN TINGGI
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR UU KIP Ketty Tri Setyorini.
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
LINGKUNGAN KEMENAG PROVINSI JAWA TIMUR
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
KONTRIBUSI AKOMODASI TERHADAP JUMLAH KUNJUNGAN WISATA DI TIMUR
KEBIJAKAN PELAKSANAAN P4 GN DI KOTA YOGYAKARTA Disampaikan oleh Trihastono S.Sos, MM Sekretariat BNK Kota Yogyakarta.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
MASALAH REGIONAL dan KEBIJAKANNYA
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PEMBANGUNAN YANG MENINGGALKAN PENCEGAHAN
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
PAPARAN HASIL MONITORING SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
KONTRIBUSI AKOMODASI TERHADAP JUMLAH KUNJUNGAN WISATA DI TIMUR
Evaluasi Pendataan Semester Genap
ASPEK HUKUM DALAM P4GN Brigjen Pol. Drs. Jhon Turman Panjaitan Oleh :
TANGGAL PENYERAHAN LAPORAN
SEKSI BAGASI BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
PENINGKATAN AKSES, MUTU & LAYANAN MADRASAH Tahun Anggaran 2019
Transcript presentasi:

PENCEGAHAN BAHAYA NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR PENCEGAHAN BAHAYA NARKOTIKA PADA GENERASI MUDA SURABAYA, 19 NOVEMBER 2019

CURRICULUM VITAE BRIGJEN POL Drs. BAMBANG PRIYAMBADHA, SH, MHum TTL : Sidoarjo, 21.01.1966 Riwayat Jabatan : KA BNNP Jatim 12.02.2019 KA BNNP Sultra 27.08.2017 – 12.02.2019 Wakapolda Sultra 28.01.2017 – 27.08.2017 Kabid Strategi SESPIM Polri, Mei 2016 – Jan 2017 Kabagbingadikal PTIK, Sept 2015 – Mei 2016 Dirreskrimum Polda Jatim, Jan 2014 – Sept 2015 Dirreskrimum Polda Papua, Jan 2013 – Jan 2014

PETA RAWAN PENYELUNDUPAN NARKOBA Jalur Sabu Jalur Ecstasy Jalur Narkoba Baru

PREVALENSI PAKAI NARKOBA SETAHUN TERAKHIR di 13 IBUKOTA PROVINSI ANGKA PREVALENSI PAKAI NARKOBA SETAHUN TERAKHIR JUMLAH TERPAPAR NARKOBA Aceh 1.80% 38,493 Sumatera Utara 1.50% 95,490 Sumatera Selatan 3.50% 137,989 Kepulauan Riau 1.30% 11,660 DKI Jakarta 67,638 Jawa Barat 5.50% 1,130,337 Jawa Timur 2.80% 562,778 DI Yogyakarta 26,691 Bali 31,178 Kalimantan Timur 2.00% 30,814 Kalimantan Barat 1.00% 23,032 Sulawesi Selatan 2.50% 89,967 Papua 22,088 Total 2.10% 1,514,037 PROVINSI JAWA BARAT DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN MEMILIKI ANGKA PREVALENSI TERTINGGI. PROVINSI KALIMANTAN BARAT MEMILIKI ANGKA PREVALENSI RENDAH. ANGKA PREVALENSI SETAHUN TERAKHIR 2,1 %, SETARA DENGAN 1,51 JUTA ORANG (13 PROVINSI) ANGKA PREVALENSI PENASUN SETAHUN TERAKHIR 0,06% SETARA DENGAN 43.258 ORANG Kerjasama Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI

PENYALAH GUNA PROPORSI NARKOBA DI JAWA TIMUR PELAJAR 7,5% DARI 4.638.207 = 347.872 ORANG. PEKERJA 2,80% DARI 21.300.423 = 596.419 ORANG PROPORSI PENYALAH GUNA NARKOBA DI JAWA TIMUR Hasil penelitian LIPI bekerjasama dengan Puslitdatin BNN RI tahun 2018

PROFIL BNN PROVINSI JAWA TIMUR 1 DEMOGRAFI 2 BNN KAB./KOTA DI JAWA TIMUR NO SATUAN KERJA 1 KOTA SURABAYA 2 KOTA MOJOKERTO 3 KOTA KEDIRI 4 KOTA MALANG 5 KOTA BATU 6 KABUPATEN KEDIRI 7 KABUPATEN MALANG 8 KABUPATEN TULUNGAGUNG 9 KABUPATEN NGANJUK 10 KABUPATEN PASURUAN 11 KABUPATEN GRESIK 12 KABUPATEN BLITAR 13 KABUPATEN TRENGGALEK 14 KABUPATEN SIDOARJO 15 KABUPATEN SUMENEP 16 KABUPATEN LUMAJANG 17 KABUPATEN TUBAN Luas wilayah : 47.800 km²; terdiri 38 Kab/ Kota. Jumlah penduduk : 39,29 juta (2018) Kab./Kota yang belum terbentuk BNN Angka Prevalensi Jatim 1,7 % 3 JUMLAH PERSONIL BNNP JAWA TIMUR

Tindak Pidana Narkotika DAFTAR KASUS, TERSANGKA DAN BARANG BUKTI NARKOTIKA BIDANG PEMBERANTASAN TAHUN 2018 DAN 2019 NO JENIS JUMLAH TAHUN 2018 TAHUN 2019 1. Tindak Pidana Narkotika Kasus 18 2 Tersangka 41 20 2. Sitaan Barang Bukti Shabu (gram) 26.145,80 53.000,00 Ekstasi (gram) 13 - Ganja (gram) 39.380

MODUS OPERANDI NARKOTIKA Penyerahan narkotika antar kurir dengan cara bertemu langsung ditempat dan waktu yang disepakati Merekatkan narkotika pada bagian tubuh tertentu dengan menggunakan alat perekat BODY WRAPPING Penyerahan paket narkotika dengan cara meninggalkan paket di tempat yg sudah disetujui ADU BANTENG Penyerahan narkotika dengan cara memasukkan barang import yang telah ditambahkan didalam bagian barang import RANJAU FAKE IMPORT SWALLOWED PACKET Penyerahan narkotika dengan cara menelan narkotika yang sudah di packing atau memasukkannya ke dalam tubuh melalui anus Penyerahan narkotika dengan cara mengirimkan dalam kemasan melalui jasa pengiriman barang domestik

MELALUI RICE COOKER DAN SWALLOW

Modus melalui Paket JNT

Modus melalui buah mangga

PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOBA STRATEGI OPERASIONAL PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOBA PERMASALAHAN NARKOBA STRATEGI UMUM PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOBA Pencegahan : Membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dari pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemberantasan : Mengungkap dan menindak sindikat kejahatan narkoba dengan menghukum berat dan menyita aset hasil kejahatan narkoba. Rehabilitasi : Memulihkan pecandu narkoba dari penyakit ketergantungan/kecanduan narkoba supaya kembali hidup sehat dan produktif

KEBIJAKAN BERIMBANG DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOBA PENCEGAHAN Mengembangkan sistem pertahanan diri (imunitas) masyarakat secara intensif melalui upaya promotif dan pengembangan kecakapan hidup sejak usia dini. Mengembangkan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, pendidikan, kerja, dan masyarakat. Mengoptimalisasi peran serta instansi pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan (agama, wanita, pemuda, profesi, dll) dalam kampanye masif anti narkoba. Mengembangkan pemberdayaan alternatif di daerah rawan peredaran gelap narkoba

KEBIJAKAN BERIMBANG DALAM PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOBA PEMBERANTASAN Memperkuat sistem interdiksi di wilayah jalur-jalur masuk (pelabuhan laut, bandara, dan lintas batas darat). Mengungkap jaringan tindak kejahatan narkoba hingga tuntas dan tegas. Menyita aset sindikat narkoba yang berasal dari tindak kejahatan narkoba. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas instansi dan lintas negara dalam rangka pengungkapan sindikat tindak kejahatan narkoba.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERDA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR :13 TAHUN 2016 TENTANG UPAYA FASILITASI P4GN SURAT EDARAN MENTERI PAN & RB NO. 50 TAHUN 2017 : MELAKSANAKAN SOSIALISASI BAHAYA NARKOBA & DISEMINASI INFORMASI TENTANG P4GN KEPADA SELURUH APARATUR NEGARA / PEGAWAI MELAKSANAKAN TES URINE KEPADA CALON ASN MELALUI KOORDINASI BNN, BNNP/BNNK MEMBENTUK SATUAN TUGAS / RELAWAN ANTI NARKOBA DI MASING-MASING INSTANSI, KEMENTERIAN/ LEMBAGA/ PEMERINTAH DAERAH.

PELAKSANAAN KEBIJAKAN 3. INPRES NO 6 TAHUN 2018 RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2018 - 2019 4. PERATUAN MENDAGRI NO.21 TAHUN 2019 GUBERNUR, BUPATI / WALIKOTA MELAKUKAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAHNYA MASING-MASING YANG DILAKUKAN & DIKOORDINASIKAN OLEH KEPALA SKPD YG MEMBIDANGI URUSAN KESATUAN BANGSA & POLITIK

MEWUJUDKAN MADRASAH BERSIH NARKOBA (BERSINAR) MEWUJUDKAN REGULASI TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) PENERAPAN KURIKULUM TERINTEGRASI P4GN/KURIKULUM ANTI NARKOBA MELAKSANAKAN SOSIALISASI P4GN MELALUI METODE ANTARA LAIN : - PENTAS SENI, SEMINAR, TALKSHOW, FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) - LOMBA VLOG, YEL-YEL/MUSIK, VIDGRAM, ARTIKEL, DAN FOTOGRAFI (REAN.ID) MENERAPKAN PROGRAM P4GN DALAM KEGIATAN ANTARA LAIN : - BIMBINGAN KONSELING - PRAMUKA - REMAJA MASJID (REMAS) MELAKSANAKAN TES URINE SECARA SAMPLING KEPADA LINGKUNGAN SEKOLAH (GURU, SISWA, SATPAM, PETUGAS KANTIN DAN OB)

TERIMA KASIH