MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH KUALITAS PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR 2013 KELOMPOK III Ahmad Ridho Arqi Suardi Andi Fardina Astriadi Dwipa Syamsul Awaluddin Ahmad Feliana Liku Lipa’ Rantelangi Mega Buana Rahmat Fajar Rahim Siti Fatimatuzzahro MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH STIA – LAN MAKASSAR 2013

BAB I LATAR BELAKANG POKOK PERMASALAHAN TUJUAN PENELITIAN Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan. Kualitas pelayanan digambarkan sebagai suatu pernyataan tentang sikap, hubungan yang dihasilkan dari perbandingan antara harapan dan kinerja. POKOK PERMASALAHAN Bagaimana Kualitas Pelayanan PBB Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 2013 ? TUJUAN PENELITIAN Untuk Mengetahui Kualitas Pelayanan PBB Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 2013

Bab ii TINJAUAN PUSTAKA Berdasarkan hasil penelitian Parasuraman et.al (1988:70) terhadap dimensi mutu jasa/pelayanan berkesimpulan bahwa lima dimensi mutu pelayanan yaitu: tangible, reability, responsivennes, assurance, and empthy. Sebagai variabel penelitian Kualitas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 2013 yang berorientasi pada jasa.

Dimensi Kualitas Pelayanan Kerangka pikir .Tangible (Bukti Fisik) Penampilan pegawai; Kebersihan lingkungan kerja; Kelengkapan fasilitas pelayanan; Kenyamanan. .Reability (Keandalan) Kejelasan prosedur pelayanan; Kesesuaian prosedur Pelayanan; Ketepatan dalam melayani. .Responsiveness (Ketangggapan) Kecepatan pelayanan; Tanggap dalam melayani. 4. Assurance (Jaminan). Ketepatan pelayanan petugas; Pengetahuan petugas; Ketepatan waktu. .Empathy (Perhatian) Petugas mendengar keluhan; Perhatian petugas; Petugas mengetahui keinginan pengguna pelayanan. Dimensi Kualitas Pelayanan KUALITAS PELAYANAN PERTANYAAN PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN POPULASI , SAMPLE , DAN TEKNIK SAMPLING. TEKNIK PENGUMPULAN DATA INSTRUMEN PEGUMPULAN DATA

BAB IV TANGIABLES REABILITY Pada dimensi ini yang menempati skor nilai presentase tertinggi adalah pada indikator kerapian berpakaian pegawai, di mana memperoleh skor 70,18 %. Presentase pada indikator itu cukup tinggi karena responden bisa melihat jelas kerapian berpakaian daripada pegawai saat jam kerja berlangsung. REABILITY Pada dimensi ini yang menempati skor nilai presentase tertinggi adalah pada indikator ketepatan pegawai dalam menanggapi permintaan data yang diinginkan wajib pajak, di mana memperoleh skor 69,44 %. Presentase pada indikator itu cukup tinggi disebabkan karena sebagian responden beranggapan bahwa ketepatan pegawai dalam menanggapi permintaan data sudah cukup baik.

RESPONSIVENESS ASSURANCE EMPHATY Pada dimensi ini yang menempati skor nilai presentase tertinggi adalah pada indikator ketanggapan pegawai dalam pemberian pelayanan PBB, di mana memperoleh skor 59,81 %. Presentase pada indikator itu cukup tinggi karena sebagian responden beranggapan bahwa tanggapan pegawai dalam menanggapi permintaan data wajib pajak sudah memadai dan bisa dikatakan cukup baik. ASSURANCE Pada dimensi ini yang menempati skor nilai presentase tertinggi adalah pada indikator pengetahuan pegawai dalam pemberian penjelasan pelayanan PBB, di mana memperoleh skor 67,96 %. Indikator itu memiliki indikator paling tinggi karena sebagian dari responden sudah merasa puas dengan pemberian penjelasan dari pegawai saat melakukan pengurusan PBB. EMPHATY Pada dimensi ini yang menempati skor nilai presentase tertinggi adalah pada indikator perhatian pegawai untuk mengetahui keinginan pengguna pelayanan PBB, di mana memperoleh skor 62,22 %. Jadi di sini cukup banyak responden yang beranggapan bahwa pegawai yang melayani mengetahui apa yang menjadi keinginan dari wajib pajak tersebut.

Bab v KESIMPULAN Penelitian tentang Kulitas Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar 2013 yang dilihat dari 5 dimensi pelayanan yaitu dimensi Tangible, Reability, Resposiveness, Assurance, dan Emphaty. Juga karakteristik responden yang terdiri dari jenis kelamin, kepentingan, dan kepemilikan. SARAN Pentingnya penambahan loket pembayaran. Kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu perlu dibenahi. Pengurusan PBB perlu dilengkapi dengan sistem pengurusan secara online. Pemberian kejelasan prosedur pengurusan PBB.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH … *SEMOGA BERMANFAAT*