PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEDOMAN SERTIFIKASI PENDIDIK UNTUK DOSEN
Advertisements

Bismillahirrohmaanirrohiem
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG
ASS WR WB, SERTIFIKASI GURU DLM JABATAN
KOORDINASI PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 84 TAHUN 1993 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN ANGKA KREDITNYA.
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
SERTIFIKASI DOSEN 2010 adi-serdos TAHUN 2010, KUOTA NASIONAL (DILUAR PROF) KUOTA UNS ADALAH 270 DOSEN. TAHUN 2009, 4 DOSEN UNS YANGTIDAK.
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SERTIFIKASI BK PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BMPS PROVINSI JAWA BARAT
SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2009
ASS WR WB, SERTIFIKASI GURU DLM JABATAN Latar Belakang Dasar Hukum: Dasar Hukum: 1. UU RI No. 20/2003 (UUSPN) 2. UU RI No. 14/2005 ttg Guru dan Dosen.
SERTIFIKASI GURU.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PENDIDIKAN LANJUTAN PNS KATEGORI JARAK JAUH,KELAS JAUH DAN SABTU - MINGGU Kukuh Heru Yanto,SH,MH Kepala Bidang Mutasi Kanreg VIII BKN.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SERTIFIKASI GURU. Perkembangan Sertifikasi Guru 2006 – 2008 Usulan dari Sekolah, Manual, portofolio 2009 – 2010 Kuota perjenjang, NUPTK based, offline,
Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Suatu upaya untuk mendapatkan guru yang baik dan profesional yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuannya, sekolah khususnya serta.
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
SERTIFIKASI GURU 2014 PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PENDIDIK
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
Tunjangan Khusus, Subsidi Tunjangan Fungsional, & Bantuan Biaya Peningkatan Kualifikasi Akademik Ke S-1/D-IV Tahun 2015.
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
TAHAP SELEKSI DAN PENETAPAN PESERTA c. Penyusunan Berkas Administrasi Berkas administrasi yang harus disusun oleh calon peserta sertifikasi guru melalui.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DAN DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2007.
SISTEM REKRUTMEN DAN PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI BAGI GURU
SISTEM REKRUTMEN DAN MATRIKULASI
Strategi Sertifikasi Dosen
PENILAIAN KINERJA GURU
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
TAHUN PEMBAYARANPembayaran melalui dana Dekonsentrasi Provinsi Pembayaran melalui DIPA Direktorat P2TK PEMBERKASANMANUAL  DIGITAL/DAPODIK.
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU
Penetapan Calon Peserta
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2017 DINDIKPORA KAB
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
PENJELASAN KENAIKAN PANGKAT
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Di Susun : Alia Syamhandayani Petrus Ola Payon Retno Wulandari
Permendiknas No. 18/2007 SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN.
ALUR PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DAN PENGAWAS PAI DALAM JABATAN
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
SELEKSI ADMINISTRATIF KEGIATAN PILOTING PPCKS 2012
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN KEBIJAKAN SERGUR 2016
DIREKTORAT JENDERAL PMPTK
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
Dibuat untuk dipaparkan Pada kegiatan sosialisasi peserta
PENDIDIKAN PROFESI GURU
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Mekanisme Verval Calon Peserta PLPG 2017 Non Reguler Jalur S2 Mandiri
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SERTIFIKASI DOSEN TAHUN 2009
Outline Peningkatan Karir Dosen Landasan Hukum Tujuan Syarat Dosen
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN IZIN PENGGUNAAN GELAR
Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A
Transcript presentasi:

PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013 Sosialisasi Sertifikasi Guru Tahun 2013

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan.

VERIFIKASI PORTOFOLIO Alur Sertifikasi Guru (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2012 tentang Sertifikasi bagi Guru Dalam Jabatan) SERTIFIKAT PENDIDIK PEMBINAAN L TL TMP MP UJI KOMEPETNSI PLPG GURU S-1/D-IV GURU BELUM S-1/D-IV - USIA ≥ 50 DAN MASA KERJA ≥ 20 - GOL.IV/a GURU DALAM JABATAN GURU S-2/S-3 dan GOL.IV/b GURU GOL.IV/c VERIFIKASI DOKUMEN PENILAIAN PORTOFOLIO UJI KOMPETENSI AWAL POLA PSPL POLA PORTOFOLIO POLA PLPG VERIFIKASI PORTOFOLIO SKOR ≥ PG SKOR < PG PLPG

KEBIJAKAN 2013 Pendataan calon peserta sertifikasi guru sekaligus untuk pelaksanaan tahun 2013-2015 Uji kompetensi ONLINE kepada semua guru yang belum bersertifikat Distribusi sasaran/kuota provinsi ditetapkan setelah selesai verifikasi data

KEBIJAKAN 2013 Penetapan peserta sertifikasi guru setelah uji kompetensi Modul/bahan ajar diberikan kepada peserta minimal 2 bulan sebelum pelaksanaan PLPG LPTK berhak memeriksa ulang kesehatan peserta dan menunda keikutsertaan PLPG jika kesehatannya tidak memungkinkan.

Prinsip Sertifikasi Guru Penetapan peserta dilaksanakan secara berkeadilan, objektif, transparan, kredibel, dan akuntabel Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional Dilaksanakan secara taat azas Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Sasaran Jumlah sasaran secara nasional ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Guru di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Guru PNS dan guru bukan PNS Semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta Guru di Sekolah Indonesia di luar negeri (SILN).

Distribusi Sasaran Provinsi Distribusi kuota setelah selesai verifikasi data seluruh guru yang belum bersertifikat Prinsip Distribusi Kuota: Keseimbangan, ditinjau dari aspek usia peserta. Keadilan, ditinjau dari proporsional jumlah peserta terhadap sasaran nasional.

Prioritas Sasaran Sertifikasi Guru Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas. Guru dan kepala sekolah berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi, atau guru yang mendapat penghargaan internasional Semua guru yang mengajar di daerah 3T Guru yang lulus diklat pasca Uji Kompetensi Awal tahun 2012 Peserta luncuran peserta sertifikasi tahun 2012 yang tidak hadir dan peserta yang hadir tetapi tidak mampu menyelesaikan PLPG dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persyaratan Peserta

Persyaratan Umum Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV). Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan: diangkat menjadi pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (1 Desember 2008), dan memiliki usia setinggi-tingginya 50 tahun pada saat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.

Persyaratan Umum (lanjutan) Guru yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila: pada 1 Januari 2013 sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).

Persyaratan Umum (lanjutan) Sudah menjadi guru pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditetapkan tanggal 30 Desember 2005. Guru bukan PNS pada sekolah swasta yang memiliki SK sebagai guru tetap minimal 2 tahun secara terus menerus dari penyelenggara pendidikan (guru tetap yayasan), sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Bupati/Walikota. Pada tanggal 1 Januari 2014 belum memasuki usia 60 tahun.

Persyaratan Umum (lanjutan) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. Jika peserta diketahui sakit pada saat datang untuk mengikuti PLPG yang menyebabkan tidak mampu mengikuti PLPG, maka LPTK BERHAK melakukan pemeriksaan ulang terhadap kesehatan peserta tersebut. Jika hasil pemeriksanaan kesehatan menyatakan peserta tidak sehat, LPTK berhak menunda atau membatalkan keikutsertaannya dalam PLPG. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

Persyaratan Khusus Peserta PSPL memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b. memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

Ketentuan Penetapan Peserta Guru mempunyai kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru. Guru yang diskualifikasi karena pemalsuan dokumen, kehilangan hak sebagai peserta sertifikasi guru sebagaimana Pasal 63 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Guru yang tidak lulus sertifikasi guru tahun 2012 DAPAT menjadi peserta tahun 2013. Dilakukan secara adil dan transparan melalui online system dengan menggunakan Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG). Daftar rangking bakal calon peserta sertifikasi guru diumumkan oleh Badan PSDMPK-PMP melalui situs www.sergur.kemdiknas.go.id Penghapusan calon peserta yang sudah tercantum namanya dapat dilakukan atas persetujuan LPMP dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

Urutan Prioritas Penetapan Peserta Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik. Guru dan kepala sekolah berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi atau peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, atau guru yang mendapat penghargaan internasional yang belum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007 s.d 2012. Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar yang memenuhi persyaratan, Guru yang lulus diklat pasca Uji Kompetensi Awal tahun 2012, Peserta luncuran yaitu peserta sertifikasi tahun 2012 yang tidak hadir dan peserta yang hadir tetapi tidak mampu menyelesaikan PLPG dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Daftar nama kabupaten dan kecamatan/distrik dicantumkan dalam Lampiran 9 Guru lainnya yang tidak termasuk ketentuan di atas ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut: (1) usia, (2) masa kerja, (3) pangkat dan golongan.

Penetapan Bidang Studi Sertifikasi Guru sesuai dengan program studi S-1 (linier), apabila tidak sesuai (tidak linier) dengan program studi S-1, dapat menggunakan program studi D-III, apabila tidak sesuai (tidak linier) dengan program studi S-1 dan program studi D-III, sesuai dengan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau satuan pendidikan yang diampunya, dan wajib memiliki masa kerja minimal sudah 5 tahun berturut-turut mengajar mata pelajaran tersebut.

Uji Kompetensi Materi uji kompetensi adalah untuk kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional Pelaksanaan uji kompetensi secara online di Kabupaten/Kota Pelaksanaan UKA online rencana dilaksanakan mulai minggu ke-4 bulan Pebruari 2013 Pelaksanaan serentak seluruh Indonesia Waktu uji kompetensi awal selama 120 menit Penentuan kelulusan oleh KSG

Prosedur Operasional Standar (POS) Penetapan Peserta Sertifikasi Guru untuk Tahun 2013

TERIMA KASIH