Auditor Itjen Kemdikbud

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Advertisements

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN 1. REVISI PROPOSAL - Softcopy proposal unggah ke SIM - Hardcopy Proposal sebanyak 1 eks di Lemlit - waktu pelaksanaan :
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FEBRUARI 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2007.
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2014 UNTUK BADAN PENYELENGGARA PEMILU AD-HOC DI LUAR NEGERI berdasarkan Keputusan.
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
PELATIHAN BENDAHARA BOS UNTUK TINGKAT SD DAN SMP TAHUN 2014
Sumberdana DIPA IPB tahun 2011 DIREKTORAT KEUANGAN
CEPITB Continuing Education Program - Institut Teknologi Bandung - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PELATIHAN DAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN BARANG/JASA.
ALPEKA BOS TS LEMBAR KERJA.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Pajak WP Orang Pribadi.
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN
PENGAWASAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA HIBAH (BLOCK GRANT)
Dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (Sp3b) Blu
PEDOMAN PENGELOLAAN DESENTRALISASI PENELITIAN PERGURUAN TINGGI
PANITIA/PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN (PPHP)
Ketua PGRI Cabang Rambipuji Kab.Jember
STRUKTUR BELANJA DAERAH
Ketentuan Peraturan pedoman penyelenggaraan PT dan pelayanan Kopertis Wilayah III.
SOSIALISASI PERPAJAKAN
PEMBAYARAN DAN PENYELESAIAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN
SOSIALISASI PERPAJAKAN
PASAL 7 UU KUP SURAT TAGIHAN PAJAK
DESENTRALISASI DAN KOMPETITIF NASIONAL
Mekanisme Pencairan Tunjangan Sertifikasi Dosen
DASAR HUKUM Dasar hukum Adminitrasi Keuangan Institut Pertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005.
Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
PENGELOLAAN KEUANGAN PPM Pada Sosialisasi Pengelolaan Administrasi Penelitian Program Strategis Nasional dan PPM Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)
PENYUSUNAN LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN.
Oleh : AGUS FATKHUROKHMAN, SE
Pengelolaan Dana Hibah
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
Lanjutan ……..B. Belanja Bahan
Pajak Penghasilan Pasal 21
TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK
LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN
DASAR HUKUM PENGELOLAAN KEUANGAN 1. UU NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEU
Oleh : SUROSO, S.H., MM TARYA SUTARYO, S.SOS Kopertis wil. Iv
KANWIL DJP JAKARTA TIMUR
PENGELOLAAN PELATIHAN TIDAK BERGELAR & MONITORING DAN EVALUASI
Panduan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN
Ketentuan Pajak untuk Hibah Penelitian
WORKSHOP PENATAUSAHAAN DANA
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SATKER BLU
KIAT DAN TEKNIK MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
ASPEK PERPJAKAN Bidang penelitian.
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA
PENYESUAIAN LPJ BOS (REVISI) Oleh : CHAIRONI HIDAYAT, S.Ag., M.M.
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Kopertis wilayah vii kementerian riset dan pendidikan tinggi
LPPM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG
Aspek Perpajakan Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
Manajemen risiko penelitian dan pengabdian pada masyarakat
SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN HIBAH DAMAS PENGEMBANGAN MATA KULIAH BERBASIS IT FK-KMK UGM TAHUN 2019.
PAPARAN TTD KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2019
Transcript presentasi:

Auditor Itjen Kemdikbud PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DIT. LITABMAS DIKTI Oleh HARSONO Auditor Itjen Kemdikbud Pada:  Workshop Pendampingan Penyusunan  Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kegiatan Penelitian  dan Pengabdian Masyarakat Dit. Litabmas DIKTI Universitas Islam Indonesia, D.I. Yogyakarta 4 September 2013

PENDAHULUAN DASAR KONSTITUSI UU NO. 20/2003 tentang SPN, Pasal 20 Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan UU NO. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 45 Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan iptek, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan iptek untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

TITIK RAWAN PERMASALAHAN ADMINISTRASI PT tidak memiliki Rencana Induk Penelitian Dosen mencari sendiri dana hibah tanpa melalui lembaga Penunjukkan event organizer tidak sesuai prosedur SUBSTANSI Kurangnya minat dosen dalam melakukan penelitian/ pengabdian Hasil penelitian tidak berlanjut ke jurnal atau paten Plagiasi dalam penelitian

TITIK RAWAN PERMASALAHAN KEUANGAN: Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas fiktif Pelaporan dana hibah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya Terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penentuan lembaga/dosen penerima hibah Pengalihan anggaran tanpa disertai dengan revisi DIPA/RKA-KL Dosen melaksanakan proyek penelitian dana eksternal, menggunakan fasilitas negara tanpa biaya Lembaga tidak menganggarkan dana penelitian/pengabdian secara memadai

TITIK RAWAN PERMASALAHAN KEUANGAN Kelebihan pembayaran perjalanan Kelebihan pembayaran honorarium Pengenaan Institutional Fee oleh lembaga Pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai dengan ketentuan Dana monev oleh reviuer/petugas dititip melalui dana hibah Pungutan oleh pihak Kopertis terhadap PTS yang mendapat dana hibah

PRINSIP PENGELOLAAN DANA LITABMAS Dana Litabmas adalah APBN Pengelolaannya mengacu pada Aturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara UU Keppres/Perpres Kepmen/Permen Ditjen terkait Porsi Alokasi Anggaran ditetapkan Dit Litabmas Ditjen Dikti: Honor, gaji, upah tim peneliti (maksimal 20 % atau 30%) Peralatan Penunjang Bahan Habis pakai Perjalanan Lain-lain

PENGELUARAN TERKAIT DANA LITABMAS Honorarium Peralatan Penunjang Bahan Habis Pakai Perjalanan Lain-lain

PENGELUARAN TERKAIT DANA LITABMAS HONORARIUM Besaran : Mengacu ke PMK No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 Potong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tarif pajak berdasarkan PMK No. 262/PMK.03/2010 tentang Tatacara Pemotongan PPh 21 Bagi Pejabat Negara , PNS, …. Gol I dan II : 0% Gol III : 5% Gol IV : 15% Pertanggungjawaban : - Kuitansi/tanda terima pembayaran honorarium - Surat Setor Pajak

PENGELUARAN TERKAIT DANA LITABMAS PERALATAN PENUNJANG DAN BAHAN HABIS PAKAI Pedoman : Mengacu ke Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Potong Pajak Pertambah Nilai (PPN) 10% dari nilai kena pajak Contoh: beli barang Rp50.000.000,00 nilai kena pajak 100/110 x Rp50.000.000,00 = Rp45.454.545,00 PPN = 10/100 x Rp45.454.545,00 = Rp4.545.454,00 PPh 22= 1,5/100 x Rp45.454.545,00 = Rp618.818,00 Pertanggungjawaban : Kuitansi/tanda pembayaran peralatan penunjang BA Pemeriksaan dan Serah Terima Fisik barang - Surat Setor Pajak

PENGELUARAN TERKAIT DANA LITABMAS PERJALANAN Aturan: Mengacu ke PMK No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri…. Besaran: Mengacu ke PMK No. 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 Kompenen biaya: Uang harian Uang penginapan Uang transport Pertanggungjawaban : - Kuitansi Kuitansi hotel Tiket, boarding pass, dll

PENGELUARAN TERKAIT DANA LITABMAS LAIN-LAIN Administrasi Publikasi Seminar Laporan

0812.808.6562 PIN: 27B79448 harsono.file@gmail.com harsono sariyo @harsonosariyo HARSONO, Lahir di Jakarta, 6 Agustus 1968, menyelesaikan pendidikan terakhir di S-2 FISIP UI, sedang tugas belajar S-3 FISIP Unpad, berkeluarga dengan 1 istri dan 5 anak.