POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN MAMBERAMO - IRIAN JAYA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
Verifikasi Dan Validasi Data (Cakupan, Batas dan Ibukota) Pemekaran Daerah Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM JAKARTA, 2 Juli 2012.
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
Pengembangan Jaringan Kereta Api
TINDAK LANJUT PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
TABEL INPUT OUTPUT REGIONAL.
PERAN SENKOM DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
LEMBAR ISIAN PENILAIAN KERANGKA ACUAN ANDAL IRIGASI RANDANGAN
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
METODE PENYUSUNAN AMDAL
DALAM RANGKA PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN ANDAL
Dasar hukum amdal (UUPLH) TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP:
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH
oleh : Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng Direktur Penataan Ruang Nasional
Pertemuan 11 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Penyelenggara Urusan Penanaman Modal.
Hubungan Antar Pemerintahan
Klasifikasi tata guna lahan
Kementerian Lingkungan Hidup 2009
HANDOUT 7 PELINGKUPAN.
Perencanaan Tata Guna Lahan
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANDARAN BERBASIS MASYARAKAT
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANGKULIRANG BERBASIS MASYARAKAT
Pokok Bahasan 3 KATEGORI KAWASAN KONSERVASI
Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB)
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN ANDAL
DODY SANTOSO, Proses Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang.
Nama Kegiatan Pendampingan Sosial Sub Sektor Agama Di Wilayah Pasca Bencana Tahun 2014 Pemberi Pekerjaan = BNPB Pelaksana Pekerjaan = PT. Nadhira Multi.
Dampak Pariwisata dan Lingkungan Binaan
PERENCANAAN WILAYAH REGIONAL PLANNING
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
PENGANTAR ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
Konsep Pengembangan Wilayah
Persyaratan dalam perencanaan perumahan
Peran serta masyarakat dalam penataan ruang
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
OLEH KELOMPOK KAYU PUTIH
2 PERDA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
PENGANTAR ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Alur Kerja Studi Master Plan
Panduan Langkah Penyusunan Memorandum Program
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Bahan tayang 3-4 Mei.
Peran dan Perkembangan Agribisnis di Indonesia
PENGANTAR ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
Materi Mata Dasar-Dasar Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
PENGANTAR ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
PERUNDANG-UNDANGAN LINGKUNGAN HIDUP
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
PROGRAM PENATAAN KEPENDUDUKAN
RDTR Tata ruang untuk investasi. Analisis pengembangan kawasan  Analisis ekternal yang mempengaruhi pengembangan kawasan 1.Arahan pengembangan kawasan.
Transcript presentasi:

POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN MAMBERAMO - IRIAN JAYA KAJIAN STAF POTENSI DAN RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN MAMBERAMO - IRIAN JAYA Unpublished paper

I. LATAR BELAKANG Kebijakan Pemerintah tentang percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI) Kawasan Mamberamo mempunyai potensi SDA energi yang cukup besar meliputi sumber daya mineral deposit, lahan pertanian dan tenaga listrik dari sungai Mamberamo. Pengembangan kawasan Mamberamo merupakan salah satu potensi untuk mempercepat pembangunan KTI.

a. Dasar Acuan Kebijakan GBHN 1999 Propenas 2000 - 2004 Program kerja kabinet gotong royong Grand Strategi percepatan pembangunan Irian Jaya (BAPPENAS 2001) RTRW Propinsi Irian Jaya (1992-2007) UU No 21/2001 tentang Onomi Khusus tentang Propinsi Papua Arahan kebijakan Dep. Kimpraswil 2

Kegiatan-kegiatan penelitian yang telah dilakukan Hydro Power Potensials Study (Nippon Koei& PLN (1981-1983) Pengembangan DAS Mamberamo Irian Jaya (1992) Studi Potensi SDA - SWS Mamberamo (1993) Mamberamo Regional Development Plan (1996) Potensi Pengembangan DAS Mamberamo (1996) 3

II. TUJUAN Melakukan identifikasi aspek-aspek penting khususnya dalam bidang tata ruang tentang dampak pembangunan Kawasan Mamberamo dan sekitarnya. Kajian ini memberikan gambaran umum khususnya dalam aspek penataan ruang. 6

III. METODOLOGI Study literatur terhadap kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya 7

U RENCANA TATA RUANG KAWASAN MAMBERAMO DEMTA MATABOOR SARMI CORRIDOR Kinow Jabi Pusat Pengembangan Regional Kaipuri SARMI Sub Pusat Pengembangan Regional Karonbabi Aremarea Pusat Pengembangan Lokal DEMTA Barapasi Jalan Arteri Sangger Pisano Jalan Kolektor Rasawa Hutan Lindung Lereh Hutan Semi Produksi MATABOOR CORRIDOR SARMI CORRIDOR Tanaman Pangan Hutan Produksi DEMTA LEREH CORRIDOR Penggunaan Lain2 Geloko

IV. ISSUE-ISSUE TRATEGIS ekploitasi besar-besaran terhadap sumberdaya alam yang akan berdampak pada timbulnya masalah konflik penggu-naan ruang timbulnya masalah sosial ekonomi yang menyangkut pada kesiapan penduduk lokal untuk menerima proyek berskala internasional dan berteknologi tinggi Kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dalam menghadapi pembangunan berskala besar 8

V. Analisis ekplotasi sumberdaya alam dengan adanya eksploitasi SDA, maka dikhawatirkan akan timbul konflik penataan ruang, dimana kawasan hutan lindung, cagar alam, suaka margasatwa serta taman nasional akan terganggu lingkungan hidup kawasan Mamberamo mengalami penurunan. Pada saat ini hutan HPH yang telah ditebang tidak dilakukan penanaman kembali oleh pemilik HPH 10

sosial ekonomi kesiapan tenaga kerja dalam memanfaatkan proyek berskala besar dan berteknologi tinggi. Jumlah pencari kerja 72,07% adalah SMU/K. jumlah penduduk yang sangat jarang pada lokasi pembangunan (4 jiwa/km2) potensi ekonomi yang besar belum diimbangi dengan sumber daya manusia yang sesuai 11

Otonomi Daerah dengan berlakunya UU Otonomi khusus 1 Januari 2002 diperlukan kesiapan SDM lokal Daerah harus mengupayakan pendanaan sendiri untuk pembangunan 12

VI. Rekomendasi 1. Dalam upaya untuk melakukan efisiensi produksi dan perlindungan sumber daya alam, maka disusun kerangka struktur tata ruang yang berpedoman pada daerah produksi, daerah perlindungan , sistem permukiman dan sistem prasarana transportasi (jalan dan pelabuhan). Berdasarkan kondisi geografis, permukiman, prasarana transportasi maupun peluang pengembangan komoditas, struktur tata ruang 13

sebagai berikut : Pusat Pengembangan Regional (RDC) yang berfungsi sebagai pusat primer dari daerah pengembangan Mamberamo yang didukung oleh pelabuhan eksport dan antar pulau. Selain itu dibangun jaringan jalan arteri melalui pusat ini. Kota Sarmi merupakan pusat daerah Mamberamo. Sub Pusat Pengembangan Regional (SDC) berfungsi sebagai pusat yang menghubungkan 14

simpul-simpul dengan RDC melalui arteri sekunder dan melalui pusat lokal melalui jalan kolektor sekunder. Pusat Lokal (LC) berfungsi sebagai pusat pengembangan komoditi lokal . Pusat ini menyebar mengikuti komoditas potensial dan agroindustri yang akan dikembangkan 15

4. Melakukan Pembinaan Teknis Penataan Ruang Kawasan Mamberamo 2. Melakukan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Mamberamo dan sekitarnya (skala 1:50.000) 3. Melakukan Studi Identifikasi Potensi Kawasan Mamberamo dan sekitarnya 4. Melakukan Pembinaan Teknis Penataan Ruang Kawasan Mamberamo 16