IDEOLOGI PANCASILA OLEH EKO HANDOYO.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Perkembangan Masyarakat Indonesia Pada Masa Orde Baru
Advertisements

PADA MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
OLEH EKO HANDOYO IDEOLOGI DAN PENDIDIKAN KARAKTER.
KONSTITUSI yang pernah di gunakan DI INDONESIA KELAS VIII SEMESTER I.
MENCIPTAKAN PEMILU BERKWALITAS
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI
REVITALISASI KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
WAWASAN KEBANGSAAN MERUPAKAN TOLOK UKUR TUMBUHNYA NASIONALISME INDONESIA Kelompok: Uun Triyani – Nim Chusnulia Nugraheni – Nim
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
Drs. Cyrus Ramot Marpaung
Pertahanan dan Keamanan Negara
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45 KULIAH KE-4.
Dinamika Sistem Politik Indonesia
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Hakikat PKn.
MEMBUAT MEDIA PENGAJARAN
SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45
Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia
BAB V. PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA INDONESIA
PERUBAHAN MASYARAKAT INDONESIA
REFORMASI DI INDONESIA
Pengertian Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode.
Pemerintahan Orde Baru
Reformasi Sistem Pemerintahan Indonesia
Oleh: IRDANURAPRIDA IDRIS, SH, MH
SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA DI ERA PENJAJAHAN JEPANG
MEMBUAT MEDIA PENGAJARAN
Dikdik Baehaqi Arif PANCASILA DAN UUD 1945 Dikdik Baehaqi Arif
Dinamika Pelaksanaan Pancasila Sebagai Dasar Negara
PERUBAHAN KONSTITUSI
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PANCASILA DALAM KAJIAN SEJARAH
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
Perubahan Pertama Perubahan Kedua Perubahan Ketiga Perubahan Keempat 1
Dr. Wuri Wuryandani, M.Pd. Jurusan PPSD Fakultas Ilmu Pendidikan
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(Universitas Negeri Semarang)
PEMILIHAN UMUM.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Ketanegaraan Indonesia
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
BAB 3 Berkomitmen Terhadap Kaedah Pokok Fundamental
BAHAN DISKUSI.
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD’45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN HINGGA ERA SEKARANG
BAHAN KULIAH PANCASILA PERTEMUAN KE-2
Pancasila dalam kajian sejarah bangsa
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1
UNDANG-UNDANG 1945 Nori Sahrun, S.Kom., M.Kom 2016.
Dinamika aktualisasi Pancasila sebagai dasar Negara dan pelaksanaan UUD 1945 Dinamika pelaksanaan UUD 1945.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan terjadinya Reformasi
SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
PANCASILA DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
AMANDEMEN UNDANG – UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945
Ketanegaraan Indonesia
Kelompok 2 Alif Nur Agusta Afwin R H Iqbal Sigit
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NAMA KELOMPOK 1.AYU 2.WRDYA 3.KURNIA 4.HENGKI 5.SYAFRIADIN 6.ZIMMY 7.JOSHUA 8.MONICA SARI.
NEGARA DAN KOSTITUSI “ AMANDEMEN” Sayoto Makarim
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
SEJARAH PERUMUSAN PANCASILA DI ERA PENJAJAHAN JEPANG OLEH : BUDIARTO,M.Si Asisten Dosen sospol UNDIP.
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
Pancasila dalam Kajian Sejarah, Makna dan Implementasi
1 Daftar Riwayat Hidup Pertemuan 1. 2 DINAMIKA UUD 1945 Pertemuan 1.
KELOMPOK 3 NAMA ANGGOTA: DYNA JELITA NURUL SHABRINA STEPHANIE ZAHRA.
Transcript presentasi:

IDEOLOGI PANCASILA OLEH EKO HANDOYO

SEJARAH IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 1908 MASA KEBANGKITAN NASIONAL PERLAWANAN BUDAYA MELAWAN KOLONIAL DIPELOPORI OLEH ORGANISASI BOEDI OETOMO

SEJARAH TAHUN 1928 MANIFESTO POLITIK PEMUDA 1925 KONGRES PEMUDA TAHUN 1926 SUMPAH PEMUDA 1928 JATI DIRI KEINDONESIAAN SEJARAH

SEJARAH TAHUN 1945 SIDANG BPUPKI 1945 (PIDATO BUNG KARNO 1 JUNI 1945) SIDANG PPKI (18 AGUSTUS 1945): PENETAPAN RANCANGAN HUKUM DASAR SEBAGAI UUD 1945 PENETAPAN RANCANGAN PEMBUKAAN MENJADI PEMBUKAAN UUD 1945 (TERDAPAT PANCASILA) PENETAPAN SOEKARNO DAN M. HATTA SEBAGAI PRESIDEN DAN WAPRES INDONESIA

SEJARAH TAHUN 1950-AN – 1965 TERJADI PENYIMPANGAN TERHADAP PANCASILA PEMERINTAHAN BERGANTI-GANTI SISTEM OTORITERISME MELALUI DEMOKRASI TERPIMPIN MENGUATNYA NASAKOM POROS JAKARTA – PEKING

GBHN SEJARAH TAHUN 1966 ORDE BARU SEBAGAI ORDE PEMBANGUNAN DITETAPKANNYA TAP MPR NO. II/MPR/1978 TENTANG P4 DITETAPKANNYA PANCASILA SEBAGAI SATU-SATUNYA ASAS BAGI PARPOL DAN ORMAS DITETAPKANNYA PEMBANGUNAN SEBAGAI PENGAMALAN PANCASILA (DALAM GBHN) GBHN

SEJARAH TAHUN 1974 TERJADI PERISTIWA MALARI (MENENTANG KEDATANGAN PM JEPANG TANAKA DAN MENOLAK BARANG-BARANG BUATAN JEPANG) TAHUN 1980-AN DEMO MAHASISWA MENENTANG KEPEMIMPINAN SUHARTO (HARIMAN SIREGAR, DLL)

SEJARAH TAHUN 1997 TAHUN 1998 TERJADI KRISIS MONETER KRISIS EKONOMI: NILAI RUPIAH TURUN, HARGA BARANG MELAMBUNG TINGGI KRISIS POLITIK: MAHASISWA MENDUDUKI GEDUNG DPR MENUNTUT ABRI KEMBALI KE BARAK, TURUNKAN HARGA, DAN TURUNKAN SOEHARTO SOEHARTO MUNDUR SEBAGAI PRESIDEN PADA TANGGAL 21 MEI 1998 MPR MENGADAKAN SIDANG ISTIMEWA TANGGAL 1-11 MARET 1998

SEJARAH KEPUTUSAN PENTING SI MPR 1998 TAP MPR NO. X TENTANG POKOK-POKOK REFORMASI PEMBANGUNAN…. TAP MPR NO. XI TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DARI KKN TAP MPR NO. XV TENTANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH,… TAP MPR NO. XVI TENTANG POLITIK EKONOMI DALAM RANGKA DEMOKRASI EKONOMI TAP MPR NO. XVII TENTANG HAM TAP MPR NO. XVIII TENTANG PENCABUTAN TAP MPR NO. II/MPR/1978 TENTANG P4

Merenung Sejenak

BERMAIN ANGKA SEJENAK

KEMBALI KE RUMAH KITA: PANCASILA AMANDEMEN UUD 1945 ( AMANDEMEN 1 TAHUN 1999, AMANDEMEN 2 TAHUN 2000, AMANDEMEN 3 TAHUN 2001, DAN AMANDEMEN 4 TAHUN 2002). HASIL PENTING AMANDEMEN: ISI PEMBUKAAN UUD 1945 TETAP DIPERTAHANKAN; NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM (PASAL 1 AYAT (3)); PRESIDEN DAN WAPRES DIPILIH DALAM SATU PASANGAN SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT (PASAL 6A AYAT (1); PRESIDEN DAN WAPRES MEMEGANG JABATAN SELAMA LIMA TAHUN DAN SESUDAHNYA DAPAT DIPILIH KEMBALI DALAM JABATAN YANG SAMA, HANYA UNTUK SATU KALI MASA JABATAN (PASAL 7); PEMILU DILAKSANAKAN SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, DAN ADIL SETIAP LIMA TAHUN SEKALI

KEMBALI KE RUMAH KITA: PANCASILA PENGATURAN HAM SECARA LENGKAP (PASAL 28A HINGGA 28J) PENGATURAN TENTANG NKRI (PASAL 25A), LAMBANG NEGARA (PASAL 36A), LAGU KEBANGSAAN (36B). UUD 1945 AMANDEMEN MENGATUR SECARA JELAS LEMBAGA-LEMBAGA BARU, SEPERTI KOMISI YUDISIAL, MAHKAMAH KONSTITUSI, DPD DAN KPU

KEMBALI KE RUMAH KITA: PANCASILA PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI IDEOLOGI NEGARA PANCASILA: UU KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (UU NO. 9 TAHUN 1998) UU HAM (UU NO. 39 TAHUN 1999) UU PERS (UU NO. 40 TAHUN 1999) UU SISDIKNAS (UU NO. 20 TAHUN 2003), PADA PASAL 2 DINYATAKAN “PENDIDIKAN NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945” UU PORNOGRAFI (UU NO. 44 TAHUN 2008) UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (UU NO. 14 TAHUN 2008)

lanjutan UU PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS (UU NO. 40 TAHUN 2008) UU PELAYANAN PUBLIK (UU NO. 25 TAHUN 2009) DAN UU LAINNYA YANG MERUPAKAN CERMINAN NILAI DASAR PANCASILA

BENARKAH PANCASILA MERUPAKAN IDEOLOGI YANG TEPAT BAGI INDONESIA ?

DIMENSI IDEOLOGI (REJAI,1991) Cognition: knowledge and belief Affect: feelings and emotions Valuation: norms and judgments Program: plans and actions Social base: supporting groups and collectivities

FUNGSI IDEOLOGI As a political belief system, ideology provides a cognitive structure – a formula of ideas through which the universe is perceived, understood, and interpreted To provide a prescriptive formula – a guide to individual and collective action and judgment As a tool of conflict management and integration Ideology define a self-identification To serve as a dynamic force in individual and collective life, providing a sense of mission and purpose, and a resulting commitment to action.

APAKAH PANCASILA MEMENUHI DIMENSI DAN FUNGSI TERSEBUT? YES YES YES YES

BAGAIMANA KARAKTERISTIK MASYARAKAT INDONESIA Multi Aliran Multi Ras Multi Etnis Multi Agama Multi Bahasa Multi Kepentingan Multi Kebudayaan

SIMPULAN PANCASILA tepat dan cocok bagi bangsa Indonesia, karena: Pancasila ideologi plural dan terbuka, sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural Masyarakat Indonesia yang heterogen butuh payung bersama Masyarakat dan bangsa Indonesia terkena mussibah dan masalah, Pancasila hadir sebagai solusi

Penutup Mari Kita Bersatu Ciptakan Indonesia Bermutu