Oleh: Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK. Kepala BKKBN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

INDIKATOR KESEHATAN PRODUKSI
Penyajian Pokok-Pokok Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013
PRESENTASI BUPATI LINGGA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPS BKKBN DEPKES ORC MACRO
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) SURVEILANS GIZI DI WILAYAH PUSKESMAS JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2012   DISUSUN OLEH : MAZKUR.
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
ADMINISTRASI PUSKESMAS
PEMBUKAAN RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL Jakarta, 22 – 23 Agustus 2005 MENTERI KESEHATAN RI.
Proyeksi Penduduk Zainul Hidayat
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
MDGs Goal 5 IMPROVE MATERNAL HEALTH Kelompok 6 IKMA 2010 Anggi Rekha Ulya April Yenni Angga Rizka Nova Indi.
Kebijakan Pembangunan Kesehatan Untuk Penguatan
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM KB NASIONAL DATA BULAN DESEMBER 2008
Strategi Operasional Pelayanan KB di Era Jaminan Kesehatan Nasional
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
Pusat Data dan Informasi Depkes RI
Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012
ANALISA DAN EVALUASI PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI MELALUI FASILITAS PELAYANAN OLEH ANGGOTA IKATAN BIDAN INDONESIA (BIDAN PRAKTIK SUASTA) Disajikan dalam rangka.
EVALUASI HASIL PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA SEMESTER I 2013 BIDANG ADVOKASI PENGGERAKAN DAN INFORMASI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI.
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
Data: karakteristik individu, sangat sulit diinterpretasikan karena jumlahnya sangat banyak dan beragam bentuknya [nominal, ordinal, interval] dan sifatnya.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
OPTIMALISASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DALAM UPAYA MENCAPAI TARGET/SASARAN TAHUN PERTAMA RPJMN/RENSTRA BKKBN Dr. SANJOYO,
KKP PROGRAM KB DESEMBER 2012
EVALUASI RPJMN/RENSTRA DAN ARAH KEBIJAKAN
KEBIJAKAN PROGRAM KB PASCA SALIN
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
BY : ELVIRA HARMIA, SST. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari / mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur matang dengan.
MENJANGKAU PESERTA KB DARI RUANG BERSALIN OLEH : AMELIA MERDEKAWATI.
Laporan Pendahuluan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 BADAN PUSAT STATISTIK.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
STRATEGI PENINGKATAN COVERADE PEMAKAIAN KONTRASEPSI IUD OLEH BIDAN
KELUARGA BERENCANA Inya Winyo Lia Laurensia
PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KB MELALUI PENYIAPAN PROVIDER KLINIK
PELAKSANAAN PROGRAM KB NASIONAL
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA
STRATEGI OPERASIONAL PENCAPAIAN PPM OKTOBER – DESEMBER 2009.
SELAMAT DATANG DIKAMPUNG KB
KESEHATAN REPRODUKSI Analisis & Hasil RISKESDAS 2010.
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
ILMU KESMAS X (PROGRAM2 KESEHATAN)
JAMPERSAL Kelompok 2.
OPTIMALISASI PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN Dalam rangka Percepatan Pencapaian MDGs 2015 Tjetjep Yudiana,SKM, M.Kes KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI KEPULAUAN.
OLEH : KABID ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI
PENCAPAIAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA
PENCAPAIAN KKP PROGRAM KB MARET 2012 PROVINSI DKI JAKARTA.
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
| RADALGRAM Data DESEMBER 2016 Rapat Pengendalian Program & Anggaran
PEMANFAATAN DATA SURVEI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
ICPD dan MDGS Indikator dan Pencapaian di Indonesia
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
RADALGRAM Data Desember 2017 RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
Evaluasi dan Rencana Kerja
Balikpapan, 01 Nopember 2018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
Transcript presentasi:

Peluang peran program kependudukan dan keluarga berencana dalam pencapaian mdgS Oleh: Prof. dr. Fasli Jalal, Ph.D., Sp.GK. Kepala BKKBN Disampaikan pada Pertemuan Forum Konsolidasi Tehnis Program KB di Era Jaminan Kesehatan Nasional 24 Oktober 2013 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

20.1

RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN TFR Rencana Aksi meningkatkan cakupan CPR Rencana Aksi menurunkan angka Unmet-need Rencana Aksi meningkatkan KB-MKJP Rencana Aksi menurunkan tingkat putus pakai kontrasepsi (dropout) BADAN KEPENDUDUKAN & KELUARGA BERENCANA NASIONAL

TARGET MDG YANG MEMERLUKAN KERJA KERAS TUJUAN 1 : MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN Indonesia telah menaikkan ukuran target pengurangan kemiskinan dan akan memberikan perhatian khusus untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur terhadap garis kemiskinan nasional dari 13,33% (2010) menjadi 8-10% pada 2014. TUJUAN 5 (TARGET 5A) : MENINGKATKAN KESEHATAN IBU Angka kematian ibu menurun dari 390 (1991) menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007) Diperlukan upaya keras untuk mencapai target pada tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup. TUJUAN 6 (TARGET 6A) : MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS Jumlah penderita HIV / AIDS meningkat, khususnya di antara kelompok risiko tinggi pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Tingkat kenaikan juga sangat tinggi di beberapa daerah di mana kesadaran tentang penyakit ini rendah. 4

SUMBER : BPS, SENSUS PENDUDUK PROFIL KEPENDUDUKAN INDONESIA PENCAPAIAN LPP & PROYEKSI PENDUDUK TARGET RPJMN 2014 : LPP : 1.1 SANGAT SULIT TERCAPAI SENSUS PENDUDUK 2010 AWAL LEDAKAN PENDUDUK KEGAGALAN PENGENDALIAN TFR ANCAMAN BENCANA KEPENDUDUKAN SUMBER : BPS, SENSUS PENDUDUK

Angka Fertilitas menurut Karakteristik Latar Belakang, Indonesia 2012 Perkotaan/Urban Perdesaan/Rural Tidak sekolah/No education Tidak tamat SD/Some primary Tamat SD/Some secondary Tidak tamat SLTP/Completed secondary Tamat SLTA /Secondary+ SLTA + / More than secondary Terbawah/Lowest Menengah bawah/Lower middle Menengah/Middle Menengah atas/Upper middle Atas/Highest Tempat Tinggal Pendidikan Kuintil Kekayaan

Angka Fertilitas Total dan Angka Fertilitas yang Diinginkan, Indonesia 1991-2012 SDKI/IDHS 1994 SDKI/ IDHS 1997 2002-2003 2007 2012 Angka fertilitas total/Total fertility rate Angka fertilitas yang diinginkan/Total wanted fertility rate

TFR menurut Provinsi, Indonesia 2012

Persentase wanita umur 15-19 tahun yang sudah melahirkan dan hamil anak pertama, Indonesia 2007-2012

Tren Pemakaian Kontrasepsi pada Wanita Kawin Indonesia 1991-2012

Pemakaian Alat/Cara KB, Indonesia 2012

Pemakaian Suatu Cara KB menurut Provinsi, Indonesia 2012

Tren kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmetneed),Indonesia 1991-2012

Kebutuhan Pelayanan KB yang Tidak Terpenuhi, Indonesia 2012

Persentase Unmet Need Menurut Provinsi, Indonesia 2012

Kematian Neonatal, Bayi, Balita SDKI 1991-2012

RENCANA AKSI NASIONAL BIDANG KB PENINGKATAN CPR SDKI 1991-2012 CPR All Methods STRATEGI NASIONAL PROGRAM Promosi Program & Informasi Layanan KB Aksesibilitas layanan KB yang mudah terjangkau, ramah dan berkualitas Luas jangkauan Faskes-KB Ketersediaan tenaga kesehatan terampil melayani KB Kemudahan memperoleh layanan KB (yang diinginkan) Sistem pemeliharaan kesinambungan kepesertaan 1 GERAKAN NASIONAL : AYO IKUT KB ! SADESA-KB : SATU DESA, SATU FASKES-KB LENGKAP JKN 2 FASKES JKN-KB IS THE BEST KB-SIAGA SELAMATKAN WANITA & ANAK INDONESIA ! 3

RENCANA AKSI NASIONAL BIDANG KB PENINGKATAN CPR PROGRAM GERAKAN NASIONAL : AYO IKUT KB ! KEGIATAN 1 1 Promosi Program & Informasi Layanan KB : BKKBN wajib menyediakan informasi setiap titik layanan KB suatu wilayah Gerakan Nasional oleh seluruh Pemimpin Kementerian/Lembaga/Institusi Pemerintah dan Swasta untuk melaksanakan Program KB Setiap Unit Kerja Pemerintah dan Swasta yang dapat mengikut- sertakan sebanyak ≥75% pegawai dan karyawannya yang telah menikah memperoleh Penghargaan Tahunan dari Pemerintah (Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota) Setiap Unit Usaha dengan jumlah karyawan/anggota lebih dari 1000 orang wajib memiliki Faskes KB-khusus (misalnya apartemen, pabrik, kantor, pertokoan/mall, dll) Pemerintah memberikan Penghargaan “Pajak Anak Sejahtera” berupa potongan pajak untuk keluarga Indonesia yang memiliki jumlah anak 1 atau 2 yang diperuntukkan untuk peningkatan kesejahteraan anak Indonesia GERAKAN NASIONAL : AYO IKUT KB ! 2 SADESA-KB : SATU DESA, SATU FASKES-KB LENGKAP JKN FASKES JKN-KB IS THE BEST 3 KB-SIAGA SELAMATKAN WANITA & ANAK INDONESIA !

RENCANA AKSI NASIONAL BIDANG KB PENINGKATAN CPR PROGRAM FASKES JKN-KB IS THE BEST SADESA-KB : SATU DESA, SATU FASKES-KB LENGKAP JKN 2 1 KEGIATAN GERAKAN NASIONAL : AYO IKUT KB ! Sadesa-KB adalah Program Setiap Desa di Indonesia memiliki sekurangnya Satu Fasilitas Kesehatan (Faskes) KB Lengkap, yang mampu memberikan Layanan KB Pil, Suntikan, IUD, Susuk-KB dan vasektomi yang ramah dan bermutu dibawah koordinasi terpadu Dinas Kesehatan, BPJS-Kesehatan dan SKPD-KB Kabupaten/Kota Setiap Faskes Sadesa-KB dan setiap Faskes yang memberikan layanan KB-JKN yang dijamin BPJS-Kesehatan : memiliki tenaga kesehatan layanan KB memiliki sertifikat keterampilan pelayanan KB yang diberikan oleh BKKBN bekerjasama dengan organisasi profesi (IDI dan IBI) memperoleh suplai distribusi logistik kontrasepsi untuk seluruh peserta yang dijamin oleh BPJS-Kesehatan 2 SADESA-KB : SATU DESA, SATU FASKES-KB LENGKAP JKN FASKES JKN-KB IS THE BEST 3 KB-SIAGA SELAMATKAN WANITA & ANAK INDONESIA !

RENCANA AKSI NASIONAL BIDANG KB PENINGKATAN CPR PROGRAM KB-SIAGA SELAMATKAN WANITA & ANAK INDONESIA ! 3 KEGIATAN 1 Setiap Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan instruksi : Mewajibkan Kepala Desa/Lurah menyusun Peta PUS bersama SKPD-KB Kabupaten/Kota, Lurah/Kepala Desa dan Ketua RT/RW Mewajibkan setiap peserta JKN untuk mengikuti program KB-JKN yang sesuai dengan kebutuhannya Mewajibkan SKPD-KB Kabupaten/Kotamadya melakukan pemantauan bulanan atas ketersedian stock alkon setiap Faskes-KB yang terikat kerjasama dengan BPJS-Kesehatan Mewajibkan Kepala Desa/Lurah untuk melaksanakan kegiatan “Ingat minum Pil-KB” pada setiap sore antara jam 17-19 GERAKAN NASIONAL : AYO IKUT KB ! 2 SADESA-KB : SATU DESA, SATU FASKES-KB LENGKAP JKN FASKES JKN-KB IS THE BEST 3 KB-SIAGA SELAMATKAN WANITA & ANAK INDONESIA !

RENCANA AKSI NASIONAL BIDANG KB PENINGKATAN CPR PROGRAM KB-SIAGA SELAMATKAN WANITA & ANAK INDONESIA ! 3 KEGIATAN 1 Setiap Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan instruksi : Kepala Desa/Lurah setiap Desa melaksanakan Pertemuan Mekop (Mekanisme Operasional) layanan KB pada setiap hari Jumat : Pertemuan wajib dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya, SKPD-KB Kabupaten/Kota dan unsur terkait Pertemuan membahas dan mengumumkan membahas dan menyelesaikan masalah operasional pelayanan KB termasuk kondisi logistik alkon Faskes-KB jumlah dan data kehamilan per RT/RW/Desa serta melaporkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota jumlah kelahiran bayi dan kematian ibu selama periode satu minggu tersebut dan melaporkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota % capaian mingguan program KB dibandingkan jumlah PUS per desa GERAKAN NASIONAL : AYO IKUT KB ! 2 SADESA-KB : SATU DESA, SATU FASKES-KB LENGKAP JKN FASKES JKN-KB IS THE BEST 3 KB-SIAGA SELAMATKAN WANITA & ANAK INDONESIA !

RENCANA AKSI NASIONAL BIDANG KB PENURUNAN Unmet-need SDKI 1991-2012 % Unmet need STRATEGI NASIONAL PROGRAM Upaya melakukan intensifikasi pembinaan PUS unmet need secara aktif maupun melalui pendataan PETA PUS Keramahan, profesionalisme layanan dan kemudahan aksesibilitas informasi dan layanan KB secara on-line maupun pada Pusat Informasi Sadesa-KB 4 PROGRAM i-SMS 5 PROGRAM i-KB

RENCANA AKSI NASIONAL BIDANG KB PENINGKATAN KB-MKJP SDKI 1991-2012 Rasio NonMKJP : MKJP STRATEGI NASIONAL PROGRAM Pemberian Pelimpahan Kewenangan pada PP-IBI untuk menyelenggarakan pelatihan CTU untuk siswa bidan dan profesi bidan disertai program kendali pasca pelatihan Pemberian Pelimpahan Kewenangan pada PB- IDI untuk menyelenggarakan pelatihan CTU dan MOP (vasektomi) & MOW (tubektomi pasca- salin) untuk dokter pelayanan primer disertai penanganan komplikasi ringan Tersedia tenaga kesehatan terampil (kompeten) melayani KB MKJP pada Program Sadesa-KB atau Faskes-KB Lengkap Sadesa-KB dengan Faskes-KB Lengkap tersedia di setiap desa di 10 Propinsi Penyangga Utama (PPU) dan atau sekurangnya 50% diluar 10 PPU Tindakan medik layanan KB memperoleh jasa layanan pada skema jaminan JKN Program Pembinaan Kesertaan KB-MKJP untuk Faskes-KB yang dapat mempertahankan kelangsungan PUS KB-MKJP 15-49 tahun 6 CTU Bidan 7 CTU Dokter Nakes terampil MKJP 8 Sadesa-KB pada 10 PPU 9 10 Layanan KB JKN 11 Pembinaan KB-MKJP

RENCANA AKSI NASIONAL BIDANG KB PENINGKATAN KB-MKJP PROGRAM CTU Bidan 6 KEGIATAN Pelimpahan kewenangan tindakan medis PP IBI memperoleh pelimpahan kewenangan tindakan medik KB IUD dan implant untuk pelayanan di daerah pedesaan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan primer Kurikulum Pendidikan Program Bidan Pelimpahan kewenangan tindakan medik KB IUD dan implant diterapkan melalui pelatihan pre-service melalui revisi kurikulum Pendidikan Bidan mulai tahun 2014, sehingga 30,000 lulusan sekolah bidan terampil/kompeten melakukan pelayanan KB pasca pendidikan Pusat Pelatihan Keterampilan Bidan BKKBN bekerjasama dengan PP-IBI menyelenggarakan Pusat Pelatihan Pelayanan KB MKJP IUD dan Implant Program Supervisi Pasca PelatihanBidan PP-IBI bekerjasama dengan BKKBN melaksanakan program supervisi pasca pelatihan 6 CTU Bidan 7 CTU Dokter Nakes terampil MKJP 8 9 Sadesa-KB pada 10 PPU 10 Layanan KB JKN 11 Pembinaan KB-MKJP

RENCANA AKSI NASIONAL BIDANG KB PENINGKATAN KB-MKJP PROGRAM CTU Dokter 7 KEGIATAN Pelimpahan kewenangan tindakan medis operatif PB IDI menerima pelimpahan kewenangan dari organisasi profesi Spesialis Obstetri dan Ginekologi (POGI) serta Spesialis Urologi (IAUI) untuk dapat melaksanakan pelayanan KB operatif vasektomi dan tubektomi bagi Dokter Pelayanan Primer yang terlatih Kurikulum Pendidikan Program Dokter/Dokter Pelayanan Primer Setiap Fakultas Kedokteran di Indonesia memberikan pelatihan pre-servis mencapai tingkat kompetensi mandiri untuk 7200 lulusan Dokter Pelayanan Primer mulai tahun 2014 setiap tahun terampil memberikan layanan KB MKJP Pusat Pelatihan Keterampilan Dokter/DPP PB-IDI melalui Perhimpunan Dokter Pelayanan Primer menyelenggarakan Pusat Pelatihan KB MKJP (IUD, implant, tubektomi dan vasektomi) serta Pelatihan kompetensi penanganan komplikasi ringan penggunaan kontrasepsi Program Supervisi Pasca Pelatihan Dokter/DPP PB-IDI bekerjasama dengan BKKBN menyelenggarakan supervisi pasca pelatihan Dokter Pelayanan Primer 6 CTU Bidan 7 CTU Dokter Nakes terampil MKJP 8 9 Sadesa-KB pada 10 PPU & non-PPU 10 Layanan KB JKN 11 Pembinaan KB-MKJP

DATA POTENSI LAYANAN KB MKJP10 PROPINSI PENYANGGA UTAMA SUMBER : STATISTIK BPS 2012; Laporan F/II/KB/DES/2012

5 juta

Terima Kasih www.bkkbn.go.id faslijalal@yahoo.com