Bureaucracy Reform Ministry of Finance 3 December 2008

Latar Belakang Reformasi Birokrasi VISI DAN MISI DEPARTEMEN KEUANGAN Reformasi Keuangan Negara UU No. 17 Th. 2003 Tentang Keuangan Negara UU No. 1 Th. 2004 Tentang Perbendaharaan Negara UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Departemen Keuangan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Peningkatan Pelayanan Publik

Pilar Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Peningkatan Kinerja Good Governance Indikator Kinerja Utama Penataan Organisasi Penyempurnaan Proses Bisnis Peningkatan Disiplin & Manajemen SDM Remunerasi Reformasi Keuangan Negara

Penataan Organisasi Kantor Modern DJP, KPU DJBC, KPPN Percontohan Modernisasi DJAPK menjadi DJA dan DJPK DJPB dan DJPLN menjadi DJPB, DJPU dan DJKN Pemisahan Fungsi Bapepam dan DJLK menjadi Bapepam-LK Dir. Pengelolaan Dana Investasi dan Dir Pengelolaan Penerusan Pinjaman menjadi Dir. Sistem Manajemen Investasi Penggabungan Fungsi Pembentukan Direktorat KITSDA DJP Pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi ItJen DJPU, DJKN, BKF, dan Biro SDM Penajaman Fungsi Lampiran

Penataan Organisasi Pembentukan Kantor Pajak Modern 31 Kanwil Modern, 3 LTO, 28 MTO, 299 STO dan 207 KP2KP Pembentukan/Berfungsinya Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea & Cukai KPU Tanjung Priok dan KPU Batam, serta pembentukan 7 KPPBC Madya Pembentukan/Berfungsinya KPPN Percontohan 32 kantor pada 30 propinsi (Jakarta terdapat 3 kantor)

Penyempurnaan Proses Bisnis Prinsip Dasar Analisis dan Evaluasi Jabatan Penyusunan Standard Operating Procedure Analisis Beban Kerja

Penyempurnaan Proses Bisnis Analisis & Evaluasi Jabatan 19.970 uraian jabatan eselon I - pelaksana 27 peringkat seluruh jabatan struktural, termasuk pelaksana dan jabatan fungsional KMK 316/KMK.01/ 2008 mengatur perubahan Grade pelaksana terkait dengan penghapusan range golongan PMK 190/PMK.01/ 2008: pedoman penetapan, evaluasi, penilaian, grade pelaksana Standard Operating Procedures Tersusun 7.676 SOP Depkeu Penetapan 35 SOP layanan unggulan untuk unit yang secara langsung melakukan pelayanan kepada publik Melakukan identifikasi layanan unggulan baru Telah dibangun proses layanan pengadaan secara elektronik Analisis Beban Kerja ABK untuk 8 unit yang tidak mempunyai kantor vertikal Uji petik terhadap kantor vertikal DJP, DJPB, DJKN, dan DJBC Sedang dikaji kebijakan exit strategy kelebihan pegawai Lampiran

Peningkatan Manajemen SDM Pembangunan Assessment Diklat berbasis Kompetensi Pengintegrasian SIMPEGTM Pedoman Pola Mutasi Peningkatan Disiplin PNS

Pelaksanaan Assessment Center (AC) Tujuan Untuk memperoleh informasi profil kompetensi setiap Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan, dalam rangka Perencanaan Karir, Mutasi Jabatan, dan Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi. PMK: 47/PMK.01/2008 Tentang Assessment Center Depkeu KMK: 323/KMK.01/2008 Tentang Associate Assessor Kep Sekjen 55/SJ/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Assessment Center Depkeu Dasar Hukum Kamus Kompetensi Standar Kompetensi Jabatan Metode & Alat Ukur Komponen AC Profil Kompetensi Lampiran Lampiran Lampiran

Diklat Berbasis Kompetensi Tujuan Untuk meningkatkan level kompetensi pejabat agar sesuai dengan tuntutan jabatan (Sebagai tindak lanjut hasil AC) Telah dilaksanakan Diklat Berbasis Kompetensi untuk 183 pejabat eselon II Pelatihan 2,5 hari Workshop selama 1 hari

Pengintegrasian SIMPEGTM Pembangunan sistem informasi manajeman kepegawaian (SIMPEGTM ) Pendataan ulang kepada seluruh PNS Departemen Keuangan User Acceptance Test di Jakarta Connection Test di Surabaya, Batam, & Tanjung Balai Karimun

Penyempurnaan Pola Mutasi Penyusunan Pedoman Pola Mutasi PMK 75/PMK.01/2008 Pengisian jabatan secara terbuka (open bidding) Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan Unsur prestasi kerja Jangka waktu menduduki jabatan dan lokasi unit kerja Peringkat Jabatan Hukuman disiplin PNS Persyaratan khusus dari unit esolon I Aspek Pertimbangan Merupakan proses pengisian jabatan struktural tertentu melalui seleksi yang diinformasikan secara terbuka dan dapat diikuti oleh setiap PNS Depkeu Menyediakan pilihan yang lebih luas bagi organisasi dalam memperoleh kandidat yang kompeten dan memberi kesempatan kepada para Pegawai untuk diangkat dalam jabatan struktural tertentu Open Bidding merupakan alternatif dalam pengisian jabatan di Depkeu dengan penekanan pada inisiatif individu pelamar

Peningkatan Disiplin PNS Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS KMK Nomor 15/KMK.01/UP.6/1985 Tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Dengan Pemberian TKPKN Pegawai Depkeu Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SE-99/SJ/2000 Tentang Penegakkan Disiplin Kerj a Dalam Hubungan Dengan Pemberian TKPKN. PMK Nomor 29/PMK.01/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 71/PMK.01/2007 tentang Kewajiban setiap unit Eselon I Depkeu menyusun kode etik PNS yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing unit PMK No. 72/PMK.01/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Majelis Kode Etik di lingkungan Depkeu KMK Nomor 293/KMK.01/2007 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di lingkungan DepkeuUntuk Memberikan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik PNS di lingkungan Depkeu Ditetapkan 12 kode etik unit eselon I Departemen Keuangan Pembentukan : Inspektorat Bidang Investigasi , Itjen Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur-DJP Unit Kepatuhan Internal-DJBC Biro Kepatuhan Internal , Bapepam-LK Bagian Penegakan Disiplin, Setjen Januari - Desember 2008 telah dijatuhkan hukuman disiplin kepada 510 CPNS dan PNS Depkeu Lampiran Penggunaan Presensi Elektronik

Manajemen Berbasis Kinerja VISI Menjadi Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara yang Bertaraf Internasional dan Dibanggakan Masyarakat, serta Instrumen Bagi Proses Transformasi Bangsa Menuju Masyarakat Adil dan Makmur, dan Berperadaban Tinggi Depkeu-Wide Strategy Map Tema Pendapatan Negara Tema Belanja Negara Tema Pembiayaan Negara Tema Kekayaan Negara Tema Pasar Modal & LK Lampiran Lampiran Roadmap 2005-2009 Lampiran Lampiran BalanceD Scorecard Lampiran

Perspektif BSC Depkeu Strategic Outcomes Manfaat yang harus dihasilkan sesuai harapan stakeholder Strategic Drivers Menetapkan dan mengelola proses internal yang mendukung pencapaian strategic outcomes Learning and Growth Mengelola intangible assets sebagai faktor pendukung kelancaran proses rantai nilai pemenuhan harapan stakeholder

Terima Kasih

Penataan Organisasi Modernisasi Pemisahan Fungsi Penggabungan Fungsi Mengandung unsur one stop services, check and balances, tetap mengindahkan independensi, built control, dan didukung oleh sistem berbasis teknologi informasi Pemisahan Fungsi Memisahkan fungsi penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran Penggabungan Fungsi Menggabungkan fungsi-fungsi yang sejenis dan koheren Penajaman Fungsi Lebih mempertegas wewenang dan tanggung jawab diantaranya disebabkan oleh adanya undang-undang baru BACK

Unsur Pemeringkatan Jabatan BACK

Kamus Kompetensi Thinking Working Relating Visioning, Innovation, In-Depth Problem Solving and Analysis, Decisive Judgement, Championing Change, Adapting to Change, Courage of Convictions, Business Acumen Working Planning and Organizing, Driving For Results, Delivering Results, Quality Focus, Continuous Improvement, Policies, Processes and Procedures, Safety, Stakeholder Focus, Stakeholder Service, Integrity, Resilience, Continuous Learning Relating Team Work and Collaboration, Influencing and Persuading, Managing Others, Team Leadership, Coaching and Developing Other, Motivating Others, Organizational Savvy, Relationship Management, Negotiation, Conflict Management, Interpersonal Communication, Written Communication, Presentation Skill, Meeting Leadership, Meeting Contribution NEXT 19

Contoh Kamus Kompetensi VISIONING (PENETAPAN VISI) Mengidentifikasi sasaran jangka panjang dan memprakarsai implementasi dari berbagai gagasan atau alternatif yang terbaik. Orang-orang yang kompeten, menghasilkan solusi yang kreatif dan strategis yang dapat berhasil diimplementasikan. Mereka berpikir dengan cara-cara yang inovatif dan mendukung pemikiran yang serupa dalam diri orang lain. Mereka ”menantang” dan mendorong organisasi untuk terus meningkatkan diri dan bertumbuh. NEXT 20

Contoh Kamus Kompetensi Tingkat Kemahiran Indikator Perilaku Level Deskripsi 1 Berpikir terbuka Terbuka terhadap ide-ide baru. Berpikir dengan cara-cara yang inovatif, kreatif serta berpikir jangka panjang. Cermat dan terampil untuk melihat peluang di masa yang akan datang. 2 Berpikir strategis sesuai visi Memanfaatkan visi sebagai acuan dalam menetapkan langkah-langkah strategis. Menekankan solusi yang mendukung tujuan strategis. 3 Merumuskan visi Mendukung dan memprakarsai inisiatif strategis orang lain. Merumuskan rencana strategi jangka panjang untuk organisasi dan/atau departemen. 4 Menciptakan dan mengimplementasikan gagasan sesuai visinya Menciptakan dan memprakarsai gagasan-gagasan baru sampai berhasil diimplementasikan. ”Menantang” dan mendorong organisasi untuk meningkatkan diri dan bertumbuh secara konstan. BACK 21

Contoh Standar Kompetensi Jabatan Nama Jabatan : Direktorat :  Unit Eselon I : Direktorat Jenderal   Kompetensi Umum PERSYARATAN Level 1 Continuous Improvement (Perbaikan Terus-menerus)  4 2 Stakeholder Focus (Fokus Kepada Pemangku Kepentingan) 3 Integrity (Integritas)  Decisive Judgement (Penilaian Yang Tegas)   Kompetensi Inti Visioning (Penetapan Visi)  In-depth Problem Solving And Analysis (Pemecahan Dan Analisa Masalah)  Championing Change (Memimpin Perubahan)  Managing Others (Mengelola Orang Lain)  5 Relationship Management (Mengelola Hubungan)   Kompetensi Khusus Planning And Organizing (Perencanaan Dan Pengorganisasian)  Quality Focus (Fokus Kepada Kualitas)  Policies, Processes And Procedures (Kebijakan, Proses Dan Prosedur)  Continuous Learning (Pembelajaran Berkesinambungan)  BACK 22

Contoh Profil Kompetensi NEXT 23

Contoh Job Person Match No NIP NAMA VISIONING IN-DEPTH PROBLEM SOLVING AND ANALYSIS DECISIVE JUDGEMENT CHAMPIONING CHANGE PLANNING AND ORGANIZING DRIVING FOR RESULTS QUALITY FOCUS CONTINUOUS IMPROVEMENT STAKEHOLDER FOCUS INTEGRITY CONTINUOUS LEARNING MANAGING OTHERS RELATIONSHIP MANAGEMENT JOB PERSON MATCH   (3) (4) 1 Ali, SH 4 3 104 2 Ari, MM 101 Ir. Adi 116 Drs. Abi 102 5 Aji, SE 108 6 Dra. Asri 7 Indah, MBA BACK 24

Data Per Januari-Desember 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JML 1. SETJEN - 2. DJP 27 25 34 24 88 28 294 3. ITJEN 4. DJBC 5. DJPBN 22 77 6. DJA 23 7. DJKN 8. BAPEPAM LK 9. BPPK 33 10. DJPK 11. DJPU   12. BKF J U M L A H 36 56 30 32 39 115 54 510 Keterangan Kolom 3-4 : Pemberhentian Kolom 5-8 : Hukuman disiplin berat Kolom 9-11 : Hukuman disiplin sedang Kolom 12-14 : Hukuman disiplin ringan Kolom 16-17 : Pemberhentian bagi CPNS Kolom 19-20 : Surat Peringatan *Hukuman sanksi kode etik = 2 Orang dari DJP BACK

STRATEGY MAP TEMA PENDAPATAN NEGARA Stakeholders: Wajib Pajak Importir/Eksportir Masyarakat Dunia Usaha DPR Pemerintah/Dept teknis TUJUAN STRATEGIS MENINGKATKAN DAN MENGAMANKAN PENDAPATAN NEGARA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN KEADILAN MASYARAKAT NEXT SS.PEND.1 Tingkat Pendapatan yang Optimal SS.PEND.2 Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal MEMENUHI HARAPAN STAKEHOLDER: STRATEGIC OUTCOMES SS.PEND.3 Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi Perumusan Kebijakan Pelayanan dan Pengadministrasian Pengawasan & Penegakan Hukum SS.PEND.4 Menetapkan pendapatan negara berdasarkan kajian handal dan administrasi yang teliti SS.PEND.7 Meningkatkan pelayanan yang pasti, efisien dan efektif melalui modernisasi sistem dan prosedur STRATEGIC DRIVERS SS.PEND.10 Mengoptimalkan penyelesaian piutang negara dan pelaksanaan lelang SS.PEND.13 Mengoptimalkan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak SS.PEND.8 Meningkatan sosialisasi dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat SS.PEND.5 Memantau indikator ekonomi yang mempengaruhi pendapatan negara SS.PEND.11 Mengoptimalkan penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan kas negara VALUE CHAIN Perumusan Kebijakan Pelayanan Pengawasan Penegakan Hukum SS.PEND.14 Meningkatkan kepatuhan SS.PEND.15 Mengefektifkan kegiatan pemeriksaan, penagihan, penyelidikan, dan penyidikan SS.PEND.6 Meningkatkan akurasi proyeksi Pendapatan Negara berdasarkan kajian yang handal SS.PEND.9 Melaksanakan pengelolaan PNBP yang efektif dan tepat waktu SS.PEND.12 Mengupayakan dan mengelola hibah secara akuntabel SDM Organisasi Informasi PENGELOLAAN SDM ORGANISASI & ICT SS.PEND.16 Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi dalam pengelolaan pendapatan negara SS.PEND.17 Membangun organisasi yang modern yang mensinergikan antara perumusan kebijakan, pelayanan dan pengawasan dengan prinsip check and balance SS.PEND. 18 Mewujudkan good governance dalam pengelolaan pendapatan negara bagi Stakeholders SS.PEND.19 Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal dalam pengelolaan pendapatan negara 26

Contoh KPI Tema Pendapatan Negara SS.PEND.1 (Tingkat Pendapatan Yang Optimal) BACK

STRATEGY MAP TEMA BELANJA NEGARA Stakeholders: Masyarakat DPR/DPD/DPRD K/L Bappenas BI Depdagri BPS Pemda TUJUAN STRATEGIS MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN BELANJA NEGARA UNTUK MENDUKUNG PENYELENGGARAAN TUGAS KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA NEXT MEMENUHI HARAPAN STAKEHOLDER: STRATEGIC OUTCOMES SS.BEL.1 Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil SS.BEL.2 Tata kelola yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara Perumusan Kebijakan Perencanaan dan alokasi Pelaksanaan, Monev, Pelaporan dan Pertanggungjawaban SS.BEL.3 Mengkaji dan merumuskan norma, standard dan pedoman alokasi belanja negara serta penyusunan kegiatan dan biaya K/L SS.BEL.6 Melakukan koordinasi dan sosialisasi perencanaan dan pengalokasian anggaran belanja negara dengan Stakeholders SS.BEL.7 Menetapkan alokasi subsidi dan belanja lain-lain agar tepat sasaran dan efisien STRATEGIC DRIVERS SS.BEL.12 Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran SS.BEL.10 Meningkatan kecepatan dan akurasi pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran SS.BEL.4 Mengkaji dan merumuskan norma, standard dan pedoman alokasi dana transfer ke daerah SS.BEL.8 Menetapkan alokasi dana transfer ke daerah berdasarkan rumusan norma dan standard VALUE CHAIN Perumusan Kebijakan Perencanaan dan alokasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaporan dan pertanggungjawaban SS.BEL.13 Mendorong terlaksananya pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang akurat dan tepat waktu SS.BEL.5 Mengkaji dan merumuskan norma, standard dan pedoman pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SS.BEL.11 Meningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kas dan pelayanan penyaluran dana SS.BEL.9 Menetapkan alokasi belanja mengikat berdasarkan kinerja K/L dan menelaah RKAKL berpedoman pada kebijakan penyusunan anggaran SDM Organisasi Informasi PENGELOLAAN SDM ORGANISASI & ICT SS.BEL.17 Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara SS.BEL.14 Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara SS.BEL.15 Membangun organisasi (struktur, proses, sarana dan prasarana) yang modern yang selaras dengan proses bisnis di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara SS.BEL.16 Mewujudkan good governance di bidang penganggaran dan perbendaharaan negara bagi Stakeholders 28

Contoh KPI Tema Belanja Negara SS.BEL.1 (Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil) BACK

STRATEGY MAP TEMA PEMBIAYAAN APBN Stakeholders: Masyarakat DPR/DPRD Pemerintah Pusat/Pemda Kementrian/Lembaga LK Bank dan NB (DN&LN) BI SROs & Capital Market Regulators Rating Agencies Investors, donor & creditors TUJUAN STRATEGIS MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN INSTRUMEN PEMBIAYAAN YANG EFISIEN DENGAN RISIKO YANG TERKENDALI DALAM RANGKA MENCAPAI KESINAMBUNGAN FISKAL NEXT MEMENUHI HARAPAN STAKEHOLDER: STRATEGIC OUTCOMES SS.PEMB.1 Stok utang yang aman bagi kesinambungan FISKAL SS.PEMB.2 Pembiayaan yang efisien dengan mempertimbangkan aspek pengelolaan rIsiko Perumusan Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Instrumen Pengelolaan Portofolio Utang SS.PEMB.7 Mengoptimalkan struktur portofolio utang SS.PEMB.5 Merencanakan dan Mengembangkan alternatif instrumen pembiayaan fiskal SS.PEMB.3 Melakukan kajian dan merumuskan besaran kebutuhan pembiayaan dengan memperhatikan berbagai skenario ekonomi makro dan pasar, potensi risiko fiskal STRATEGIC DRIVERS SS.PEMB.8 Mengoptimalkan Penyerapan Pinjaman LN SS.PEMB.9 Melaksanakan Pembayaran pokok , bunga dan biaya utang yang tepat waktu dan tepat jumlah VALUE CHAIN Perumusan Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan produk Pengelolaan Portofolio utang Pengembangan Pasar SBN SS.PEMB.6 Merencanakan dan mengembangkan instrumen surat berharga negara sebagai instrumen investasi, moneter, dan pengelolaan kas SS.PEMB.4 Melakukan kajian dan merumuskan strategi pengelolaan utang dengan memperhatikan debt sustainability dan contingent liability exposure Pengembangan Pasar SBN SS.PEMB.10 Menciptakan pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid SS.PEMB.11 Membangun komunikasi yang intensif dengan stakeholders dalam dan luar negeri SDM Organisasi Informasi SS.PEMB.14 Mewujudkan good governance di bidang pengelolaan pembiayaan negara PENGELOLAAN SDM ORGANISASI & ICT SS.PEMB.12 Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi di bidang pengelolaan pembiayaan SS.PEMB.13 Membangun organisasi (struktur, proses, sarana dan prasarana) yang modern yang selaras dengan value chain pengelolaan pembiayaan SS.PEMB.15 Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal dalam penatausahaan utang 30

Contoh KPI Tema Pembiayaan APBN SS.PEMB.1 (Stok utang yang aman bagi kesinambungan FISKAL) BACK

STRATEGY MAP TEMA KEKAYAAN NEGARA Stakeholders: Masyarakat DPR/DPRD Pemerintah/ Pemda Kementerian/ Lembaga BUMN/D TUJUAN STRATEGIS TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG OPTIMAL SESUAI DENGAN ASAS FUNGSIONAL, KEPASTIAN HUKUM, TRANSPARANSI, EFISIENSI, AKUNTABILITAS PUBLIK, DAN KEPASTIAN NILAI NEXT SS.KN.1 Terinventarisasi dan termanfaatkannya kekayaan negara secara optimal MEMENUHI HARAPAN STAKEHOLDER: STRATEGIC OUTCOMES Perumusan Kebijakan Pengelolaan SS.KN.6 Melakukan pembinaan, pengawasaan, dan pengendalian aset secara berkesinambungan Pengelolaan VALUE CHAIN Perumusan kebijakan Perencanaan kebutuhan & penganggaran Inventarisasi Pengadaan Penggunaan Pengamanan & pemeliharaan Penilaian Penghapusan Pemindahtanganan Penatausahaan Pengawasan/ pengendalian Optimalisasi KN dipisahkan SS.KN.3 Mengoptimalkan penggunaan & pemanfaatan aset SS.KN.7 Mengoptimalkan kekayaan negara lainnya SS.KN.2 Merumuskan kebijakan yang berkualitas SS.KN.4 Mengkoordinasi perencanaan pengadaan aset oleh K/L untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran SS.KN.10 Mengoptimalkan kekayaan negara yang dipisahkan STRATEGIC DRIVERS SS.KN.9 Mengamankan dan memelihara aset dengan meningkatkan kepastian hukum SS.KN.5 Melakukan inventarisasi dan penilaian aset secara berkesinambungan SS.KN.8 Memastikan penghapusan dan pemindahtanganan aset berdasarkan prinsip transparan dan optimal SDM Organisasi Informasi SS.KN.13 Mewujudkan good governance di bidang pengelolaan kekayaan negara SS.KN.14 Membangun sistem informasi pengelolaan kekayaan negara yang handal dan terintegrasi SS.KN.11 Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi di bidang pengelolaan kekayaan negara SS.KN.12 Membangun organisasi (struktur, proses, sarana dan prasarana) yang handal dan selaras dengan value chain pengelolaan kekayaan negara PENGELOLAAN SDM ORGANISASI & ICT 32

Contoh KPI Tema Kekayaan Negara SS.KN.1 (Terinventarisasi dan termanfaatkannya kekayaan negara secara optimal) BACK

STRATEGY MAP TEMA PASAR MODAL DAN LKNB Stakeholders BAPEPAM: Investor Emiten Perusahaan Efek Profesi dan lembaga penunjang pasar modal Stakeholders LKNB: LKNB a.l : Asuransi, Dana Pensiun, lembaga pembiayaan, Persh Modal Ventura Profesi di bidang LKNB TUJUAN STRATEGIS MEMBANGUN OTORITAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN YANG AMANAH DAN PROFESIONAL, YANG MAMPU MEWUJUDKAN INDUSTRI PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK SEBAGAI PENGGERAK PEREKONOMIAN NASIONAL YANG TANGGUH DAN BERDAYA SAING GLOBAL NEXT SS.PML.1 Terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat SS.PML.2 Terwujudnya LKNB yang memenuhi standard prudential dan menyediakan jasa keuangan yang efisien dan melindungi kepentingan nasabah. MEMENUHI HARAPAN STAKEHOLDER: STRATEGIC OUTCOMES Perumusan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Pasar Penegakan Hukum SS.PML.3 Merumuskan regulasi pasar modal dan LKNB yang lebih menjamin kepastian hukum SS.PML.6 Memberikan pelayanan terbaik sesuai SOP SS.PML.9 Meningkatkan edukasi masyarakat tentang pasar modal dan jasa keuangan non bank STRATEGIC DRIVERS SS.PML.11 Meningkatkan kemampuan penyelesaian perilaku pasar yang menyimpang SS.PML.4 Mengharmonisasikan regulasi pasar modal dan LKNB dengan standar internasional SS.PML.7 Meningkatkan diversifikasi instrumen investasi pasar modal dan jasa keuangan non bank VALUE CHAIN Perumusan Kebijakan Pembinaan Pengembangan Pasar Penegakan Hukum SS.PML.12 Meningkatkan kepatuhan pelaku pasar modal dan LKNB terkait perlindungan investor dan nasabah SS. PML 5 Mengharmonisasikan regulasi dan mengoptimalkan liberalisasi bidang pasar modal dan jasa keuangan non bank terkait dengan kerjasama regional dan internasional SS.PML.8 Meningkatkan standar kualifikasi pelaku pasar modal dan LKNB SS.PML.10 Meningkatkan efisiensi dan kredibilitas sistem perdagangan SDM Organisasi Informasi SS.PML.13 Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi di bidang pengawasan pasar modal dan LKNB PENGELOLAAN SDM ORGANISASI & ICT SS.PML.14 Mengembangkan struktur organissi berdasarkan fungsi dan SOP yang efisien serta sarana prasarana yang memadai di bidang pengawasan pasar modal & LKNB SS.PML.15 Mewujudkan good governance di bidang pengawasan pasar modal & LKNB SS.PML.16 Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal dalam pengawasan pasar modal dan LKNB 34 34

Contoh KPI Tema Pasar Modal dan LKNB SS. PML. 1 Terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat BACK 35