MONITORING DAN SUPERVISI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

Direktorat Pembinaan SMA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
KEBIJAKAN BEBAN KERJA DOSEN
SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS IDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN.
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
PEMUTAKHIRAN DATA PENDIDIKAN ISLAM TP.2013/2014
mekanisme ijin pendirian dan perubahan perguruan tinggi
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
PETUNJUK PENGISIAN RAPOR
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
EVALUASI ATAS PELAKSANAAN TUGAS BANK GIRO POS PADA KPPN PALEMBANG
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
RENCANA KERJA PEMERINTAH
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008
STANDAR PEMBIAYAAN SD Oleh Dr. Darsono, M.Pd
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KTSP SMA PENILAIAN dalam Implementasi di PELAKSANAAN
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
SOSIALISASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Pemanfaatan Dana BOS untuk Berlangganan Internet
Struktur Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
KEUANGAN UJIAN NASIONAL
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH
PEMBERLAKUAN KURIKULUM TAHUN 2006 DAN KURIKULUM 2013
Alur Pengisian Pelaporan Penggunaan Dana BOS Online 2013
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat BPSDM KP
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2012
DASAR HUKUM  UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2004;  UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007;  UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009  PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
KEBIJAKAN BOS TA 2015 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2015
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
PENDATAAN PENDIDIKAN DASAR
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Disampaikan pada acara :
PENGANTAR PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
KEBIJAKAN BOS TA 2016 DAN MEKANISME PENYALURAN BOS 2016
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Dalam Pertemuan Penggalangan Komitmen Para Pengelola PBJ untuk Percepatan Capaian Realisasi Keuangan Tahun.
Tata Kelola Pemerintahan Desa
KEMENTERIAN KESEHATAN
E-RKAS VERSI 1.15 PENGENALAN APLIKASI
Transcript presentasi:

MONITORING DAN SUPERVISI B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi.

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 Mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2013, Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2014 13. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/77/012/2014 tentang Tim Manajemen BOS Bidang Pendidikan Kabupaten Jember Tahun 2013

Komponen Utama Yang Dimonitor 1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan 2. Penyaluran dan penggunaan dana 3. Pelayanan dan penanganan pengaduan 4. Administrasi keuangan 5. Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana BOS.

PELAKSANA TIM MANAJEMEN BOS PUSAT B. TIM MANAJEMEN BOS PROPINSI C. TIM MANAJEMEN BOS KABUPATEN

MONITORING OLEH TIM BOS KABUPATEN Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah; Responden terdiri dari sekolah dan murid dan/atau orangtua murid; Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana. Bila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain program BOS; Monitoring dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah; Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan; Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas sekolah yang kredibel dan bertanggung jawab untuk membantu melakukan monitoring.

Saat dan Pasca Penyaluran Dana PELAKSANAAN Triwulan Saat dan Pasca Penyaluran Dana I Maret ( Man Bos Kab) II Juni ( Man Bos Kab) III September ( Man Bos Kab) IV Desember ( Man Bos Kab)

PENGAWASAN Pengawasan Melekat : oleh Dinas Pendidikan; Ka. UPT Pendidikan 2. Pengawasan Fungsional Internal : oleh : - Inspektorat Jenderal Kemendikbud Inspektorat daerah Propinsi Inspektorat Kabupaten 3. Pengawasan oleh Badan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan kewenangannya.

4. Pemeriksaan BPK 5. Pengawasan Masyarakat, jika ada indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

B. SANKSI Sanksi kepegawaian Penerapan tuntutan perbendaharaan dari ganti rugi (kembali ke negara) Penerapan proses hukum (penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan) bagi yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya

PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT Apabila masyarakat menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi dapat menghubungi telepon dengan nomor 177 atau menghubungi: Alamat web : www.bos.kemdikbud.go.id Nomor telepon : dan SD : 0-800-140-1276 (bebas pulsa) ; 021-5725632 SMP : 0-800-140-1299 (bebas pulsa) ; 021-5725980 Faksimil : 021-5731070, 021-5725645, 021-5725635 Email : bos@kemdikbud.go.id