KEBIJAKAN PUBLIK: Variasi Pemaknaan dan Implikasinya Purwo Santoso

Misi Pembahasan Mencermati Keanekaragaman makna (penggunaan konsep) kebijakan. Melacak ‘proses’ yang dirujuk dalam masing-masing pemaknaan.

Preferensi, Tindakan & Perilaku BAYANGAN TENTANG REALITAS (HASIL ANALISIS) INFORMASI yang dimiliki, KERANGKA TEORI dan NILAI-NILAI yang dianut analis kebijakan lensa pandang REALITA perspektif

Mengapa perlu kesadaran akan ‘perspektif’ ? Pre-konsepsi yang berbeda-beda tentang obyek kajian. Pre-konsepsi: Optimis vs. skeptis Setengah kosong ? Setengah penuh ?

Mengapa perlu kesadaran akan ‘perspektif’ ? Bayangan tentang normalitas: perdebatan publik, keniscayaan ataukah kendala demokrasi. Menurut anda Gambar mana yang lebih baik ? A B

Mengapa perlu kesadaran akan ‘perspektif’ ? Adanya kesulitan mendapatkan pengamatan yang utuh tentang suatu fenomena. Illustrasi: Cerita tentang lima orang buta dan deskripsinya tentang gajah. Implikasi: Dalam melakukan kajian akademisi harus membatasi cakupan kajiannya, namun memiliki kejelasan perspektif. Manifestasi: variasi bidang keilmuan adalah variasi perspektif dalam memandang fenomena. Ilmu politik  kekuasaan Psikologi  kejiwaan Ekonomi  kesejahteraan

Mengapa perlu kesadaran akan ‘perspektif’ ? Kehirauan (concern) seseorang sangat dipengaruhi stand-point-nya (titik dimana dia berpijak). Titik pijak Kehirauan Administrator & militer Kelangsungan prosedur, terlaksananya perintah Politisi Tercapainya tujuan diri/kelompoknya Pengusaha Keuntungan Aktivis Perubahan tatanan

perspektif Preferensi, tindakan dan perilaku ‘Y’ Preferensi, tindakan dan perilaku ‘X’ BAYANGAN TENTANG REALITA BAYANGAN TENTANG REALITA INFORMASI yang dimiliki, KERANGKA TEORI dan NILAI-NILAI yang dianut analis kebijakan REALITA INFORMASI yang dimiliki, KERANGKA TEORI dan NILAI-NILAI yang dianut analis kebijakan lensa pandang lensa pandang perspektif

Variasi berdasarkan lingkup disain mendisain kebijakan formula formulaasi kebijakan keputusan otoritatif memutuskan opsi kebijakan

Komprehensifitas dan derajat perubahan system, paradigma, budaya disain Mekanisme, prosedur, tatanan, aksi-reaksi formula Langkah untuk ditempuh keputusan otoritatif

‘Kewajaran’ atau ‘normalitas’ = konsistensi kaitan antara asumsi, nilai dan sudut pandang

Aspek-aspek yang dikedepankan Rasionalitas: Pembuat kebijakan Sasaran kebijakan Berbedaan dan perjuangan kepentingan Konflik dan kerja sama Aksi-reaksi Pengelolaan Keteraturan dalam pencapaian tujuan Kemenangan-kekalahan aktor dalam proses

Kaitan antara kedua pendekatan rasional-komprehensif Pendekatan learning Pencurahan kapasitas managerial Pencurahan kapasitas belajar dan memahami konteks

Corak-corak kebijakan berdasar tendensi politisnya (T. Lowi: 1972) Medium penerapan paksaan Tindakan individu Tekanan lingkungan Kebijakan DISTRIBUTIF Kebijakan KONSTITUENSI Kebijakan REGULATIF Kebijakan REDISTRIBUTIF Partai politik (4) Primer Sekunder vs Tipe aturan Kelompok kepent. (3) Orang vs. tipe orang Tendensi politik (1) (2)

Perbedaan cara memaknai masalah kebijakan (T. Lowi: 1972) Regulatif Distributif Redistributif Consititu-entif KECENDE-RUNGAN UMUM (mainstream) KESALAHAN (error) MANFAAT (utility) JATAH (entitlement) AKUNTA-BILITAS RADIKAL DOSA (sin) KELU-HURAN (civic virtue) HAK (rights) KOMITMENT

Perspektif teknokratis Penyebab Kebijakan Efek

Perspektif prosedural Agenda setting Pengambilan keputusan Implementasi Output Outcome

Keterbatasan Pendekatan Administratif Agenda setting Pengambilan keputusan Cenderung dimaknai sebagai previllage pejabat negara ‘Proses’ kebijakan bukanlah sekedar persoalan ‘prosedur’ Reduksi ‘proses’ menjadi ‘prosedur’ menjadikan kita tidak faham/peduli bagaimana konversi ‘output’ menjadi ‘outcome’ (dampak). Perlu diungkap dengan perspektif lain: kebijakan publik sebagai fenomena sosial-politik Implementasi Output Outcome

Kebijakan publik sebagai tahapan administrasi publik Kondisi awal masyarakat Mengedepankan keadaan dalam agenda politik Inisiasi oleh suatu organ pemerintah yg relevan Review sumberdaya dan kendala Penentuan pilihan Pengabsahan pilihan Implementasi, termasuk penciptaan output Terjadinya dampak dan evaluasinya Feed back: Thd mereka yg mengambil inisiatif dan memelihara proses Efek masyarakat yang terkena efek

Pengambilan keputusan Perspektif: SISTEM Interaksi antar aktor-aktor terkait: Keputusan kebijakan: Untungkan fihak tertentu. Rugikan fihak lain Aspirasi: Tuntutan Dukungan Agregasi Penentuan DSP Tawar-menawar Briging, mediasi, arbritasi Penegakan prosedur Pengambilan keputusan Umpan balik

PUBLIC HEARING RUMUSKAN EVALUASI ALTERNATIF- PUTUSKAN, ALTERNATIF Perspektif Social marketing KETERLIBATAN STAKEHOLDERS Pendidikan thd policy makers ttg. Kebutuhan stake holders dan efek kebij. Pendidikan thd. stakeholders ttg. issue kebijakan REDISAIN KEBIJAKAN PUBLIC HEARING PUTUSKAN, KOMUNIKASIKAN, PIMPIN IMPLEMENTASI MONITOR DAN SESUAIKAN DEFINISI MASALAH SETTING AGENDA KONSULTASIKAN, LIBATKAN, AKOMODASIKAN RUMUSKAN EVALUASI ALTERNATIF- ALTERNATIF Sumber: J.A. Altman, 1994

PEMBAHARUAN DAN STATUS QUO INTERVENSI KEBIJAKAN SISTEM SOSIAL struktur sosial tata kelembagaan sistem nilai pola perilaku dll. KONFLIK DAN KERJA SAMA ALOKASI REGULASI DISTRIBUSI REDISTRIBUSI INSENTIF DAN DISINSENTIF EFEK KEBIJAKAN PEMBAHARUAN DAN STATUS QUO

Masing-masing model berbeda dalam memandang: Cakupan pengamatan. Bayangan tentang individu. Ketidakpastian, informasi dan keyakinan Sifat dan peran berbagai kelompok. Level tindakan. Fase-fase kebijakan yang dicermati.