Oleh Hany Kartikaningdyah Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

PENDAHULUAN  Mewujudkan visi misi  Penempatan yang tepat dalam jabatan yang tepat  Telah ada Sistem Pola Karir di jajaran kes tetapi pada jajaran pemda (?) tetapi implementasinya belum berbasis kompetensi dan belum memungkinkan deteksi dini potensi dan pengembangan SDMK  Sosialisasi peraturan belum dilakukan secara maksimal, hal ini terjadi karena kurangnya komitmen untuk melaksanakan peraturan terkait pola karir, jabatan structural dan jabatan fungsional yang ada.  diperlukan perencanaan dan monitoring pelaksanaan sistem pola karir dan kebijakan pelaksanaannya agar atrisi PNS dapat dihindarkan dan didapatkan gambaran yang jelas dalam pola karirnya

MENGERJAKAN DAN MENILAI MENGERJAKAN 1. Perencanaan dan pelaksanaan berorientasi pada hasil 2. Didukung pemerintah 3. Pertimbangan Gender

Perencanaan dan pelaksanaan berorientasi pada hasil  Peta Jabatan di masing-masing Satker  Analisis jabatan dan analisis beban kerja  Standar kompetensi jabatan  Sistem rekruitmen PNS berbasis kompetensi  Sistem Informasi SDMK  Sistem penilaian individu

MENILAI NOTINDAKANMENILAI 1Peta Jabatan 1.Identifikasi jabatan structural dan fungsional 2.Review jenis jabatan structural dan fungsional 3.Penyusunan peta jabatan 4.Evaluasi peta jabatan 2Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 1.Analisis Jabatan 2.Reviu pedoman analisis beban kerja 3.Sosialisasi Analisis Jabatan dan analisis beban kerja 4.Analisis beban kerja masing- masing jabatan 5.Evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja

MENILAI NOTINDAKANMENILAI 3Standar Kompetensi Jabatan 1.Reviu standar kompetensi jabatan structural dan fungsional dengan melibatkan sector terkait 2.Sosialisasi standar kompetensi jabatan 4Sistem Rekruitmen Berdasarkan kompetensi 1.Meriviu sistem rekruitmen yang ada bersama Menpan RB dan BKN 2.Sosialisasi system rekruitmen 3.pelaksanakan system rekruitmen 4.evaluasi pelaksanaan rekuitmen

MENILAI NONO TINDAKANMENILAI 5SI SDMK1.Reviu SI yang memfasilitasi data SDM dan pengembangan-nya termasuk variable reward and punishmen 2.Integrasi SI SDMK antara pusat dan daerah 3.Sosialisasi SI SDMK 4.Operasional SISDMK 5.Evaluasi SISDMK

MENILAI NONO TINDAKANMENILAI 6Sistem Penilaian Individu 1.Review system penilaian 2.Pelaksanaan pekerjaan agar berbasis core competencies dan Key Performance Indicator 3.Sosialisasi system penilaian individu 4.Integrasi dengan SISDMK 5.Evaluasi pelaksanaan Sistem Penilaian Individu 7Diklat1.Reviu system diklat 2.Sosialisasi system diklat 3.Pelaksanaan Diklat 4.Evaluasi Diklat

MENILAI NONO TINDAKANMENILAI 8Komitemen pemerintah Reviu PP terkait jabatan structural dan fungsional 9Pertimbang an gender Reviu system pola karir apakah sudah mempertimbang-kan gender

METODE MENILAI  Menggunakan instrument  Studi dokumen  Studi Banding

RENCANA PELAKSANAAN PENILAIAN DAN ANGGARAN NOTINDAKANMETODE MENILAIRAB 1Peta JabatanStudi Dokumen300 jt 2Analisis Jabatan dan analisis Beban Kerja Menggunakan instrument Studi Dokumen 900 jt 3Standar kompetensi jabatan Studi Dokumen900 jt 4Sistem rekruitmen berdasarkan kompetensi Studi Dokumen Studi Banding 600 jt

RENCANA PELAKSANAAN PENILAIAN DAN ANGGARAN NOTINDAKANMETODE MENILAIRAB 5SI SDMKStudi banding400 jt 6Sistem Penilaian Individu Menggunakan instrument Studi Dokumen Studi banding 600 jt 7DiklatMenggunakan instrument Studi Dokumen Studi banding 900 jt

RENCANA PELAKSANAAN PENILAIAN DAN ANGGARAN NOTINDAKANMETODE MENILAIRAB 8Komitmen Pemerintah Menggunakan instrument Studi Banding 900 jt 9Pengarusutamaan Gender Studi banding600 jt

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA PENILAIAN TINGKATPENANGGUNG JAWAB PUSATSESJEN KEMENKES ESELON 1DIRJEN/ KA BADAN PROVINSIKA DINKES PROV KAB/KOTAKA DINKES KAB/KOTA

RUJUKAN  Kajian Penataan Pola Karir PNS pada Pemerintah Daerah di Kalimantan,2009  Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 558/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Jajaran Kesehatan  Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil  Peraturan Pemerintah nomor 16 taun 1998 tentang Jabatan Fungsional PNS  Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2000 jo PP nomor 13 tahun 2003 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan structural  Peraturan Kementerian Kesehatan RI nomor 971/MENKES/PER/XI/2009  Surat Edaran Ka BKN nomor 02/SE/1980 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan