Perkumpulan Sawit Watch Desember 2013

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN
Advertisements

Kebun Sawit di Indonesia
Andri Santosa Palu, 29 Februari 2012
POTENSI DAN PELUANG INVESTASI SEKTOR PERKEBUNAN PROVINSI NAD
SOSIOLOGI PEDESAAN (KPM 230)
Mengoptimalkan industri
KEBIJAKAN PENYUSUNAN PERDA TANAH ULAYAT
Oleh Basuki Sumawinata Hotel Century Atlet, Jakarta 22 Juli 2014
PENGAWASAN PEMASARAN SERTFIFIKASI BENIH Kuliah pada Program Diploma
PRESENTASI GEO Aemelia XISI/01 Farenza XISI/06 Kevin Ryan XISI/15
Peremajaan: Kunci keberlanjutan suplai kopi Indonesia
Makalah Kunci (Keynote Speech)
Julian Adam Ridjal, SP., MP. Disampaikan pada Kuliah Kebijakan dan Peraturan Bidang Pertanian Kebijakan Perdagangan - 2.
KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN
Prospek Perusahaan Perkebunan
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
CATATAN: BUD = Bendahara Umum Daerah
Klasifikasi tata guna lahan
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
LAJU DEFORESTASI INDONESIA
PERMENDAG 35/M-DAG/PER/11/2011 KETENTUAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN
Modernisasi Pelabuhan Banjarmasin dan Pengaruhnya Terhadap Aktivitas Pelayaran dan Perdagangan pada Pertengahan Kedua Abad Ke-20 oleh: SOLEKHA
Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB)
DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI
TBT TAHUNAN & SEMUSIM.
PELUANG AGROINDUSTRI PEDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN
PEMBANGUNAN INOVASI INKLUSIF
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN
PERSIAPAN PENDANAAN RKP TAHUN 2013
Kebijakan perdagangan
Runaway Fire, Smoke-Haze Pollution, and Unnatural Disaster In Indonesia Kelompok 5 hidayat chusnul ch Hilda Panca Setiawati Ika Narwidya Putri Ikhwan.
Resiko Korupsi dalam REDD+ Oleh: Team Expert. Kenapa Kita Bicara Korupsi dalam REDD? Hutan Dikelola Rusak Lestari Korupsi Good Governance REDD Lestari.
Kegiatan Statistik Kehutanan
PENGENAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN
Nama anggota: Intan Widya Lestari ( ) Widyah Khoirunnisa ( ) Yustika Sri Sujarwati ( ) PROPERTY RIGHTS AND FOREST.
RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2017
RENCANA INDUSTRIALISASI REGIONAL PULAU SULAWESI
Bab IV: Sumber daya Genetik, Perbenihan dan Perbibitan
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Gerakan Masyarakat Sipil Aceh dalam Mendorong Perbaikan Tata Kelola hutan dan Lahan yang Adil dan Berkelanjutan.
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
PROVINSI KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Dr
Tim Kerja Harmonisiasi Regulasi GN-SDA
Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
Oleh: M. Wahid Supriyadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
PERKEBUNAN DAN MASALAHNYA
PENGEMBANGAN INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN
Apa pentingnya menulis isu gender
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Peran Dewan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Implementasi Kebijakan dan Program Prioritas di Bidang Pangan.
ENERGI BIOMASSA DONNA MOH. BUDI.
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Perusahaan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah
Implementasi Kriteria RSPO dalam teknologi CPO standar Global
IX.PENGAWASAN PEREDARAN BENIH KELAPA SAWIT
ENERGI BIOMASSA.
2b PENGINGAT (REMINDER) 2. KELAPA SAWIT ADALAH TANAMAN TAHUNAN
Pembangunan Energi Deputi Bidang Operasi Kebijakan :
Oleh: Risyana Hermawan
Kebijakan perdagangan
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
PEMBANGUNAN YANG MENINGGALKAN PENCEGAHAN
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
AKSI HAM TAHUN
Badan Karantina Pertanian
Peluang dan potensi Pertanian Organik
Disampaikan Pada Acara:
Pembela HAM atas lingkungan &bentuk pelanggaran ham
Transcript presentasi:

Perkumpulan Sawit Watch Desember 2013 Catatan Akhir Tahun “Perkebunan Kelapa Sawit: Hendak Kemana? Sebuah Catatan Akhir Tahun” Perkumpulan Sawit Watch Desember 2013

Perjalanan Perkebunan Sawit Di Indonesia Perkebunan Kelapa sawit pertama kali di kembangkan secara komersial tahun 1911 di Pantai Timur Sumatra (Aceh dan Sumatra Utara). Perkembangan perkebunan di Indonesia tidak lepas dari sejarah kolonialisasi, kapitalisme dan modernisasi Pengembangan perkebunan merupakan pengembangan system pertanian dari system berkebun (gardening) dan subsistent menjadi system pertanian komersial (commercial agriculture) Sejak era kolonial sampai dengan saat ini, pekebunan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar Internasional. Terluas kebun sawitnya, 12,5 juta Ha (2013) 65 % kebun sawit besar dan 35 % kebun sawit rakyat (Sawit Watch, 2011) Total cpo > 20 juta ton  > 15 juta ton diekspor More than 30 big groups (national/multinational) Control more than 600 oil palm plantation subsidiaries

Kondisi Perkebunan Sawit Terkini

Perdangan CPO Indonesia Atas Nama “Pasar”

“Pasar” CPO Indonesia sebagai Pemasok utama Melayani Konsumen Eropa Target menjadi salah satu daftar Environmental Good List – sebagai alat “dagang” CPO ke luar negeri Bagaimana Kebutuhan Dalam Negri ? Bagaimana penyelesaian dan Penanggulangan Konflik yang terjadi ? Institusi Mana ?

Buruh Perkebunan sawit Dalam setiap 2 hektarnya memperkerjakan kurang lebih 1 orang BHL (Buruh Harian Lepas) Perlakuan Buruh di perkebunan Sistem Rekrutmen Sistem Kerja Upah murah Hubungan Kerja Minim Perlindungan Negara Tidak Ada keberpihak aparat Negara Struktur Perusahaan Larangan Berserikat dan Berkumpul

Konversi Lahan Pangan Untuk Perkebunan Sawit Luasan lahan pangan yang semakin berkurang dan terancam ekspansi sawit (dari 5.000 ha setiap tahunnya penambahan ijin sawit berapakah lahan pangan yang terkonversi didalamnya?) Penundaan pemberian ijin perkebunan sawit di lahan gambut dan hutan primer Potensi tanaman lokal yang tergerus ekspansi sawit

Skema Perubahan Lahan Untuk Perkebunan Sawit

Mekanisme Perkebunan Sawit Berkelanjutan melui RSPO Prinsip dan Kriteria RSPO sebagai Acuan Sertifikasi Minyak sawit Berkelanjutan Penguatan Mekanisme Pengaduan Konflik yang lebih transparant, terukur dan akuntable Memasukkan Isu Buruh Perkebunan sawit sebagai bentuk memperhitungkan buruh sebagai salah satu rantai yang tidak bisa dipisahkan dalam rantai pasok perkebunan sawit

Korupsi Di Perkebunan Sawit Proses perolehan Perijinan Perkebunan sawit yang Panjang Menimbulkan “celah” untuk melakukan praktek Korupsi Praktek Perkebunan sawit yang “tidak transparan” terutama dalam skema Inti-plasma dan sering kali merugikan masyarakat Ajang Pemilu yang menjadi “moment” melakukan “perdagangan” ijin

Ketimpangan Luasan Perkebunan Sawit dengan Lahan lainnya

Contoh kasus perkebunan sawit yang dibuka di Hutan lindung dan Taman Nasional kalimantan

Kasus Perkebunan Sawit Di Sumatera Barat

Kasus Perkebunan Sawit Watch Di Riau

Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Barat

Sebaran Konflik Pertanahan Di Perkebunan Sawit Di Indonesia

Kebakaran di Perkebunan sawit

Catatan Kebijakan Perkebunan Sawit di tahun 2013 Perpanjangan Inpres Moratorium menjadi Inpres No 6 Thn 2013 Revisi Permentan no 26 Thn 2007 Menjadi Permentan no 98 Thn 2013 RUU P3H (Rancangan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) Judisial Review UU SBT (Sistem Budi daya Tanaman) Undang undang no 18 Tahun 2012 Tentang Pangan RUU Pertanahan Putusan MK no 35 (soal masyarakat adat) Judisial Review UU PKS (Penanganan Konflik Sosial) Undang undang Perlindungan dan pemberdayaan petani Judisial Review Ke Mahkamah Agung untuk PP 60 Tahun 2012 PERDA Perkebunan berkelanjutan di kalimantan tengah untuk diturunkan menjadi PERGUB

Sekian dan Terimakasih