outline Latar Belakang Kerangka Teori permasalahan solusi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEPEMILIKAN MATERI SYARI’AH 13 OLEH: H. DWI CONDRO TRIONO, Ph.D
Advertisements

PELAKU-PELAKU EKONOMI
Hak Ulayat dan Hukum Adat
BAB IV UUPA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN HK AGRARIA NASIONAL
Prof. Ny. Arie S. Hutagalung, SH, MLI Guru Besar Hukum Agraria FHUI
SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA Sumber Penerimaan Negara.
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Dasar-Dasar Hukum Agraria Nasional
MANAJEMEN KOPERASI PENDAHULUAN
KEBIJAKAN PENYUSUNAN PERDA TANAH ULAYAT
Oleh: Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH., MCL., MPA
P ERIZINAN DALAM PENGANGKUTAN UDARA By. Fauzul FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR 22 Oktober /30/
MANAJEMEN KOPERASI PENDAHULUAN
Ekonomi Kerakyatan Vs Neoliberal Yeni Puspita, SE., ME.
Pertemuan ke – 2 TEORI HUKUM PENDAFTARAN TANAH
PENGERTIAN Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.
Pembangunan Koperasi antara harapan dan kenyataan
PENGANTAR HUKUM INDONESIA M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.
Aspek Hukum Tata Guna dan Pengembangan Lahan
SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
SISTEM EKONOMI ISLAM.
BAB VIII LAND REFORM.
HUKUM AGRARIA M.HAMIDI MASYKUR SH,M.Kn.
ASAS-ASAS HUKUM AGRARIA
Bab 1 Karakteristik Koperasi
Harmonisasi Regulasi Antar Sektor dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG
Demokrasi Ekonomi Indonesia
PERIODEISASI HUKUM AGRARIA NASIONAL
Landreform berasal dari kata
ASAS HAK BANGSA & HMN M.Hamidi Masykur.
T UGAS H UKUM L INGKUNGAN Maslakhatul laila U ( ) Yuliani Rahmatillah ( ) Lita Indriana ( ) Nisya Septik P ( ) Dwi Prastiwi.
DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK. Pasal 1.
Oleh : Dosen Tim Agraria
Konsep Hukum Agraria dan Hukum Tanah
REDISTRIBUSI TANAH ... ?.
Kerancuan Hukum dalam Pengaturan Pertanahan akibat “Keistimewaan”
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
SISTEMEKONOMI INDONESIA
Luruhnya Hak Publik (Bangsa) di Tangan Lembaga Publik (Negara)
Tim Kerja Harmonisiasi Regulasi GN-SDA
KEPEMILIKAN (AL-MILKIYAH) Bab 16, hlm.317
PRODUKSI & PERDAGANGAN
BAB I PENGANTAR.
HAK PENGUASAAN ATAS TANAH
Hubungan Politik Hukum Agraria
HUKUM PERTAMBANGAN MASRUDI MUCHTAR, S.H.,M.H..
Landreform berasal dari kata
Politik dan hukum agraria
Pertemuan ke-3 Pembentukkan UUPA dan Pembangunan Hukum Tanah Nasional
PENGANTAR HUKUM PAJAK.
Oleh : Upik Hamidah, S.H., M.Hum.
PEMBENTUKKAN UUPA DAN PERKEMBANGAN HUKUM TANAH DI INDONESIA
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
PARADIGMA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL
Landreform berasal dari kata
HUKUM ADAT DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN (Dulu & Sekarang)
Badan Usaha Milik Negara / Daerah.
PARADIGMA KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM AGRARIA NASIONAL
PENGERTIAN HUKUM AGRARIA
UU No 12 tahun 1992 Sistem Budidaya Tanaman
Pertemuan 1 : PENGANTAR HUKUM PAJAK
HUKUM AGRARIA MRT BOEDI HARSONO Kata “agraria” berasal dr agrarius, ager (latin) atau agros (yunani), Akker (belanda) yg artinya tanah pertanian.
Pengantar Hukum Tanah.
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
PEMBERIAN HAK ATAS TANAH
REFORMA AGRARIA: TANAH,PEMBANGUNAN, DAN KONFLIK SOSIAL
MASALAH PERTANAHAN TANAH WAKAF DAN PAJAK DI LINGKUNGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH SULTENG Dr. H. Rajindra, S.E., M.M NBM : Di Presentasikan di.
KEBIJAKAN PENGATURAN PENGELOLAAN SDA
Transcript presentasi:

Kebijakan Administrasi Pertanahan di Indonesia dan dampaknya terhadap pengelolaan SDA

outline 1 2 3 4 Latar Belakang Kerangka Teori permasalahan solusi www.themegallery.com Company Logo

Kenapa administrasi pertanahan penting untuk dibahas? Tanah mengandung banyak mineral atau zat lain sebagai sumber energi Tanah bisa dijadikan sarana produksi Tanah merupakan tempat kita berdomisili dan berinteraksi Semua itu perlu ada regulasi yang mengatur agar tidak ada monopoli kepemilikan sehingga manfaatnya bisa dirasakan semua pihak. www.themegallery.com Company Logo

Ruang ligkup ADPER Land Tenure Land Value Land use Land Development Administrasi pertanahan Land Tenure Land Value Land use Land Development www.themegallery.com Company Logo

Sejarah Perkembangan kadaster di Indonesia Pra kadaster Kadaster lama baru UUPA Indonesia Orde baru www.themegallery.com Company Logo

Undang-Undang Pokok Agraria 1960 Text UUPA Ketentuan pokok agraria Hak atas tanah, air dan angkasa Ketentuan pidana Ketentuan peralihan kepemilikan tanah Konsep: Keadilan, dalam artian pemerataan dan kesejahteraan dalam artian kesamaan kesempatan dalam akses Landasan : pasal 33 UUD 45 Landreform www.themegallery.com Company Logo

Dikuasai Oleh negara Text Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 Company Logo Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Text Menyelenggarakan peruntukan penggunaan Menentukan hukum antara orang dengan tanah Menentukan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi www.themegallery.com Company Logo

Perencaan penggunaan bumi Agraria Reform Sosialisme Indonesia Perencaan penggunaan bumi Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah Mengakhiri penghisapan feodal Penghapusan hak-hak asing Pembaharuan hukum agraria www.themegallery.com Company Logo

Masa Orde Baru PERMASALAHAN UUPA Peran negara yang semakin Berkurang dalam penetapan regulasi UUPA Tumpang tindih kebijakan Masuknya modal asing www.themegallery.com Company Logo

Tumpang Tindih Kebijakan UU no 22 tahun 2001 Migas PP no 18 tahun 2011 Hutan UU no 4 tahun 2009 Kebijkan pemanfaatan laut PP no 79 tahun 2009 Pertambangan UU no 27 tahun 2007 kelautan BPN Non hutan Tambang hutan Laut www.themegallery.com Company Logo

Transformasi Istimewa Alus Bodor Lumayan Company Logo www.themegallery.com Company Logo

Landasan Company Logo www.themegallery.com Manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api. www.themegallery.com Company Logo

Kepemilikan Dalam Islam umum Barang tambang yang jumlahnya tidak terbatas Sarana umum yang diperlukan seluruh kaum muslimin Harta yang keadaan asalnya terlarang dimiliki individu Kepemilikan individu Hukum asal barang adalah mubah, kecuali ada dalil syara yang mengharamkan Kepemilikan Negara Padang pasir, gunung, pantai dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya Tanah Endapan Sungai Ash-Shawafi Bangunan dan balairung www.themegallery.com Company Logo

Sumber daya alam sebagai barang milik umum harus dikuasai negara dan pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan umat Pembinaan kader Sosialisasi Perubahan konsep Regulasi secara struktural Sebuah Perubahan www.themegallery.com Company Logo

Land Value Land use Tenure NEGARA Development www.themegallery.com Company Logo

dibiarkan selama lebih Pengaturan dalam Islam Administrasi Pertanahan Tanah yang didalamnya terdapat barang milik umum harus dikuasai negara Islam tidak membatasi luas kepemilikan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pengelila Penyewaan tanah dikakukan dengan sistem bagi hasil, bukan buruh dan majikan Pemilik lahan berkewajiban mengolah lahan, jika dibiarkan selama lebih dari 3 tahun bisa diambil negara www.themegallery.com Company Logo

Click to edit company slogan . Hatur Nhun Click to edit company slogan .