OLEH : RINI RESKI AMELIA 2012.141.00.022 MANAJEMEN EKONOMI PUBLIK.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Advertisements

PUSAT SARANA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
P E L A B U H A N.
Unit Pelayanan Area mempunyai tugas pokok :
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
BAB II KOMUNIKASI DALAM LINGKUNGAN ORGANISASI BISNIS
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
TUGAS TEKNIK KOMUNIKASI KOMUNIKASI YANG TERJADI PADA PT.SULAWESI MANDIRI PRATAMA OLEH : ACHMAD NUR TRYANDI
SISTEM INFORMASI KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
Urun Rembug Lokakarya Perbaikan KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI 2006 di Prodi Teknik Pengairan Suhardjono 1 Agustus 2006.
Subbag umum / kepegawaian
PERENCANAAN PELABUHAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Republik Indonesia
PENGORGANISASI BIDANG KEPERAWATAN
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN Republik Indonesia
KEGIATAN IMPLEMENTASI
Pertemuan 2 Manajemen Pelabuhan
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
PT ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang. Organisasi
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
Jaringan Transportasi
Pengelompokan Industri Kelautan
PENGERTIAN JARINGAN TRANSPORTASI
ASPEK HUKUM DALAM PENGANGKUTAN LAUT
Ertemuan 10 Komunikasi Lisan.
FUNGSI DAN PERANAN PELABUHAN PERIKANAN
FASILITAS PELABUHAN.
Pola Pengembangan Desa
PERENCANAAN PESAN & MEDIA/SKOM 4314
ADMINSTRASI PELABUHAN PERIKANAN
Kegiatan Implementasi
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
PERTEMUAN 10 LANJUTAN PENGORGANISASIAN (DISAIN STRUKTUR ORGANISASI)
PENGEMBALIAN DIREKTORAT PERENCANAAN PENERIMAAN-SUBDIT PENYULUHAN
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
Sub sistem transportasi laut.
Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama berdasar PMA 39 tahun 2012
Administrasi dan Manajemen Pendidikan (Definisi, Fungsi, dan Ruang Lingkup) Mata kuliah : Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen Pendidikan Dosen Pengampu.
SEJARAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI
DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dari Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli.
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
DASAR Amanat UU Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50. (terkait kelembagaan) serta Pasal 87.
By : Atit Setiani, S.Tr,. MM.T.R. Istilah atau sebutan lain pelabuhan PELABUHAN HARBOURPORTDOCK.
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah PERTEMUAN – 11 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang khusus dipergunakan untuk angkutan penyeberangan dengan menggunakan Kapal Ro-Ro. Memuat atau membongkar.
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
Nadia Prita Hutajulu Harry Fransisco Saragi Napitu
Transcript presentasi:

OLEH : RINI RESKI AMELIA MANAJEMEN EKONOMI PUBLIK

 Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi (Wiryanto, 2005).

KANTOR OTORITAS PELABUHAN Bagian Tata Usaha Bidang Lalu Lintas & Angkutan Laut & Usaha Kepelabuhanan Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Sub Bagian Hukum dan Humas Seksi Rencana & Program Seksi Desain & Pembangunan Seksi Lalu Lintas & Angkutan Laut Seksi Fasilitas & Pengawasan Operasional Pelabuhan Seksi Bimbingan Usaha & Jasa Kepelabuhanan Bidang Perencanaan dan Pembangunan Seksi Analisa, Evaluasi dan Tarif Kelompok Jabatan Fungsional

 TUGAS POKOK Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama, kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial  FUNGSI Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 PM. 35 Tahun 2012, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar menyelenggarakan fungsi :  Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan;  Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur- pelayaran, dan jaringan jalan;  Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;

a. KOMUNIKASI INTERPERSONAL  Diskusi masalah-masalah kantor, baik menggunakan alat komunikasi maupun tatap muka. b. KOMUNIKASI VERTIKAL  Pimpinan memberikan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk, informasi-informasi, dll kepada bawahannya. Sedangkan bawahan memberikan laporan-laporan, saran-saran, pengaduan-pengaduan, dsb. kepada pimpinan. c. KOMUNIKASI EKSTERNAL  Di Kantor Otoritas Pelabuhan Wilayah 1V Makassar, dikenal dengan Pelayanan Satu Atap

 KESIMPULAN Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi di Kantor Otoritas Pelabuhan Wilayah 1V Makassar berjalan dengan baik, baik itu antar sesame staf, dari atasan ke bawahan, sebaliknya, dan dari organisasi kemasyarakat  SARAN Komunikasi organisasi di Kantor Otoritas Pelabuhan Wilayah 1V Makassar hanya perlu ditingkatkan dari segala sisi.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH