STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI

Pengertian akuntansi Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi adalah penerapan-penerapan oleh Pemerintah Daerah yang diatur oleh SAP yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) SAPD adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daearah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Hubungan SAP dengan SAPD SAP menjadi acuan dalam penyusunan SAPD. Keluaran SAPD harus sesuai dengan ketentuan dalam SAP.

STRATEGI IMPLEMENTASI SAP

Persyaratan Implementasi SAP Penyiapan SDM Melalui sosialisasi dan pelatihan SAP dan SAPD. Pelatihan ini dapat dilakukan dalam bentuk Training of Trainers (ToT), pelatihan untuk pelaksana, dan bimbingan teknis. Selain itu pemerintah dapat melakukan penerimaan pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi. Pengembangan SAPD Pengembangan sistem akuntansi pemerintahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi yang ada.

Persyaratan Implementasi SAP Penyiapan regulasi Regulasi dibuat sesuai dengan cakupan kewenangannya, misalnya oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, gubernur/bupati/walikota dan KSAP. Penyiapan Bagan Perkiraan Standar Penyiapan Sarana Sarana dapat meliputi komputer, ruangan, dana, serta sarana pendukung lainnya.

BENTUK-BENTUK LAPORAN KEUANGAN

BAGAN AKUN STANDAR

Bagan Akun Standar Pemerintah Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah

Bagan Akun Standar Pemerintah Akun Terdiri Dari : Akun Operasional/Nominal Akun yang ada di Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas Akun yang berlaku satu periode akuntansi. perlu ditutup pada akhir periode akuntansi Akun Riil/Neraca  Akun yang ada di neraca  Akun yang dibawa sepanjang periode akuntansi

BAGAN AKUN STANDAR SIKLUS AKUNTANSI Jurnal Buku Besar Neraca Saldo Dokumen sumber Jurnal Penutup Jurnal Penyesuaian Laporan Keuangan

Bagan Akun Standar Pemerintah Bagan Akun Pemerintah terdiri dari dua unsur: Kode Akun  angka/huruf yang menjelaskan struktur dari akun. Uraian Akunnama akun

Bagan Akun Standar Pemerintah Tiga Digit Pertama  Bagan Akun Standar yang direncanakan berlaku secara Nasional Digit Keempat dan seterusnya  Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Daerah

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 1 Aset 1.1 Aset Lancar 1.1.1 Kas di Kas Daerah 1.1.1.1 Kas di Bank …. 1.2 Investasi Jangka Panjang 1.2.1 Investasi Non Permanen 1.2.1.1 Pinjaman kepada Perusahaan Negara 1.3 Aset Tetap 1.3.1 Tanah 1.3.1.1 Tanah Kantor

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 1.4 Dana Cadangan 1.4.1 Dana Cadangan 1.4.1.1 Dana Cadangan Pembangunan Pasar 1.5 Aset Lainnya 1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran 1.5.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas 2 Kewajiban 2.1 Kewajiban Jangka Pendek 2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 2.1.1.1 Utang PFK pada Taspen

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 2.2 Kewajiban Jangka Panjang 2.2.1 Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat 2.2.1.1 Utang kepada Pemerintah Pusat – Pinjaman No. 1 3 Ekuitas Dana 3.1 Ekuitas Dana Lancar 3.1.1 SiLPA 3.2 Ekuitas Dana Investasi 3.2.1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 3.3 Ekuitas Dana Cadangan 3.3.1 Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 4 Pendapatan 4.1 Pendapatan Asli Daerah 4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 4.1.1.1 Pendapatan Pajak Hotel 4.2 Pendapatan Transfer 4.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 4.3 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 4.3.1 Dana Otonomi Khusus 4.3.1.1 Dana Otonomi Khusus …..

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 4.4 Transfer Pemerintah Provinsi 4.4.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 4.5 Lain-lain Pendapatan yang Sah 4.5.1 Pendapatan Hibah 5 Belanja 5.1 Belanja Operasi 5.1.1 Belanja Pegawai 5.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 5.2 Belanja Modal 5.2.1 Belanja Tanah 5.3 Belanja Tak Terduga 5.3.1 Belanja Tak Terduga 6 Transfer 6.1 Transfer/Bagi Hasil ke Desa 6.1.1 Bagi Hasil Pajak

Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 7 Pembiayaan 7.1 Penerimaan Pembiayaan 7.1.1 Penggunaan SiLPA 7.2 Pengeluaran Pembiayaan 7.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

BERBAGAI PRAKTIK AKUNTANSI YANG DITERAPKAN OLEH PEMDA SAAT INI Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) Tahun 1981 Sistem Akuntansi yang berbasis SAKD Versi Tim Pokja 355/2001 Kepmendagri 29/2002 Sistem Akuntansi berbasis IPSAS Dan lain-lain.

STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI SAP PADA PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN (SESUAI KEPMENDAGRI 29/2002)

Strategi penerapan SAP Identifikasi cakupan penerapan Kepmendagri 29/2002. Bagan Akun Standar sesuai dengan SAP Mapping akun-akun Kepmendagri 29/2002 dengan SAP

Mapping akun-akun Kepmendagri 29/ 2002 dengan SAP Akun LRA Akun Neraca Akun LAK

Laporan Realisasi Anggaran Pos-pos Belanja Kepmendagri 29/2002 Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa: Bunga Belanja Perjalanan dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Barang dan jasa Belanja Modal Belanja Tak Tersangka Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan: Bagi Hasil Subsidi Bantuan Sosial Hibah SAP Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang: Belanja barang pakai habis Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tak Terdeuga Bagi Hasil

Neraca Klasifikasi Aset Kepmendagri 29/2002 Aktiva Lancar Belanja Dibayar Dimuka Investasi Aktiva Tetap Dana Cadangan Aktiva Lain-lain Bangunan Dalam Pengerjaan SAP Aset Lancar Belanja Dibayar Dimuka Investasi Jk Panjang Aset Tetap Dana Cadangan Aset Lainnya

Neraca Pos-pos Kewajiban Kepmendagri 29/2002: Utang Jangka Pendek .. … Utang Jangka Panjang SAP Kewajiban Jangka Pendek Bagian lancar utang jangka panjang Utang Biaya Kewajiban Jangka Panjang

Neraca Pos-Pos Ekuitas Kepmendagri 29/2002 Ekuitas Dana Umum Ekuitas Dana Dicadangkan Ekuitas Dana Donasi SAP Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan

STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI SAP PADA PEMERINTAH DAERAH YANG BELUM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN

BATASAN “BELUM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN” Sudah menyusun Laporan Perhitungan APBD/LRA dan Nota Perhitungan tetapi belum menyusun Neraca, LAK, dan Catatan atas Laporan Keuangan

PENYUSUNAN NERACA AWAL

PENYUSUNAN NERACA AWAL Neraca Awal adalah Neraca yang disusun pertama kali oleh Pemerintah Daerah. Neraca Awal dapat disusun setiap saat Dalam rangka penerapan SAP, dianjurkan Neraca Awal disusun bertepatan dengan penyusunan Laporan Keuangan TA 2005

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN NERACA AWAL Menentukan ruang lingkup pekerjaan Menyiapkan formulir-formulir berikut petunjuk pengisiannya Memberikan penjelasan kepada tim yang akan melakukan penyusunan neraca awal Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan inventarisasi aset dan kewajiban

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN NERACA AWAL Melakukan pengolahan data dan klasifikasi aset dan kewajiban sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Melakukan penilaian aset dan kewajiban Mencantumkan akun-akun aset, kewajiban dan ekuitas berikut jumlahnya dalam format neraca

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Langkah-langkah Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2005 Siapkan data keuangan s/d 31 Desember 2005 Pindahkan data keuangan ke sub ledger yang sesuai dengan SAP Isikan GL sesuai dengan SAP Susun LRA per 31 Desember 2005

PENYUSUNAN LAPORAN ARUS KAS

LRA VS LAK LRA LAK Berisikan Arus Masuk Kas Berisikan Anggaran dan Realisasi Tidak Terbagi Aktivitas Tidak Ada Transaksi Non Anggaran Berisikan Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dr Kasda Terdiri dari Aktivitas: - Aktivitas Operasi - Aktivitas Investasi Non Keu - Aktivitas Pembiayaan - Aktivitas Non Anggaran VS

Langkah-langkah Penyusunan Laporan Arus Kas per 31 Desember 2005 Siapkan data keuangan s/d 31 Desember 2005 Pindahkan data keuangan ke sub ledger yang sesuai dengan SAP Isikan GL sesuai dengan SAP Susun LAK per 31 Desember 2005  mapping LRA dan LAK

Langkah-langkah Penyusunan Laporan Arus Kas per 31 Desember 2005 1. Melakukan Mapping LRA dengan LAK Aktivitas Operasional - Arus Masuk Kas - Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi Non Keuangan Aktivitas Pembiayaan Aktivitas Non Anggaran Pendapatan - PAD - Penjualan AT - Pendapatan Transfer - Lain-lain Pdptn Yg sah Belanja - Belanja Operasional - Belanja Modal - Belanja Tak Terduga - Transfer Pembiayaan - Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan

Langkah-langkah Penyusunan LAK (2) 2. Melakukan inventarisasi/menambahkan saldo awal Kas di Kas Daerah 3. Melakukan inventarisasi/menambahkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 4. Melakukan inventarisasi/menambahkan saldo Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas= kenaikan/penurunan kas + Saldo awal Kas di Kasda + Saldo Kas di Bend. Pengeluaran + saldo kas di Bend. Penerimaan

Terimakasih Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Gedung Perbendaharaan II Lantai 3 Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat Telp/Fax. 021-3524551 http://www.ksap.org. email webmaster@ksap.org.