RAPAT KOORDINASI KITSBS TRIWULAN IV 2013

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Pelaksanaan & Tindak Lanjut Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014
Peningkatan Pengendalian Proses Bisnis Menuju World Class Services
PETUNJUK PENGISIAN RAPOR
(Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
Rika Kharlina Ekawati, S.E., M.T.I
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Listrik untuk kehidupan yang lebih baik
PERCEPATAN PELAKSANAAN APBD TA 2014
BAHAN RAPAT KOORDINASI PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH (US/M)
PENILAIAN PRESTASI KERJA (Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011)
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
Drs. Haris Sadiminanto, MMSi, MBA
PEDOMAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
R. Arum, SP, SSi, MT SHKI Unila 2013
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Diklat Manajemen Risiko PT PLN (Persero)
EVALUASI KINERJA SEMESTER II
AUDIT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET BERDASARKAN PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL BALANCED SCORECARD DAN STANDAR COBIT 4.1 (Studi Kasus: PT. Pertamina.
KOMPETENSI Mapping & Tindaklanjutnya
1 2LANDASAN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Program Unggulan Bidang Keuangan 2014
PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH
Hasil EES 2013 PLN KIT. TANJUNG JATI B
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
ASPEK MANAJEMEN dan ORGANISASI
Pelayanan Standard Minimun
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
TAHAPAN PENYUSUNAN ISO 9001 : 2000.
POKJA 3 PROGRAM KERJA HCR & OCR PLN KITSBS KETUA: MAN. SDM & UMUM
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Standar mutu proyek.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Penerapan PMPRB Secara Online pada Pemerintah Daerah
TATA CARA SWAKELOLA.
Program Bidang Perencana dan Pelaksana Pengadaan Tahun 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
Standar mutu proyek.
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
SIKLUS HIDUP PROYEK dan MANAJEMEN
Audit Mutu Internal Winarno S Paralel 6.
Pengelolaan Proyek S.I Standar mutu proyek.
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Memahami Kerangka Kerja Implementasi CoE
Organisasi dan struktur
PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2008
Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
REVIEW PENCAPAIAN KINERJA TW I HCR OCR produktivitas
1. Pokok Bahasan Pengertian audit Pengertian audit Jenis audit Jenis audit Pengertian audit internal Pengertian audit internal Manfaat audit internal.
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
SOSIALISASI PENERAPAN SOP (STANDAR OPERATION PROCEDURE) WHAT SOP adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam.
Akreditasi institusi.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Akreditasi Institusi.
Contoh penyusunan skp.
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
Transcript presentasi:

RAPAT KOORDINASI KITSBS TRIWULAN IV 2013

PENCAPAIAN TARGET KINERJA KPI BIDANG SDM TRIWULAN 4 - TAHUN 2013 PT PLN (PERSERO) PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN SELATAN NO URAIAN KINERJA BOBOT (Point) TARGET REALISASI PENCAPAIAN REALISASI PENCAPAIAN BOBOT LEVEL BOBOT (%) (LEVEL) (ML+KPI MAKS. 100%) ML KPI TOTAL A HCR 3,40   100,00% 1 KESIAPAN KOMPETENSI PEGAWAI 2,04 100% 1.1. Sertifikasi Kompetensi 4 40% 60% 2 KESIAPAN MOTIVASI KERJA 1,36 2.1. Implementasi EES, perencanaan dan -- 80% 0% 20% dan tindak lanjut B OCR 96,63% 3,29 3 KESIAPAN PRODUKTIFITAS PEGAWAI 0,85 3.1. Produktifitas Pegawai Unit 5 125% KESIAPAN BUDAYA KERJA 0,68 4.1. Implementasi Survey Budaya Kerja perencanaan dan tindak lanjut KESIAPAN LEADERSHIP 5.1. Kepemimpinan 6 KESIAPAN ASPEK ALIGNMENT 0,51 78% 0,40 6.1. Alignment 6.2. Cascading KPI 75% 7 KESIAPAN TEAMWORK 7.1. Knowledge Management 2,5 64% a. Implementasi Karya Inovasi 11% b. K-Capturing 14% c. K-Sharing Online PENCAPAIAN KINERJA SDM 6,80 0,98 6,69

KINERJA SDM – HCR & OCR Judul : Kesiapan Aspek Aligment Belum Tercapai Kesiapan Aspek Aligment terdiri dari 2 aspek : 1). Aligment ( diukur dengan Hasil Survei ) dan 2) Cascading KPI ( diukur dengan Prosentasentase Cascading KPI Manajemen dan Uraian jabatan terhadap jumlah Pegawai menurut jenjang jabatan ) Capaian : Tindakan / kegiatan: Hasil Survei Dibawah Target : Cascading Dibawah Target : Meningkatkan Intensitas Internalisasi Visi, Misi & Startegi Perusahaan Melaksanakan Internalisasi dengan Metode Batru yang lebih efektif Evaluasi secara berkala Implementasi Streghtening Aligment Cascading Ppohon KPI Internalisasi ke seluruh pemangku Jabatan Struktural agar seluruh staf terkait mengambil saskin KPI manajemen atau Urjab sebagai prioritas

Tiga Perspektif Mewujudkan Visi Efisien, Andal, Berkualitas Operational & Capital Efficiencies Product & Services Quality Operational Performance Improvement (OPI) Enterprise Asset Management (EAM) Kinerja Teknis (Technical System) Mindset Capability Leadership Proses Bisnis (Process System) KPI Mindset, Kompetensi, & Leadership (People System) ACTION PLAN

Management infrastructure Mindsets, capabilities and leadership Action Plan 1 Housekeeping Management (5S) 2 Pengelolaan Arsip/dokumen 3 Proper lingkungan / CSR Technical system Management infrastructure (Process System) Mindsets, capabilities and leadership (People System) 1 Perkuatan Leaderships Internal / Sharing 2 Budaya COC dan CMC 3 Disiplin Pegawai 4 Knowledge Management – Innovation

MI: Housekeeping Management (5S) Judul ide: Housekeeping Management (5S) Dept. Yg terpengaruh: semua Deskripsi: Implementasi 5S/5R/5P dalam Proses Bisnis Latar belakang: Tindakan/kegiatan: Pengendalian mutu kerja & lingkungan tempat kerja Lomba 5S antar unit/sektor Target & Waktu Pelaksanaan:

MI: Pengelolaan Arsip/dokumen Judul ide: Pengelolaan Arsip/dokumen Dept. Yg terpengaruh: semua Deskripsi: Pengelolaan arsip/dokumen sesuai TLSK/ standar 5S Latar belakang: Tindakan/kegiatan: Pengelolaan Arsip belum sesuai TLSK dan Program 5S Penyediaan Sarana & Fasilitas Penerapan Pengelolan Arsip Sesuai TLSK & Program 5S Penempatan Pegawai Khusus Pengelola Arsip Target & Waktu Pelaksanaan:

MCL: Budaya CoC Judul ide: Budaya CoC Dept. Yg terpengaruh: semua Deskripsi: Membudayakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai perusahaan (Saling Percaya, Integritas, Peduli, Pembelajar) Latar belakang: Tindakan/kegiatan: Tata Nilai Perusahaan Program PLN Bersih No Suap Outbond/Outing Zona Integritas Internalisasi Nilai-nilai perusahaan secara rutin Laporan rutin pelaksanaan CoC Target & Waktu Pelaksanaan:

MCL: Budaya CMC Judul ide: Budaya CMC Dept. Yg terpengaruh: semua Deskripsi: Membudayakan CMC antara atasan dan bawahan Latar belakang: Tindakan/kegiatan: Program tindaklanjut hasil survey budaya Meningkatkan Kualitas Interaksi atasan – bawahan CMC terjadwal dan tersetruktur Target & Waktu Pelaksanaan:

MCL: Disiplin Pegawai Judul ide: Disiplin Pegawai Dept. Yg terpengaruh: semua Deskripsi: Pemantauan dan memperbaiki tingkat disiplin pegawai Latar belakang: Tindakan/kegiatan: Kebutuhan Peningkatan kedisiplinan pegawai Integritas data absensi Pelaporan data absensi bulanan Target & Waktu Pelaksanaan: Mulai bulan Januari 2014

MCL: Knowledge Management Judul ide: Knowledge Management Dept. Yg terpengaruh: semua Deskripsi: Implementasi dan meningkatkan maturity level implementasi knowledge management Latar belakang: Tindakan/kegiatan: Surat Edaran No. 023.E/DIR/2012: Penilaian Tingkat Kematangan Knowledge Management Knowledge Sharing Rutin Knowledge Capturing Upload Dokumen ke portal KM Target & Waktu Pelaksanaan: KS tingkat KITSBS: tiap triwulan KS tingkat unit: tiap bulan 1 KC tiap unit per semester Upload 2 dokumen tiap unit per bulan Level 3,5 di akhir tahun

MCL: Inovasi Judul ide: Inovasi Dept. Yg terpengaruh: semua Deskripsi: Kegiatan yang memacu minat, semangat, dan kemampuan dalam menciptakan dan sharing inovasi di lingkungan KITSBS Latar belakang: Tindakan/kegiatan: Pentingnya semangat pengembangan diri pegawai dalam menciptakan karya inovasi yang bermanfaat bagi perusahaan Melaksanakan Inovasi di setiap unit/sektor Mengadakan Lomba Inovasi antar unit/sektor Berpartisipasi dalam lomba inovasi tingkat reginonal dan nasional Implementasi karya inovasi Target & Waktu Pelaksanaan: 4 karya inovasi tingkat nasional

2. Jika terpaksa harus melakukan kebijakan alih daya, maka: SURAT DIR SDM DAN UMUM PT PLN (PERSERO) NOMOR: 0595/402/DITSDM/2013 TANGGAL 19 DESEMBER 2013 PERIHAL ARAHAN KEBIJAKAN ALIH DAYA DI PLN Kebijakan harus berdasarkan perhitungan productivity ratio pegawai di Unit yang dibandingkan dengan ratio best practice-nya. 2. Jika terpaksa harus melakukan kebijakan alih daya, maka: Pelaksanaan harus berpedoman pada SKD No. 500.K/DIR/2013, dan melaporkan Alur Kegiatan Proses Pelaksanaan Pekerjaan ke Kantor Disnaker setempat Mengatur agar antara pegawai PLN dan pekerja vendor tidak mengerjakan satu jenis pekerjaan pada satu lokasi/tempat kerja yang sama SKD No. 500.K/DIR/2013 hanya untuk mengatur pemborongan pekerjaan yang bersifat kontinyu; Yang memenuhi sifat sebagai suatu proyek, yaitu pekerjaan yang tidak menerus (ada awal dan akhir), skope pekerjaan dapat didefinisikan jelas (jenis, waktu, tempat), serta tidak berulang. Para pekerja tsb. tidak memiliki kontrak kerja waktu tertentu (ada awal dan akhir) - Untuk pekerjaan yang project based/tidak kontinyu, dapat diambil kebijakan lain yang sesuai dengan tetap memperhatikan ketentuan perusahaan dan perundangan terkait yang berlaku.

4. Highlight yang harus dilakukan terkait SKD No. 500.K/DIR/2013: SURAT DIR SDM DAN UMUM PT PLN (PERSERO) NOMOR: 0595/402/DITSDM/2013 TANGGAL 19 DESEMBER 2013 PERIHAL ARAHAN KEBIJAKAN ALIH DAYA DI PLN 4. Highlight yang harus dilakukan terkait SKD No. 500.K/DIR/2013: Mengawal proses pengadaan perusahaan vendor, sehingga mendapat vendor yang kompeten, berkualitas, terpercaya, serta tidak mencantumkan klausul kebutuhan kerja dalam dokumen RKS dan kontrak; Dokumen RKS dan kontrak hanya menyebutkan harga per jenis satuan pekerjaan. Perhitungan jumlah dan biaya tenaga kerja hanya dipakai dalam perhitungan analisa harga satuan, analisa RAB atau analisa HPS. Meminta semua vendor menyerahkan copy dokumen PKWTT semua pekerjaan dan Copy Dokumen Bukti Pendaftaran Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dari Disnaker Memastikan jajaran PLN tidak memberi perintah langsung pada pekerja vendor selain melalui manajemen vendor Memastikan vendor memberikan semua hak normatif yang menjadi hak pekerja dan membayar angsuran Uang Pengakhiran ke rek. Pekerja pada DPLK/Bank yang dijamin LPS

SURAT DIR SDM DAN UMUM PT PLN (PERSERO) NOMOR: 0595/402/DITSDM/2013 TANGGAL 19 DESEMBER 2013 PERIHAL ARAHAN KEBIJAKAN ALIH DAYA DI PLN Dalam hal terjadi perselisihan/permasalahan ketenagakerjaan di perusahaan vendor: Mewajibkan perusahaan vendor untuk segera menyelesaikan semua permasalahan ketenagakerjaan tsb, tanpa harus melibatkan PLN Menindak tegas perusahaan vendor (bila perlu mem-block list) yang tidak mampu menyelesaikan masalahnya bahkan melibatkan PLN dalam masalah tsb. Menghindari atau mencegah keterlibatan PLN dalam masalah tsb. Dan menjelaskan posisi hukum (legal standing) PLN kepada semua stake holder terkait, khususnya Disnaker setempat. Menjaga suasana kerja yang kondusif & harmonis hingga selesainya Pemilu 2014, serta tidak mengambil tindakan yang berpotensi menimbulkan gejolak/masalah ketenagakerjaan 7. Menjalin komunikasi & koordinasi yang baik dengan Ka.Disnaker Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta jajarannya, sehingga semua permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi dapat diselesaikan bersama secara tuntas

RAB ALIH DAYA KITSBS