KELOMPOK 2 INTAN APRIYANI 201212172 VIVIN YULIASIH 201212206 RASTIAN SAPUTRA 201212236 STEFANNY PRATAMA 201212175 LEVI HARTANTI 201212230 FRISTI ANITA.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM PEREKONOMIAN FENARO Rai.E - Mak.
Advertisements

PERMINTAAN UANG & TINGKAT BUNGA EKUILIBRIUM
KELOMPOK I 1. Angela Agustini Wibowo Cecilia Deira Putmarinda D. Ewal Surya Darma Nur Sa’adah
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO
BANK INDONESIA PERTEMUAN 3.
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
OTORITAS MONETER DAN KEBIJAKAN MONETER
PASAR UANG Pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun.
Oleh : 1. AYU DWI LESTARI ( )
Kelompok 5 : 1. Dimas Primanda 2. Ichsan Maulana 3. Khairul Rizki 4. Mefri Lian Cindi 5. Nihayatul Fitriyah.
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
REVIEW MATERI EKONOMI MAKRO (BAHAN UAS)
UANG DAN BANK SEJARAH DAN PENGERTIAN UANG PERMINTAAN UANG
Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia
EKONOMI MONETER Oleh: Kelompok 1.
PEREKONOMIAN INDONESIA KEBIJAKAN MONETER INDONESIA.
Kebijakan Fiskal dan Moneter (1)
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
Bank Sentral Lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan.
Lembaga Negara yang Independen
KEBIJAKAN MONETER DAN PENERAPANNYA
BANK SENTRAL Oleh: Ratih Kurniasih.
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
BANK adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes.
Peran Bank dalam Pembangunan
Uang, Institusi Keuangan dan Penawaran Uang
KEBIJAKAN MONETER.
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
PENGANTAR ILMU EKONOMI INFLASI DAN DEFLASI
KONSEP DASAR EKONOMI MONETER
Rapat Panitia Anggaran DPR RI Tentang Asumsi Makro APBN 2009 dan RAPBN 2010 Bank Indonesia Jakarta, 1 Juni 2009.
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN MONETER Yayat Sujatna
BANK INDONESIA DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN MONETER
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
UANG, BANK, DAN KEBIJAKAN MONETER
Uang, Institusi Keuangan dan Penawaran Uang
SHORT RUN FLUCTUATION DAVID ROMER
Kesesuaian Kebijakan Ekonomi Konvensional dalam Kebijakan Pembangunan
UNTUK SMA KELAS 10 SMAN 11 KAB. TANGERANG
MAKRO EKONOMI PENDAHULUAN
Kebijakan Moneter.
JENIS-JENIS KEBIJAKAN MONETER
Nama Kelompok: Anggun Puspa Regita Asri Novianti Aulia Friwidya Putri
NAMA : LUKMAN JATI U NO : 26 KELAS : XMIA7.
Bank dan Lembaga Keuangan
BAB 12 Neraca Pembayaran, Kurs Valuta Asing dan Kegiatan Perekonomian Terbuka Neraca Pembayaran : suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai.
Kebijakan moneter.
Matrikulasi PENGANTAR EKONOMI MAKRO
Kelompok 5.
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
Garis Besar Materi Penyebab Krisis Moneter Indonesia
PENAWARAN UANG DAN KEGIATAN EKONOMI NEGARA
Uang, Institusi Keuangan dan Penawaran Uang
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Model IS-LM
STABILITAS NILAI UANG & KEBIJAKAN MONETER
STABILITAS NILAI UANG & KEBIJAKAN MONETER
Materi kuliah Pengantar Ekonomi Makro 3 SKS
PASAR UANG.
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
LINGKUNGAN EKONOMI By Nina Triolita, SE, MM.
Transcript presentasi:

KELOMPOK 2 INTAN APRIYANI 201212172 VIVIN YULIASIH 201212206 RASTIAN SAPUTRA 201212236 STEFANNY PRATAMA 201212175 LEVI HARTANTI 201212230 FRISTI ANITA SARI 201212207 SANTICHA DIAS 201212228

PERMINTAAN UANG, TINGKAT BUNGA EKUILIBRIUM, dan KEBIJAKAN MONETER

PERMINTAAN UANG Permintaan uang adalah permintaan yang berhubungan dengan berapa banyak aset keuangan yang ingin dipegang dalam bentuk uang, yang tidak menghasilkan bunga, dibandingkan dengan berapa banyak yang ingin kita pegang dalam surat berharga yang berbunga, seperti obligasi.

1. Motif Transaksi (Transaction Motive) Motif ini timbul karena uang digunakan untuk melakukan pembayaran secara reguler terhadap transaksi yang dilakukan. Besarnya permintaan uang untuk tujuan transaksi ini ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan. Artinya semakin besar tingkat pendapatan yang dihasilkan, maka jumlah uang diminta untuk transaksi juga mengalami peningkatan demikian sebaliknya.  Asumsi: ketidaksepadanan antara waktu aliran uang masuk dan waktu uang keluar disebut ketidaksingkronan pendapatan dan belanja.  

Peraga 24.1 Ketidaksinkronan Pendapatan dan Belanja Pendapatan Belanja 1 Maret 1 April 1 Mei 1 Juni Waktu

2. Motif spekulasi (Speculation Motive) Pada suatu sistem ekonomi modern dimana lembaga keuangan masyarakat sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat mendorong masyarakatnya untuk menggunakan uangnya bagi kegiatan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga, seperti obligasi pemerintah, saham, atau instrumen lainnya. Faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan uang dengan motif ini adalah besarnya suku bunga, dividen surat-surat berharga, ataupun capital gain. Asumsi: Salah satu alasan memegang obligasi dan bukan uang, karena nilai pasar obligasi berbunga berhubungan terbalik dengan tingkat bunga, para investor mungkin bersedia memegang obligasi ketika tingkat bunga tinggi dengan harapan menjualnya ketika tingkat bunga turun.

Peraga 24.4 Kurva Permintaan Untuk Saldo Uang 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tingkat bunga, r Md Uang, M

Manajemen Uang dan Saldo Optimal SALDO OPTIMAL adalah tingkat saldo uang rata-rata yang memberi laba paling besar, dengan mempertimbangkan bunga yang dihasilkan atas obligasi maupun biaya yang dibayar untuk beralih dari obligasi ke uang.

Permintaan Total Atas Uang Pada tiap waktu tertentu ada permintaan uang, atas tunai dan saldo rekening cek, meskipun rumah tangga dan perusahaan perlu memegang saldo untuk transaksi sehari-hari, permintaannya memiliki batas. Pada rumah tangga maupun perusahaan, kuatitas uang yang diminta pada tiap saat tergantung pada biaya peluang memegang uang, biaya yang ditentukan oleh tingkat bunga.

Volume Transaksi Dan Tingkat Harga Pada tingkat bunga tertentu, tingkat output yang lebih tinggi berarti peningkatan jumlah transaksi dan permintaan uang yang lebih banyak. Kurva permintaan uang bergeser kekanan ketika y naik. Demikian pula penurunan y berarti penurunan jumlah transaksi dan permintaan uang yang lebih rendah, kurva permintaan uang bergeser ke kiri ketika y turun.

Peraga 24.5 Peningkatan Output (Pendapatan) Agregat(y) akan menggeser Kurva Permintaan Uang ke kanan

TINGKAT BUNGA EKUILIBRIUM Tingkat bunga ekuilibrium adalah titik dimana kuantitas uang yang ditawarkan sama dengan kuantitas uang yang diminta menentukan tingkat bunga ekuilibrium dalam perekonomian. Kelebihan penawaran uang akan menyebabkan rumah tangga dan perusahaan membeli lebih banyak obligasi, mendorong tingkat bunga turun. Permintaan uang berlebih akan menyebabkan rumah tangga dan perusahaan pindah dari obligasi.

KEBIJAKAN MONETER Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain.

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas.

Tujuan Kebijakan Moneter Mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran (medium of exchange) dalam perekonomian. Mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pada berbagai sektor ekonomi. Menjaga kestabilan Ekonomi Artinya pertumbuhan arus barang dan jasa seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Memperbaiki neraca Perdagangan Kerja Masyarakat Dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri atau sebaliknya.

Jenis-jenis Kebijakan Moneter Kebijakan moneter ketat (tight money policy) untuk mengurangi/membatasi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter longgar (easy money policy) untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi.

Kebijakan moneter pun memiliki tujuan untuk mencapai stablisasi ekonomi yang dapat diukur dengan : Kesempatan Kerja Kestabilan harga Neraca Pembayaran Internasional Kebijakan Moneter pun dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu : Kebijakan Moneter Ekspansif/ Monetary Expansive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar. Kebijakan Moneter Kontraktif/ Monetary Contractive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar.

Jadi, Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter dalam bentuk pengendalian agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan Moneter terbagi menjadi 2 yaitu : Kebijakan moneter ketat, Kebijakan moneter longgar. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai stablisasi ekonomi yang dapat diukur dengan : Kesempatan Kerja, Kestabilan harga, Neraca Pembayaran Internasional.

MEMANDANG KE DEPAN: BANK SENTRAL DAN KEBIJAKAN MONETER A. Transparansi dan Komunikasi Agar kebijakan moneter dapat berkerja secara efektif kedepannya, komunikasi yang terbuka antara Bank Indonesia dengan masyarakat sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, kebijakan moneter Bank Indonesia senantiasa dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat. Komunikasi tersebut juga sebagai bagian dari akuntabilitas kebijakan moneter dan berperan dalam membantu pembentukan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi ke depan. Melalui komunikasi, Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk memandang dan membentuk tingkat inflasi ke depan sebagaimana yang diitetapkan dalam sasaran yang diumumkan.

Oleh karenanya, komunikasi kebijakan moneter dilakukan dengan terus menerus memuat pengumuman dan penjelasan tentang sasaran inflasi ke depan, analisis Bank Indonesia terhadap perekonomian, kerangka kerja, dan langkah-langkah kebijakan moneter yang telah dan akan ditempuh, jadwal Rapat Dewan Gubernur (RDG), serta hal-hal lain yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Komunikasi kebijakan moneter dilakukan dalam bentuk siaran pers, konferensi pers setelah Rapat Dewan Gubernur, publikasi Tinjauan/Laporan Kebijakan Moneter yang memuat latar belakang pengambilan keputusan, maupun penjelasan langsung kepada masyarakat luas, media massa, pelaku ekonomi, analis pasar dan akademisi.

Media komunikasi Kebijakan Moneter Bank Indonesia dalam bentuk publikasi : a. Tinjauan Kebijakan Moneter b. Laporan Perekonomian Indonesia c. Laporan Triwulanan DPR RI d. Siaran Pers Kebijakan Moneter (link BI Rate) B. Akuntabilitas Bank Indonesia secara reguler menyampaikan pertanggung-jawaban pelaksanaan kebijakan moneter kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk akuntabilitas Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pertanggung-jawaban kebijakan moneter dilakukan dengan penyampaian secara tertulis maupun penjelasan langsung atas pelaksanaan Kebijakan Moneter secara triwulanan dan aspek-aspek tertentu kebijakan moneter yang dipandang perlu. Selain itu Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanan Kebijakan tersebut disampaikan pula kepada Pemerintah dan masyarakat luas untuk transparansi dan koordinasi. Dalam hal sasaran inflasi untuk suatu tahun tidak tercapai, maka Bank Indonesia menyampaikan penjelasan kepada Pemerintah sebagai bahan penjelasan Pemerintah bersama Bank Indonesia secara terbuka

STUDI KASUS Pada Bulan Juni 2008 angka inflasi Indonesia mencapai 2,46% hal tersebut dipicu dengan kenaikan Minyak dunia yang akhirnya berimbas pada kebijakan fiskal Pemerintah untuk menaikkan BBM bersubsidi sebesar 28,7% yang tak pelak menimbulkan kenaikan harga bahan pokok maupun barang kebutuhan lain, dikarenakan biaya distribusi ataupun transportasi yang meningkat tajam apalagi ditambah dengan krisis di sektor kelistrikan yang membuat produksi terhambat.

Bank Indonesia sebagai regulator moneter di Indonesia segera melakukan penyesuaian BI Rate hingga terakhir mencapai 8,75% dengan harapan mampu membuat nilai tukar Rupiah stabil dan tetap menarik, nilai tukar merupakan salah satu instrument fundamental dalam kebijakan moneter sehingga apabila nilai tukar telah stabil maka diharapkan suku bunga kembali dapat turun ke tingkat moderat yang ujung-ujungnya adalah dunia usaha dapat terus bergulir. Langkah Bank Indonesia dengan menaikkan BI Rate sampai saat ini masih dalam tahap yang tolerable bahkan nilai Rupiah cenderung menguat walaupun langkah ini tetap harus dikontrol agar BI Rate tetap pada posisi aman. Arah kebijakan moneter Bank Indonesia yang difokuskan untuk terus memperkuat stabilitas moneter melalui stabilitas harga dan nilai tukar memang sangat diperlukan untuk mengerem laju Inflasi.

Kebijakan perbankan lain yang seharusnya menjadi perhatian BI adalah pengendapan dana Pemerintah Daerah pada Sertifikat Bank Indonesia oleh Bank Pembangunan Daerah, dimana pada Tahun lalu saja sudah mencapai Rp 98 Trilyun Rupiah sehingga dana tersebut bukan saja tidak mampu dimanfaatkan Pemerintah Daerah untuk membangun perekonomian daerah dan juga peran Bank Pembangunan daerah sebagai instrument perbankan di daerah tidak mampu menyalurkan kreditnya ke masyarakat yang akibatnya pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat, efek lainnya adalah Bank Indonesia harus terbebani pembayaran bunga lebih besar, perlu diketahui beban Pemerintah dalam pembayaran bunga dari surat berharga pada semester I tahun 2008 sudah mencapai Rp 31 Trilyun.

Selain itu tak kalah pentingnya reformasi di Bank Indonesia sendiri, berbagai kasus yang menimpa Bank Indonesia di masa lalu seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun kasus Penggunaan dana Bank Indonesia ke berbagai mantan pejabat yang telah sampai pada kasus hukum telah mencoreng institusi ini, dengan Gubernur yang baru diharapkan BI mampu mengembalikan funsinya sebagai Bank Sentral yang membentuk kebijakan moneter yang sehat dalam membangun stabilitas ekonomi yang kuat.

KESIMPULAN Kebijakan Moneter bertumpu pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan pasokan total uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau dimana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank-bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga (untuk mencapai kebijakan gol).

Kebijakan fiskal dan moneter adalah kebijakan yang di lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk mempertahankan produksi Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi. Bagi negara sedang berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama.

THANK YOU KELOMPOK 2