KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
PENGEMBANGAN SILABUS.
KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
Burhan Nurgiyantoro Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Teori Graf.
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI
KKN WAJAR 9 TAHUN KKN WAJAR 9 TAHUN DI KEC. ALASA.
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014
Pencapaian Wajib Belajar 9 tahun Pendidikan Nasional
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
DELAPAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Menilai Pencapaian Kompetensi lulusan Secara Nasional Pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
PERANGKAT AKREDITASI SD/MI
TIM SOSIALISASI & PELATIHAN KTSP DIREKTORAT PSMP
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
JUKNIS ANALISIS SATUAN PENDIDIKAN
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Pembangunan Pendidikan Tahun 2013
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
TABEL INPUT OUTPUT REGIONAL.
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
Mari Kita Lihat Video Berikut ini.
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA DITJEN MANDIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2008 Kebijakan Penyelenggaraan SBI : Strategi Mewujudkan Keunggulan Mutu Output.
LATIHAN SOAL DATA TUNGGAL
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
1 2LANDASAN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Kriteria Ketuntasan Minimal PENETAPAN Disampaikan Oleh
KONSEP DAN STRATEGI PROGRAM IMPLEMENTASI
Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen
PENGELOLAAN KURIKULUM
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Standar dan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
ANALISIS / REVIU SEKTOR PENDIDIKAN
UKURAN PEMUSATAN DATA Sub Judul.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
1 Rehabilitasi Berat Ruang Belajar SMP Tahun Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 14 Desember.
UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL 2007/2008 Oleh : Ahmad Solikin, S.Ag. Pelatihan Kepala Sekolah SD se-Kabupaten Sleman SD Muh CC, 17 Desember 2007,
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
Materi Sesi Kelompok 6 Panduan Menerapkan dan Melaksanakan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
1. Latar Belakang-1 1UU Sisdiknas No.20 Thn 2003 (Pasal 34 ) Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar Pemerintah dan.
Analisis Standar Penilaian
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL
Kedudukan Muatan Lokal dalam Kurikulum 2013
KHOLISOH, upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas vii a smpn 1 balapulang dalam pokok bahasan persamaan linear satu variabel melalui model.
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
BEDAH KISI-KISI IPA UN SD/MI TAHUN 2013 GURU KELAS VI SD/MI KECAMATAN
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
KERANGKA STRATEGIS PROGRAM AKREDITASI MADRASAH
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
PENGEMBANGAN SILABUS.
Sosialisasi KTSP 1 KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) Departemen Pendidikan Nasional.
Info PMU.
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TERHADAP SMP MENUJU SNP
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

MASALAH UTAMA AKSES PENDIDIKAN SMP MASIH RELATIF RENDAH (APM= 63,67%; APK=85,22%; APS=85,65%) RENDAHNYA MUTU PENDIDIKAN SMP (TENAGA KEPENDIDIKAN, FASILITAS BELAJAR, PRESTASI SISWA)

MASALAH AKSES PENDIDIKAN JUMLAH ANAK USIA 13-15 TAHUN YANG TIDAK MENDAPATKAN LAYANAN PENDIDIKAN SMP MASIH TINGGI (14,78% ~1,9 JUTA; 54,92% (Maluku Utara) ~ 102,86% (DKI Jakarta) ANGKA MELANJUTKAN DARI SD/MI KE SMP/MTS MASIH RELATIF RENDAH (83,38% -NASIONAL; 67,38% (KALBAR) ~121,56% (DKI JAKARTA) ANGKA PUTUS SEKOLAH SMP MASIH TINGGI (2,74% ~ 272 RIBU; 0,06% (JATENG) ~ 3,15% (GORONTALO; SULTRA)

Data APK Tahun 2005 APK Nasional = 85,22%

Pencapaian APK SMP Tahun 2005 berdasarkan Kabupaten/Kota Komponen < 75 % 75% - 85% 85% - 95% Tuntas Jumlah kabupaten 118 94 96 106 Persentase 26.82% 21.36% 21.82% 24.09%

MASALAH MUTU PENDIDIKAN (1): AKADEMIK DAN NON AKADEMIK BIDANG AKADEMIK: UAN: NASIONAL(2003/04) = 5,28; 4,31 (BABEL) ~ 5,71 (BALI) NASIONAL (2004/05)= 6,25 22% SMP (4.703) mempunyai rata-rata UN di bawah 5,5. TIMSS 2003: MATEMATIKA= 411 (RERATA= 466), RANK= 34 DARI 45 NEGARA; SAINS= 420 (RERATA=473), RANK= 36 DARI 45 NEGARA NON-AKADEMIK: MORAL DAN DISIPLIN KURANG; KEMANDIRIAN DAN KREATIVITAS RENDAH; OLAHRAGA DAN KESENIAN?

PERTUMBUHAN KONDISI MUTU SMP S/N BERDASARKAN UAN TA. 2001/02 S. D Berdasarkan Jumlah Sekolah Berdasarkan Jumlah Persentase

Grafik Pertumbuhan Kondisi Mutu SMP Berdasarkan Jumlah Sekolah

Grafik Pertumbuhan Kondisi Mutu SMP Berdasarkan Persentase

MASALAH MUTU PENDIDIKAN (3): SUMBERDAYA PENDIDIKAN Kecukupan, kualifikasi (66%), dan kompetensi (40%) tenaga kependidikan di bawah standar; Buku dan bahan ajar bagi siswa kurang memadai; Fasilitas belajar banyak yang tidak layak (27,3% rusak berat dan ringan); Pembiayaan pendidikan tidak standar (under-financed schools)- Target Rp 1,9 juta/siswa/tahun – BOS –Rp. 324.5 ribu/siswa/tahun Manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di bawah standar

TARGET – 2008/09 95% ANAK USIA PENDIDIKAN SMP, KHUSUSNYA ANAK PEREMPUAN, ANAK MISKIN DAN KURANG BERUNTUNG MENDAPAT LAYANAN PENDIDIKAN DASAR YANG LAYAK DAN BERMUTU MENINGKATNYA SEMUA ASPEK PENDUKUNG MUTU PENDIDIKAN (TENAGA, SARANA, PRASARANA BELAJAR, HASIL BELAJAR)

Data dan Proyeksi APK SMP

Jumlah Siswa Per Tahun Dalam Ribuan

PENINGKATAN AKSES Mengoptimalkan daya tampung sekolah yang tersedia baik pada SMP negeri maupun swasta Membangun unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB) bagi daerah yang membutuhkan; Mengembangkan pendidikan dasar terpadu (SD-SMP satu atap) di daerah-daerah terpencil, kepulauan dan terisolasi. Memberdayakan sekolah alternatif: SMP Terbuka, kelas jauh/filial, dsb Memberikan pendidikan layanan khusus bagi: anak daerah terpencil, anak jalanan, anak daerah kumuh, anak daerah konflik, pekerja anak. Menyediakan bantuan operasional sekolah (BOS) bagi semua SMP negeri dan swasta dalam rangka pelaksanaan SEKOLAH GRATIS

PENINGKATAN MUTU (1): INPUT PENDIDIKAN Pengangkatan guru dan peningkatan kualifikasi, kompetensi tenaga kependidikan; Pemenuhan kebutuhan fasilitas belajar, buku dan alat pembelajaran minimal; Rehabilitasi sekolah-sekolah yang tidak layak pakai; Penataan dan standarisasi sistem pembiayaan pendidikan minimal (i.e. BOS, school grant, dsb)

PENINGKATAN MUTU (2) : PROSES PENDIDIKAN Peningkatan proses pembelajaran yang efektif (berbasis kompetensi, pembelajaran kontekstual, kecakapan hidup, belajar tuntas, mendorong kreativitas); Peningkatan efektivitas penilaian pendidikan di tingkat kelas (classrom-based assesment); Pembenahan manajemen dan kepemimpinan sekolah melalui program manajemen berbasis sekolah.

PENINGKATAN MUTU (3) : OUTPUT PENDIDIKAN Pelaksanaan sistem ujian nasional untuk mengukur kompetensi siswa dan sebagai bentuk akuntabilitas publik; Pelaksanaan akreditasi sekolah untuk menentukan tingkat kelayakan SMP negeri dan swasta; Pelaksanaan kompetisi akademik dan non akademik tingkat lokal, nasional dan internasional.

PENINGKATAN EFISIENSI Menekan jumlah anak mengulang dan putus sekolah melalui: sekolah gratis, pemenuhan kondisi minimal untuk belajar, dan peningkatan efektivitas pembelajaran; Menata sistem pembiayaan sekolah, minimal untuk memenuhi minimum condition of learning (sarana belajar, buku, dan guru) Memberdayakan dan meningkatkan manajemen pendidikan di semua tingkatan manajemen: pusat, propinsi, dan kabupaten/kota Meningkatkan peranserta masyarakat, khususnya dewan pendidikan dan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan Meningkatkan sistem manajemen informasi, perencanaan, penyelenggaraan, monitoring, dan evaluasi program SMP

Sekian Terima kasih