Done by: Parmiyanti Class B

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
MEMBENTENGI GENERASI MUDA DARI UPAYA DISINTEGRASI BANGSA
Advertisements

Tugas Akhir Pancasila ANTISIPASI MUNCULNYA PAHAM SEKULARISME DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN DI INDONESIA ( Bp. Mujiana M,Si) Irfan Dwi Yulianto
Meningkatkan Rasa Nasionalisme di Era Globalisasi
STRATEGI PEMERATAAN PRINSIP KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA Mata Kuliah : PANCASILA Dosen : MUJIYANA Mahasiswa : ANA ELVIA JAKFAR NIM : UNIVERSITAS.
Strategi pemerataan prinsip keadilan sosial di Indonesia
IMPLEMENTASI POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
MEMBANGUN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA GUNA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL
Guru Sejarah SMA BOPKRI 1 YOGYAKARTA
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke 12
BY:RINDHA WIDYANINGSIH
Pentingnya Daerah dalam Bingkai NKRI
TANGGUNG JAWAB MAHASISWA DALAM MENCEGAH PERILAKU KORUPSI DI INDONESIA
Geopolitik Indonesia Kelompok 3.
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
WAWASAN KEBANGSAAN MERUPAKAN TOLOK UKUR TUMBUHNYA NASIONALISME INDONESIA Kelompok: Uun Triyani – Nim Chusnulia Nugraheni – Nim
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
Pendidikan Kewarganegaraan
Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
UPAYA ANTISIPASI MUNCULNYA GERAKAN SPARATISME DI INDONESIA
MEMBENTENGI GENERASI MUDA DARI UPAYA DISINTEGRASI BANGSA
Membentengi Generasi Muda dari Upaya Disintegrasi Bangsa
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL
MEMBENTENGI GENERASI MUDA DARI UPAYA DIS INTREGASI BANGSA.
DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP GOVERNANCE DI INDONESIA
Created by : Riski kurniasari agusta/pbi/class b/
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
TUGAS PRESENTASI WAWASAN NUSANTARA.
Integrasi Nasional.
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER BANGSA
BEBERAPA PERBANDINGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
Strategi yang diterapkan Negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan bingkai Bhinneka.
Kelompok 4 Adi Jadmiko (03) Doni Pradana (08) Gilang Pratama (13)
Materi Bahan Ajar PPKn Kelas X
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
HAM Oleh Kelompok 1.
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
PANCASILA Sebagai Alat Pemersatu Bangsa
WAWASAN NUSANTARA.
Bangsa Dan Negara (2) Pertemuan 04
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
LIES RAHMAWATI HARTINI ETI KUDRATI
Pengertian Negara Etimologi
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
BAB V INTEGRASI NASIONAL DALAM BINGKAI BHINEKA TUNGGAL IKA
TUGAS PANCASILA Oleh Nurita Armiddina (A1D515024) Administrasi Pendidikan Universitas Jambi.
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
DISUSUN OLEH KELOMPOK 3B
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian Dr
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pembentuk Karakter Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
PENGERTIAN PARADIGMA Definisi paradigma
Kewarganegaraan Sebagai Matakuliah Pengembangan Kepribadian dan Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
BIMBINGAN KONSELING Sy LULU ASSAGAF, S.Psi.
Tania Clara Dewanti BK/B
BIMBINGAN KONSELING.
GEOPOLITIK INDONESIA KELOMPOK 6A MENTAWATI SILAEN (A1D515017)
Hak Asasi Manusia (HAM) dan Upaya Penegakannya
MASYARAKAT MULTIKULTURAL
KONSEPSI DAN PERAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA
Otonomi Daerah KELOMPOK 8: Rahmat Firdaus Hasan :
Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
KELOMPOK 6 Hak dan Kewajiban Warga Negara, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional 1. Abdus Sofi ( ) 2. Yusri Alfathathsani.
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
GEOSTRATEGI KETAHANAN NASIONAL (2).
PROGRAM PENATAAN KEPENDUDUKAN
The Power of PowerPoint | thepopp.com 1 SEMINAR, MK LOCAL GOVERNMENT OTODA PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA BERBASIS KEARIFAN/BUDAYA LOKAL Tri Yudi Siswantoro.
ANCAMAN TERHADAP NEGARA DALAM BINGKAI BHINEKA TUNGGAL IKA
Wawasan Nusantara  Latar belakang timbulnya Wawasan Nusantara  Konsep Wawasan Nusantara A) Hakikat, Asas dan Arah WN B) Unsur dasar WN C) Kedudukan,
GLOBALISASI. Pengertian Globalisasi berasal dari kata globe/global, yaitu dunia atau bola dunia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses masuk.
Transcript presentasi:

Done by: Parmiyanti 20100540036 Class B Membentengi Generasi Muda dari Upaya Disintegrasi Bangsa Subject: Pancasila Lecture: Ahmad Mujiyana Done by: Parmiyanti 20100540036 Class B

Latar Belakang Masalah Indonesia sebagai negara kesatuan pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan akibat keanekaragaman suku bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan, hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik sosial. 

Semakin maraknya konflik akhir-akhir ini, merupakan suatu pertanda menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat. Hal ini terlihat dengan meningkatnya konflik yang bernuasa SARA, serta munculya gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI , apabila kondisi ini tidak dimanage dengan baik akhirnya akan berdampak pada disintegrasi bangsa.

Maraknya diskursus referendum Timor Timur pasca pergantian kepala negara Mei 1998, menjadi indikasi menguatnya keinginan mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri secara demokratis. Apa akar masalah dari tuntutan disintegrasi tersebut?

Rumusan Masalah Apa sebenarnya arti dari disintegrasi bangsa? Apa penyebab terjadiya disintegrasi bangsa? Bagaimana membentengi generasi muda dari upaya disintegrasi bangsa? Apa peran orang tua, guru atau pemerintah dalam upaya menumbuhkan sikap integrasi pada anak muda?

Teori & Pembahasan A. pengertian Disintegrasi Disintegrasi secara harfiah difahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian-bagian yang saling terpisah (Webster’s New Encyclopedic Dictionary 1994). Pengertian ini mengacu pada kata kerja disintegrate, “to lose unity or intergrity by or as if by breaking into parts”.

B. Fenomena Disintegrasi Bangsa di Indonesia Bila dicermati adanya gerakan pemisahan diri sebenarnya sering berangkat dari idealisme untuk berdiri sendiri akibat dari ketidakpuasan yang mendasar dari perlakuan pemerintah terhadap wilayah atau kelompok minoritas seperti masalah otonomi daerah, keseimbangan pembangunan, pemerataan dan hal-hal yang sejenis.

Penyebab timbulnya disintegrasi bangsa juga dapat terjadi karena perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya pada daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam berlimpah, sehingga daerah tersebut mampu menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Selain itu disintegrasi bangsa juga dipengaruhi oleh perkembangan politik dewasa ini.  Dalam kehidupan politik sangat terasa adanya pengaruh dari statemen politik para elit maupun pimpinan nasional, yang sering mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa.

Karena keterbatasan tingkat intelektual sebagian masyarakat Indonesia sangat mudah terpengaruh oleh ucapan para elitnya sehingga dengan mudah terpicu untuk bertindak yang menjurus kearah terjadinya kerusuhan maupun konflik antar kelompok atau golongan.

C. UPAYA MENCEGAH DISINTEGRASI Diperlukan suatu upaya pembinaan yang efektif dan berhasil, tatanan, perangkat dan kebijakan yang tepat guna memperkukuh integrasi nasional antara lain : Membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran dan kehendak untuk bersatu dengan menggemakan kembali UUD ’45.

GBHN yang pernah ada yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam membangun bangsa dan negara perlu dihidupkan kembali. Para tokoh dan elit bangsa harus dapat memberi contoh dan menjadi cintoh rakyat, jangan selalu berkelahi dan saling caci maki hanya untuk kepentingan kelompok atau partai politiknya.

Merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak, semua wilayah.

Kesimpulan Disintegrasi bangsa, separatisme merupakan permasalahan kompleks, akibat akumulasi permasalahan politik, ekonomi dan keamanan yang saling tumpang tindih sehingga perlu penanganan khusus dengan pendekatan yang arif serta mengutamakan aspek hukum, keadilan, sosial budaya.

Pemberlakuan Otonomi Daerah merupakan implikasi positif bagi masa depan daerah di Indonesia namun juga berpotensi untuk menciptakan mengentalnya heterogental dibidang SARA.

Pertarungan elit politik yang diimplementasikan kepada penggalangan massa yang dapat menciptakan konflik horizintal maupun vertikal harus dapat diantisipasi.

Kepemimpinan dari elit politik nasional hingga kepemimpinan daerah sangat menentukan meredamnya konflik pada skala dini.  Efek global, regional dengan faham demokrasi yang bergulir saat ini perlu diantisipasi dengan penghayatan wawasan kebangsaan melalui edukasi dan sosialisasi.

Saran Untuk mendukung terciptanya keberhasilan suatu kebijaksanaan dan strategi pertahanan disarankan : a. Penyelesaian konflik vertikal yang bernuansa separatisme bersenjata harus diselesaikan dengan pendekatan militer terbatas dan professional guna menghindari korban dikalangan masyarakat dengan memperhatikan aspek ekonomi dan sosial budaya serta keadilan yang bersandar pada penegakan hukum.

b.Penyelesaian konflik horizontal yang bernuansa SARA diatasi melalui pendekatan hukum dan HAM. d.Guna mengantisipasi segala kegiatan separatisme ataupun kegiatan yang berdampak disintegrasi bangsa perlu dibangun dan ditingkatkan institusi inteligen yang handal.

Penyelesaian konflik akibat peranan otonomi daerah yang menguatkan faktor perbedaan, disarankan kepemimpinan daerah  harus mampu meredam dan memberlakukan reward and punishment dari strata pimpinan diatasnya.