Usulan dari Ahyuni (BKPRD unsur Perguruan Tinggi).

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

TURUNAN/ DIFERENSIAL.
Jam Topik Pembicara/Lembaga 12:30 – Pendaftaran Peserta
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
Macam (KTI) Karya Tulis Ilmiah
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
RENCANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN RUMAH SEJAHTERA FLPP
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
SINERGITAS TARGET KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
Hubungan Antar Pemerintahan
IDENTIFIKASI VISI, MISI, TUJUAN ORGANISASI
TAHAPAN & MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
KOORDINASI DALAM PERENCANAAN RUANG
22 September 2014 Bappeda Jabar
Aspek Hukum Tata Guna dan Pengembangan Lahan
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN AIR MINUM
Dampak Pariwisata dan Lingkungan Binaan
KRITERIA PENILAIAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN UNTUK DILESTARIKAN
UU No.7 Tahun 2004 SDA Oleh YAS. Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah (ps.14) : a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air; b. menetapkan pola.
DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN
PEMANFAATAN RUANG TERUTAMA KAWASAN HUTAN TIDAK SESUAI LAGI
Asisten Pemerintahan dan Kesra
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2017
PEMBUKAAN FORUM KABUPATEN/KOTA (KEWILAYAHAN)
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
Disampaikan Dalam Rangka
Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Landasan Yuridis Penanganan Permukiman Kumuh Program KOTAKU
PENINGKATAN KAPASITAS KORKOT DAN PEMANDU NASIONAL
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KESIMPULAN Sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Batam, Mei 2016.
Panduan Langkah Penyusunan Memorandum Program
A TARGET KPI NSUP WIL-2 TAHUN NO. INDIKATOR
Bahan tayang 3-4 Mei.
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
Pembangunan Ekonomi.
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
PERMASALAHAN DALAM PENERAPAN TATA RUANG WILAYAH
MATERI 4: Beberapa Isu tentang Penataan Ruang
KETERPADUAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Semarang, 21 Desember 2017 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
Pemahaman Dasar RP2KP/SPPIP merupakan strategi yang berfungsi sebagai ACUAN BAGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA yang penyusunannya.
Transcript presentasi:

Usulan dari Ahyuni (BKPRD unsur Perguruan Tinggi)

1. Form isian evaluasi • Form evaluasi sudah baik yaitu sudah mengakomodasi pembangunan keruangan dari berbagai aspek yang termuat dalam dokumen yang lebih tinggi (misalnya RTRW, RPJP dan RPJM dll) • Kalau melihat bagian yang akan dievaluasi maka penekanannya adalah struktur ruang dan pola ruang ( aspek fisik dalam pembangunan). Kalau bisa ditambahkan dengan evaluasi dimensi khusus permasalahan kawasan RTR/RDTR ditinjau dari aspek sosial ekonomi seperti form tambahan yang saya usulkan sbb

12. c Permasalahan kawasan yang menjadi bagian dari permasalahan kota dan kabupaten : 1.Kawasan tertinggal 2. Kawasan rawan pangan 3.Kawasan dengan persentase kemiskinan yang besar 4.Kawasan Kumuh 5.Kawasan masyarakat berpendidikan rendah (banyak buta huruf, masalah kependidikan sangat menonjol) 6.Kawasan aset lahan masyarakat yang sangat kecil (aset ekonomi masyarakat tidak ada) 7.Kawasan sensitif pembangunan (berdampak besar jika dilakukan pembangunan) 8.dll 13. Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi sesuai dengan arah kebijakan RTRW Nasional 14. Rumusan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsitelah memperhatikan RTRW daerah lainnya 15.Pelaksanaan forum konsultasi publik