Tantangan dan Peluang untuk Pengeluaran Publik di Masa Depan Berinvestasi dalam Kesehatan Indonesia Tinjauan Pengeluaran Publik Kesehatan 2008.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RENCANA KERJA PEMERINTAH
Advertisements

BAB 4 PERANAN PEMERINTAH, BARANG PUBLIK DAN KEGAGALAN PEMERINTAH
Pertemuan Ke empat… APBD.
By : KELOMPOK VII.  Hendrikus SAP (F1B008087)  Ridho Haryanto (F1B009085)  Kurnia Safitri (F1B007050)  Dody Mughni (F1B008012)  Slamet (F1B008026)
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pembiayaan Kesehatan: User Fees
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Bab 20 Manajemen Resiko Politik
Modul 03. Ekonomi Lingkungan
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
Health Care Financing (Pembiayaan Pelayanan Kesehatan)
DESENTRALISASI FISKAL
Biaya Pendidikan di Indonesia
Tantangan reformasi birokrasi pemerintahan jokowi : refleksi terhadap pelayanan publik JAKARTA, 3 juni 2015.
REVIEW ON PUBLIC FINANCE
1. Konsep Anggaran dan Penyusunan Anggaran di Organisasi Sektor Publik
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Disampaikan oleh : Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM
KONSEP DASAR PEMBIAYAAN KESEHATAN
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
Materi 3 Manajemen RS Smt 7-AKK-Kesmas
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
EKONOMI PUBLIK.
Penganggaran Sektor Publik
KEBIJAKAN FISKAL.
Oleh: ERISKA NOVITASARI
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
SIFAT DAN RUANG LINGKUP ORGANISASI KESEHATAN
Hubungan Keuangan Pemerintah & Daerah
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
PELAKSANAAN PINJAMAN PROGRAM
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Pengantar Pendapatan Daerah
Bab 20 Manajemen Resiko Politik
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN
Pendahuluan  Luruskan niat dan berdoa dulu!!!
PPT 4.3 MANAJEMEN BERBASIS KINERJA
SUBSISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL
KEUANGAN NEGARA DAN PENGELOLAANNYA
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
APBN DAN APBD.
BAB 12 Neraca Pembayaran, Kurs Valuta Asing dan Kegiatan Perekonomian Terbuka Neraca Pembayaran : suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai.
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)
Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran pada era Ototomi daerah
APBN DAN APBD.
KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Kelebihan Model Pembiayaan Malaysia
Analisis Investasi dan Penentuan Harga Pelayanan Publik
SINKRONISASI KEBIJAKAN DAERAH VS DANA BOK
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
START TO PRESENTATION.
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
Pendahuluan  Luruskan niat dan berdoa dulu!!!
Pendahuluan  Luruskan niat dan berdoa dulu!!!
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
Sesi 2: Konsep Dasar Pembiayaan Kesehatan
Pembinaan Pelaksanaan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah (Secara Umum) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.
Transcript presentasi:

Tantangan dan Peluang untuk Pengeluaran Publik di Masa Depan Berinvestasi dalam Kesehatan Indonesia Tinjauan Pengeluaran Publik Kesehatan 2008

Tantangan Sistem Kesehatan dan Pembiayaan Indonesia

Masyarakat Indonesia hidup lebih lama dan tingkat kematian anak telah menurun secara dramatis

Tantangan Sistem Kesehatan Indonesia  Hasil Kesehatan yang Stagnan  Kesenjangan Geografis  Kurangnya Pendanaan  Inefisiensi (tingkat penggunaan yang rendah) ‏  Ketidaksinambungan Keuangan  Cakupan Asuransi Kesehatan Terbatas  Pewalikelolaan yang Lemah

Tantangan utama tetap ada di area terkait MDG  Tingkat kematian ibu  Malnutrisi anak  Tingkat melek aksara perempuan serta akses ke air bersih  Kesenjangan geografis

Transformasi demografis akan menuntut sistem layanan kesehatan yang berbeda dan lebih mahal Indonesia 1970Indonesia 2025

Tantangan Pembiayaan Kesehatan Indonesia  Memastikan Ruang Fiskal yang Cukup  Memastikan Pembiayaan yang Cukup & Adil  Meningkatkan Efisiensi dalam Sistem Pembayaran Penyedia  Mengikutsertakan Pekerja Sektor Informal  Menentukan Paket Manfaat  Mengembangkan Data untuk Pengambilan Keputusan (DDM) ‏

9 Gagasan untuk Hasil Kesehatan yang Lebih Baik di Indonesia Pilihan Kebijakan:

1. Menggunakan sumber daya yang ada dengan lebih baik, sambil menyediakan lebih banyak sumber daya lain dalam jangka menengah

2. Meningkatkan pengeluaran untuk kesehatan ibu Mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk penyerahan referal dan institusional

3. Meningkatkan alokasi sumber daya untuk perawatan preventif & memampukan sumber daya yang cukup untuk O&M

4. Memberikan perhatian dan sumber daya tambahan untuk semua barang publik utama yang menentukan hasil kesehatan

5. Menyesuaikan DAU untuk memberikan insentif untuk reformasi layanan sipil daerah dan mengamandemen PP No. 55 untuk memampukan penggunaan operasional DAK

6. Meningkatkan cakupan Program Askeskin

7. Memastikan kesinambungan keuangan Askeskin dengan memperkenalkan pilihan pembendungan biaya

8. Meningkatkan efisiensi dengan menyertakan penyedia swasta dalam skema asuransi

9. Meningkatkan sistem pelaporan dan anggaran serta ketersediaan dan transparansi data

Terima Kasih Banyak