Kebijakan Pendayagunaan TIK dalam Pendidikan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Direktorat Pembinaan SMA
Advertisements

PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2013
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Bismillahirrohmaanirrohiem
Kerangka Kerja Kompetensi TIK untuk Guru
DITPAI DITJEN PENDIS KEMENAG RI
PENGEMBANGAN SILABUS.
ASS WR WB, SERTIFIKASI GURU DLM JABATAN
Departemen Pendidikan Nasional - Materi 8 - Permendiknas 24 PLB, 2006 PELAKSANAAN SI & SKL Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang.
SEKOLAH RinTIK PENINGKATAN MUTU LULUSAN PENINGKATAN MUTU PBM
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KARIR DOSEN TETAP (SIPKD)
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 Tahun 2006 dan perubahannya No 6 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tentang Standar Isi dan Permendiknas.
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN DEPARTEMEN.
UJIAN NASIONAL TAHUN 2013 SEKOLAH/MADRASAH DAN PENDIDIKAN KESETARAAN dipersiapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Kementrian Pendidikan Nasional,
MODEL PENGEMBANGAN KTSP SMA
9/11/20141 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional 9/11/20141 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
STANDARD PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR (SPM)
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
Laporan Progres JARDIKNAS
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 Tentang PERAN GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN GURU KETERAMPILAN.
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS GURU TIK & KKPI
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen
PENGELOLAAN KURIKULUM
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PROGRAM DOKTOR ILMU PENDIDIKAN
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PENERAPAN SISTEM INFORMASI DI DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
STANDAR NASIONAL PENELITIAN (Permendikbud No. 49 tahun 2014)
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
INOVASI dalam membangun SEKOLAH
Materi Sesi Kelompok 6 Panduan Menerapkan dan Melaksanakan Penjaminan Mutu Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Pelatihan Teknisi TIK untuk Teknisi Jardiknas di 33 Provinsi
PAPARAN KEPALA DINAS DIKMENTI PROVINSI DKI JAKARTA Disampaikan dalam : SEMINAR NASIONAL Diselenggarakan Oleh : ASOSIASI DOSEN INDONESIA dengan UNIVERSITAS.
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
Progres JARDIKNAS dan PENgembangannya
“Seminar Sehari UHAMKA Menyongsong Masa Depan”
PENGEMBANGAN SILABUS.
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 dan NOMOR 6 TAHUN 2007 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Direktorat Pembinaan SMA PANDUAN PENYELENGGARAAN
4/19/20151 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional 4/19/20151 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan.
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
Disampaikan Oleh : Drs.H.Andi M.Darlis,M.Pd.I
Peran Guru TIK pada Kurikulum 2013
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Oleh Slamet Zakaria, M.Pd
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Penyusunan Peraturan Akademik SMA
Pengantar Penyusunan Silabus Pelatihan
SKIP.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
ARAH KEBIJAKAN KEMENDIKBUD DALAM PENDIDIKAN INFORMAL (SEKOLAHRUMAH)
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

Kebijakan Pendayagunaan TIK dalam Pendidikan Pelatihan Pengembangan & Pemanfaatan Konten Jardiknas 2010

Tujuan, Sasaran, Landasan, & Manfaat Pelatihan Tujuan : Meningkatkan kompetensi dan membangun komunitas guru pengembang konten Jardiknas yang siap berbagi kemahiran dan pengalamannya di bidang TIK dengan guru lainnya melalui fasilitasi Balai Tekkom/Dinas Pendidikan Provinsi. Sasaran : Guru SD, SMP, SMA, dan SMK yang dapat menggunakan TIK untuk pembelajaran. Landasan : Permendiknas No.16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik & Kompetensi Guru. Manfaat : Guru-guru peserta pelatihan akan beroleh berbagai kecakapan dalam mendayagunakan TIK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Outline Renstra Kemdiknas 2010-2014 Kebijakan TIK Pendidikan Nasional Jardiknas 2010 Renstra Jardiknas 2010-2014

Kebijakan Pendayagunaan TIK dalam Pendidikan Renstra kemdiknas 2010-2014

Kondisi Teknologi dalam Kurun 5 Tahun Mendatang kesenjangan literasi TIK antar wilayah, kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek, terjadinya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan penguasaan iptek di lembaga pendidikan, semakin meningkatnya peranan TIK dalam berbagai aspek kehidupan, semakin meningkatnya kebutuhan untuk melakukan berbagi pengetahuan dengan memanfaatkan TIK, perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi, dan perkembangan internet yang juga membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat.

Renstra Kemdiknas 2010-2014

Kebijakan Strategis Kemdiknas Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan TIK merupakan salah satu kebijakan strategis Kemdiknas untuk mendukung “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif” (Visi Kemdiknas 2010-2014)

Paradigma Baru Pertama*: Wajib Belajar 9 Tahun menjadi Hak Belajar 9 Tahun Kedua: kesetaraan dalam pelayanan pendidikan Ketiga: pentingnya pendidikan yang komprehensif /seimbang Keempat*: paradigma sekolah negeri adalah sekolah publik Kelima**: perlunya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan wajib belajar * memerlukan solusi e-Pembelajaran ** memerlukan solusi e-Administrasi

Kebijakan Pendayagunaan TIK dalam Pendidikan Kebijakan tik diknas

UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 10 ayat (1): Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Pasal 20 ayat (a): Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban: merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

Permendiknas No.16/2007 ttg Standar Kualifikasi Akademik & Kompetensi Guru Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI, Guru Mata Pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK: Kompetensi Pedagogik No.5: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Kompetensi Profesional No.24: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Permendiknas No.38/2008 ttg Pengelolaan TIK di Lingkungan Depdiknas Pasal 2 ayat (1): TIK Departemen meliputi Jardiknas dan LAN Departemen. Pasal 2 ayat (2): Jardiknas merupakan jaringan TIK nasional yang digunakan oleh Departemen guna keperluan komunikasi data administrasi, konten pembelajaran, serta informasi dan kebijakan pendidikan. Pasal 2 ayat (4): LAN Departemen adalah jaringan intranet yang menghubungkan titik pusat Jardiknas ke setiap simpul di gedung-gedung kantor pusat Departemen Pasal 3 ayat (b): Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) sebagai penanggung jawab pengelolaan TIK Departemen.

Inpres No.1/2010 ttg Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 Program: Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan pendidikan. Tindakan: Penerapan pembelajaran berbasis TIK di sekolah. Keluaran: 40% SMA menerapkan pembelajaran berbasis TIK. 20% SMP menerapkan pembelajaran berbasis TIK. Target Penyelesaian: Desember 2010. Sasaran: Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan. Instansi Penanggung Jawab: Kemdiknas.

Kebijakan Pendayagunaan TIK dalam Pendidikan jardiknas 2010

Pilar Strategis Kemdiknas Pendidikan Agama serta Akhlak Mulia Pengembangan dan Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kopetensi Proses Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Pendidikan yang Memberdayakan Peningkatan Profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menyediakan Sarana Belajar yang Mendidik Pembiayaan Pendidikan sesuai dengan Prinsip Pemerataan dan Berkeadilan Penyelenggaraan Pendidikan yang Terbuka dan Merata Pelaksanaan Wajib Belajar Pelaksanaan Otonomi Satuan Pendidikan Pemberdayaan Peran Masyarakat Pusat Pembudayaan dan Pembangunan Masyarakat Pelaksanaan Pengawasan dan Sistem Pendidikan Nasional

Hal Strategis tentang Jardiknas Penerapan TIK sebagai kebijakan Nasional pada seluruh Kementerian Republik Indonesia. e-Pendidikan sebagai salah satu dari 7 Flagship Dewan TIK Nasional (DeTIKNas). Peningkatan Mutu Pendidikan melalui e-Pembelajaran. Penerapan e-Administrasi di lingkungan Kemdiknas. Kolaborasi antar perguruan tinggi dalam knowledge sharing dan riset/ilmu pengetahuan.

Jardiknas kini: Infrastruktur KOMPONEN Target 2010 2009 Perguruan Tinggi (Inherent) 363 Sekolah (SchoolNet) 25.835 25.580 Kantor 942 939 Personal (TeacherNet) 6.000 2.875

Jardiknas kini: Pemanfaatan Perguruan Tinggi (Inherent): Kuliah Jarak Jauh (Distance Learning) Diskusi & Konferensi via Video Conference Digitalisasi Perpustakaan, Jurnal Ilmiah, Referensi, dsb Media kerjasama Penelitian Ilmiah oleh kampus di dalam dan luar negeri Sekolah (SchoolNet): Akses ke Buku Sekolah Elektronik (BSE) Uji-Coba akademis di Bank Soal Jardiknas Ada Bimbingan Belajar on-line. Media updating data Padatiweb Media updating Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) JARDIKNAS Personal (TeacherNet): Media update pengetahuan Sarana berkomunikasi dengan guru lain di wilayah berbeda Membangun komunitas guru dan berbagi pengalaman Zona Kantor: Pemutakhiran Data dan Administrasi Kependidikan: Komunikasi dan Transaksi Data (SIMKEU, SIMPEG, SIM Perencanaan, DSS, Padatiweb dan SIM Lainnya)

Jardiknas kini: Manfaat bagi Stakeholder Mendapat bahan yang standar secara nasional Meningkatkan kompetensi Mendapat informasi pendidikan Mendapat data terbaru statistik pendidikan Memudahkan perencanaan Transparansi pendidikan lembaga pendidikan guru orang tua murid Mendampingi siswa dalam mencari bahan belajar Memperoleh informasi sekolah Mencari peraturan, informasi dan panduan pendidikan Bimbingan belajar on-line Sarana uji-coba / try-out ke Bank Soal Akses ke buku2 standard BSE

Jardiknas kini: Layanan Konten Bank Soal Bimbingan Belajar Online Buku Sekolah Elektronik (BSE) Dapodik e-dukasi.net EPSBED, e-Procurement Portal Video Si Cerdik TVE Streaming BSE

Pranala Konten Jardiknas Bimbingan Belajar Online: http://bimbel.depdiknas.go.id/ Buku Sekolah Elektronik [BSE]: http://bse.depdiknas.go.id/ Portal Video Pembelajaran: http://video.depdiknas.go.id/ Situs Cerdas dan Mendidik: http://sicerdik.depdiknas.go.id/ Televisi Edukasi [TVE]: http://tve.depdiknas.go.id/ Edukasi.Net: http://edukasi.depdiknas.go.id/ Bank Soal: http://edukasi.depdiknas.go.id/uji/index.php Karya Anda: http://edukasi.depdiknas.go.id/karyaanda/index.php Materi Pokok: http://edukasi.depdiknas.go.id/mapok/index.php Modul Online: http://edukasi.depdiknas.go.id/mol/index.php Pengetahuan Populer: http://edukasi.depdiknas.go.id/pengpop/index.php Uji Kompetensi: http://edukasi.depdiknas.go.id/uji_komp/index.php Video On Demand: http://edukasi.depdiknas.go.id/vod/index.php

Kebijakan Pendayagunaan TIK dalam Pendidikan Renstra jardiknas 2010-2014

Visi Jardiknas Menjadi tulang punggung utama layanan TIK pendidikan dalam upaya mencapai visi pendidikan nasional, yakni: Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif

Misi Jardiknas Misi Jardiknas, adalah menerapkan TIK untuk mendukung: ketersediaan dan keterjangkauan akses layanan pendidikan. terselenggaranya kesetaraan dalam pembelajaran. percepatan capaian standar pendidikan nasional. peningkatan mutu dan relevansi Pendidikan. sistem informasi dan tata kelola layanan administrasi pendidikan.

Strategi Jardiknas Untuk mendukung Visi dan Misi Jardiknas, maka strategi Jardiknas mengacu kepada Mengembangkan akses layanan pendidikan berbasis TIK Mengembangkan sistem pembelajaran berbasis TIK di sekolah-sekolah. Mendukung peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pendayagunaan TIK untuk pembelajaran. Mendukung kegiatan perkuliahan dan riset antar perguruan tinggi melalui pendayagunaan TIK. Mendukung pengolahan, pemutakhiran dan komunikasi data kependidikan dari dinas-dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan satuan-satuan kerja.

Key Success Indicators Indikasi ketercapaian program harus ditentukan melalui mekanisme terukur, yakni Key Success Indicators, berikut: Meningkatnya keterjangkauan akses dan ketersediaan layanan berkualitas Meningkatnya kesetaraan dalam pembelajaran Meningkatnya indeks komponen-komponen 8 standar pendidikan nasional: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Sarana dan Prasarana, (5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (6) Standar Manajemen, (7) Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian. Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan Meningkatnya tertib administrasi dan tata-kelola pendidikan

Testimoni dari Zona Kantor Sangat berharap Bandwidth Internet Jardiknas tetap, tidak dikurangi dan kalau bisa ditambah. Karena Dinas Pendidikan akan berupaya terus mengembangkan dari sisi jaringan dan konten [Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro, Jatim] Dengan diberikannya bandwidth Jardiknas yg kami share ke sekolah-sekolah yang terjangkau, sangat membantu kelancaran PBM mata pelajaran, khususnya pelajaran IT [Dinas Pendidikan Kab. Dompu, NTB] Semua sekolah yang telah bergabung telah dapat menikmati akses internet yang disediakan oleh Jardiknas, untuk kepentingan kegiatan belajar mengajar bagi siswa dan guru [Dinas Pendidikan Kab. Gianyar, Bali]

Testimoni dari Zona PT Dengan adanya Jardiknas Zona Perguruan Tinggi (Inherent) kami dapat mengikuti berbagai perkuliahan yang diberikan oleh dosen- dosen senior dari berbagai perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri [Universitas Udayana, Bali] Berbagai Jurnal Nasional maupun Internasional bisa kami download dengan mudah dan gratis (sudah dilanggan oleh Dikti) melalui Inherent [Unhas, Sulsel]

Testimoni dari Zona Sekolah Mohon diperpanjang batas waktu bantuan akses internetnya karena sangat bermanfaat sekali untuk proses pembelajaran di sekolah [SDN Sapuro 02 Kota Pekalongan] Terimakasih kepada Depdiknas, karena dengan adanya schoolnet di sekolah kami, kami bisa lebih mudah mendapatkan informasi tentang kependidikan dan dapat dengan mudah berkomunikasi dengan institusi pendidikan di seluruh Indonesia [Kepala SMP Muhammadiyah Tersono, Kab. Batang, Jateng] Melihat perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini, perlahan lahan mulai bangkit. Kami sangat berharap Jardiknas tidak hanya memfasilitasi para siswa untuk berkembang, tetapi juga para pengajarnya [SMA 3 Tarakan, Kaltim]

Target Jardiknas 2014 Tersedianya akses terhadap internet/intranet dan bahan-bahan pembelajaran di 44.305 sekolah. Tersedianya kesetaraan dalam pembelajaran pada 1500 sekolah (250 sekolah binaan dan 1250 sekolah imbas), dan 363 Perguruan Tinggi Terdapat peningkatan indeks dalam standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana pada 30% satuan pendidikan Terdapat peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada 250 sekolah binaan Terdapat peningkatan dalam tertib administrasi dan tata-kelola pendidikan pada 466 satker.

Terima Kasih pustekkom.depdiknas.go.id 22 April 2010