BIMTEK DIPA ITB 2013 Bandung, 5-6 Maret 2013.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Auditor Itjen Kemdikbud
Advertisements

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
STRATEGI PENYUSUNAN RAPBS
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
Sosialisasi Daftar Perbandingan Jenis Revisi Anggaran
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013
REVISI ANGGARAN TA.2014 PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA.2015
Sosialisasi KTSP SOSIALISASI SPM PEMBIAYAAN Oleh Dr. Darsono, M.Pd Dosen PGSD, dan Magister IPS FKIP Unila Jln. Soekarno-Hatta 126 Metro.
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SESUAI PP 66/2010
PENYUSUNAN RBA KONSEP DAN TEKNIS SOSIALISASI RBA
STANDAR PEMBIAYAAN SDLB
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
REVISI PAGU MINUS TA 2013 Tanjung Balai, 28 November 2013.
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
a.Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai penunjang dana penelitian dan pengabdian yang minim. Belanja ini diberikan dalam bentuk.
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
STRUKTUR BELANJA DAERAH
KONSEP NILAI PEROLEHAN
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
SBU 2015 DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO, 2014.
Rapat Kerja Fakultas Teknik Undip
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
SEKILAS INFO: Nama: Toni Alumni: FH Univ. Tanjungpura, Pontianak (1997) Riwayat Kerja: a. Staff pada Sekretariat Badan Akuntansi Keuangan Negara, Jakarta.
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2013
Berbagi Pengalaman Upaya Meningkatkan Akreditasi Program Studi
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
Kaidah penggunaan akun dan standar biaya
SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusun oleh :
SESI IV Pengertian Satker Formulir RKA K/L Kesimpulan.
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Oktober 2007.
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Kegiatan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2012
MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)
PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS
Peningkatan Kualitas Pengelolaan administrasi Unit Kerja 1.Honorarium 2.ATK 3.Pemeliharaan sarana non pendidikan 4.Langganan daya jasa 5.Belanja Perjalanan.
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PROGRAM KEGIATAN EX RUTIN SKPD DALAM RENSTRA SKPD DAN RPJMD
RUANG LINGKUP REVIU RKA-K/L
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Riwayat Jabatan :
SOSIALISASI PERDIRJEN NO 44/PB/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN 2016.
RAPAT KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN KANWIL dengan BERSUMBER dana PNBP
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
POKOK BAHASAN Struktur Organisasi Penganggaran Jadwal Penganggaran
KIAT DAN TEKNIK MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
POINTER PENYUSUNAN RKA 2017.
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEJURUAN (SMK)
PENGALOKASIAN ANGGARAN DLAM DIPA
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAWASLU PROVINSI DAN PANWAS KAB/KOTA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Implementasi Penggunaan Akun sesuai dengan Bagan Akun Standar
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) RA TAHUN 2018
Dit. APK Ditjen Perbendaharaan
Pokok-pokok Kebijakan dan Pengalokasian Anggaran 2019
Kegiatan Koordinasi Aset SD, SMP dan TK Negeri Pembina
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOPTN PENELITIAN
Transcript presentasi:

BIMTEK DIPA ITB 2013 Bandung, 5-6 Maret 2013

I. RKA KEMENTERIAN/LEMBAGA DIPA ITB 2012/2013 Kementerian/Lembaga : 023 Kemendikbud Unit Organisasi 04 Ditjen Pendidikan Tinggi Program 023.04.08 Program Pendidikan Tinggi Satuan Kerja 189730 Institut Teknologi Bandung Provinsi 02 Jawa Barat Lokasi 51 Kota Bandung

II. KERTAS KERJA RKA KL (1) PROGRAM DAN KEGIATAN Program : 023.04.08 Program Pendidikan Tinggi Kegiatan 2011 2012 2013 Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerjasama Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2014 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DITJEN DIKTI 4073 4078 Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa Layanan Tridharma di Perguruan Tinggi

II. KERTAS KERJA RKA KL (2) OUTPUT Output : 2011.053 2012.004 2012.006 2012.008 2012.071 2013.089 2014.994 SK Penetapan Mahasiswa Penerima Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Dosen Penerima Beasiswa S3 LN Dosen Penerima Beasiswa S2 DN Dosen Penerima Beasiswa S3 DN Calon Dosen Penerima Beasiswa Unggulan Laporan Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Layanan Perkantoran 4073.002 PT yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu 4073.008 Prodi Menyelengarakan Pembelajaran Sesuai Standar Mutu Pembelajaran

4073.016 Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Peningkatan Akses PT 4073.019 4073.028 4073.029 4073.030 4073.034 4073.040 4073.053 Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Minat dan Bakat Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Bidang Akademik Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat PT Memenuhi Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM Alat Laboratorium Pendukung Pembelajaran 4073.056 4073.061 Buku-Buku Perpustakaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran 4073.064 4078.015 4078.994 Bangunan Pendukung Pembelajaran Layanan Pendidikan Layanan Perkantoran

II. KERTAS KERJA RKA KL (3) KOMPONEN DAN SUBKOMPONEN Komponen : 011 Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang 012 Pelaksanaan Penelitian Mahasiswa dan Dosen (BOPTN 2013) 013 Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat (BOPTN 2013) dst. Subkomponen A Pertemuan Rutin B Diseminasi C International Conference

III. KODE AKUN (1) KODE KETERANGAN 5 Belanja Negara 51 Belanja Pegawai 52 Belanja Barang 53 Belanja Modal 54 Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 55 Belanja Subsidi 56 Belanja Hibah 57 Belanja Bantuan Sosial

III. KODE AKUN (2) KODE KETERANGAN 5111 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5211 Belanja Barang Operasional 5212 Belanja Barang Non Operasional 5221 Belanja Jasa 5231 Belanja Pemeliharaan 5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri 5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri 5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5721 Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial 5731 Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial

IV. PENGGUNAAN KODE AKUN (1) 51 BELANJA PEGAWAI Digunakan untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan kehormatan, dan lain-lain Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pengelola akun: Direktorat Kepegawaian 52 BELANJA BARANG 521211 Belanja Bahan Digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan yang habis dipakai seperti: Alat Tulis Kantor (ATK) Konsumsi/Bahan Makanan Bahan Cetakan Dokumentasi Spanduk Biaya Fotocopy Kegiatan non operasional: dies natalis, pameran, seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi, dan lain-lain.

IV. PENGGUNAAN KODE AKUN (2) 521213 Belanja Honor Output Kegiatan Merupakan honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan insidentil seperti Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor Penyuluh non PNS, Tim Pelaksana Kegiatan (Pengarah, penanggungjawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota, dan staf sekretariat), pejabat pengadaan barang dan jasa, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, serta Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya. 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam akun 521211 dan 521213. Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk bantuan transportasi dalam kota untuk kegiatan non operasional satker termasuk uang saku dan paket meeting (kontraktual), biaya-biaya Crash Program, serta Pemberian Beasiswa kepada pegawai di lingkup Kementerian/Lembaga atau di luar lingkup Satker.

IV. PENGGUNAAN KODE AKUN (3) 522111 Belanja Langganan Listrik 522112 Belanja Langganan Telepon 522113 Belanja Langganan Air Ketiga akun ini dikelola oleh Direktorat Sarana Dan Prasarana. 522114 Belanja Sewa Digunakan untuk pembayaran sewa, misalnya sewa kantor/gedung/ruangan, atau sewa lainnya. 522151Belanja Jasa Profesi Merupakan pembayaran honorarium pegawai negeri/non-pegawai negeri yang menjadi Narasumber, Pembicara, Praktisi, Pakar yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber pegawai negeri dapat diberikan dengan ketentuan: Berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara Berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I berkenaan/masyarakat.

IV. PENGGUNAAN KODE AKUN (4) 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan dalam rangka mempertahankan gedung dan bangunan kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sampai dengan 2% sesuai dengan Standar Biaya Umum. Pemeliharaan/perawatan halaman/taman gedung/kantor agar berada dalam kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi asset tetap gedung dan bangunan). 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pemeliharaan/perbaikan untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi syarat kriteria kapitalisasi asset tetap peralatan dan mesin. 524111 Belanja Perjalanan Biasa Pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenasah. 524211 Belanja Perjalanan Biasa Luar Negeri Pengeluaran untuk perjalanan dinas seperti pembinaan/konsultasi, pengawasan/pemeriksaan, mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenasah untuk kepentingan dinas di/ke luar negeri.

IV. PENGGUNAAN KODE AKUN (5) 53 BELANJA MODAL 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan seperti biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya. 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan, meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, biaya pengurusan IMB notaris dan pajak (kontraktual). 532121 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Merupakan pengeluaran yang terjadi setelah perolehan peralatan dan mesin untuk memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi atau peningkatan standar kinerja. Syarat: memenuhi batas minimum kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri keuangan. 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Merupakan pengeluaran yang terjadi setelah perolehan gedung dan bangunan untuk memperpanjang masa manfaat/umur ekonomis atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonimis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, produksi, atau peningkatan standar.

IV. PENGGUNAAN KODE AKUN (6) 57 BELANJA BANTUAN SOSIAL 572111 Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang Merupakan pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh rakyat. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk iuran oleh pemerintah untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi sehingga dapat memelihara dan mempertahankan kesejahteraan sosialnya. 573111 Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Uang Merupakan pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang untuk membantu warga negara yang mengalami masalah sosial sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain: Peningkatan kemauan dan kemampuan Penggalian potensi dan sumber daya Penggalian nilai nilai dasar Pemberian akses Pemberian bantuan usaha

V. REVISI AKUN (1) REVISI ANTAR AKUN BELANJA DAN KEWENANGANNYA KODE AKUN USULAN REVISI KEWENANGAN SEMULA MENJADI 51 Belanja Pegawai Tidak dapat dialihkan ke kode akun lainnya Revisi hanya penambahan anggaran saja Ditjen DIKTI Kemendikbud   Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan 52 Belanja Barang 53 Belanja Modal atau 57 Belanja Bantuan Sosial 53 Belanja Modal 52 Belanja Barang atau

V. REVISI AKUN (2) REVISI DALAM SATU AKUN BELANJA DAN KEWENANGANNYA KODE AKUN USULAN REVISI KEWENANGAN SEMULA MENJADI 52 Belanja Barang  5211 Belanja Barang Operasional 5212 Belanja Barang non Operasional/ 5221 Belanja Jasa/ 5231 Belanja Pemeliharaan/ 5241 Belanja Perjalanan Dalam Negeri/ 5242 Belanja Perjalanan Luar Negeri DITPRAN ITB Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

TERIMA KASIH