KETAHANAN EKON0MI UNTUK MASA DEPAN KESATUAN BANGSA Membangun ketahanan ekonomi rakyat sebagai jaring pengaman M.C. Baridjambek dan Asmun A. Sju’eib, MA

MASALAH YANG DIHADAPI •Transisi pelaksanaan otonomi daerah telah menomor duakan pembangunan ekonomi rakyat •Penerapan otonomi daerah cenderung menghilangkan fungsi koordinasi yang semakin mengurangi daya saing ekonomi rakyat •Daerah umumnya tidak siap menghadapi perubahan kebijakan dan organisasi •Di perlukan pendekatan baru untuk menjaga kesatuan NKRI melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang lebih kompetitif dan interdependent

PENYELESAIAN MASALAH •Perlu disiapkan lembaga yang menyatukan kegiatan masyarakat secara terpadu •NGO atau lembaga ekonomi rakyat independent •Pemerintah memfasilitasi dalam kebijakan, sumber daya dan payung hukum •Indentifikasi komoditi unggulan daerah untuk ditingkatkan bagi kesejahteraan masyarakat terkait •Membangun organisasi untuk menyatukan ekonomi rakyat antar propinsi, antar daerah dan antar lokasi untuk komoditas unggulan sejenis •Mengembangkan integrated management system untuk masyarakat •Membangun inkubator dengan meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat dalam * Manajemen - * Teknologi produksi * Sistem pendanaan - * Pemasaran

PENANGANAN KOMODITAS UNGGULAN DAERAH •Mengidentifikasi komoditas masyarakat yang memiliki permintaan tinggi di pasar (high value commodities) •Mengkaji masalah produksi komoditas masyarakat yang di hadapi masyarakat •Menerapkan penanganan teknologi dan manajemen modern dalam memecahkan masalah tersebut •Membangun sistem pemasaran dengan pola trading house

TUHJUAN PROGRAM •Mempersiapkan infrastruktur pendukung ekonomi rakyat •Terbentuknya organisasi independent ekonomi rakyat yang bekerja sistemik agar: •Terbentuk skala ekonomi - ekonomi rakyat •Bekerja sistemik dan terpadu untuk meningkatkan daya saing ekonomi rakyat •Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan manajemen modern dalam penanganan ekonomi rakyat

CARA KERJA LEMBAGA Lembaga membentuk value chains dalam satu sistem dengan pembagian kerja yang jelas. 1.Lembaga pelaku ekonomi rakyat di pedesaan dan kecamatan, yang menangani produksi dan pengadaan konsumsi masyarakat 2.Lembaga koordinasi pada kecamatan yang menjadi pengarah strategis ekonomi rakyat (inkubator) dengan rencana operasional ekonomi rakyat 3.Lembaga pengarah strategis bidang usaha pada tingkat Kebupaten / Dati II untuk pengembangan portfolio dan sinergi bidang usaha (rencana tahunan) 4.Lembaga perencana jangka menengah dan pendek untuk membangun bidang usaha ekonomi rakyat di tingkat provinsi 5.Lembaga pengelola sistem dan perencana portfolio ekonomi rakyat jangka panjang dalam komoditas, pendanaan dan distribusi

KEGIATAN MASYARAKAT PEDESAAN •Merupakan kegiatan masyarakat dalam bidang produksi, distribusi dan pendanaan dalam bentuk (koperasi) simpan pinjam •Usaha masyarakat ini merupakan usaha dasar dan independent berdasarkan keunggulan lokal yang dimiliki masyarakat setempat •Usaha masyarakat ini membutuhkan bantuan sistem penanganan dan manajemen modern untuk menjadi kompetitif

LEMBAGA INFRASTRUKTUR TINGKAT KECAMATAN •Menjadi inkubator untuk ekonomi rakyat pedesaan •Mengatasi masalah koordinasi produksi, pemasaran dan pendanaan masyarakat •Memberi pelatihan teknis dan pendidikan untuk meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat

LEMBAGA INFRASTRUKTUR DI TINGKAT KABUPATEN •Membantu merancang strategi dan operasional penanganan komoditas unggulan masyarakat •Merancang penyatuan kegiatan yang sama untuk membangun skala ekonomi penanganan komoditas ekonomi rakyat •Mengkaitkan kegiatan yang saling membantu untuk membangun sinergi penanganan komoditas daerah

PERAN LEMBAGA DI TINGKAT PROVINSI •Merancang strategi bidang usaha dengan sinergi antar daerah •Implementasi program jangka pendek dan menengah bidang: produksi, distribusi dan pendanaan •Koordinasi antar daerah tingkat II

PERAN LEMBAGA TINGKAT PUSAT •Merupakan pusat jaringan dan pengembangan sistem •Merancang portfolio badan usaha dengan peningkatan teknologi penanganan produksi, pemasaran, dan pendanaan ekonomi rakyat •Pengembangan sektor strategis ekonomi rakyat •Rencana jangka panjang

LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL •Membuat peta ekonomi rakyat yang dibandingkan dengan peta pasar •Membangun sistem jalur informasi melalui IT secara bertingkat dari kecamatan, kabupaten, provinsi dan pusat. •Mendorong pemerintah daerah melalui mekanisme anggaran untuk menerima dan melaksanakan sistem •Membangun organisasi (NGO – Komersial) sebagai pelaksana sistem •Memberikan payung hukum dan dukungan sumber daya untuk penerapan sistem •Terima kasih

SUBJECT - OBJECT - METHOD ( SOM ) ANALYSIS ON INDONESIAN PRODUCTS PROMOTION AND BUSINESS DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN THE FRAMEWORK OF SUPPORTING THE AUTHONOMOUS POLICY National Development Paradigm Pancasila and Chapter of 33 of The Republic of Indonesia Constitution of 1945 THE NATIONAL ENTITIES AND NATIONAL RESILIENCE UU RI No. 32 Th / No. 18 Th / No. 25 Th / No. 12 Th.2008 / No. 10 Th SUBJECTOBJECTMETHOD The People Representative Sub Regional People Representative Regional People Representative Ideology, Politics, Economy, Social, Culture, Security and Resilience Province Government / Mayor / City Village / Nagari / Desa / Dusun COCONUT PEASANT The real conditio n of the IDONESI AN NOW Local Enpowering Democracy Openess and Law Enforcement Decentralization The real condition of the INONESI AN At 25 Years ahead