PERAN perguruan tinggi (prodi kehutanan-unram) dalam pengembangan hhbk di ntb Budhy Setiawan Disampaikan pada Ekspose Hasil Penelitian “IPTEK Hasil Hutan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEMETAAN PERMASALAHAN PENYEDIAAN AIR MINUM DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN SYSTEM INTERRELATIONSHIP MODEL.
Advertisements

Hotel Grand Zuri, 24 September 2012
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
KETERLIBATAN MULTIPIHAK DALAM KEGIATAN REDD+ DI PULAU LOMBOK
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
PROVINSI PULAU SUMBAWA
TINDAK LANJUT PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
SRI TITI LESTARI, ANALISIS PERSEBARAN INDUSTRI BESAR DI KABUPATEN PURBALINGGA BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)
DIAN PURWANTO, Pemetaan Kesesuaian Lahan untuk TPA Sampah Daerah Cekungan Air Tanah Kabupaten Wonosobo.
Makalah Kunci (Keynote Speech)
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Peran Masyarakat Madani dalam Mendukung Penguatan Ekosistem Pesisisr
Klasifikasi/Pengelompokan/ Penggolongan/Stratifikasi
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PERTANIAN PROVINSI NTB
Prospek dan Kebijakan Industri Rotan Indonesia: AKAN DIBAWA KE MANA?
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
Bencana Akibat Ulah Manusia dan Iklim
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
SEPTIRIYANI, Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sambirejo Wirosari Grobogan.
DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI
PELUANG AGROINDUSTRI PEDESAAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN umpalangkaraya. ac
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Resiko Korupsi dalam REDD+ Oleh: Team Expert. Kenapa Kita Bicara Korupsi dalam REDD? Hutan Dikelola Rusak Lestari Korupsi Good Governance REDD Lestari.
Kegiatan Statistik Kehutanan
TOPIK DISERTASI PDKLP Diabstraksikan oleh Soemarno Agustus 2009 ppsub.
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
SEKTOR PERTANIAN.
PENGEMBANGAN TEMBAKAU DI JAWA TIMUR
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
Rencana Kerja Penyuluhan Kehutanan Swadaya.
RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL
POLA-POLA PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA
KEGIATAN PENYULUHAN KEHUTANAN
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
PERKEBUNAN DAN MASALAHNYA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (Studi Kasus: KPHL Batutegi)
DEFORESTASI DI INDONESIA: ANALISA BIAYA MANFAAT DAN IDENTIFIKASI PENYEBABNYA Sugiharso Safuan.
Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) Di Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Padi Kelompok 8 : Hadi Nurgraha Malinda.
Hutan Desa (HD).
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Peranan Pertanian dalam Pembangunan Perekonomian Di Indonesia
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Peran dan Perkembangan Agribisnis di Indonesia
STUDI POTENSI SUMBERDAYA ALAM DI KAWASAN PESISIR KABUPATEN MINAHASA SELATAN JANNATUN NAIYM G2L JURUSAN KIMIA KONSENTRASI BIOLOGI PROGRAM PASCA.
STRATEGI PENGEMBANGAN HHBK UNGGULAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
AKSI MITIGASI PERUBAHAN IKLIM DAN PEP RAD-GRK DI BIDANG KEHUTANAN
Rachman E, Rostiwati, T., Sofwan B.
Oleh: Risyana Hermawan
WILAYAH PERWILAYAHAN. Wittlesey mengemukakan unit-unit sebuah region dapat dibentuk oleh hal-hal berikut ini. 1.Ketampakan iklim saja, tanah saja sehingga.
KERAGAAN LUASAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN,PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN DIKAB. BULUNGAN-PROP.KALTARA.
PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL (PPS)
FORMAT BAGIAN UTAMA SKRIPSI
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
Nixon Rammang. Undang – undang No 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan diganti dengan Undang-Undang 41 Tahun 1999 Pengelolaan hutan oleh dan.
DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN. “MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI, PERKEBUNAN PRODUKTIF MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI ”
MODUL 1 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI
Judul Penelitian: PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN POTENSI ENERGI ANGIN DAN GELOMBANG LAUT DI WILAYAH INDONESIA DALAM RANGKA KEMANDIRIAN ENERGI NASIONAL PROGRAM.
Strategi Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Pangsan, Banjar Sekar Mukti Pundung, Kecamatan Petang ) Program Magister Arsitektur.
SURVEILANS GIZI. PENGERTIAN Surveilans adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data secara sistematis, terus- menerus dan.
Laksmi Yustika Devi Muhammad Iqbal Taftazani
Transcript presentasi:

PERAN perguruan tinggi (prodi kehutanan-unram) dalam pengembangan hhbk di ntb Budhy Setiawan Disampaikan pada Ekspose Hasil Penelitian “IPTEK Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat” Hotel santika-Mataram, 19 November 2013 Jl. Pendidikan 37 Mataram 83127 Tlp. +62 370-648294

Selayang Pandang PRODI KEHUTANAN UNIVERSITAS MATARAM DIDIRIKAN PADA TAHUN 2007 Urgensi Pendirian : ± 53% wilayah daratan NTB (2.015.315) adalah kawasan hutan seluas 1.071.722,83 ha NTB dikenal sebagai icon dalam praktek PHBM di Indonesia sejak pertengahan tahun 1990-an Potensi HHBK dan jasa lingkungan dari kawasan hutan NTB cukup menjanjikan Memiliki best practice pembayaran jasa lingkungan air di Kabupaten Lombok Barat Besarnya perhatian dan keterlibatan parapihak dalam PSDH NTB Pengembangan teknologi dan budidaya gaharu telah dilakukan Unram sejak akhir tahun 90-an Penetapan KHDTK Senaru seluas 225,7 Ha oleh Menteri Kehutanan untuk dikelola oleh Unram Akademisi Unram banyak terlibat dalam kegiatan pembangunan kehutanan NTB (perencanaan, perumusan kebijakan, evaluasi)

Stakeholder Position dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Masy7arakat Global Pergerakan Buruh KOMUNIKATOR KONSEPTOR FASILITATOR MOTIVATOR EVALUATOR Otoritas Tradisional Mahasiswa UNIVERSITAS Komunitas Hutan Industri Kayu Partai Politik Lembaga Keagamaan Petani Lembaga Kehutanan Jurnalis Level Pertama LSM Lingkungan Hidup Level Kedua Level Ketiga

SISTEM PENGURUSAN HUTAN LITBANG DAN KELEMBAGAAN

PASAR KEHUTANAN SDH HHBK KEHUTANAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN TEKNIS BUDIDAYA& PENGOLAHAN

Potensi HHBK-NTB Mimba Asam Ketak Kemiri Aren Bambu Gaharu Madu

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI Pendidikan & Pengajaran Penelitian Pengabdian Masyarakat Pengarusutamaan HHBK & Jasa Lingkungan kedalam kurikulum (mata kuliah) Menyelenggarakan studium general Menyusun rodmap penelitian HHBK Melakukan kegiatan penelitian terkait dengan HHBK diseminasi hasil-hasil penelitian Mengembangkan program desa binaan Pembangunan model agroforestry Terlibat aktif dalam proses penyusunan RP-KPH model, RP-DAS Prioritas

Kurikulum Pendidikan & Pengajaran Beberapa matakuliah terkait HHBK yang diselenggarakan: Hasil Hutan Non Kayu Teknik Budidaya Gaharu Teknik Budidaya Biofarmaka Agroforestry Kehutanan Masyarakat Kewirausahaan Pengantar Ilmu Kehutanan Pembangunan Gaharu Centre Kurikulum Pendidikan & Pengajaran

Studi Pengembangan Bambu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (2007) Pengembangan Model Diversifikasi Tanaman dalam Sistem HKm di Pulau Lombok (2005) Studi Pengembangan Bambu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (2007) Inventarisasi dan Identifikasi Potensi HHBK Aren di Nusa Tenggara Barat (2009) Analisis Potensi dan Daya Dukung Pengembangan HHBK Kemiri sebagai Alternatif Energi Terbarukan di Pulau Lombok (2013) Pembangunan Gaharu Centre Kegiatan Penelitian

Pengabdian Masyarakat Menginisiasi Program Bina Desa pinggiran hutan (Dusun Bengkaong, Desa Batu Layar) Pengembangan model agroforestry di KHDTK Senaru Menyelenggarakan pelatihan pengolahan pasca panen produk HHBK untuk mahasiswa dan kelompok masyarakat Membantu pemasaran hasil produk olahan HHBK dari kelompok masyarakat Pembangunan Gaharu Centre Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Hasil Penelitian Terkini terkait HHBK

Dalam proses pengolahan daun TV sejak tahun 1980-an menggunakan BBMT ANALISIS POTENSI DAN DAYA DUKUNG PENGEMBANGAN HHBK KEMIRI SEBAGAI ALTERNATIF ENERGI TERBARUKAN DI PULAU LOMBOK Latar Belakang: Ketergantungan masyarakat Pulau Lombok terhadap Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT) untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri sangat tinggi Salah satu komoditi unggulan sektor agribisnis di Pulau Lombok adalah Tembakau Virginia (TV) menyumbang hampir 70% total produksi TV nasional Dalam proses pengolahan daun TV sejak tahun 1980-an menggunakan BBMT Sejak tahun 2006 terbit kebijakan pemerintah (Kepres No. 5 Tahun 2006) tentang pencabutan subsisdi BBMT untuk industri Pada tahun 2007 mulai digulirkan kebijakan pemerintah untuk konversi minyak tanah ke Gas LPG Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2008, menerbitkan kebijakan konversi minyak tanah ke batu bara & gas untuk pengomprongan tembakau

Lanjutan …… Dalam pelaksanaannya berbagai kebijakan pemerintah untuk mengkonversi penggunaan BBMT dengan sumber energi lainnya tidak berjalan mulus Sejak tahun 2008, trend penggunaan kayu bakar yang berasal dari kawasan hutan sebagai bahan bakar pengomprongan tembakau semakin meningkat Sumberdaya hutan di Provinsi NTB dan Pulau Lombok khususnya mengalami ancaman serius Alternatif energi lain mulai dimanfaatkan pula oleh petani tembakau, salah satunya adalah cangkang kemiri Berdasarkan pengalaman selama 3 tahun terakhir ini ternyata cangkang kemiri mendapat respon positif dari petani tembakau sebagai alternatif bahan bakar pengomprongan tembakau karena selain harganya relatif murah, pembakaran yang dihasilkan sangat baik

Tujuan Penelitian : Memetakan sumberdaya kemiri (sebaran, luas area dan lokasi) di Pulau Lombok Menganalisis daya dukung lahan untuk pengembangan budidaya kemiri di Pulau Lombok

Metode Penelitian : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode untuk mengumpulkan informasi yang ada pada saat sekarang, menganalisis, menginterpretasikan serta menarik kesimpulan atas hasil analisis fakta dan informasi (Nazir, 2005). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei, dalam bentuk (1) wawancara dengan responden dan narasumber, (2) pengamatan/observasi lapangan, dan (3) kaji dokumen. Alat analisis untuk kondisi eksisting kemiri dilakukan melalui analisa deskriptif sedangkan untuk daya dukung lahan dilakukan dengan analisa spasial. Input peta untuk analisis spasial, antara lain : (1) Peta lahan kritis, (2) peta administrasi, (3) peta batas kawasan hutan, (4) peta curah hujan, (5) peta kelerengan, dan (6) peta tanah. Syarat dan kriteria daya dukung lahan bagi budidaya kemiri berdasarkan kemampuan optimal pertumbuhannya sebagai berikut: (1) Curah hujan antara : 1.100 - 2400 mm/thn dan suhu antara : 20 - 27˚C, (2) Ketinggian antara : 0 - 1.200 mdpl (slope 0-40%), (3) Tanah : latosol, podsolik dan kapur, (4) Status lahan kritis : sangat kritis, kritis dan agak kritis serta potensial kritis

Proses dan tahapan analisis spasial dalam kegiatan ini menggunakan metode overlay peta melalui geoprosessing software ArcView GIS 3.2 (ESRI). Overlay antar peta input mengikuti proses sebagai berikut:

Hasil Penelitian Luas areal pertanaman kemiri di Pulau Lombok mencapai ± 2.805 hektar yang tersebar di kawasan hutan Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara dengan jumlah produksi pertahunnya mencapai ± 2.965 ton. Daya dukung lahan di Pulau Lombok yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya kemiri meliputi lahan kritis baik didalam maupun luar kawasan hutan dan areal penggunaan lain (APL) seluas 164.584 hektar. Potensi cangkang kemiri yang dapat diproduksi dari daya dukung lahan yang tersedia seluas 164.584 hektar dengan asumsi hanya 10% dari daya dukung lahan yang dimanfaatkan secara optimal adalah sebesar 5.760,44 ton per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung lahan yang tersedia di Pulau Lombok belum dapat memenuhi permintaan cangkang kemiri sebesar 19.500 ton per tahunnya.

Hasil Penelitian Kondisi Faktual Sebaran dan Luas Area Kemiri di Pulau Lombok

Hasil Penelitian Kondisi Faktual Sebaran dan Luas Area Kemiri di Pulau Lombok

Hasil Penelitian Perbandingan antara Luas Area dan Tingkat Produktivitas Kemiri di Tiap Kabupaten di Pulau Lombok

Daya Dukung Lahan untuk Pengembangan Kemiri Di Pulau Lombok Hasil Penelitian Daya Dukung Lahan untuk Pengembangan Kemiri Di Pulau Lombok

TERIMA KASIH