1 LINGKUNGAN BISNIS: tema LINGKUNGAN HUKUM Oleh Dr Mudzakkir, S.H., M.H

2 CAKUPAN MATERI  HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEGIATAN BISNIS  PENGARUH SANKSI HUKUM TERHADAP KEGIATAN BISNIS  ETIKA BISNIS DAN HUKUM  HUKUM DAN KEGIATAN INFORMATIKA

3 HUBUNGAN HUKUM DENGAN KEGIATAN BISNIS  HUKUM BERFUNGSI UNTUK MENGATUR MASYARAKAT AGAR MASYARAKAT DAPAT MENCAPAI KEHIDUPAN IDEAL YANG DITETAPKAN (DCITAKAN)  UNTUK DAPAT MENJALAN FUNGSINYA HUKUM MEMILIKI MUATAN MATERI YANG BERSIFAT/BERCIRI:  Kebolehan  Keharusan  Larangan

4 KEBOLEHAN:  Setiap orang boleh melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sesuai dengan apa yang anggap tepat/cocok dalam rangka memenuhi kebutuhannya  Hukum memberi alternatif pilihan bagi setiap orang  Kebolehan tersebut dibatasi oleh norma-norma lain:  Hukum/peraturan perundang-undangan,  kebiasaan,  etika, dan  agama  norma lainnya

5 KEHARUSAN:  Setiap orang diharuskan untuk mentaati peraturan hukum dan tidak ada pilihan lain.  Perbuatan yang mentaati aturan hukum merupakan perbuatan yang baik dan benar.  Orang yang mentaati hukum akan memperoleh jaminan perlindungan hukum (hak-hak dan kewajibannya).  Orang yang tidak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum (hak-hak dan kewajibannya) dan bahkan memperoleh hukuman

6 LARANGAN:  Setiap orang tidak boleh melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan hukum.  Orang melakukan perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum diancam dengan sanksi hukum  Orang yang tidak melakukan perbuatan sesuai dengan hukum, justru dianggap baik dan benar dan memperoleh perlindungan hukum.

7 SIFAT MUATAN MATERI HUKUM 1. Memberi PEDOMAN atau PETUNJUK HIDUP berperilaku yang baik dan benar agar masyarakat dapat mencapai kehidupan yang ideal / dicitakan. 2. MELARANG melakukan perbuatan tertentu yang dinilai tidak baik atau tidak benar serta mengancam sanksi pidana.

8 Konsekensi bagi yang mentaati hukum dan yang melanggar hukum 1. Hukum yang memberi PEDOMAN atau PETUNJUK HIDUP (HUKUM PERDATA, HUKUM BISNIS, HUKUM ADMINISTRASI): a. Mentaati hukum memperoleh jaminan perlindungan hukum b. Tidak mentaati / mengikuti hukum maka tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum c. Tidak mentaati hukum dan perbuatan tersebut mengganggu kepentingan orang lain (masyarakat), maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, konsekuensinya: 1.Membayar ganti kerugian 2.Denda 3.Pembatalan 4.Pencabuatan hak-hak tertentu 5.Pembubaran (suatu perkumpulan

9 2. LARANGAN (HUKUM PIDANA):  Memaksa agar semua orang mau mentaati hukum (melakukan perbuatan sesuai dengan pedoman atau petunjuk hidup yang diatur dalam hukum)  Mentaati/tidak melanggar, maka tidak akan dijatuhi sanksi pidana  Orang melanggar larangan diancam dengan sanksi pidana, berupa:  Denda  Penjara  Mati  Pencabutan hak-hak tertentu

10 KOMPAS, Senin 9 Februari 2004, hlm.1 Sebagai dampak dari penanganan kasus itu, Direktur Utama PT Japfa Confeed, Syamsir Siregar, menegaskan akan segera memutuskan untuk berhenti berinvestasi di Indonesia. Dana investasi rencananya akan dialihkan ke Myanmar dan Vietnam. “Kami diperlakukan tidak adil. Tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Untuk waktu yang belum ditentukan, kami memutuskan, memindahkan dana investasi kami,” katannya.

11  Mantan GM International Marketing PT. Martina Bertho (Chandra Sugiono) telah mendaftarkan domain name melalui Network Solutions di Amerika dengan tujuan memperluas pemasaran internasional melalui internet. Pendaftaran ini dilakukan tanpa ijin atau tanpa diketahui oleh PT. Mustika Ratu.  Dalam website yang berdomain name dimasukan produk- produk Belia yang merupakan produk Sari Ayu PT. Martina Bertho. Atas perbuatan ini, diperkirakan bahwa PT. Mustika Ratu telah dirugikan, baik secara materiil dan immateril sebesar Rp. 275 miliar rupiah.

12 KEDUDUKAN HUKUM DALAM KEGIATAN BISNIS  KEGIATAN BISNIS MEMERLUKAN LANDASAN (DASAR) HUKUM AGAR MEMPEROLEH JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM  DASAR KATEGORI KEGIATAN BISNIS YANG LEGAL (HALAL) DAN KEGIATAN BISNIS YANG ILLEGAL (HARAM)  PEBISNIS MENGETAHUI HAK DAN KEWAJIBANNYA

13 PERLINDUNGAN HUKUM BERMAKNA: Memperoleh HAK HUKUM yang berkorelasi dengan KEWAJIBAN HUKUM di pihak lain Melarang orang lain melanggar hak-hak yang diatur oleh hukum Mewajibkan orang lain memenuhi hak- hak yang dimiliki berdasarkan hukum Bebas menggunakan haknya. Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum atau hak pihak lain

14 BENTUK JAMINAN HUKUM DALAM KEGIATAN BISNIS JAMINAN HUKUM YANG DIPERLUKAN DALAM KEGIATAN BISNIS ADALAH ADANYA: oKEPASTIAN HUKUMSKOR 3 oKEADILAN HUKUM,, 2 oKEMANFAATAN,, 1

15 KEPASTIAN HUKUM  ADANYA PERATURAN HUKUM / UNDANG YANG DIRUMUSKAN JELAS DAN TEGAS  TIDAK ADA PERBEDAAN (GAP) ANTARA HUKUM DALAM UNDANG- UNDANG DAN PRAKTEK PENEGAKANNYA  ADANYA PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM (EQUALITY BEFORE THE LAW) DAN PERADILAN YANG ADIL (FAIR TRIAL)

16 FUNGSI HUKUM HUKUM PIDANA HUKUM ADMINISTRASI HUKUM PERDATA HUKUM DAGANG / BISNIS KEGIATAN/ USAHA/ BISNIS

17 HUKUM BERFUNGSI MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA HUKUM ADMINISTRASI HUKUM PERDATA HUKUM DAGANG / BISNIS KEGIATAN/ USAHA/ BISNIS

18 TIDAK ADA KEPASTIAN/ TAAT HUKUM HUKUM PIDANA HUKUM ADMINISTRASI HUKUM PERDATA HUKUM DAGANG / BISNIS KEGIATAN/ USAHA/ BISNIS

19 HUKUM YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN BISNIS:  HUKUM DAGANG / BISNIS  HUKUM KEPERDATAAN  HUKUM ADMINISTRASI  HUKUM PAJAK  HUKUM PIDANA

20 PENGARUH SANKSI HUKUM TERHADAP KEGIATAN BISNIS  SANKSI HUKUM DAN BENTUKNYA  PENGARUH SANKSI TERHADAP KEGIATAN BISNIS  CITRA PEBISNIS DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM

21 ETIKA BISNIS DAN HUKUM  Etika dan peranan etika dalam kegiatan bisnis  Hubungan antara etika bisnis dan hukum  Pelanggaran etika bisnis dan pelanggaran hukum  Sanksi pelanggaran etika dan sanksi hukum

22 HUKUM DAN KEGIATAN INFORMATIKA  Perlindungan hukum terhadap karya cipta di bidang informatika  Pelanggaran hak cipta atau HAKI  Kejahatan dengan menggunakan sarana teknologi informatika #  Sanksi pidana

23 SAMBUNG KE KEJAHATAN SIBER

24 KESIMPULAN & PENUTUP  KEGIATAN BISNIS MEMERLUKAN LANDASAN (DASAR) HUKUM AGAR MEMEPROLEH PERLINDUNGAN HUKUM  JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DIWUJUDKAN (DIKONKRETKAN) DALAM BENTUK “KEPASTIAN HUKUM”  PEBISNIS YANG TAAT HUKUM HARUS MEMPEROLEH JAMINAN PEMENUHAN HAK- HAK HUKUMNYA.  PEBISNIS YANG MELANGAR HUKUM HARUS MEMPEROLEH/DIJATUHI SANKSI HUKUM.

25

26