Gedung Dharmais, Pengasih, Kulon Progo

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

Tata Kelola Pembangunan Mewujudkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Semarang, 9 Februari.
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH
Sosialisasi Kmk - nomor : 271/kmk.06/2011
PELAPORAN KEUANGAN BLU UNPAD
Sinergi Auditor dan Auditee dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel Jakarta, 12 September 2013 Rapat Kerja Nasional.
OLEHOLEH H. MUHAMMAD NUR, SH, MH SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT H. MUHAMMAD NUR, SH, MH SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 403/KMK.06/2013
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Buletin Teknis sap NO. 11 TENTANG AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD
DRS. J. WIDODO H. MUMPUNI, MBA, AK AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA III
PENGELOLAAN ASET DAERAH
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Created n Edited by: Wisnu – Kasubagset Anggota 5
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PENATA LAKSANAAN ASET DAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN
BULETIN TEKNIS NO. 05 AKUNTANSI PENYUSUTAN
Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2011
Buletin Teknis 11 Aset Tidak Berwujud
LANGKAH-LANGKAH PENATAUSAHAAN ASET
Pembekalan Quality Assurance (Workshop Penjaminan Mutu Pendidikan)
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
BAHAN 2 PENGENDALIAN/ PENGAWASAN
SOSIALISASI BOS 20I5 Materi Sistem Pengawasan & Pengendalian
Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (unqualified opinion); laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan.
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
TATA KELOLA BARANG MILIK DAERAH Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
selayang pandang DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
STRATEGI KABUPATEN GORONTALO MERAIH DAN MEMPERTAHANKAN
BULETIN TEKNIS NO. 05 AKUNTANSI PENYUSUTAN
PENILAIAN ASET BERBASIS AKRUAL
STIE DEWANTARA - CIBINONG
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
PERMASALAHAN PENGELOLAAN ASET BMD DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SOSIALISASI ELEKTRONIK AUDIT
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI DATA E-AUDIT
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Keuangan Universitas Padjadjaran
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PERSIAPAN PENERAPAN E–SIMBADA SURABAYA Pemerintah Kota Surabaya – Jawa
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
LAPORAN KEPALA BPKP Pada RAKORNAS APIP 2016
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
MEKANISME PENDAMPINGAN DAN HASIL PENDAMPINGAN TAHUN 2015
Topik 9 Standar laporan auditor (htpp://bmcoll. binus. ac
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
PELATIHAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS) MATERI 3- PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL.
For Good Local Governance
KEBIJAKAN KEMENRISTEKDIKTI MEMPERTAHANKAN KUALITAS
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)/ASET DI PEMKAB SLEMAN
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY
OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
© 2019 Tim Smart City Diskominfo Kab. Badung
CROSS CUTTING 2018 Strategi Kebijakan : 1. Menurunkan Jumlah
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN BMN TAHUN 2019
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PERAN POLTEKES ERA REVOLUSI INDUSTRI 4
Transcript presentasi:

Gedung Dharmais, Pengasih, Kulon Progo Strategi Meraih Penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Khususnya Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Ceramah Umum, 26 April 2013 Gedung Dharmais, Pengasih, Kulon Progo Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DPPKA - DIY

KARAKTERISTIK Pengurusan Uang Pengurusan Barang Satu Tahun Anggaran Macam yang diurus sedikit Nilainya relatif kecil Banyak yang berminat Faslts, perhatian….!!!. Menerus sampai barang dihapus Macam yg diurus banyak Nilainya relatif besar Sedikit yang berminat Faslts, perhatian ……??? . .

Pengaruh Aset Tetap/Barang Daerah Thd. Opini Audit Lap. Keu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Tidak Wajar (TW)/Disclaimer Tidak Memberikan Pendapat (TMP)/Adverse

RIWAYAT OPINI LKPD Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta WDP T.A. 2008 T.A. 2009 T.A. 2010 WTP T.A. 2011WTP

Langkah – Langkah Implementasi Menyusun Pedoman Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Aset Tetap/Barang Daerah Menyusun Pedoman Kapitalisasi Aset dan Barang persediaan. Melakukan pembenahan data secara manual

Lanjutan Pengadaan hardware/komputer/laptop khusus untuk mengelola Aset tetap/Barang Daerah Pengadaan Aplikasi software Simbada/SIMA Mengadakan pembenahan database komputerisasi Barang/Aset Tetap secara simultan atau bertahap Melakukan entry database ke dalam sistem Aplikasi Simbada Terus menerus melakukan Pelatihan kepada Pesonil dan Penyempurnaan/pengembangan Aplikasi Simbada.

KUNCI KOMITMEN KONSISTEN AKSI YANG JELAS MONEV BERKELANJUTAN

BAGI SEMUA SKPD (PENGGUNA BARANG) Adanya Komitmen dan Keseriusan dalam pengelolaan BMD mulai dari perenc. kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan bahkan sampai dengan TGR. Memberikan perhatian dan fasilitasi sarana yang memadahi kepada pengurus barang, penyimpan dan pencatat akuntansi untuk membantu agar lebih mudah, lancar dan tertib dalam pencatatan pada setiap barang (akibat adanya: pengadaan barang, mutasi barang, pemindahtanganan dan penghapusan).

BAGI DPPKA (PEMBANTU PENGELOLA BARANG) Melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan PENDAMPINGAN secara periodik dan berkelanjutan Membentuk Tim Terpadu: utk Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian BMD Melakukan Rekonsiliasi secara periodik Pengembangan Aplikasi SIMA disesuaikan dgn perkembangan kebutuhan.

BAGI INSPEKTORAT (PENGAWAS INTERNAL) Melakukan Pengawasan internal dalam pengelolaan BMD terhadap seluruh SKPD dan UPTD secara periodik tiap semesteran.

Goal WAJAR TANPA PENGECUALIAN ALHAMDULILLAH SUDAH TERWUJUD DENGAN KERJA CERDAS DAN IKHLAS DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI YANG PAS

TERIMA KASIH