KOMPETENSI KEPEMIMPINAN DALAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Advertisements

INTENSITAS DAN KUALITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS BLU
KONSEP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DISAMPAIKAN OLEH DIREKTUR JABATAN KARIER.
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PMK TENTANG BAGAN AKUN STANDAR (PMK NO.91/PMK.05/2007)
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL EVALUASI KESIAPAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2008 (Terkait.
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
PETUNJUK TEKNIS PP NOMOR 46 TAHUN 2011
Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Pola pemberian kompensasi Bagi pegawai negeri sipil
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
KARAKTERISTIK PTN BADAN HUKUM
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( rba )
SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL.
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
SESI IV Pengertian Satker Formulir RKA K/L Kesimpulan.
Formasi Jabatan Fungsional Tertentu” Jakarta, Maret 2014
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Persiapan dan Peran Perekam Medis Dalam Menghadapi Jabatan Fungsional Profesi Perekam Medis Sugeng, SKM.
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
PRESENTASI DIREKTUR UTAMA Rosarita Niken Widiastuti
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
Persyaratan Substantif, Teknis,
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR REGIONAL XI MANADO
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA Kabupaten Kendal
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN
DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI ASN, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOVEMBER 2017
D A S A R : PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN.
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2019
DI LINGKUP BPP KEMENDAGRI DAN LEMBAGA LITBANG DAERAH
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
Contoh penyusunan skp.
Transcript presentasi:

KOMPETENSI KEPEMIMPINAN DALAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN R. NIKEN WIDIASTUTI DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN LPP RRI

PEMIMPIN RRI ADALAH PIMPINAN MEDIA MASSA PIMPINAN RRI MENGELOLA MANAJEMEN DETIK DEMI DETIK

KEPEMIMPINAN ADALAH PROSES MEMPENGARUHI ORANG, BAIK INDIVIDU MAUPUN KELOMPOK . SEORANG PEMIMPIN ADALAH SESEORANG YANG AKTIF MEMBUAT RENCANA, MENGKOORDINASIKAN, MEMIMPIN PELAKSANAAN, MENGEVALUASI UNTUK TUJUAN BERSAMA (JOHN C. MAXWELL)

KARAKTERISTIK PEMIMPIN PEMIKIRAN VISIONER, RASIONAL DAN KREATIF, KONSEPTOR BERORIENTASI PELAYANAN MEMBAWA ENERGI POSITIF - PERCAYA PADA ORANG LAIN - MEMOTIVASI - KOMUNIKASI - SINERGI - SOLUTIF - PENGAMBIL KEPUTUSAN - PENANGGUNG RESIKO . PENGEMBANGAN INTELEKTUAL DAN EMOSIONAL - BELAJAR TERUS MENERUS - BELAJAR MENDENGAR - SABAR - MEMBUKA DIRI - MEMAHAMI DAN MENGHARGAI ORANG LAIN - RENDAH HATI

Landasan hukum kebijakan Dit AK: Pasal 15 UU Penyiaran No. 32 (1) Sumber pembiayaan lembaga penyiaran publik berasal dari : a.iuran penyiaran; b.anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; c.sumbangan masyarakat; d.siaran iklan; dan e.usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. (2) Setiap akhir tahun anggaran, lembaga penyiaran publik wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media

UU NO 17 003 2TTG KEUANGAN NEGARA UU NO 1 2003 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA PP NO 24 TH 2005 TTG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH.

Tupoksi Dir. AK : Pasal 11 dan 12 Tugas : Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian thd program, administrasi, dan keuangan dilingkungan RRI Fungsi : - Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan RRI - Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan evaluasi - Pelaksanaan urusan kesekretariatan pimpinan dan kegiatan di bidang hukum - Pengkoordinasian dan pelaksanaan keuangan - Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan organisasi dan SDM - Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengelolaan urusan umum

Paradigma baru dlm pengelolaan keuangan Independen dalam anggaran & manajemen Transparan Akuntable

Independen Tidak di bawah departemen teknis Kuasa Pengguna Anggaran internal LPP RRI Masing2 satker menjadi KPA DIPA LPP RRI Th 2009 sebesar RP 600.000.000.000,00

Transparan Dalam perencanaan Pelaksanaan Evaluasi

Akuntable Dapat dipertanggung jawabkan mll laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dr Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

ASET Aset adalah sumberdaya ekonomi yg dimiliki oleh lembaga sebagai akibat dr peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi masa depan diharapkan dpt diperoleh yg dapat diukur dg satuan uang. aset lancar: kas yg diharapkan dpt dipakai, direalisasi,dimiliki dalam waktu 12 bulan. Berupa kas, piutang dan persediaan. Investasi: aset yg dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis yg dpt meningkatkan kemampuan lembaga. Aset LPP RRI per 31 Desember 2008 sebesar Rp 4.064.228.260.240,00

FLOWCHAR MEKANISME KERJA LPP RRI DIPA PROGJA LPP RRI RKA KL RKAT RAKER TAHUNAN DIK DAFTAR ISIAN KEGIATAN DUK JASINONSI PROGJA LAIN (CRAS PROGRMA

SDM LPP RRI DLM ERA KONVERGENSI MEDIA PNS berjumlah 6.654 orang Non PNS 1.505 orang Kualifikasi: Berpendidikan, trampil dlm operasional siaran, menguasai TI, kemampuan berbahasa Inggris

Sistem manajemen LPP RRI Formasi Pegawai Pangkat dan golongan Pengembangan Pola Karier Evaluasi kinerja Kompensasi Hak dan kuajiban Penghentian

Formasi Perencanaan, Persyaratan dan Pelamaran Penyaringan Pelaksanaan ujian Pemanggilan Pengumuman Masa Percobaan dan Pengangkatan Pegawai

Pangkat dan golongan Sistem dan Prosedur Kenaikan Pangkat Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah Bab IV Penempatan Aspek Organisasional Penempatan Pegawai

Pola Karier Jabatan Karier Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan karier Baperjakat. Jabatan Fungsional. Batas Usia pensiun Merit Sistem Masa Jabatan, Masa Kerja/Pengalaman kerja Rekam Jejak

Pengembangan Pendidikan Formal Pendidikan Jenjang Pendidikan dan Pelatihan Orientasi Studi Banding dan Magang Kreatifitas dan Inovasi Bimbingan dan Pengarahan

Evaluasi dan penilaian kinerja Penetapan Indikator Kinerja Kapabilitas, Integritas dan Akseptabilitas Metode Penilaian Kinerja Evaluasi Penilaian Kinerja Kompensasi Kompensasi Langsung Kompensasi Tidak Langsung Penghasilan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Sumber Pembiayaan ...........................................

Hak, Kewajiban, Penghargaan dan Sanksi Hak Pegawai Kewajiban Pegawai Larangan bagi Pegawai Penghargaan / Reward Sanksi / Punishment Pemberhentian / Pemutusan Hubungan Kerja Pemberhentian Pegawai LPP RRI Pemberhentian Sementara

ISAS BC 9001 Content quality Ethic Transparancy Relationship HRD management Infrastructur Working organization

Sekali di udara tetap di udara Apabila kita tidak bisa melakukan hal2 yang besar, maka kita lakukan hal2 kecil dg cinta yg besar Sekian Sekali di udara tetap di udara rnw