BADAN LITBANG KESEHATAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

PEDOMAN PENGISIAN KUESIONER PENYAKIT MENULAR TUBERKULOSIS PARU (TB)
PEMUTAKHIRAN DATA PENDIDIKAN ISLAM TP.2013/2014
Hasil Diskusi Kelompok I POLA DAN METODE PELAYANAN KORBAN NAPZA Anggota: Zulfikri Tuti S Suwarti M. Fuad Yunita Dinsos Bappeda KPAD Dinkes DIY Endah M.
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Sistem Informasi Kesehatan
PENGUMPULAN DATA UNTUK PELAPORAN RUMAH SAKIT
Surveilans Epidemiologi TOPIK 3
Dr.Zorni Fadia KASUBDIT STANDARDISASI
RENCANA KERJA ANGGARAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2014
OLEH : KELOMPOK I. KETUA : Dr. Nyoman Sukarta Mkes
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
Ruang Lingkup Psikologi
DINKES PROPINSI LAMPUNG
PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA POTENSI DESA
Pembuatan Kuesioner dan Pedoman
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
Sistem Informasi Kesehatan
KONSEP DEMAND DALAM SEKTOR KESEHATAN
Pertemuan ke-2 Bentuk formulir: Prinsip umum desain formulir
Latar Belakang Mendukung Visi dan Misi Depkes untuk:
Pertemuan ke-9 Strategi Pengembangan SIKNAS
Sesi 10. Gambaran Umum Modul 3 Investigasi dan Respon Penyakit Penting
SURVEILANS EPIDEMIOLOGI PENYAKIT SARS TOPIK 7
ALUR INFORMASI & PELAYANAN
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
SISTEM INFORMASI PUSKESMAS DI LINGKUP PROGRAM KESMAS
PRINSIP DASAR SURVEILANS
APLIKASI SIK DI DINAS KESEHATAN KOTA/KABUPATEN
PENGUMPULAN DATA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
Sistem Informasi Kesehatan Daerah dan Puskesmas
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN FORM LB-1
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
PEMANFAATAN DATA RUMAH SAKIT
Mata Kuliah MANAJEMEN DATA
REVIEW REKAM MEDIS - RS.
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN PUSKESMAS (SP3)
Disampaikan pada Rapat Koordinasi FPK2PA Kabupaten Gunungkidul
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA
PENCATATAN DAN PELAPORAN DATA PENYAKIT (SURVEILANS)
Seputar kebijakan kemkes terkait uu 35/2009
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN FORM LB-2
Sistem surveilans Oleh Nugroho.
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT PERTEMUAN KE 10 YATI MARYATI, SKM
Indikator Cakupan SRAN 2010 – 2014 (Permenkokesra No. 8/2010)
Manajemen Penyakit dan Surveillans Kesehatan Lingkungan dalam Bencana
KONSEP DASAR SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
SELAMAT DATANG FINALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2015 JAKARTA, 10 JULI 2015.
RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM
SURVEILANCE PENYAKIT DBD DI PUSKESMAS PURWOKERTO SELATAN
DINAS KESEHATAN ACEH PERENCANAAN - PENGANGGARAN PROGRAM USILA.
PENERAPAN SISTEM SURVEILANS EPIDEMIOLOGI PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERPADU SUCI SRI WAHYUNI A1.
Analisis Jabatan Pengkodean dan Pelaporan
Sistem surveilans Oleh Nugroho.
TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN KESEHATAN INDONESIA
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
MANAJEMEN DATA KLINIS Materi 4 MK Mandatkes.
Sistem Informasi manajemen puskesmas
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta 2018
PENGUMPULAN DATA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
Surveilans Epidemiologi TOPIK 3
SURVEILANS KETIKA BENCANA
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
Materi Manajemen Data Kesehatan S1 Kesehatan Masyarakat
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN PUSKESMAS (SP3)
PENGUMPULAN DATA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
Materi Manajemen Data Kesehatan S1 Kesehatan Masyarakat
MANAJEMEN DATA KLINIS Materi 4 MK Mandatkes.
MANAJEMEN DATA KLINIS Materi 3 MK Mandatkes.
Transcript presentasi:

BADAN LITBANG KESEHATAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PENCATATAN & PELAPORAN PENYALAHGUNAAN AMPHETAMINE TYPE STIMULANT (ATS) DI UNIT PELAYANAN KESEHATAN BADAN LITBANG KESEHATAN Bekerjasama dengan BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Pendahuluan : Penggunaan jenis ATS CENDERUNG meningkat : JUMLAH DAN JENISNYA ATS termasuk zat psikoaktif & mirip amphetamin ATS mendapat perhatian serius karena: Sifat farmakologinya merangsang SSP Tdk memiliki manfaat terapetik Semakin luas disalahgunakan Mudah disintesa dari efedrin yg murah & tersedia di pasaran Penyalahgunaan amphetamin mencapai 34 juta org atau 8% populasi global umur 15 th ke atas Belum ada data nasional ttg penyalahguna opiat & harus memberi perhatian pada penyalahguna ATS

Informasi penyalahgunaan napza kepada pihak regional (ACCORD) / internasional (UNODC) di koordinasi oleh BNN Informasi BNN lebih banyak berasal dari data kepolisian. Data UPK hanya dari RSKO. Keberadaan data dari UPK lain di pertanyakan BNN Perlu eksplorasi dan evaluasi thd pencatatan pelaporan napza di UPK  BNN - Balitbangkes

Tujuan: Umum: Tersedianya pencatatan-pelaporan penyalahguna ATS di sektor kesehatan maupun secara nasional Khusus: Mendapatkan gambaran pencatatan & pelaporan yang ada di UPK Mendapatkan jenis variabel yang sesuai kebutuhan sektor kesehatan dan nasional Merekomendasikan formulir pencatatan pelaporan sesuai variabel di atas Merekomendasikan sistem pencatatan & pelaporan ATS

Metodologi: Jenis penelitian: deskriptif kualitatif Lokasi penelitian: 7 propinsi: Jabar, Jatim, Bali, Sumut, Riau, Kaltim, DKI Jakarta Pengumpul data: peneliti Balitbangkes & staf BNN Informan : Dinkes prop/kota, UPK (RSUD, RS swasta, RS jiwa, Klinik, Puskesmas), BNP, BNK. Data/informasi yg dikumpulkan: Organisasi dan penanganan penyalahgunaan narkoba Format-format pencatatan Format-format pelaporan Proses pengolahan & analisis data Mekanisme pelaporan Data penyalahguna 2 triwulan terakhir 2003 di UPK

TAHAP KEGIATAN: Inventarisasi format R/R Penyusunan form pengumpulan data RTD, revisi instrumen Pengumpulan data lapangan Integrasi hasil pengumpulan data Pengolahan dan analisis data: Lapangan, triangulasi content analysis Penyusunan rekomendasi Penyusunan laporan Seminar/RTD

Sistimatika penyajian hasil Informan R/R rumah sakit R/R puskesmas R/R poliklinik Variabel dalam laporan Kesulitan dan usulan Kesimpulan Rekomendasi

1. INFORMAN UNIT Dinkes.Prop RIAU KALTIM JATIM JABAR BALI SUMUT v Dinkes Kota BNP/BNK/ Badan lain BNK BNP TKPN BNP/BPNA Bapenapzakar BKND Dit Narkoba RSU RSJ RS swasta RS Polri Puskesmas PEMDA

2. PENCATATAN & PELAPORAN RS: RIAU KALTIM JATIM JABAR BALI SUMUT Penctatn Registr IGD Regisr masuk Registr masuk Registr ruangan Registr ruangn Pelaporn RL2a Rl2b Obat Napza - Laporan surveilans triwulanan RJ dan RI

PELAPORAN NAPZA: Pelaporan napza bersifat proyek : Modifikasi laporan individu Kasus Penyalahgunaan NAPZA (Ditjen POM) Laporan individu Kasus NAPZA Pusdatin Laporan Rekapitulasi penyalahgunaan NAPZA BNN Sistem Informasi Keracunan Formulir intern RS Jenis zat / napza terindentifikasi Pelaporan bersifat rutin (RL2a/2b) Penyalahgunaan napza terlihat pada F 10 – F 19 F 10 – F 19 terbagi dalam 4 kelompok : 1. F 10 2. F11, F12, F14 3. F13, F15, F16 4. F17, F18, F19 Sehingga jenis napza tidak terinci

RIAU: Pemantauan kasus penyalahguna napza di RS Jumlah RS 21 HASIL Jumlah RS 21 Jumlah RS yg membuat lap NAPZA Frekuensi pelaporan Triwulanan Jenis form laporan Modifikasi form Ditjen POM Anggaran (DIP) Rp 400.000,00 / tahun Mulai pelaporan Th. 1998 Penerima laporan Dinkes Provinsi Pengiriman laporan (setiap 6 bulan) Gubernur, Kapolda, Danrem, Bupati/Walkot, Kadinkes, Ditjen Yanfar

Form laporan prop Riau DATA RUMAH SAKIT: Nama RS : Alamat RS : IDENTITAS KORBAN: 1. Jenis kelamin 8. Asal bahan/zat 2. Umur 9. Terjadinya korban/ kasus 3. Status 4. Motivasi/alasan penggunaan 5. Nama bahan & jumlah 6. Jns ganggnkes 7. Tindakan medis *) Terdeteksi adanya penggunaan ATS

3. PENCATATAN & PELAPORAN PUSKESMAS: RIAU KALTIM JATIM JABAR BALI SUMUT Pecatatn Registr pasien Pelaporn Penyakt (LB) Penyakit (LB) Penyakit(LB) Penyakt(LB) Penyak(LB) Obat *) Tidak ada pencatatan & pelaporan khusus penyalahguna narkoba

4. PENCATATAN & PELAPORAN KLINIK RIAU KALTIM JATIM JABAR BALI SUMUT Pencatatan Registr pasien Pelapor an - *) Tidak ada pencatatan & pelaporan khusus penyalahguna narkoba

VARIABEL lap proyek dan rutin 5. VARIABEL pencatatan, lap proyek dan UNODC VARIABEL pencatatan VARIABEL lap proyek dan rutin VARIABEL UNODC BNN Umur Sex Pendidikan Pekerjaan 5. Status kwn 5. Status kwn Alamat Alamat (U/R) 7. Kasus L/B 7. Kasus L/B Kematian 9. Nama / sumber zat 10. Cara guna 11. Umur mulai 12. Motivasi

6. Masalah/kesulitan dalam R/R: Dokter/petugas tdk lengkap menulis diagnosis dan riwayat penyakit Kode diagnosis sering tidak diisi Ada perbedaan bahasa penggolongan penyakit antara yg di ICD dg yg ditulis dokter/petugas Dokter/petugas tdk lengkap menulis zat yg digunakan Pasien tdk terbuka dalam mengungkapkan zat yang digunakan Tidak tersedia kolom utk motivasi penyalahgunaan Ada persepsi yang beda dalam pengelompokkan kasus penyalahguna napza F atau Y Dalam laporan rutin, jenis napza tidak terinci

6. Input dari informan Sistem R/R hanya melalui 1 pintu Tdk buat format baru, tapi disisipkan ke format lama Pusat/penerima laporan memberikan feedback Untuk kesinambungan perlu dipikirkan penyediaan sarana dan insentif petugas Dokter / psikolog praktek pribadi banyak menangani kasus penyalahguna napza  perlu masuk dalam sistem informasi kesehatan Pesantren, panti rehab, masuk dalam sistem informasi Disediakan format pencatatan dan pelaporan Dokter dan perawat diberi pelatihan ‘Ada permintaan resmi’

7. Kesimpulan : Belum ada sistem pencatatan khusus kasus penyalahguna NAPZA Variabel dalam form pencatatan ‘potensial’ sebagai bahan laporan Setiap UPK mengirimkan laporan morbiditas (RL2a & LB) ke Dinas Kesehatan Beberapa UPK (RS) sudah melaporkan kasus penyalahguna NAPZA ke Pusat (Pusdatin/Ditjen Yanfar/BNN) UPK bersedia mengirimkan laporan bila ada kejelasan

8. REKOMENDASI 1. Diperlukan surveilan kasus penyalahguna napza berbasis sistem informasi RS (skala nasional, rutin, cost effective): Form laporan morbiditas RJ, RI & IGD. dari 4 kelp F 10-F19 menjadi lebih rinci masing-masing 3 digit . Form laporan surveilan triwulan RJ & RI juga ditambahkan utk NAPZA

RL2a F10 F11, F12, F14 F11 F13, F15, F16 ATS F12 F17,F18,F19 F13 dst… F19

MORBIDITAS INFORMASI KASUS JENIS ATS VARIABEL DATA PENCATATAN PENYALAHGUNA NAPZA MORBIDITAS A. B. C. D. E. F. G. H. Dst. INFORMASI KASUS 1. Umur 2. Sex 3. Pendidikan 4. Pekerjaan 5. Status kawin 6. Pekerjaan ortu 7. Alamat 8. Kasus baru/lama 9. Zat yg digunakan 10. Cara penggunaan 11. Umur mulai gunakan 12. Sumber zat 13. Kematian 14. Motivasi penggunaan JENIS ATS A. B. C. D. E. *) Kode ‘F’ dirinci mulai dari F10 s/d F19 (tdk digabung)

ALUR PELAPORAN/INFORMASI KASUS NAPZA DATABASE PUSAT DEPKES PUSAT RS PUSAT BNN DATABASE PROVINSI DINKES PROVINSI RS PROP POLDA BNP DATABASE KOTA/KAB DINKES KOTA/KAB LSM BNK POLRES POLSEK PESAN TREN PANTI KLINIK SWASTA PUSKES MAS PRAKTEK SWASTA RSU/RSS /RSJ LP

Alur yang diusulkan didasarkan pada pengiriman data manual Alur yang diusulkan didasarkan pada pengiriman data manual. Pada saat dikembangkan sistem telematika, maka garis hirarchi tidak akan terlihat lagi Format pencatatan dan pelaporan + pedoman pengisian disediakan Frekuensi pelaporan dari UPK setiap bulan Frekuensi pelaporan dari panti/pesantren/LP/Polres 3 bulan sekali Perlu dikembangkan ‘database’ penyalahguna NAPZA di tingkat kab/kota, propinsi dan pusat dengan mendayagunakan sistem yang sudah ada (kesehatan) Hardware, Software, Brainware

Diperlukan surveilan penyalahguna NAPZA berbasis registry di RS 8. REKOMENDASI 2. Diperlukan surveilan penyalahguna NAPZA berbasis registry di RS Tahapan : Bentuk tim pengemb. registry penyalahguna NAPZA tkt pusat (Litbangkes/Pusdatin/BNN/Univ/BPOM) Mengembangkan pedoman baku registry penyalahguna NAPZA Mengembangkan pilot project utk registry penyalahguna NAPZA sbg dasar registry skala nasional Mengembangkan registry penyalahgunaan NAPZA yg representatif utk skala nasional

Diperlukan surveilan penyalahguna NAPZA berbasis survei berkala: 8. REKOMENDASI 3. Diperlukan surveilan penyalahguna NAPZA berbasis survei berkala: Mengembangkan survei berkala dokter/psikolog praktek penanganan kasus NAPZA

Wassalamualaikum wr.wb Say no to drug Say no to drug Say no to drug Say no to drug Say no to drug Say no to drug TeRImA kaSiH Wassalamualaikum wr.wb Say no to drug Say no to drug Say no to drug Say no to drug Say no to drug Say no to drug Say no to drug Say no to drug Say no to drug Say no to drug Say no to drug Say no to drug