MANUAL KOMANDAN SIKD.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

SOSIALISASI SISTEM INFORMASI PENGEMBANGAN KARIR DOSEN (SIPKD)
REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Lebih Mudah Lebih Murah Lebih Cepat
Akreditasi Gugus Depan dan LITBANG Data Dasar Pramuka
DATABASE FEH feh.ciputra.ac.id. KLIK LINK YANG TERSEDIA DI DATABASE.
Pelaksanaan & Tindak Lanjut Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014
SOSIALISASI PELAPORAN B S TAHUN 2014 Permendikbud Nomor 101/2013.
Sistem e-EDS Tahun 2012 Badan PSDMPK dan PMP.
SEDERHANA MENCAKUP KONEKSI KE DATABASE
Panduan Penggunaan Aplikasi
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
SNMPTN 2011 JALUR UNDANGAN.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
Ruang Seminar UPT. Perpustakaan UNS Surakarta, 28 Desember 2011
IMPLEMENTASI NATIONAL SINGLE WINDOW DI DEPARTEMEN KESEHATAN
IMPLEMENTASI NATIONAL SINGLE WINDOW DI DEPARTEMEN KESEHATAN
Peningkatan Kepatuhan e-SPT & Registrasi Ulang PKP
PANDUAN RINGKAS PENGOPERASIAN APLIKASI MONEV KINERJA PENGANGGARAN
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
Pembebasan Bea Masuk atas barang untuk keperluan Museum, Kebun Binatang, dan Tempat Lain Semacam Itu Yang Terbuka Untuk Umum, serta barang untuk Konservasi.
Rakor Persiapan Pengumpulan Laporan Kemajuan Penelitian
1. PENDAHULUAN NISN adalah kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa. Pada tanggal 30 Maret 2010 PSP Balitbang.
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL SUMATERA I
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT RAPAT KONSULTASI REGIONAL
Petunjuk Penggunaan ( Lembaga )
SOSIALISASI DAPODIK SEMESTER II TAHUN 2012/2013
Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH
RAKOR PENGADAAN BUKU.
APLIKASI SIMLITABMAS LPTT-LPM UAD.
SOSIALISASI DAN PETUNJUK PENGGUNAAN WEB REGULATORY ONLINE
PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012
PER-24/PJ/2012 TGL 22 NOVEMBER 2012 (MULAI BERLAKU TGL 1 APRIL 2013) 32 1 SOSIALISASI PENOMORAN FAKTUR PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG.
SOSIALISASI APLIKASI SIMDA KEU & SIKD DJP (PMK 64/2013)
Tanggal 10 September 2013 Pukul WIB Orientasi Pedoman Diklat Online Pejabat Fungsional PTP.
Dasar Hukum PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.011/1997.
PENGARAHAN DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH
OLEH : Sosiatun Ungaran 2
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN
PRESENTASI UMUM ZISHOF (IT Services & Solutions Provider) Website: Telp.:
PENERAPAN E-CATALOGUE
Outline Overview Proses Pengiriman Data Status Data Overview Web SIKD.
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
PJ.091/KUP/S/014/
Yayasan Karya Salemba Empat
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Outline Overview Proses Pengiriman Data Status Data Overview Web SIKD.
1. Pendaftaran Member : Calon peserta membuka laman Member PLTI (Pusat Layanan Tes Indonesia) yang beralamatkan: Calon peserta.
Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS)
Panduan Pengusulan PP-PTS 2017
Mohon dikonfirmasi kembali dengan SKPD terkait
Penting! Simulasi e-Filing 1770SS & 1770S
REGISTRASI KEPABEANAN (untuk PENGGUNA JASA)
PROSES VERIFIKASI dan helpdesk DI SINTA Bogor, 31 Agustus 2017
Manual Pengisian SKP Oktober 2016
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
Panduan Membuat Akun Sekolah
Teknis Aplikasi Pendataan Emis Semester Ganjil TP. 2017/2018
Panduan Pengusulan PP-PTS 2018
Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 230/PMK. 05/2016 dan 182/PMK
Tugas I Carilah tentang teknik wawancara di Internet
PENDAFTARAN CPNS TAHUN Pendaftaran
PENGGUNAAN APLIKASI SISTER UNTUK DOSEN
Menu/Modul SILABUN (sistem Laporan bendahara umum Negara)
Komisi Pemberantasan Korupsi
Aplikasi e-SPPT Laman Beranda Aplikasi e-SPPT (Aplikasi pendaftaran elektronik SPPT) Bapenda Kota Bogor dengan terlebih dahulu mengklik
Komisi Pemberantasan Korupsi
Sistem INFORMASI AUDIT KEARSIPAN
Transcript presentasi:

MANUAL KOMANDAN SIKD

DASAR HUKUM KEMENKEU SEBAGAI PENYELENGGARA SIKD NASIONAL PP Nomor 56 Tahun 2005 yang telah dilakukan perubahan dengan PP 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah PENYAMPAIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH (IKD) DARI PEMDA KE DJPK Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor:46/PMK.02/2006 yang telah dilakukan perubahan dengan PMK Nomor:04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah. Pemda diwajibkan menyampaikan softcopy dan hardcopy data IKD (APBD) kpd DJPK PENYAMPAIAN IKD MELALUI KOMANDAN SIKD SE DIRJEN PK tentang Tata Cara Teknis Penyampaian IKD melalui Komandan SIKD No:03/PK/2011 (sebagai sarana standardisasi elemen data IKD yang disampaikan ke Pusat)

PEMDA MENYAMPAIKAN SOFTCOPY APBD Contoh: Pemda Kab PEMDA MENYAMPAIKAN SOFTCOPY APBD Contoh: Pemda Kab.Situbondo - APBD 2012

1. BUKA http://www.djpk.depkeu.go.id

2. Masukkan Username dan Password

3. Pilih Manajemen Data – Upload Data

4. Upload Data Format *.zip

5. Masukkan Data ke Database – Klik Proses

6. Upload File Lampiran 1.pdf

6. Lihat Data Softcopy Pendapatan : 929.408.200.849

7. Lihat Data Hardcopy (*pdf) Pendapatan: 929.408.200.849

8. Verifikasi Data Softcopy dan Hardcopy

9. Konfirmasi Verifikasi

9. Proses Upload Selesai - Logout

HELPDESK Helpdesk KOMANDAN SIKD Kesulitan dalam mengupload file, username dan password, atau hal lain terkait proses pengiriman data softcopy, silakan menghubungi : Helpdesk KOMANDAN SIKD Email: komandansikd@djpk.depkeu.go.id; Telepon: (021) 3440715; Faksimile: (021) 3849689;

TERIMA KASIH