PEDOMAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Advertisements

PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan PER-55/PB/2012
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO. 08: AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
1 PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PENYALURAN BLOCK GRANT 1.
PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2012
PEDOMAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
NERACA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
SISTEM AKUNTANSI HIBAH
BAGAN PERKIRAAN STANDAR (PMK No 13/PMK.06/2005)
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-69/PB/2006
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
APLIKASI SISTEM AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
MANAGEMENT PENGELOLAAN BMN (Khusus BMN yang Bersumber dari Pengadaan
Buletin Teknis sap NO. 11 TENTANG AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD
1 PSAP NO. 07 AKUNTANSI AKTIVA TETAP PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Juli 2006.
Direktorat Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
LATAR BELAKANG PENERAPAN PENYUSUTAN
Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 09
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan BLU ke Dalam Laporan Keuangan Kementerian.
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Telaah Laporan Keuangan
AKUNTANSI DAN PELAPORAN DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2013
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Buletin Teknis 11 Aset Tidak Berwujud
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PRESENTASI MULTIMEDIA APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03 SUDJANA-NIP: Kode Matakuliah : 4112 APLIKASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN-03.
Pengakuan Pendapatan.
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan
PSAP NO 07 AKUNTANSI ASET TETAP
PSAP NO 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
PENGAKUAN PENDAPATAN Caecilia Widi Pratiwi.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLUD
PEDOMAN AKUNTANSI PERSEDIAAN
AUDIT SIKLUS PENGELUARAN: PENGUJIAN PENGENDALIAN
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
AKUNTANSI ASET (Lanjutan)
3 Manajemen Keuangan Agribisnis: JURNAL PENYESUAIAN MODUL
PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN
DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA
Utang Belanja Program Percepatan Akuntabilitas KeuanganPemerintah.
KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
DIT. AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DITJEN PERBENDAHARAAN 2011
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Perdirjen No.55/PB/2012 KPPN KLATEN 30 April 2013.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
Manajemen Kekayaan Negara Materi PKTBT:
SIKLUS AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KAB. KOLAKA DAN KOTA KENDARI
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
Penyusunan CaLK dan Format Pendukung LK
AKUNTANSI PERSEDIAAN (Aplikasi pada SAPD SKPD)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
AKUNTANSI ASET AKUNTANSI PEMERINTAH WIDIA NATALIA
BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL.
Kegiatan Koordinasi Aset SD, SMP dan TK Negeri Pembina
Transcript presentasi:

PEDOMAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor: 38/PB/2006

Barang Milik Negara Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Tidak termasuk dalam pengertian BMN: Barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki BUMN/BUMD. Barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah

Barang Milik Negara dalam Neraca Aset lancar  Persediaan: aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset Tetap  aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Tetap dalam Neraca Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan atau proses perolehannya belum selesai pada akhir periode akuntansi. KDP mencakup tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan sampai dengan tanggal pelaporan belum selesai pengerjaannya.

Akuntansi KDP: Pengukuran KDP dicatat dengan biaya perolehan. Swakelola: biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Kontrak konstruksi: termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan pembayaran klaim pada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Akuntansi KDP: Pengakuan Aset berujud diakui sebagai KDP, jika: besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. KDP merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. KDP dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi: konstruksi yang secara substansi telah selesai dikerjakan; dan dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan

Akuntansi KDP: Pengungkapan rincian Kontrak Konstruksi Dalam Pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiaanya; nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; jumlah biaya yang telah dikeluarkan; uang muka kerja yang diberikan; dan retensi.

Organisasi Akuntansi KDP UAPB UAPPB-E1 UAPPB-W UAKPB UAKPA

Dokumen Penatausahaan KDP SPM/SP2D, dan dokumen pendukung (kuitansi, faktur, BAST, kontrak, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dan dokumen lain yang dipersamakan). LA-SPM/SP2D: digunakan untuk mencatat hasil analisis terhadap SPM/SP2D beserta dokumen pendukungnya yang bertujuan u/mengetahui KDP mana saja yang dibiayai dengan SPM/SP2D dimaksud. K-KDP: digunakan untuk mencatat akumulasi semua biaya yang dikapitalisasi pada setiap KDP. L-KDP: laporan yang dibuat semesteran berdasarkan K-KDP untuk merekapitulasi saldo akhir KDP sebagai bahan pembuatan jurnal aset.

Lembar Analisis-SPM/SP2D Halaman: ___ LEMBAR ANALISIS-SPM/SP2D (LA-SPM/SP2D) Kementerian Negara/Lembaga : __________________ Eselon I : __________________ Wilayah : __________________ F/SF/Program/Kegiatan : __________________ Satuan Kerja : __________________ No Urut No. SPM Tgl. SPM No. SP2D Tanggal SP2D Jenis Biaya Rupiah per Jenis Biaya MAK Rupiah SPM Jumlah KKDP yang dibiayai No. Urut KKDP No. KKDP yang dibiayai Rupiah per KKDP

Kartu Konstruksi Dalam Pengerjaan (K-KDP) Halaman: ____ KARTU KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (K-KDP) Kementerian Negara/Lembaga : _______________ Eselon : _______________ Wilayah : _______________ Nomor KKDP : ________________ Jumlah Konstruksi : ________________ Kode UAKPB : ________________ F/SF/Program/Kegiatan : _______________ Kode/Uraian Satuan Kerja : _______________ Cara Pembangunan:  Swakelola  Sebagian swakelola  Kontrak  Sebagian Kontrak Nomor Kontrak : _______________ Nama Kontraktor : _______________ Alamat Kontraktor : _______________ Tanggal Mulai Kontrak : _______________ Tanggal Akhir Kontrak : _______________ Nilai Kontrak : _______________ No. Urut Nomor SPM/SP2D Penyesuaian Tanggal SPM/SP2D Penyesuaian Jumlah Rupiah per SPM/SP2D Jumlah Rupiah yang telah dibayarkan Keterangan

Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (L-KDP) LAPORAN KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (K-KDP) Kementerian Negara/Lembaga : _______________ Eselon : _______________ Wilayah : _______________ Nomor : ________________ Tanggal : ________________ Periode : ________________ F/SF/Program/Kegiatan : ______________ Kode/Uraian Satuan Kerja : _______________ No. Urut Nomor K-KDP Jumlah sampai dengan bulan lalu Penembahan bulan ini KDP yang sudah menjadi aset definitif Jumlah sampai dengan bulan ini Keterangan Kepala Satuan Kerja ( )

Formulir Jurnal Aset FORMULIR JURNAL ASET Kementerian Negara/Lembaga : _______________ Eselon I : _______________ Wilayah : _______________ Satuan Kerja : _______________ Keterangan : _______________ Nomor Dokumen : ________________ Tanggal : ________________ Tahun Anggaran : ________________ Jenis Jurnal Aset :  Kas di Bendahara Penerima  Kas di Bendahara Pembayar  Piutang  Persediaan  Aset Tetap  Aset Lainnya No. Urut Kode Perkiraan Uraian Perkiraan D/K Rupiah Dibuat oleh: Tanggal: Disetujui oleh: Direkam oleh:

Alur Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan UAKPA Memo Penyesuaian Merekam MP Posting Cetak Neraca Buat CALK CALK Neraca Salinan SPM/SP2D 1 Mulai Membuat Jurnal Aset (Penambahan KDP) Selesai Analisis > 1 KDP Mengisi K-KDP LA-SPM K-KDP Membuat L-KDP L-KDP Y T akhir smt Ada BAST Final? 2 ADK Merekam BMN PROSES SABMN LAP BMN Mengirim ADK dan LAP BMN Membuat Jurnal Aset (Pengurangan KDP) Jurnal Aset Tetap Merekam Jurnal Aset Tetap UAKPB

Penatausahaan KDP: Prosedur (1 of3) No. Uraian Kerja UAKPA UAKPB 1. Mengirimkan SPM/SP2D yang berkaitan dengan belanja modal barang dan jasa ke UAKPB  2. Menganalisis SPM/SP2D BM barang dan jasa apakah terkait dengan KDP 3. Membuat LA SPM/SP2D u/ SPM/SP2D yang terkait dengan lebih dari 1 KDP 4. Membuat K-KDP

Penatausahaan KDP: Prosedur (2 of3) No. Uraian Kerja UAKPA UAKPB 5. Akhir semester: membuat L-KDP berdasarkan K-KDP  6. Akhir Semester: mengirimkan L-KDP ke UAPPB-W/UAPPB-E1 dan ke UAKPA 7. Akhir Semester: membuat jurnal penambahan KDP Dr. KDP XX Cr. Diinvestasikan Dalam AT XX Dr. Diinvestasikan Dalam AT XX Cr. <Nama AT> Sebelum Disesuaikan XX

Penatausahaan KDP: Prosedur (3 of3) No. Uraian Kerja UAKPA UAKPB 5. Berita Acara Penyelesaian: Menginput BMN dan mengupdate K-KDP  6. LKDP aset selesai, membuat jurnal: Membalik jurnal KDP yang pernah dibuat: Dr. Diinvestasikan Dalam AT XX Cr. KDP XX Menimbulkan kembali akun <Nama AT> Sebelum Disesuaikan yang pernah di-KDP-kan: Dr. <Nama AT> Sebelum Disesuaikan XX Cr. Diinvestasikan Dalam AT XX

Terimakasih Kunjungi kami di: www.perbendaharaan.go.id