Direktur Investigasi Dan Advokasi Catatan Akhir Tahun 2013: Pemda Se-Jateng Masih Punya penyimpangan Anggaran Uchok Sky Khadafi Direktur Investigasi Dan Advokasi Seknas FITRA Semarang, 29 Desember 2013

Pengantar: Dari Hasil Audit BPK semester 1 Tahun 2013, Wilayah Se-Jawa Tengah ditemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp.800.601.773.000 dengan 4.070 kasus penyimpangan anggaran Temuan penyimpangan anggaran pada level Provinsi sebesar Rp.49.319.800.000 dengan 382 kasus penyimpangan anggaran. Sedangkan pada level 35 kabupaten atau kota, ditemukan penyimpangan anggaran sebesar Rp. 751.281.973.000 dengan 3.688 kasus penyimpangan anggaran. Banyak kasus penyimpangan ini, karena, tidak ditindaklanjuti oleh aparat hukum, dan pemda baik kabupaten, kota, dan Provinsi tidak niat baik untuk menindaklanjuti hasil auditor negara untuk setiap tahun. Sehingga kasus-kasus dari tahun 2009 - 2013 semakin menumpuk, dan menjadikan hasil audit BPK hanya dianggap sampah oleh Pemda.

Trend Penyimpangan Anggaran Se Jawa Tengah Catatan:Rangking Temuan penyimpangan Anggaran untuk kabupaten atau kota se jawa tengah yaitu: 1). Ditempati oleh Kab. Kendal dengan temuan penyimpangan anggaran sebesar Rp.204 milyar dengan 94 kasus 2). Kota pekalongan dengan temuan sebesar Rp.60,9 milyar dengan 84 kasus 3). Kabupaten Boyolali dengan temuan sebesar Rp.36.7 milyar dengan 81 kasus 4). Kabupaten Sragen dengan temuan sebesar Rp.31.9 milyar dengan 100 kasus 5). Kabupaten Kudus dengan temuan sebesar Rp.27.4 milyar dengan 86 kases 6). Kota Salatiga dengan temuan sebesar Rp.24.6 milyar dengan 94 kasus 7). Kabupaten Klaten dengan temuan sebesar Rp.23.8 milyar dengan 107 kasus dan seterus sesuai dengan ururtan tabel   No Pemda Jumlah Penyimpangan anggaran Kasus 1 Kabupaten Kendal 204.467.160.000 94 2 Kota Pekalongan 60.986.850.000 84 3 Kabupaten Boyolali 36.786.340.000 81 4 Kabupaten Sragen 31.931.350.000 100 5 Kabupaten Kudus 27.455.190.000 86 6 Kota Salatiga 24.677.350.000 7 Kabupaten Klaten 23.877.480.000 107 8 Kabupaten Pemalang 23.809.920.000 120 9 Kabupaten Grobongan 22.482.060.000 10 Kabupaten Magelang 22.166.010.000 117 11 Kabupaten Wonosobo 20.998.640.000 124 12 Kota Magelang 19.192.110.000 154 13 Kabupaten Banjarnegara 18.972.520.000 243 14 Kabupaten Tegal 17.709.710.000 106 15 Kabupaten Kebumen 16.121.960.000 111 16 Kabupaten Purbalingga 15.350.220.000 130 17 Kota Semarang 15.061.800.000 156 18 Kabupaten Brebes 14.706.690.000 112 19 Kabupaten Blora 14.647.990.000 110 20 Kabupaten Cilacap 13.774.800.000 167 21 Kabupaten Karanganyar 13.671.300.000 126 22 Kota Tegal 12.190.070.000 23 Kabupaten Temanggung 11.651.290.000 105 24 Kota Surakarta 11.388.590.000 77 25 Kabupaten Wonogiri 11.075.970.000 82 26 Kabupaten Rembang 9.753.633.000 80 27 Kabupaten Pati 6.701.670.000 78 28 Kabupaten Banyumas 6.358.630.000 29 Kabupaten Pekalongan 5.514.540.000 83 30 Kabupaten Sukoharjo 4.988.410.000 73 31 Kabupaten Demak 3.402.780.000 32 Kabupaten Jepara 3.228.870.000 50 33 Kabupaten Purworejo 2.931.240.000 103 34 Kabupaten Semarang 2.373.040.000 96 35 Kabupaten Batang 875.790.000 751.281.973.000 3.688

Kasus Bansos Dari rangking kabupaten/kota diatas, ada 11 kota/kabupaten dana hibah sebesar Rp.123.1 milyar belum dipertanggungjawaban. Sedangkan ada 7 kabupaten/kota dari 35 kabupaten/kota, dana bansos sebesar Rp.30.2 milyar. Pada tahun 2013, untuk 35 kabupaten/kota alokasi dana hibah sebesar Rp.1.3 Triliun, dan alokasi dana Bansos sebesar Rp.319.8 milyar Sedangkan pada tahun 2012, untuk 35 Kota dan kabupaten, alokasi anggaran hibah sebesar Rp.1.4 Triliun, dan realisasi dana hibah sebesar Rp.1.3 triliun. Pada tahun 2012, untuk 35 kabupaten/kota alokasi dana bansos sebesar Rp.458.2 milyar, dan realisasi dana bansos sebesar Rp.408 milyar.

Sedangkan untuk provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2013, dana Hibah sebesar Rp.3.9 Triliun, dan dana bansos sebesar Rp.11, 8 milyar Pada tahun 2012, dana hibah realisasi sebesar Rp.3.1 Triliun dari 3.3 triliun. Sedangkan pada tahun 2012, realisasi dana bansos sebesar Rp.7.5 M dari Rp.7.7 M. Catatan: Dana hibah banyak dipergunakan untuk lembaga-lembaga vertikal atau perwakilan lembaga pusat Sedangkan dana bansos banyak diperuntukan bagi partai politik. Jadi dianggap partapi politik itu sebagai wakil rakyat. Dan Kabupaten Pekalongan, dana bansos dipergunakan untuk buka puasa bersama oleh bupati setempat. Dari aloaksi anggaran Rp.300 juta, dihabiskan sebesar Rp.255 juta.