BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK RAPAT PERSIAPAN KEGIATAN PROLEGDA TAHUN 2011 UNTUK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KEPUTUSAN KPU Nomor 405/Kpts/KPU/Tahun 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN.
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2011
BIAYA YG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO WP DALAM NEGERI – WP BUT PASAL 9.
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
Mendirikan Koperasi dan Proses Pengesahan Badan Hukum Koperasi
KEBIJAKAN BIRO HUKUM DAN KLN DALAM BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN.
KEBIJAKAN PENCATATAN SIPIL
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal
Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH
MUHAMMAD FACHRUDIN, Analisis Yuridis Perubahan Status Sekretaris Desa Non Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten.
PENGEMBANGAN SDM PNS (Keterangan Belajar, Izin Belajar, Tugas Belajar,
Hubungan Antar Pemerintahan
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Kepailitan Badan Hukum
BIRO PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS.
SIKLUS APBN.
DASAR HUKUM PENGELOLAAN HUTAN PERUM PERHUTANI
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
PENGELOLAAN PASAR DESA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENYIDIKAN.
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Permasalahan Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Universitas Airlangga Radian Salman, S.H., LL.M.
KETIDAKCAKAPAN TIDAK CAKAP SUNGGUH-SUNGGUH
REFRESHER COURSE KEJAKSAAN MEDAN, 2008
Department of Business Adminstration Brawijaya University
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FORUM STATISTIK DAERAH
KEBIJAKAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MATERI DASAR HUKUM PENYIDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DIKLAT TEKNIS PENGAWASAN.
PENATAAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGELOLAAN STANDAR DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PEMERINTAH.
Wajib Daftar Perusahaan
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
PERATURAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN KERJASAMA
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
DASAR PEMERIKSAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG.
HUBUNGAN KEWENANGAN PUSAT - DAERAH
Wajib Daftar Perusahaan
S E L A M A T D A T A N G.
Muara badak, jumat, 26 desember 2014
KEBIJAKAN PENCATATAN SIPIL
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Kepailitan Dasar Hukum :
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
ASPEK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PELAKSANAAN PP 24/2018
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Transcript presentasi:

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GRESIK RAPAT PERSIAPAN KEGIATAN PROLEGDA TAHUN 2011 UNTUK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK MASA SIDANG KEDUA Selasa, 11 Oktober 2011

1.Ranperda Kabupaten Gresik tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; 2.Ranperda Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan 3.Ranperda Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Gresik; 4.Ranperda Kabupaten Gresik tentang Penyertaan Modal Pemkab Gresik Kepada Bank Jatim 5.Ranperda Kabupaten Gresik tentang tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 6.Ranperda Kabupaten Gresik tentang tentang Perusahaan Daerah Pasar Gresik ;

1.Bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah Penyertaan Modal dibuat sendiri-sendiri 2.Untuk Peraturan Daerah Penyertaan Modal sebelum tahun 2011 harus diatur sesuai dengan tahun berkenaan 3.Terkait dengan aspek hukum dan pertanggungjawabannya tanggung gugatnya sesuai dengan tahun berkenaan

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Gresik berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan adminisrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya; b.bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk daerah Kabupaten Gresik perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;