KANTOR LITBANG IPTEK KABUPATEN WONOGIRI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
Advertisements

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI INDONESIA
SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI
PRESENTASI BUPATI LINGGA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
Strategi Nasional Literasi Keuangan
Indikator Kesejahteraan Masyarakat
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
ARAH DAN STRATEGI PENDIDIKAN VERSI PNPM-MP 2010.
Perencanaan Nasional Dana Alokasi Khusus TA 2012 Oleh: Dr. Ir. Budhi Santoso, MA Direktur Otonomi Daerah Disampaikan pada: Sosialisasi DAK Bidang Lingkungan.
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
EVALUASI TAHUN 2008 DAN RENCANA KERJA TAHUN 2009 BIDANG PKPM
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
PADA KEGIATAN ORIENTASI CPNS TAHUN 2010
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
PERAN PEMDA DALAM PENGELOLAAN PENGADUAN MAYARAKAT ( PPM )
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
PENYEHATAN LINGKUNGAN
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS PELAYANAN KEFARMASIAN
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
UNIVERSITAS GUNADARMA
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
Potret Pembangunan Kesehatan Kota Semarang
PAPARAN KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Ketua Tim Penilai Teknis Pusat)
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
Hotel Ambhara, 27 Februari 2014
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Renstra Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak
PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN NUSA TENGGARA BARAT
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Dukungan Lembaga Legislatif Dalam Percepatan Program Pengentasan Kemiskinan Disampaikan oleh: Dra. Sri Marnyuni (Anggota Komisi E – F-PAN DPRD Jawa.
MONEV PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN OLEH TKPK PROVINSI PAPUA BARAT
Kab. Jepara PEMANFAATAN PBDT 2015 UNTUK PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. JEPARA.
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
Paparan Kajian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kemiskinan di Desa Merah di Kabupaten Temanggung Ro’fah, Ph.D. Jamil Suprihatiningrum, M.Pd.Si.
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PROGRAM KELUARGA HARAPAN MEMPERCEPAT PENANGGULANGAN KELUARGA MISKIN
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Melalui Skema Kredit Mitra Jateng.
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK)
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH
Pemerintah Kabupaten Grobogan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENAJAMAN PROGRAM DAN ANGGARAN
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
PEMANFAATAN SEPAKAT di Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Laksmi Yustika Devi Muhammad Iqbal Taftazani
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
Transcript presentasi:

KANTOR LITBANG IPTEK KABUPATEN WONOGIRI SEMINAR DRD KAJIAN KELEMBAGAAN MENGHILANGKAN KEMISKINAN UTAMA TERHADAP KEMISKINAN MASYARAKAT DI KABUPATEN WONOGIRI DEWAN RISET DAERAH (DRD) WONOGIRI KANTOR LITBANG IPTEK KABUPATEN WONOGIRI 2012

LATAR BELAKANG Banyak ahli menyimpulkan bahwa kinerja pemerintahan di era reformasi masih jauh berada di level yang bisa dicapai oleh pemerintah orde baru, yang watak proseduralnya justru sangat bertolak belakang dengan tuntutan good governance (Mac Leod, 2005) Proses refomasi birokrasi Kabupaten Wonogiri sejak 2004 dengan pintu masuk pelayanan publik: Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Bidang Penanggulangan Kemiskinan Sejauh mana keberhasilannya, apa ukuran untuk menilai keberhasilannya? Program penurunan angka kemiskinan masih belum mencapai target (seharusnya 15,68%, saat ini baru 13,7%) (Workshop penyusunan profil pencapaian MDGs Kab. Wonogiri 2012) Hal ini menjadi kontradiktif dengan visi misi Bupati, “Bebas dari kemiskinan” mungkinkan tercapai?

TUJUAN Merumuskan rekomendasi penerapan nilai-nilai universal good governance di SKPD untuk menurunkan angka kemiskinan Merumuskan rekomendasi dalam mencapai target kemiskinan 15,68% (capaian saat ini baru 13,7%) Merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan rasio kesempatan kerja 90% bagi penduduk usia 15 tahun keatas (capaian saat ini baru 75,7%)

METODOLOGI PENYEBARAN QUESIONER, ANALISIS DATA TERHADAP DATA PRIMER DAN SEKUNDER SECARA KUALITATIF DAN KUANTITATIF, KROSCEK DATA DENGAN INTERVIEWS DAN UJI PUBLIK (SEMINAR DAN FGD)

ANALISIS 1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kebijakan Wakil Bupati sebagai Ketua TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) “untuk mengintegrasikan program percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan ekonomi makro dengan mensinergikan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan antar SKPD”. Untuk diperhatikan oleh TKPKD adalah: Upaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Masyarakat miskin perlu dibebaskan dari biaya pelayanan dan pendidikan dasar. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Antara lain dengan pengembangan UMKM bagi warga miskin, penyaluran raskin lebih tepat sasaran, memberikan kesempatan kerja dan keahlian kepada warga miskin Memberikan intervensi yang berbeda kepada RT sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Memperkuat kapasitas kelembagaan/kelompok warga miskin agar lebih berdaya. Camat dan SKPD diminta senantiasa melaporkan dan memantau program penanggulangan kemiskinan.

2. Indikator penanggulangan Kemiskinan Indikator kondisi atap, dinding dan lantai ditangani dengan pemugaran rumah miskin, masih sebatas lantainisasi Indikator penggunaan jamban ditangani dengan stimulan pembangunan jamban Indikatoe KK miskin tidak tamat SD ditangani dengan kejar paket dan keaksaraan fungsional. Indikator wajib belajar 9 tahun ditangani dengan beasiswa Indikator garis kemiskinan (600rb/bln) ditangani melalui stimulan bantuan ternak, bibit, pelatihan ketrampilan, TTG.

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan Kab. Wonogiri: Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha kecil dan mikro Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan Mengefektifkan peran TKPKD Percepatan penanggulangan kemiskinan Kab. Wonogiri dibagi menjadi 4 klaster: Program beasiswa miskin, jamkesmas, raskin, PKH, BLT (saat krisis) Program pemberdayaan masyarakat/PNPM Program kredit usaha rakyat (KUR) Program rumah sangat murah, kendaraan umum murah, air bersih untuk rakyat, program listrik murah dan hemat.

3. Data Rumah Tangga Miskin Jumlah KK di Kabupaten Wonogiri ada 324.067 KK, masuk dalam kategori miskin sekali 113.960 KK. Prosentase KK miskin sekai dengan jumlah penduduk, tertinggi di kecamatan Giritontro (67%) terendah di Kecamatan Jatipurno (23,81%) Adapun kecamatan dengan jiwa miskin sekali dibawah 25% adalah Kecamatan Wonogiri dan Jatiroto.

4. IPM KAB. WONOGIRI VARIABEL IPM TAHUN 2008 TAHUN 2009 PENINGKATAN 1. ANGKA HARAPAN HIDUP 76,67 tahun 77 tahun 0,33 2. ANGKA MELEK HURUF 95 % 95,2 %. 0,2 3. RATA-RATA LAMA SEKOLAH 6,7 tahun 6,9 tahun 4. INDEKS KONSUMSI RIIL 77,98 78,43 0,45 IPM 77,66 78,08 0,42 Angka Kecepatan Perubahan (shortfall) IPM Kabupaten Wonogiri tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 1,9 %. IPM Kabupaten Wonogiri tahun 2009 di tingkat Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat 22 dari 35 Kab/Kota, sama dengan tahun 2008. Di tingkat nasional menempati peringkat 232 dari 497 Kab/Kota seluruh Indonesia, meningkat dari peringkat 237 pada tahun 2008

5. JUMLAH PENDUDUK MISKIN Data Bapermas Kab. Wonogiri Tahun 2009 (dalam IPM 2009), jiwa miskin/miskin sekali = 326.355, KK miskin = 51.940, KK miskin sekali = 42.574 Data Bappeda Kab. Wonogiri 2011 (pendataan BPS Tahun 2008 dalam Surat Keputusan Bupati Wonogiri tentang penetapan jumlah peserta program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas) di Kabupaten Wonogiri Tahun 2011) = 235.100 Data KBKSPP Kab. Wonogiri tentang keluarga sejahtera: KATEGORI 2008 2009 2010 PRA SEJAHTERA 73.539 70.717 66.739 SEJAHTERA I 66.390 65.168 64.966 SEJAHTERA II 80.563 86.955 89.464 SEJAHTERA III 94.339 98.194 102.180 SEJAHTERA III+ 2.961 3.550 3.431 JUMLAH KK 317.790 324.584 327.181

6. ANGGARAN BELANJA SEKTORAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2010 ditangani oleh 6 SKPD sebesar Rp.19.042.272.000,- sebagai perbandingan tahun 2011 di Kab Boyolali ditangani oleh 15 SKPD dengan total dana Rp. 197.108.151.750,- Kondisi tersebut berarti dukungan terhadap visi misi Bupati dan Wakil Bupati belum dimaksimalkan. Kedepan agar setiap SKPD membuat program dan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan, serta TAPD untuk komitmen memprioritaskan kegiatan tersebut.

PROSENTASE PENDUDUK MISKIN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK Saat ini DRD Wonogiri bekerjasama dengan Kantor Litbang Iptek Kab. Wonogiri masih melakukan Kajian Desa Model Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu Berbasis Potensi Lokal (dalam proses pelaksanaan) di 5 desa dengan prosentase penduduk miskin terbesar terhadap jumlah penduduk yaitu : KECAMATAN DESA PROSENTASE PENDUDUK MISKIN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK GIRITONTRO PUCANGANOM 34.12 NGADIROJO KERJO LOR 23.80 KISMANTORO GEDAWUNG 33.93 PURWANTORO KEPYAR 38.89 NGADIROJO KIDUL 18.21

MOHON MASUKAN DAN SARAN PESERTA SEMINAR TERUTAMA TERKAIT VALIDITAS DATA DAN REKOMENDASI SERTA USULAN PROGRAM, KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN AGAR SEMAKIN TERARAH, TERPADU DAN SISTEMATIS UNTUK KESEMPURNAAN KAJIAN DAN REKOMENDASI

TERIMA KASIH, MATUR NUWUN