ARAH KEBIJAKAN DAN GAMBARAN UMUM PNPMM Perkotaan (P2KP) DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Jogjakarta, Nov 2010
REVIEW PELAKSANAAN P2KP- PNPM MANDIRI PERKOTAAN DAN ADVANCE DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM REVIEW PELAKSANAAN P2KP- PNPM MANDIRI PERKOTAAN DAN ADVANCE © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
Periode P2KP & PNPMM Perkotaan 1.1 2 1.2 PNPM Urban II (2008-2011) III (2010-2013) P2KP Rehab Rekon – Housing NAD P2KP Rehab Rekon – Housing DIY & Jateng P2KP 3 Pilot P2KP Peduli NAD-Rehab 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Delay Perluasan P2KP=2 (PNPM 2007/PNPM Urban-I) PNPM IV (2011-2014) P2KP Peduli Padang © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
Pengembangan Lingkup Program P2KP : TUJUAN KEMANDIRIAN MASY. (GERAKAN MASY.) KEMANDIRIAN MASY. KEMITRAAN MASY & PEMDA (GERAKAN KEMITRAAN) GOOD GOVERNANCE MELALUI: KEMANDIRIAN MASY KEMITRAAN MASY, PEMDA & KLPK. PEDULI PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN SASARAN UTAMA KOMUNITAS KOMUNITAS & PEMDA PEMERINTAH KELURAHAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KOMPONEN PROYEK PENGEMBANGAN KOMUNITAS BLM PENGEMBANGAN KOMUNITAS & PEMDA PAKET PENATAAN LINGK PERMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS PENANGANAN KEMISKINAN DIDASARKAN USULAN KSM-KSM DIDASARKAN PADA PJM PRONANGKIS DI DASARKAN PADA PJM PRONANGKIS & RENCANA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN KELURAHAN
PHASE PNPMM PERKOTAAN REPLIKASI MANDIRI OLEH MASY & PEMDA TAHAP PEMBERDAYAAN (Tahun 2007-2009) TAHAP KEMANDIRIAN (Tahun 2010-2012) Pembelajaran Pembangunan partisipatif BLM sbg Stimulan Integrasi Perencanaan partisipatif dg Sistem Pe-rencanaan pemb. regular. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan/Desa tertinggal. Kemitraan Masyarakat, pemda dan Kelompok Peduli BLM sbg salah satu akses channelling program, Masyarakat mampu mengakses berbagai sumber dana yang ada (pemda, lembaga, swasta, dll) Perencanaan partisipatif sebagai peraturan daerah PNPM supervisi dan penguatan kapasitas untuk mampu mandiri memfasilitasi kegiatan masyarakat di wilayahnya TAHAP KEBERLANJUTAN (Tahun 2013-2014) TAHAPAN EXIT STRATEGY (Tahun 2015) Masyarakat mampu membangun kemitraan dg berbagai pihak. Kebijakan dan Penganggaran Pemda Pro poor Keberadaan fasilitator/konsultn atas permintaan masyarakat sesuai yang dibutuhkan. Kemitraan masyarakat, pemda dan kelompok peduli secara sinergis merupakan faktor utama penggerak pembangunan di wilayahnya Manajemen Pemb. partisipatif secara mandiri oleh Warga Fasilitasi & pembinaan sepenuhnya oleh pemerintah kota/kab Replikasi & pengemba-ngan Program lebih lanjut oleh pemda & Masyarakatnya REPLIKASI MANDIRI OLEH MASY & PEMDA © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
Aset Program Yang Dihasilkan dari P2KP-PNPM Berdasarkan Data SIM (Tahun 1999-2009) Jumlah Relawan yang tergabung 701.489 Orang Jumlah Relawan yang dilatih 361.729 Orang Jumlah Anggota BKM yang dilatih 148.774 Orang Jumlah BKM yang terbentuk 13.416 BKM Jumlah KSM terbentuk 480.707 KSM terdiri dari : KSM Lingkungan = 252.758 KSM KSM Sosial = 71.916 KSM KSM Ekonomi = 156.053 KSM Jumlah Anggota KSM 3.973.055 Orang Anggota Laki-Laki = 2.603.521 Orang Anggota Perempuan = 1.369.534 Orang © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
Total Dana BLM Cair: Rp.5.023.886.354.443: Lanjutan… Total Dana BLM Cair: Rp.5.023.886.354.443: APBN = Rp. 4.573.667.041.543 APBD = Rp. 450.219.312.900 Dana Kegiatan Infrastruktur: Rp. 3.957.595.073.335 APBN = Rp. 2.209.393.514.509 APBD = Rp. 267.354.187.481 Swadaya = Rp. 886.045.553.019 Swasta = Rp. 240.960.038 Lainnya = Rp. 594.560.858.288 © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
Lanjutan… Dana Kegiatan Ekonomi: Rp. 914.897.549.062 APBN = Rp. 536.329.854.915 APBD = Rp. 32.341.000.513 Swadaya = Rp. 321.466.263.307 Swasta = Rp. 215.850.000 Lainnya = Rp. 63.570.271.221 Dana Kegiatan Sosial Rp. 593.098.582.181 APBN = Rp. 452.696.779.105 APBD = Rp. 29.662.599.750 Swadaya = Rp. 78.529.930.135 Swasta = Rp. 87.154.000 Lainnya = Rp. 71.147.810.085 © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
Penerima Manfaat KK Miskin Lanjutan… Penerima Manfaat KK Miskin Kegiatan Infrastruktur = 15.930.935 KK Kegiatan Ekonomi = 2.124.115 KK Kegiatan Sosial = 4.243.160 KK © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM LESSON LEARNED PELAKSANAAN P2KP- PNPM MANDIRI PERKOTAAN DAN P2KP ADVANCE © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
Pendanaan dan partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan sangat penting untuk peningkatan dampak program. Kenyataannya, Pemerintah Daerah yang menyediakan DDUB sesuai kebutuhan hanya sebanyak 128 dari 268 Kabupaten/Kota (47,76%) Pelayanan program terhadap masyarakat miskin masih belum optimal. Belum ada mekanisme untuk menjamin keberlanjutan BKM sebagai lembaga masyarakat yang representatif dan akuntabel Diperlukan adanya upaya-upaya untuk men-chanellingkan antara pemberian dana bergulir untuk masyarakat pra sejahtera dengan peningkatan kapasitas ‘usaha kecil’ Tenaga pendamping masyarakat, Korkot-Askot-Faskel, yang berkualitas baik akan menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap pelaksanaan program 1 2 3 4 5 © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
ARAH KEBIJAKAN STRATEGIC PLAN PNPMM PERKOTAAN 2010-2014 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM ARAH KEBIJAKAN STRATEGIC PLAN PNPMM PERKOTAAN 2010-2014 © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
TRANSFORMASI SOSIAL P2KP MISKIN BERDAYA MANDIRI MADANI TUJUAN APLIKASI RENCANA KEGIATAN BELAJAR KEMITRAAN MASYARAKAT-PEMDA BELAJAR MAMPU MENGAKSES SUMBER DAYA DISEKITAR BELAJAR MEMBANGUN WILAYAH SECARA TERPADU BELAJAR BERSINERGI DIANTARA MASYARAKAT BELAJAR MEMBUAT PROGRAM KEGIATAN BELAJAR MELAKUKAN PERBAIKAN SIKAP/ PRILAKU/ CARA PANDANG BENTUK KEGIATAN DAN PROGRAM PEMBUATAN PJM PRONANGKIS NEIGHBORHOOD DEVEVELOPMENT PENELADANAN PRINSIP DAN NILAI LUHUR UNIVERSAL LEMBAGA MASYARAKAT YANG REPRESENTATIF DAN MENGAKAR (BKM) PAKET CHANNELING/REPLIKASI PEMANFAATAN DANA BLM P2KP ADVANCE PNPMM PERKOTAAN © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
Lembaga Masyarakat (BKM) Representatif & Mengakar Arah Kebijakan Program-program pemberdayaan masyarakat Di Bidang Ke-Cipta Karya-an Program SektorDJCK BLM, fasilitasi & bantuan teknis sesuai TUPOKSI di Bidang Ke-Cipta Karya-an Sanitasi Drainase Permukiman Persampahan Infrastruktur Pamsimas Dan Lain-lain Dan Lain-lain PNPM-Perkotaan Penguatan Kelembagaan Masyarakat (BKM), Perencanaan Partisipatif, dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Lembaga Masyarakat (BKM) Representatif & Mengakar KSM KSM KSM KSM KSM Klpk © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010 14
FASILITASI PENGUATAN PEMDA: Peran BKM untuk Channeling Program DEPSOS, DEPKES, DEPDIKNAS Program “RASKIN” Kartu Sehat Bea siswa Anak Sekolah Program PKH, dll Penyaluran Program Pemberdayaan Sosial Sos DEP PU, MENPERA Pembangunan Prasarana Lingkungan Permukiman LKM Pelatihan2 Inkubasi Bisnis, dll Kredit UKM Perbankan Kerjasama Modal Ventura Penyaluran Kredit UKM /Koperasi Lingk Penyaluran Program Pemberdayaan Lingkungan Ek Penyaluran Program Pemberdayaan Ekonomi Program Perumahan Swadaya Perbaikan Lingkungan Permukiman Kumuh & Squatter PAMSIMAS, dll MENKOP-UKM, DEPNAKER, LK/Perbankan, DEPERIN © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010 15
Strategi PNPMM Perkotaan 2010-2014 No Substansi Pendampingan Phase Pelaksanaan PNPMM Pembelajaran (2007-2009) Kemandirian (2010-2012) Keberlanjutan (2013-2014) Exit Strategy (2015-..) 1 Penyiapan Kelembagaan Masyarakat (BKM) Penguatan Kelembagaan BKM Handling Over pembinaan BKM oleh Pemda BKM menjadi asset Pemda 2 BLM setiap tahun max 3 th Channeling Program Sektoral, CSR dan KUR serta BLM Capacity Building dan Koordinasi chanelling program Pemberian program program sektor oleh Pusat dan DAK Kemiskinan DAK Kemiskinan, Program Sektoral & Program Pemda 3 Penyusunan Perencanaan Masyarakat (PJM Pronangkis) Integrasi perencanaan Masyarakat dengan Mekanisme Musrenbang Proses Musrenbang berbasis perencanaan masyarakat Pelembagaan Musrenbang secara partisipatif 4 Peran Pemda dalam DDUPB dan Monitoring PNPMM Penguatan aparat Pemda melalui pelatihan-pelatihan Alih Kelola PNPMM ke Pemda termasuk pengelolaan Faskel Pemda sbg executing Agency PNPMM dan Good Governance © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
Peran Pemda pada PNPM Perkotaan Peran Pemda Pada Phase Pelaksanaan PNPMM Perkotaan Pembelajaran (2007-2009) Kemandirian (2010-2012) Keberlanjutan (2013-2014) Exit Strategy (2015-..) Peran Pemda dalam DDUPB dan Monitoring PNPMM DDUB, Monitoring dan Penguatan aparat Pemda melalui pelatihan-pelatihan Alih Kelola PNPMM ke Pemda termasuk pengelolaan Faskel Pemda sbg executing Agency PNPMM dan Good Governance © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010
TERIMA KASIH © Copyright DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM, 2010