MEKANISME BUDGETING DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN
Advertisements

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
ASURANSI Pertemuan ke – 10 dan 11.
Pengakuan dan Pencatatan Pendapatan dan Biaya berbasis Akrual
INTENSITAS DAN KUALITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
Gedung Nusantara I Lantai I Jl. Gatot Subroto, Senayan
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
Bayaran Kapitasi yang Layak Bagi Dokter Primer
DANA PENSIUN
JAMINAN KESEHATAN ACEH (JKA)
ASURANSI Rita Tri Yusnita Sumber:
Road Map PT ASABRI (Persero)
Menuju Universal Coverage Jaminan Kesehatan
MANAJEMEN KELOMPOK •Disampaikan Oleh : •JAKES SITO.SP •Sebagai Media Penyuluhan • •
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
AMANAT KONSTITUSI  HAK RAKYAT DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH !!!
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
DANA PENSIUN HUBUNGAN INDUSTRIAL.
Sosialisasi EQA BAN-PT – Dikti, Juli-Agustus 2009.
LANDASAN KONSTITUSI DAN KONSEP JAMINAN SOSIAL
BEBERAPA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN KESEHATAN GAKIN DAN PKPS BBM 2005 DIREKTORAT JPKM DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT.
Wisnu Haryo Pramudya, S.E.,M.Si.,Ak
KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) TAHUN 2008/2009 (SEBAGAI PELUANG REVITALISASI KB)
Peran dan kesejahteraan Apoteker pada pelaksanaan jkn di fktp gorontalo Muhammad Kasim.
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
KLASIFIKASI BIAYA.
Pajak Penghasilan Final
PEMBIAYAAN REKENING KORAN SYARI’AH
KEBUTUHAN KAJIAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN JKN
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
11. Koperasi Simpan Pinjam dan Perusahaan Asuransi
HUKUM BENDA MILIK NEGARA III
Drs.Sugeng Irianto,M.Kes PROVINSI D.I.YOGYAKARTA
KONSEPSI JAMINAN SOSIAL NASIONAL: implementasi uu sjsn & uu bpjs
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
Peran BPJS dan DJSN dalam SJSN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
Transformasi BPJS.
Prospek Jaminan Kesehatan Maskin di Masa Mendatang?
Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS PENDIDIKAN DASAR TAHUN 2009
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Pengelolaan Dana Hibah
KONSEP DEMAND DALAM SEKTOR KESEHATAN
Tentang Keuangan Negara
KOPERASI SIMPAN PINJAM & PERUSAHAAN ASURANSI
KEBIJAKAN PENSIUN HUBUNGAN INDUSTRIAL.
STOP DEBAT, Jalankan SJSN dg Konsisten
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
1 SOSIALISASO PROGRAM KARTU MADIUN SEHAT BAGI MASYARAKAT KOTA MADIUN Madiun, 27 APRIL 2017.
IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta,
ASURANSI KESEHATAN Tsulits Ana Mushlihatun, SE, M.S.M. & Kelompok V.
Dr. Muh. Yunanto, MM Magister Management Gunadarma University
SJSN.
ASURANSI SOSIAL Pengertian :
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
Kesiapan implementasi JKN (Jaminan Kesh Nasional) dan SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dilihat dari perspektif masyarakat Kelompok 1 Anggota: Aisyah.
Dasar Hukum SJSN & BPJS SJSN adalah suatu cara penyelenggaraan program program sosial oleh beberapa penyelengaaraan jaminan sosial. UU RI No. 40 Tahun.
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PERTEMUAN 8
Sistem Jaminan Sosial Nasional
Peraturan Perundang-undangan di Kesehatan
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
Tren Pembiayaan di Indonesia: Model Bismarckian atau Beveridge?
Transcript presentasi:

MEKANISME BUDGETING DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN Disampaikan : Kuliah S-2 IKM Minat KMPK Oleh : Drs. Sugeng Irianto, M.Kes

Program Jaminan Sosial Sesuai UU 40/2004 tentang SJSN Jaminan Kesehatan  Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Jaminan Kecelakaan Kerja  Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan Kematian Jaminan Hari Tua  Diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan tabungan wajib. Jaminan Pensiun

Prinsip2 Asuransi Sosial Kegotongroyongan; Nirlaba; Keterbukaan; Kehati-hatian; Akuntabilitas; Portabilitas; Kepesertaan bersifat wajib; Dana amanat, dan hasil pengelolaan dana dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SAAT INI No Jenis Jaminan Penyelenggara Biaya Iuran/Premi 1 Askes PNS PT. Askes Pegawai + Pemerintah 2 Askes Jamsostek PT.Jamsostek Pegawai 3 Askes Asabri PT.Asabri 4 Askes Swasta Asuransi Swasta Masyarakat 5 Askes Jamkesmas Kemenkes RI Pemerintah Pusat 6 Askes Jamkesda UPT Jamkesda Pemerintah Prov/Kab 4

PENYELENGGARAAN JAMINAN KES PEMERINTAH BAPEL Premi-iuran ikatan kerja/kontrak siklus kendali mutu pemantauan utilisasi penanganan keluhan Pembayaran Klaim PESERTA PPK Pelayanan Kesehatan

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Trias Manajemen : 1.Manajemen Kepesertaan 2.Manajemen Pemeliharaan Kesehatan 3.Manajemen Keuangan

Dokumen Penyelenggaraan Pedoman Pelaksanaan / Petunjuk Tehnis Paket Pelayanan Kesehatan Daftar Kepesertaan Pola Tarif Pemberi Pelayanan Kesehatan Pusk/Dokel/Rumah Sakit/Laboratorium Daftar Obat Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan PPK

Premi = Iuran Premi = Asuransi Komersial Iuran = Asuransi Sosial Sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis (peserta) kepada Badan penyelenggara asuransi secara teratur dan diberikan jaminan atas resiko yang timbul pada masa waktu tertentu

Prinsip-prinsip Perhitungan Premi Asuransi Adequacy (kecukupan) Reasonable (wajar) Equity (adil) Competitiveness (Mampu bersaing)

Komponen Premi Premi = Klaim +Cadangan +Biaya2 + Margin + Profit –Pendapatan Investasi

Faktor2 yg Mempengaruhi Premi Disain Paket Pelayanan Pola Tarif yang berlaku Distribusi Umur dan Jenis Kelamin Tingkat Pekerjaan Lokasi Geografi Akses pada Pelayanan Medis Ekonomi dan Inflasi Individual Underwriting

Premi sebagai dasar Perencanaan Anggaran Jaminan Kesehatan Premi Ideal = Rp 40.000 per Jiwa per bulan (Perhitungan Aktuaris) Bagaimana kalau Rp 6.000 ? pembatasan paket pelayanan, berlaku iur biaya, perketat rujukan berjenjang minimal jumlah peserta ditetapkan RPP Premi BPJS Kesehatan Rp 27.500,- ??

Pengelolaan Anggaran Biaya Yankes Biaya Operasional Dibayarkan kepada PPK Bunga Bank Disetor ke Kasda setiap bulan

Pemeriksaan dan Pengawasan Pemeriksaan Keuangan : Inspektorat Kementerian/Pemerintah Daerah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan Pengawasan Masyarakat Masyarakat (Peserta/Tokoh masyarakat) Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Ombusmen Daerah Lembaga Ombusmen Nasional

Ketentuan Yang Berlaku UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP 38 tahun 2007 pembagian urusan kewenangan UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN PP…….. ? UU No 24 tahun 2011 tentang BPJS PP ……. ?

SKEMA PENYUSUNAN ANGGARAN JAMINAN KESEHATAN SKPD / UNIT UTAMA BADAN PERENCANAAN DAERAH/PUSAT KOMISI DPRD/DPR RI BADAN ANGGARAN DPRD / DPR RI DPRD / DPR RI (PENGESAHAN) SUMBER DANA : a. BANSOS b. PROGRAM KEGIATAN PENGELOLA : SKPD / UNIT UTAMA BAGAIMANA DENGAN BADAN PENGELOLA ATAU BPJS KEDEPAN?

Faktor2 yg Mempengaruhi Penetapan Anggaran Komitmen Pemerintah Daerah / Pusat) Komitmen DPRD / DPR RI Persepsi Eksekutif / Legislatif terhadap Besaran Premi atau Anggaran Kecukupan anggaran biaya pelayanan kes Profit atau Not for Profit dalam pengelolaan Biaya operasional ?? (10 % atau 40 % )

SEKIAN TERIMA KASIH