Laporan Keuangan Wajib Audit Akuntan Publik

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
Advertisements

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
POKOK-POKOK PERUBAHAN
DASAR HUKUM BEA METERAI :
PASAL 7 UU KUP SURAT TAGIHAN PAJAK
KEBERATAN DAN BANDING.
DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF II
KONSEP DASAR AKUNTANSI PAJAK
TEKNIS PENGHITUNGAN PPh Badan Sesuai UU Nomor 36 Tahun 2008 Bandung, 10 Februari
PENGADILAN PAJAK.
HUKUM PAJAK ( TAX LAW ) MK-4 JULIUS HARDJONO
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
Penghapusan Piutang Negara
Pajak Pertambahan Nilai
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
Melayani Proses Pemeriksaan Pertemuan 7
Mata kuliah : F Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
PEMBUKUAN DALAM PERPAJAKAN
PERTEMUAN #7 MELAYANI PROSES PEMERIKSAAN
E-LEARNING MATA KULIAH : PERPAJAKAN 1 DOSEN : MOMO KELAS : 21
Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap
PMK- 91/PMK.03/2015 IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA CAB. BALI
Juan Kasma,SE.,M.Ak.,BKP.,CPAI PIKSI GANESHA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PMK- 70 /PMK
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN.
Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha PERATURAN MENTERI.
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
KULIAH KE-15 PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
PENGERTIAN DAN LINGKUP PEMERIKSAAN
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
TAX AMNESTY – PENGAMPUNAN PAJAK
SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
PERPAJAKAN INTERNASIONAL KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN BADAN LUAR NEGERI TERKENDALI [ BAB 8 DAN 9 PAJAK INTERNATIONAL, GUNADI ] M. FIRDAUS WAHIDI S.E.,
Materi 7 Pengertian PPh Ps 24 Penghitungan PPh Ps 24
Materi 10.
Pertemuan I HAK & KEWAJIBAN PAJAK.
Tarif Pajak dan Kredit Pajak
Kuliah ke – 5 & 6 SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) PPKP (Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak)
PERTEMUAN 10 SURAT PEMBERITAHUAN 8 MEI 2011 Surat Pemberitahuan.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
SLIDE 12 Penghasilan dan Kredit Pajak dari Luar Negeri serta Kompensasi Kerugian.
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU Dasar Hukum : PER DIRJEN NOMOR 32/PJ/2010.
SURAT PEMBERITAHUAN IV Pasal 1 UU KUP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Materi 11.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
STP dan Ketetapan Pajak
MATERI KULIAH PENGERTIAN RESTITUSI
KEBERATAN DAN BANDING.
SENGKETA PAJAK.
KUP.
Surat Pemberitahuan (SPT)
UPAYA HUKUM WAJIB PAJAK KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Materi 11.
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
SENGKETA PAJAK.
PEMERIKSAAN BAYU ADI, SE.,MSA.,Ak.
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU 2014
KELOMPOK VI Nur Amelia Ulfa Try Agustini Tamar Adih Nahyudin
BAB 1 KEWAJIBAN PEMBUKUAN
Peraturan Menteri Keuangan-9/PMK.03/2012
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PAJAK
PT LANGIT PERKASA Disusun oleh: Kelompok 2 Adini Nadia Putri
AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
PENCATATAN/PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK Eva Nurfitriah Syifa Dian Nisa Eva Nurfitriah Syifa Dian.
Transcript presentasi:

Laporan Keuangan Wajib Audit Akuntan Publik Penggalian Potensi Pajak designedbydimandsardo

Dasar Hukum Pasal 3 ayat (7) huruf b UU KUP Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila: Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pasal 4 ayat (4b) UU KUP Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak dilampirkan pada Surat pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak Jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b Pasal 68 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas designedbydimandsardo

Siapa yang wajib diaudit oleh akuntan publik? kegiatan usaha Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat Perseroan merupakan Perseroan Terbuka Perseroan merupakan persero Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dimandsardo designedbydimandsardo

Langkah Pertama : Identifikasi Wajib Pajak wajib audit akuntan publik Cari wajib pajak yang menghimpun dana masyarakat yaitu yang memilki klasifikasi lapangan usaha : perbankan, asuransi dan perusahaan kontrak investasi kolektif. Cari wajib pajak yang menerbitkan surat pengakuan utang, data bisa diperoleh di website Bapepam-LK Cari wajib pajak yang memilki nama yang mengandung kata “persero” atau “Tbk” Cari Wajib Pajak yang memiliki aset/peredaran usaha dengan junlah paling sedikit Rp.50 milyar designedbydimandsardo

Langkah kedua: Daftar WP wajib audit akuntan publik Membuat daftar Wajib Pajak yang wajib audit akuntan publik namun dalam SPT-nya belum melampirkan Laporan Keuangan hasil audit akuntan publik. Mengirimkan surat permintaan laporan keuangan hasil audit ke Wajib Pajak designedbydimandsardo

Langkah ketiga: Bandingkan Membandingkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan laporan keuangan hasil audit akuntan publik Semoga potensi pajak dapat tergali SEKIAN Sekian designedbydimandsardo