PELAKSANAAN KB ERA DESENTRALISASI dan ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KB NASIONAL ANYER BANTEN, 1 JUNI 2007.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
Advertisements

INDIKATOR KESEHATAN PRODUKSI
SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI OPERASIONAL
KEBIJAKAN OPERASIONAL PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA TAHUN 2012
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI KEGIATAN WIRAUSAHA
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
Strategi Nasional Literasi Keuangan
BPS BKKBN DEPKES ORC MACRO
PROGRAM KB Oleh : Colti Sistiarani SKM., M.Kes
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
Oleh : Kabid Pemberdayaan Perempuan
PROGRAM KELUARGA BERENCANA. 2 TREN PENCAPAIAN PB THD PPM PB TAHUN Sumber : Data Rutin.
No.Indikator Kontrak Kinerja Provinsi Sasaran 2009 REALISASI S.D APRIL Prosentase ( % ) Jumlah Peserta KB Baru Selain Peserta KB Baru Pria - IUD.
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TA 2013
ANALISA HASIL SDKI 2007 DAN RENCANA INTERVENSI PROVINSI KEPRI.
PENGANTAR KEPALA BKKBN KONFERENSI PERS
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROGRAM KELUARGA BERENCANA MENDUKUNG PENCAPAIAN MDG’s
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA BULAN APRIL 2009 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku Tahun 2009.
1.KESEPAKATAN NASIONAL UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1992 RPJM NAS RKP KESEPAKATAN DAERAH PP. NO.38/2007  KB URUSAN WAJIB RPJMD 3.KESEPAKATAN.
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM DATA BULAN MARET 2009 Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Maluku Tahun 2009.
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)
PADA KEGIATAN ORIENTASI CPNS TAHUN 2010
MDGs Goal 5 IMPROVE MATERNAL HEALTH Kelompok 6 IKMA 2010 Anggi Rekha Ulya April Yenni Angga Rizka Nova Indi.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI EKONOMI MASYARAKAT
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM KB NASIONAL DATA BULAN DESEMBER 2008
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
EVALUASI HASIL KEGIATAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR
ANALISA DAN EVALUASI PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
EVALUASI HASIL PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA SEMESTER I 2013 BIDANG ADVOKASI PENGGERAKAN DAN INFORMASI PERWAKILAN BKKBN PROVINSI SULAWESI.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB NASIONAL TAHUN 2006
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI INDONESIA
Strategy Map and Balanced Scorecard
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
EVALUASI RPJMN/RENSTRA DAN ARAH KEBIJAKAN
KEBIJAKAN PROGRAM KB PASCA SALIN
Rencana Kegiatan Pokok Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi tahun 2008
Isu Terkini Masalah Kependudukan di Indonesia: Peran BKKBN
PELAKSANAAN PROGRAM KB TAHUN 2008 DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2009
PELAKSANAAN TMKK TAHUN 2008
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2012
BP3AKB PROVINSI JAWA TENGAH
KELUARGA BERENCANA Inya Winyo Lia Laurensia
REVIEW PROGRAM KB PROPINSI BENGKULU
(TIPE A) BAGAN ORGANISASI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KB TAHUN 2013
BAPERMAS, PP, PA, DAN KB KOTA SURAKARTA
BKKBN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KB PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2009
Sirih berlipat sirih pinang
PEMBANGUNAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KB/PKS TAHUN 2008
PROGRAM KB PASCAPERSALINAN DAN KB PASCAKEGUGURAN DI RUMAH SAKIT
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
PROGRAM KB (KELUARGA BERENCANA)
RENCANA KEGIATAN BIDANG KB
Transcript presentasi:

PELAKSANAAN KB ERA DESENTRALISASI dan ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KB NASIONAL ANYER BANTEN, 1 JUNI 2007

KOMPOSISI PENDUDUK INDONESIA 118 JUTA > 219 JUTA PROYEKSI PENDUDUK DENGAN ASUMSI “PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG” TAHUN 2015 (KB BERHASIL) --- SESUAI PROYEKSI PEMERINTAH (BPS): •THN 2O10 : 234,139 JUTA JIWA THN 2015 : 248,180 JUTA JIWA •THN 2020 : 261,539 JUTA JIWA THN 2025 : 273,651 JUTA JIWA POTENSI BABY BOOM

LPP SASARAN RPJM PROYEKSI JIKA KB TIDAK BERHASIL MENGENDALIKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK, SASARAN RPJM DIPERKIRAKAN TIDAK AKAN TERCAPAI

KB DAN IMPLIKASI BAGI PENDUDUK MASA DEPAN Bila CPR*) tetap 57,4% (SDKI 2002), penduduk bertambah 35,5 juta pada tahun Bila CPR meningkat 1% per tahun, bertambah setengahnya. Tetapi penurunan CPR hanya 0.5% per tahun, pertambahan penduduk bisa sampai 44 juta pada 2015 (dari keadaan saat ini) yang dampaknya bisa mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi 44.4 juta 35.5 juta 17.8 juta Jumlah penduduk saat ini jt Proyeksi BPS, 248 juta (2015) TAMBAHAN PENDUDUK YG TERCEGAH *) CPR adalah Contraceptive Prevalence Rates (pasangan usia subur yang aktif pakai kontrasepsi)

KEBERHASILAN PROGRAM KB: (angka fertilitas/kelahiran telah berhasil diturunkan sekitar 55% dan kesertaan KB dapat ditingkatkan sekitar 60,3% (saat ini diperkirakan 62%))

BEBAN MASALAH KEPENDUDUKAN SEGMENTASI WILAYAH KUADRAN TFR & INC KUADRAN TFR & CPR ANALISIS SEGMENTASI WILAYAH (berdasarkan outcome program)

SEGMENTASI WILAYAH MENURUT BEBAN KEPENDUDUKAN dengan Angka IPM Sumber Data : IPM Tahun 2002, berdasarkan Laporan Pembangunan Manusia Indonesia, BPS Angka nasional: 65.8 IPM rendah < 50 IPM menengah rendah IPM menengah tinggi IPM tinggi >70 31 Kab/Kota : kategori rendah 108 Kb/Kota : menengah rendah 150 Kab/Kota: menengah tinggi 52 Kb/Kota : kategori tinggi

60,3 2.6 TFR CPR SEGMENTASI WILAYAH MENURUT TFR DAN CPR Sumber Data : SDKI (26 Provinsi)

SASARAN RPJMN 2009 INDIKATORSASARAN LPP1.14% ANGKA KELAHIRAN (TFR) 2.2 ANAK “UNMET-NEED”6% KESERTAAN KB PRIA4,5% MEDIAN KAWIN PERTAMA WANITA 21 TAHUN 1

SASARAN RPJMN 2009 SASARAN MENINGKATNYA PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI RASIONAL, EFEKTIF, DAN EFISIEN; Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak; Meningkatnya jumlah keluarga Pra- Sejahtera dan Sejahtera-I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif; Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Program KB Nasional; 2

RASIONAL  PENGGUNAAN KONTRASEPSI YANG DISESUAIKAN DENGAN TUJUAN REPRODUKSI DARI KLIEN. MISALNYA KLIEN YANG TIDAK INGIN PUNYA ANAK LAGI PILIHAN KONTRASEPSI TERBAIKNYA ADALAH KONTAP, SEDANGKAN UNTUK SPACING PILIHAN KONTRASEPSINYA ADALAH KONTRASEPSI YANG BERJANGKA WAKTU PENDEK DAN KEMBALINYA KESUBURAN RELATIF CEPAT. EFEKTIF  SEBAGAI PENGGUNAAN KONTRASEPSI YANG EFEKTIF DAPAT MENCEGAH KEHAMILAN DAN TERHINDAR DARI GANGGUAN SIDE EFFECT MAUPUN KOMPLIKASINYA.

EFISIEN  SEBAGAI PENGGUNAAN KONTRASEPSI YANG KALAU DILIHAT DARI ASPEK PEMBIAYAAN RELATIF MURAH ATAU TIDAK BOROS, MISALNYA IUD ADALAH KONTRASEPSI YANG SELAIN EFEKTIF JUGA EFISIEN. IUD YANG SEHARUSNYA DAPAT DIGUNAKAN 10 TAHUN, TETAPI HANYA DI PAKAI 2 TAHUN, ATAU IMPLANT YANG BARU SETAHUN SUDAH DICABUT, ADALAH CONTOH-CONTOH PENGGUNAAN KONTRASEPSI YANG TIDAK EFISIEN. DALAM KONTEKS KREE INILAH MAKA OPERASIONALISASI PELAYANAN KB DAN KR TERUTAMA DITUJUKAN KEPADA BAGAIMANA AGAR MENINGKATKAN KESERTAAN KB IUD DAN KONTAP, MUNGKIN JUGA IMPLANT.

KEBIJAKAN PEMBERIAN KONTRASEPSI GRATIS BAGI SEMUA PESERTA KB, HARUS SECARA KONSISTEN DITINGKATKAN. SEMUA TEMPAT PELAYANAN POTENSIAL HARUS DIBERI IUD DAN KONDOM, TANPA MELIHAT ASPEK PEMBIAYAANNYA. DEMIKIAN JUGA DUKUNGAN APBN DAN ASKESKIN HARUS DIMANFAATKAN UNTUK MENINGKATKAN KESERTAAN KB IUD DAN KONTAP SELAIN KEGIATAN OPERASIONAL LAINNYA.

CAPAIAN INDIKATOR RPJMN NOINDIKATOR SASARAN 2009 KONDISI AWAL 2004 CAPAIAN 2006 % CAPAIAN 1.LPP e 1.27 a 88,60 2.TFR d 2.39 b 91,36 3.PA PRIA d 1.36 c 30,22 4.UNMET NEED d 8.5 c 58,33 5.UKP d 20 c 95,24 6.PPKBD f ,49 7.PA MANDIRI41,0%-52,0% C 126,8 8.JML.ANG.BKB g h 1,71 9.JML KLG. KPS & KSI BERUSAHA g h - 27,36 a. Proyeksi b. Susenas 2004 c. Mini Survey 2006 d. SDKI e. Proyeksi Bapenas f. Ditran tahun 2003 SUMBER : g. Dallap Tahun 2005 h. Dallap Tahun 2006 Keterangan: %Capaian warna merah berarti peningkatan sebesar (%).

PEMAKAIAN KONTRASEPSI MENURUT METODE 13.2 % 6.2 % 27.8 % 0.9 % 4.3 % 3.7 % 0.4 % 1.6 % 1.5 % Pil IUD Suntikan Kondom Implant Tubectomy Vasectomy Kalender Sanggama terputus Sumber: SDKI

PEMAKAIAN KONTRASEPSI MENURUT SUMBER PELAYANAN 43 % 42 % 15 % 28 % 63 % 8 % PemerintahSwastaLainnya /03 Sumber: SDKI

FERTILITAS MENURUT PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN Sumber: SDKI, TOTAL Indeks Kesejahteraan (quintile)  Q1 (terendah)  Q2  Q3  Q4  Q5 (tertinggi) Pendidikan  Tidak sekolah  Tidak tamat SD  Tamat SD  Tidak tamat SMP  Tamat SMP atau lebih Anak Pernah Dilahirkan Wanita TFR Pendidikan dan Indeks Kesejahteraan RAKYAT MISKIN ANAKNYA BANYAK ! Makin tinggi pendidikan, makin rendah jumlah anak yang dilahirkan; makin miskin makin tinggi jumlah anaknya

“UNMET NEED” KB % 10.6 % 9.2 % 8.6 % /03 SURVEI DEMOGRAFI DAN KESEHATAN INDONESIA

SEBARAN UNMET NEED TAHUN 2006 PERSENTASE UNMET NEED TAHUN 2006 ≥8,50 (15) 6,00 – 8,49 (10) 3,70 – 5,99 ( 6) No data ( 2) Sumber Data : Mini Survai 2006 Rata-rata Nasional: 1.Mini Survai 2006  8,5% 2.SDKI 2002 – 2003  8,6% Sasaran % RPJM 6.0 % MS:Maluku 17.1%----Bengkulu 4.2% SDKI: NTT 17% Sulut 5 %

TANTANGAN •Lembaga (satuan kerja perangkat daerah) yang menangani KB sangat beragam  Perda sekitar 80%; •Tenaga lapangan KB telah menurun dan sebagian berubah fungsi; •Dukungan sarana, prasarana, dan anggaran pemerintah daerah masih minim dan bervariasi; •Koordinasi pusat dan daerah (khususnya kabupaten/kota); •Mekanisme operasional di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya;

ARAH KEBIJAKAN PROGRAM KB NASIONAL KE DEPAN

MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA MISI VISI SELURUH KELUARGA IKUT KB

GRAND STRATEGY 1.Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat dalam Program KB; 2. Menata Kembali Pengelolaan Program KB; 3. Memperkuat SDM Operasional Program KB; 4. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelayanan KB; 5. Meningkatkan Pembiayaan Program KB.

GRAND STRATEGY I. MENGGERAKKAN DAN MEMBERDAYAKAN SELURUH MASYARAKAT DALAM PROGRAM KB: 1.SETIAP DESA/KELURAHAN MEMILIKI TOGA/TOMA YANG MELAKUKAN ADVOKASI DAN KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI (KIE) KB 2.SETIAP DESA/KELURAHAN MEMILIKI PEMBANTU PEMBINA KB DESA (PPKBD) YANG BERPERAN AKTIF SEBAGAI FASILITATOR KB DESA 3.SELURUH DESA/KELURAHAN, TERUTAMA DI DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL DAN PERBATASAN, MENDAPATKAN PELAYANAN KB BERMUTU

PROGRAM (PERPRES 7/04) •Program KB; •Program KRR; •Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga; •Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas; •Program Penyerasian Kebijakan Kependudukan; •Pelayanan KB gratis bagi keluarga miskin; •Perluasan pelayanan KB khususnya swasta; •Memperkuat pelaksanaan TKBK; Manunggal KB Kes TNI; KB- Bhayangkara; Kesatuan Gerak PKK, dll. • Pusat Konsultasi/Informasi KRR; • Karang Taruna, Pramuka, dll • Penyuluhan HIV/AIDS, Narkoba; dll •Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor miskin (UPPKS); • Pengasuhan anak; • Kegiatan-kegiatan BKB, BKR, BKL, dll. •Perluasan jaringan KB swasta; •Pelembagaan KB mandiri; •Perluasan jaringan Institusi Masyarakat (POSYANDU, PPKBD); •Data Mikro Keluarga/RR; •Penguatan Lapangan (PLKB, Bidan, Kader), dll. BELUM ADA INSTANSI YANG MENANGANI SECARA KOMPREHENSIF

LANGKAH-LANGKAH (1) 1. MENGKAJI PERATURAN PERUNDANGAN YANG ADA: –RPP PENGGANTI PP 25/2000; –RPP PENGGANTI PP 8/2003; –AMANDEMEN UU NO. 10/92; –RUU KEMENTERIAN (KEPENDUDUKAN???) 2. ADVOKASI KEPADA PENENTU KEBIJAKAN DAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS); 3. MENYAMAKAN PERSEPSI TTG PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB  PUSAT DAN DAERAH (KHUSUSNYA MENTERI TERKAIT, GUB, BUPATI, WALIKOTA, DAN DPR/DPRD) SERTA SWASTA, LSM, DAN ORGANISASI PROFESI; UU DAN PP TSB DIHARAPKAN MEMBERIKAN LEGITIMASI YANG TINGGI TERHADAP PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB DI PUSAT DAN DAERAH

Terciptanya sistem jaminan pembiaya- an program KB terutama bagi rakyat miskin Setiap desa/kelu- rahan dilayani oleh tenaga PLKB/ PKB yang terlatih Seluruh unit kerja menerapkan pengelolaan program KB yang terintegrasi dengan outcome yang jelas Setiap kecamatan memiliki PIK KRR yang aktif Costing and FinancingOperational System Customer and Service Capacity Building Program KB diharapkan memperoleh prioritas pengangga- ran dari pemerintah Pusat dan daerah Setiap kecamatan memiliki tenaga pengelola KB Setiap tingkatan wilayah memiliki jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja Disetiap kecamatan tersedia alat kontrasepsi dengan harga yang terjangkau Seluruh tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling KB dan kesehatan reproduksi Seluruh desa /kelurahan terutama didaerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan mendapat- kan pelayanan KB bermutu

Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu (GS. 1.3) NOOUTCOME INDIKATORLEAD INDIKATORTARGET 1Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi >1% per tahun dan angka unmet need turun >0,5% per tahun di setiap Kabupaten/ Kota 1)Semua tempat pelayanan kesehatan dasar (PUSTU, PUSKESMAS) mampu melayani semua jenis kontrasepsi dan dapat merujuk Kontap ke RS 100% tempat pelayanan 2)Semua RS setingkat type D dapat melayani Kontap 100% RS type D 3)Semua pelayanan mampu melayani KB pasca persalinan dan pasca aborsi a)Pasca persalinan: 19,1- 50% b)Pasca aborsi: 22,5- 50%

Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu (GS.1.3.) NOOUTCOME INDIKATORLEAD INDIKATORTARGET 2.Tingkat prevalensi pemakaian kontrasepsi penduduk miskin sama dengan non miskin Semua penduduk miskin di Kabupaten/Kota mendapat pelayanan KB gratis 100 % 3.Meningkatnya prevalensi pemakaian kontrasepsi di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan sehingga tidak berbeda dengan daerah lain. 1)Tersedianya fasilitas pelayanan untuk semua jenis kontrasepsi 2)Terjangkaunya oleh pelayanan bhakti sosial atau rujukan di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan Semua daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan

Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu (GS 1.3.) NO OUTCOME INDIKATOR LEAD INDIKATORTARGET 4.Peningkatan Kualitas dan keselamatan pelayanan KB disemua fasilitas pelayanan KB di Kabupaten/ kota. 1)Penggunaan kontrasepsi secara REE a)Semua pasangan tidak ingin anak lagi memakai kontrasepsi jangka panjang (>40 %) b)Infertil sekunder KB spacing 0% 2)Semua peserta KB mendapatkan informed choice dan informed consent Menurunnya angka drop out (<15%) 3)Kepuasan terhadap pelayanan pada semua fasilitas pelayanan di kab/kota meningkat. >90% puas terhadap pelayanan kontrasepsi yang diberikan

Seluruh desa/kelurahan terutama di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu (GS. 1.3.) NO OUTCOME INDIKATOR LEAD INDIKATORTARGET 4.Peningkatan Kualitas dan keselamatan pelayanan KB disemua fasilitas pelayanan KB di Kabupaten/ kota. 4)Keselamatan dan keamanan pelayanan disemua fasilitas dapat di jamin serta difasilitasi oleh Tim Jaga Mutu a)0% kematian kontap, b)<1% komplikasi dan efek c)<0.5% kegagalan d)Semua Kabupaten/ Kota memilik TJM

Faktor sosial dan individu Program Pembangunan Nilai Anak dan Keinginan Memilikinya Output pelayanan Output pelayanan : Akses • Akses • Kualitas • Image/Penerimaan •Umur Menarchea •Umur kawin •Mati Haid •Postpartum infecundability. •Fecundabilitas. •Anak Lahir mati •Aborsi disengaja. Faktor penyediaan pelayanan KB Permintaan KB: • Penundaan • Penjarangan • Pembatasan Pemakaian kontrasepsi Kelahiran: • Diinginkan • Tak diinginkan Pemanfaatan pelayanan kesehatan reproduksi 1.Manfaat kesehatan - Ibu - Anak 2.Kehidupan seksual 3.Keuntungan sosial- ekonomi InputProsesOutput Intermediate Outcome Jangka panjang IIIIIIIVV Keluarga Kecil Berkualitas Kerangka Pikir Konseptual Permintaan KB serta Dampak Pada Fertilitas (dimodifikasi dari Bertrand et al, 1994)

KONSEP KERANGKA PIKIR KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA ARH ARH Kebijakan, Hukum, Ekonomi, Lingkungan Organisasi yang memberi pelayanan kpd remaja Pengaruh luar (keluarga, peer, masyarakat) Kebutuhan remaja thd pelayanan FUNCTIONAL OUTPUTS Jmlh/% staf dan relawan terlatih dlm memberi pelayanan kpd remaja, dll PERENCANAAN PELAKSANAAN SERVICE OUTPUTS Kualitas isi dan penyuluhan, dll SERVICE UTILIZATION Jumlah remaja yang terjangkau program, datang ke tpt pelayanan, dll Pengetahuan Sikap Perilaku Peningkatan status kesehatan Reproduksi InputProses Output Inter- mediate Outcome Long-term Outcome Adopted from: ARH Framework by Myrna Seidman, Sharon Rudy, Mary Luke

Investasi Bidang Kesehatan (KB): Kunci Daya Saing Bangsa Hasbullah Thabrany Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

Outline •Hakikat Pembangunan Kesehatan •Kesehatan Reproduksi:      Mencari Bibit Unggul •Determinan dan Dampak Kesehatan •Kesimpulan dan Rekomendasi

Beda Negara Miskin dan Negara Kaya BUKAN karena SUMBER ALAM yang dimilikinya!! BUKAN karena USIA negara itu

India dan Mesir, Berusia lebih dari 2000 tahun, MISKIN!! INDONESIA??

• Jepang dan Korea Tak Punya Sumber Alam Banyak. • 80% Daratannya Tak Bisa Ditanami atau Untuk Ternak

Buah BANGKOK di Seluruh Tanah Air Kita Kita dan Muangthai: Sama Makan Nasi

Tempat KULI kita Berburu dan Diburu Kita dan Malaysia: Sama Melayu

Singapura, Kanada, Australia & Selandia Baru: Berusia < 150 th Tapi Kaya dan Maju!!

Yang Paling Menentukan Kapasitas dan Isi Otak SDMnya, Bibit Unggul

Gizi Cukup dan Hindari Sakit Bagaimana Otak Berkembang dan Berisi  Bibit Unggul?? Ikan Katak

Gizi kurang & infeksi Gizi cukup & sehat “Otak Kosong” Permanen Generasi Kuli/Ngotot Anak cerdas Mutu SDM Penghasilan Tinggi Beban SUMBER DAYA Pengaruh Gizi dan Kesehatan Anak terhadap Masa Depan Bangsa

Dalam Rahim dan 5 Th Pertama •Otaklah yang Paling Cepat Berkembang!!! Kita Ikut Menentukan!!

Dimana Kita Sekarang?

HDI/IPM: Juara ke 108 Kita Belum Membangun Bibit Unggul!! > 50% anak kita tidak bergizi baik dan sakit-sakitan Investasi Kesehatan (KB)!! Investasi Pendidikan Infrastruktur Ekonomi Ekonomi kuat SDM kuat Negara kuat Rakyat sejahtera Fondasi Dasar Rapuh KEINGINAN

Padahal!: Investasi pada Kesehatan Ibu dan Anak  Mutu SDM!!! Pertumbuhan & Perkembangan Fisik & Otak IQ (Intelligence Quotient) EQ dan SQ (Emotional Quotient Spiritual Quotient) Kehidupan Sosial Ekonomi Tinggi Balita Hamil Bayi Pendidikan Baik

Pembiayaan Kesehatan Target MDG Pembiayaan saat ini < Rp /kapita Rp /kapita

Pemerintah Harus Menjamin Terpenuhi Kebutuhan Dasar Kesehatan khususnya Kespro UNTUK SEMUA!! 1. Immunisasi (ibu hamil, bayi, anak) 2. KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) - 4 x periksa hamil + pendidikan kesehatan - persalinan oleh tenaga kesehatan/Bidan - perawatan masa nifas - persalinan sulit oleh dokter keluarga/spesialis 3. Gizi - pill zat besi dan protein untuk ibu hamil - vitamin A - garam yodium 4. Balita Sehat 5. Upaya Kesehatan Sekolah - protein untuk anak miskin - obat cacing - pemeriksaan kesehatan 6. KELUARGA BERENCANA 7. Upayakan Lingkungan/Desa Sehat Jika setiap keluarga Dijamin Kesehatannya (Asuransi Kesehatan Nasional) dan dijaga oleh Dokter Keluarga, Kita Akan Pandai dan Makmur

Kesimpulan Menanam/Investasi Pada Manusia  Kalau ingin hasil untuk setahun, tanamlah sayuran  Kalau ingin hasil untuk 10 tahun, tanamlah pohon buah  Kalau ingin hasil untuk 100 tahun ++, TANAMLAH MANUSIA

TERIMA KASIH

Tingkat kegagalan pemakaian kontrasepsi (failure rates) Metode Kontrasepsi 1971 Constant use 2004 Perfect use 1971 Actual use 2004 Typical use Sexually active Senggama terputus Kondom Diafragma IUD Pil Suntikan Kalender Foam MOP MOW 80 15,6 2, ,0-2,7 0,1-1,0 0, ,05-3,14 <0,15 0, ,1-1,5 0, ,1 0, ,5 11,1-28,3 8,8-33,6 6,1 16, , ,15 0, ,1-2, ,15 0,5 Sumber: Contraceptive technology, eighteenth revised edition, New York