Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXVIII, LAN, 14 Oktober 2010 PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
Advertisements

PROSPEK PENGEMBANGAN INDUSTRI TELEMATIKA DI KALIMANTAN BARAT
SISTEM PEREKONOMIAN FENARO Rai.E - Mak.
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
KETAHANAN EKON0MI UNTUK MASA DEPAN KESATUAN BANGSA Membangun ketahanan ekonomi rakyat sebagai jaring pengaman M.C. Baridjambek dan Asmun A. Sju’eib, MA.
Data produksi ( ) • Produksi padi, pada tahun 2007 mencapai 57,05 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Strategi Nasional Literasi Keuangan
PENGANTAR PERKOPERASIAN
Menuju Pembiayaan Sektor Pertanian yang Berkelanjutan Dr. Muliaman D. Hadad Deputi Gubernur Seminar Nasional Feed The World : Munuju Swasembada yang Kompetitif.
TABEL INPUT OUTPUT REGIONAL.
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
1 DAMPAK PNPM, PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PADA PELUANG KERJA DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN Jakarta – April 12, 2007 Gustav F. Papanek Boston Institute.
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
Oleh Anis Hidayah Direktur Eksekutif Migrant CARE
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Prospek dan Kebijakan Industri Rotan Indonesia: AKAN DIBAWA KE MANA?
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
LANGKAH-LANGKAH PENGAMANAN PELAKSANAAN FTA-FTA
KRISIS EKONOMI DI AMERIKA
TEORI PENGELUARAN NEGARA
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN PUBLIK.
Contoh Kasus Kebijakan Pertanian di Indonesia
Pembangunan Koperasi antara harapan dan kenyataan
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
PERTANIAN PERTEMUAN 8 Powerpoint Templates.
Pengangguran di Indonesia
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
Pertumbuhan Ekonomi, Perubahan Struktur Ekonomi dan Krisis Ekonomi
KOPERASI DI ERA GLOBAL.
Kredit UMKM di Tengah Krisis Ekonomi Global Peringatan Hari Koperasi Ke-62 Forum Wartawan Koperasi Hotel Bidakara Jakarta, 28 Juli 2009 A. Tony Prasetiantono.
Hubungan internasional Tema : Organisasi internasional
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
KEBIJAKAN PERDAGANGAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DAN MAJU
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
Disampaikan oleh yeni priatna sari,Msi.Ak.ca
BAB 6 EKONOMI MIKRO DAN EKONOMI MAKRO.
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
KINERJA SEKTOR INDUSTRI TRIWULAN II TAHUN 2015
Arah Kebijakan Persusuan
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
PEREKONOMIAN INDONESIA
PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DIY
Pendapatan Nasional, Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi
"Tax Holiday" Belum Bisa Membendung Impor Ponsel Pemerintah memberikan pembebasan atau pengurangan pembayaran pajak dalam waktu tertentu (tax holiday)
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
GLOBALISASI dan DAMPAKNYA
Arah Kebijakan Persusuan
PERTEMUAN KE XII PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KERANGKA ACFTA (Asean China Free Trade Area )
Arah Kebijakan Persusuan
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Kinerja Kebijakan Ekonomi & Perekonomian
KERJASAMA BILATERAL INDONESIA DAN AMERIKA DI BIDANG EKONOMI
Lingkungan Pemasaran Global
Arah Kebijakan Persusuan
Perdagangan bebas dan bisnis global
ACFTA Asean-China Free Trade Area
PEREKONOMIAN INDONESIA
EKSPOR IMPOR.
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
KAJIAN AWAL TERHADAP KEBIJAKAN ACFTA (ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT) DAN KAITANNYA DENGAN Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Transcript presentasi:

Disampaikan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXVIII, LAN, 14 Oktober 2010 PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA DI ERA AC-FTA

• Guru Besar UNPAS (IVE) • Rektor Ikopin • Wk. Ketua Forum PT Bidang Perumahan, Kantor Menpera RI • Reviewer DP2M Dikti, Depdiknas RI • Komite Perencana Pemerintah Propinsi Jawa Barat • Staf Khusus Rektor Unpas • dll

Daya Saing bangsa di Era ACFTA Percepatan Reformasi Birokrasi Paradigma Pemberdayaan Masayarakat

ACFTA Rekontruksi Ekonomi Reposisi PeranCivil Society Pemberdayaan Masyarkat Globalisasi Daya Saing Bangsa Perubahan Paradigma Reformasi birorasi

ACFTA bentuk kerjasama ekonomi regional yang perdagangan produk-produk orisinal negara-negara aggotanya tidak dipungut bea masuk atau bebas bea masuk. Pelaku bisnis dan berbagai pihak yang terkait dengan itu, mengkhawatirkan kesepakatan ini akan membuat industri dan suplai domestik tersingkir karena serbuan produk luar, khususnya China. ACFTA menyimpan berbagai peluang dan harapan, di samping mengundang kekhawatiran. Posisi UMKM sangat strategis, oleh sebab itu perlu ada usaha meningkatkan daya saing baik di pasar lokal maupun regional. Pembangunan UMKM perlu dibarengi upaya untuk pemberdayaan masyarakat. Salah satu poin penting pemberdayaan adalah melalui upaya percepatan reformasi birokrasi

Skema ACFTA Penandatanganan 2002 Early Harvest Package of Products , Normal Track , Sensitive Track. • Sejak 2004, tiap tahun pemerintah Indonesia terus mengurangi besaran prosentase bea masuk (BM) produk impor dari China. Dalam 5 tahun terakhir ( ), sekitar 65% produk impor dari China telah mendapat stempel Bea Masuk nol persen dari Dirjen Bea & Cukai Departemen Keuangan RI • Dan pada Januari 2010 ini, sebanyak 1598 atau 18% produk China akan mendapat penurunan tarif BM sebesar 5%. Sebanyak 83% dari 8738 produk impor China akan bebas masuk ke pasar Indonesia tanpa dikenai Bea Masuk 0 % pada Januari 2010 • Ini berarti pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem pasar bebas yang seluas-luasnya dengan China. Sejak berlakunya ACFTA, volume perdagangan kedua negara meningkat pesat, termasuk ekspor Indonesia ke China.

Ancaman  Diperkirakan, angka impor Indonesia akan membengkak mencapai 104,038 miliar dollar AS dibandingkan tahun 2009 yang hanya 68,6 miliar dollar AS.  Pada periode neraca perdagangan tumbuh negatif dengan rerata pertumbuhan -17,96% di mana sektor manufaktur berkontribusi paling besar terhadap defisit tersebut dengan pertumbuhan -11,69%.

 Pertumbuhan ekspor rata-rata hanya mencapai 17,18%, jauh di bawah rerata pertumbuhan impor yang mencapai 25,83% sehingga berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara net importer.  Ada 10 sektor industri nasional yang berpotensi gulung tikar, yakni tekstil, makanan dan minuman, petrokimia, peralatan pertanian, alas kaki, fiber sintetik, elektronik (kabel, perlatan listrik), permesinan, jasa engineering dan sektor-sektor lain yang terkena dampak, serta besi baja.

“Hantu” China Neraca perdagangan Indonesia-China mengalami defisit US $3,61 milyar pada tahun Perdagangan di sektor manufaktur mencapai defisit terbesar yakni US $7,61 milyar pada tahun Dengan bea masuk (BM) 8,097 pos tarif dari 17 sektor industri dibebaskan menjadi 0%, sejak 1 Januari Produk China akan mengancam lebih 10 jenis komoditi karena harga lebih murah akibat praktek dumping yang dilakukan China. Produk China masuk ke segmen pasar menengah ke bawah dan mudah menyingkirkan produk dosmetik terutama buah-buahan dan hortikultura lainnya, perikanan, makanan minuman, obat- obatan, jamu-jamuan, kosmetik, pakaian jadi, alas kaki, mebel, keramik, barang kerajinan, dan sebagainya.

Neraca Perdagangan Indonesia dengan Beberapa Negara Asia Jan-Nov 2009 (US$ miliar) ChinaAseanKorselJepang Sumber : Ina Primina, diolah, BPS, 2010 Impor Ekspor Selisih 4,3

Sumber : Bisnis Indonesia 12 Feb 2010

Sumber : Bisnis Indonesia Arus Barang Perdagangan Luar Negeri Melalui Pelabuhan Tanjung Periok pada 2009 NegaraBarang Umum (ton)Peti Kemas (TEU s) ImporEksporImporEkspor Australia Afrika AS Jepang Eropa Timur Tengah China Korsel India Lainnya

Pasar TPT dalam negeri rata-rata Rp 75 triliun dengan volume 1,2 juta ton. Pada 2009 total pasar TPT domestik Rp. 77,612 triliun dan pada 2010 diperkirakan Rp 85,45 triliun. Sebanyak 50% - 60% dikuasi produk China (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) Dalam kurun tahun terakhir ini, total omzet per tahun Rp. 27 triliun, China mengambil porsi 60%. (Asosiasi Persepatuan Indonesia)

Untuk menghadapi ACFTA pemerintah telah membentuk Tim Koordinasi Penanganan Hambatan Industri dan Perdagangan melalui Surat Keputusan (SK) Menko Perekonomian No. Kep- 42/M.Ekon/12/2009. Tugas tim ini bekerja dengan fokus pada 3 (tiga) hal, yaitu penguatan daya saing global, pengamanan pasar domestik dan penguatan ekspor.

Peluang Menciptakan kawasan dengan 1,7 miliar konsumen, Kawasan dengan produk domestik bruto (PDB) sekitar US $2,0 triliun dan total perdagangan setiap tahunnya mencapai nilai US $1,23 triliun. Anggota ASEAN dan Cina terbebas dari pajak semua komoditi tersebut dalam perdagangan bilateral pada Indonesia kaya dengan budaya, yang bisa menjadi keunikan produk, dan inspirasi untuk lahirnya bisnis kreatif.

Resesi ekonomi pada awal 1980-an,Krisis moneter 1997/1998, Krisis energi dan pangan pada , Krisis keuangan global 2008/2009, Kekuatan Pengalaman dan gambaran Daya tahan Ekonomi Nasional

Kelemahan Bangsa “cepat lupa” dengan nasionalisme rendah; Lambatnya revitalisasi industri; Lemahnya faktor pembentuk daya saing industri; Pengalaman masa lalu, pragmatisme dalam pengambilan kebijakan ekonomi; Produksi dalam negeri, kandungan bahan baku impor masih tinggi yakni 28%-90% Pelayanan birokrasi menciptakan high cost economy

 Memperkuat struktur industri dalam negeri agar dapat meningkatkan daya saing, memperbaiki infrastruktur, membangun sistem birokrasi yang mendukung, mengembangkan kapasitas industri.  Menerapkan kebijakan suku bunga kredit (interest rate) yang mendukung bagi industri dalam negeri untuk membantu dunia usaha, terutama Usaha Kecil dan Menengah, agar dapat menekan biaya produksinya dan dengan demikian meningkatkan daya saingnya.  Menggalakkan semangat mencintai produksi dalam negeri dan mendahulukan penggunaannya. Untuk itu, kampanye produksi dalam negeri yang pernah dilakukan pada tahun 1980-an perlu dihidupkan kembali.  Mengamankan pasar dalam negeri bagi produksi barang dan jasa Indonesia, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang mutlak harus menggunakan produksi dalam negeri selama telah dihasilkan dengan mutu dan kualitas yang memadai.  Secara khusus bagi produk yang berkaitan dengan budaya, seperti batik, obat-obatan dan komestik tradisional perlu ada pengakuan sebagai “cagar budaya” yang secara ekonomi patut dilindungi.  Memberi perhatian khusus pada kabupaten yang industrinya menderita penurunan produksi akibat kesepakatan perdagangan bebas. Apa yang harus dilakukan dan didukung oleh birokrasi?

Krisis Ekonomi 1998 Krisis Ekonomi 1998 Krisis Ekonomi 2008 Krisis Ekonomi 2008 Krisis Ekonomi Asia Krisis Ekonomi Asia Krisis Ekonomi Global Krisis Ekonomi Global Kemiskinan Pengangguran Ketergantungan Kemiskinan Pengangguran Ketergantungan Globalisasi

Peran UMKM 23 Gulbiten dan Taymaz (2000) menyatakan bahwa usaha kecil dan menengah menjadi elemen penting dalam pengembangan dan perencanaan konsep industrialisasi di negara berkembang sebab karakteristik teknologi usaha kecil dan menegah yang bersifat padat karya menjadi faktor penting dalam penyerapan tenaga kerja. Batra dan Tan (2003) yang melakukan studi di negara-negara berkembang menemukan bahwa peranan usaha kecil dan menengah dalam perekonomian semakin penting dilihat dari sisi penciptaan lapangan pekerjaan dan peluang peningkatan pendapatan. Kasus Jepang, Singapura dan Malaysia

0,2 0,7 15,8 83, Besar Menengah Kecil Mikro 9,6% 5,9% 21,9% 62,5% Sumber: Diolah dari BPS, Sensus Ekonomi 2006

99,8%,4% 37,6% 30% UMKM sebanyak 99,8% yang menyerap tenaga kerja sebesar 90,4% hanya menikmati 37,6% kue nasional, dan realisasi kredit perbankan di bawah 30%

States have the power to create local conditions most conducive to new ideas and new inventions, which in turn inspire new companies, industries, jobs and growth

ACFTA-UMKM-BIROKRASI Memperkuat struktur industri dalam negeri yang memiliki daya saing dan berbasis pada kekuatan budaya Indonesia. Sejak tahun tercatat 10 (sepuluh) insentif dan stimulus yang dikeluarkan pemerintah yang terkait dengan K-UMKM, tetapi pada kenyataannya tidak ada perkembangan yang signifikan. Salah satu penyebab utamanya adalah kondisi birokrasi dan kebijakan publik kita, sebagaimana dikutip dalam laporan Bank Dunia 2010 tentang 15 hambatan berusaha dalam menghadapi pasar global.

30 SOCIAL VALUES CHALENGE THE STRUCTURES OF AUTHORITY AND CONTROL  PARTICIPATION  DEMOCRACY BASIC VALUES OF PUBLIC ADMINISTRATION

31 CENTRALIZED, CLOSED SYSTEM OPEN SYSTEM CORE VALUES SOCIAL VALUES ETHICS PARTICIPATION/DEMOCRACY TRANSPARANCY ACCOUNTABILITY

32  STRUCTURE  HIERARCHY  NETWORK  STAKEHOLDERS PARTICIPATION

33 MODELS OF GOVERNMENTS High Low Outsourced government High Network management capabilities Public private collaboration Low Hierarchical government Joined-up government Networking government (GOLDSMITH AND EGGERS, 2004)

34 THE DIFFUSION OF GOVERNANCE IN THE TWENTY-FIRST CENTURY Twentieth-century model Transnational corporations Intergovernmental organization Nongovernmental organization Local business State and local government Local Non-profit National corporations National nonprofits Private sectorPublic sector Third sector Supranational level National level Subnational level (KAMARACK AND NYE JR., 2002)

35 INTERDICIPLINARY INTERFACE OF PUBLIC ADMINISTRATION PUBLIC ADMINISTRATION LAW BUSINESS POLITICS ECONOMICS •ADMINISTRATIVE LAW •DISCRETIONARY POWERS PUBLIC CHOICE PUBLIC POLICY MANAGEMENT

KERANGKA PENGEMBANGAN MASYARAKAT MADANI KEKUATAN MASYARAKAT MADANI KEKUATAN MASYARAKAT MADANI Jaringan Komunikasi Kerakyatan Jaringan Komunikasi Kerakyatan JARINGAN KEUANGAN KOPERASI ONLINE Retail, Logistik & Jaringan Tata Niaga Grosir & Eceran Jaringan Sumber Pendanaan & Jaminan Asuransi Jaringan Kerja Pertanian Dan Perin- dustrian PUSAT DATA DAN KOMUNIKASI PRASARANA JARINGAN ARUS INFORMASI ARUS INFORMASI ARUS BARANG DAN JASA ARUS BARANG DAN JASA PENGEMB. SDM PENGEMB. SDM PENGEMB. TEKNOLOGI PENGEMB. TEKNOLOGI USAHA EKONOMI RAKYAT USAHA EKONOMI RAKYAT MODAL SOSIAL: Kebersamaan, Prakarsa, Kearifan Lokal, Kemandirian MODAL SOSIAL: Kebersamaan, Prakarsa, Kearifan Lokal, Kemandirian Jaringan Pengaman Sosial Jaringan Pengaman Sosial Jaringan Kelompok Usaha Produktif Jaringan Kelompok Usaha Produktif Jaringan Sosial Untuk Lingkungan Hidup Jaringan Sosial Untuk Lingkungan Hidup Jaringan Bantuan Hukum & Advokasi Kebijakan Publik Jaringan Bantuan Hukum & Advokasi Kebijakan Publik Jaringan Pembelaan Hak Asasi Dan Hak Pemb. Rakyat Jaringan Pembelaan Hak Asasi Dan Hak Pemb. Rakyat PEMBIAYAAN KELEMBAGAAN TELEKOMUNIKASI JARINGAN GERAKAN SOSIAL JARINGAN TEKNO- EKONOMI POLITIK PENGEMB. PRASARANA SOSIAL DAN EKONOMI

Pemberdayaan adalah proses, Cara, Perbuatan sesuatu agar berdaya (berkemampuan; berkekuatan) (Depdiknas. Kamus besar bahasa Indonesia. BP 2002) Proses Capacity Building dalam Peningkatan fungsi dan peran

Membuat Mampu (enabling) Memperlancar (fasilitating) Berkonsultasi (concultation Bekerja sama (collaborating ) Membimbing (mentoring ) Mendukung (supporting)

Pemetaan Potensi Analisis Potensi Penyusunan Desain Model Sosialisasi dan Diseminasi Pembentukan Kelompok Usaha Produktif dan Kreatif Penguatan Kelembagaan Keuangan Mikro Berbasis Kelembagaan Koperasi Konsultasi dan Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut dan Pengembangan

Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Pembangunan prasarana dan sarana yang dapat diakses oleh masyarakat pada lapisan paling bawah Perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah Stategi

Program Pemberdayaan

Penetapan target sasaran

Kelompok  Usia  Gender  Ekonomi  Sosial

Proses sosialisasi dan monev

Fasilitasi dan mediasi

Pelibatan lembaga di luar birokrasi  Pelibatan lembaga keuangan mikro  Lembaga Swadaya Masyarakat  Asosiasi-asosiasi/komite/dlsb

Dukungan infrastruktur

Program yang diseragamkan

Habits

Pemahaman Program

Trauma perubahan budaya

Masuknya Kelompok kepentingan

Komitmen aparat birokrasi

Citra program pemberdayaan masa lalu

Tugas pokok kita adalah melayani kehidupan, Apa yang kita lakukan saat ini adalah warisan pasti untuk anak cucuku kita kelak