 Sesuai PERMENKOMINFO No : 28 /PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang PENGGUNAAN NAMA DOMAIN go.id UNTUK SITUS WEB RESMI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH pasal 4.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN FORMASI PNS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Advertisements

E-GOVERNMENT PROVINSI JAWA BARAT Dra
Strategi Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Website BALITTANAH
Analisis E.goverment Badan Pengawasan Obat & Makanan (
SITUS TEKNIK INFORMATIKA
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
Badan Koordinasi Organisasi Wanita
Oleh: MARTAN KISWOTO DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Tata.
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Daftar Informasi Publik & Informasi Yang Dikecualikan
Web GIS (Geographical Information System)
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Standarisasi Kelengkapan Konten Oleh: Divisi Komlac.
Pedoman Membuat Tugas Backlink Web/forum/blog yang Anda buat backlink-nya harus terkait dengan tema artikel tugas yang Anda buat. Misalkan tugas Anda tentang.
LAPORAN OPERASIONALISASI
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi oleh PPID dan PPID Pembantu
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
SEJARAH PERKEMBANGAN, status, dan fungsi BAHASA INDONESIA
Program Bantuan Sosial
Disampaikan: Martan Kiswoto Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ERFA MEIYANI, Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan Cara Jual Beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Analisis E.goverment kesehatan (
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
ASISTENSI PRAKTIKUM EKOTOKSIKOLOGI PERAIRAN M10A135 1 (0-1)
Pengertian & Pembuatan Kebijakan SPMI
STATUTA PERGURUAN TINGGI
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
PENGELOLAAN WEBSITE PEMDA KENDAL
Website dishubkominfo.
Sistem Penjaminan Mutu
Ponorogo, 6 Juli 2017 Dinas Kominfo Provinsi Jatim PPID Agus DM
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
Sistem Penjaminan Mutu
STATUTA PERGURUAN TINGGI
PETA BISNIS PROSES MAHKAMAH AGUNG RI TUGAS FUNGSI
Forum Bakohumas 21 November 2012
DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2017 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 56 menyebutkan Setiap instansi Pemerintah wajib menyususn kebutuhan jumlah dan jenis.
PELATIHAN PEMBUATAN BLOG BAGI CALON GURU
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TEHNIK PELAPORAN DIP OLEH : SUMARNI, S.Pd
MENGENAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)
" IMPLEMENTASI USULAN PERMOHONAN PENDIRIAN, PERUBAHAN PERGURUAN TINGGI, PENAMBAHAN PRODI DAN ALIH KELOLA PERGURUAN TINGGI “ ISIS IKHWANSYAH SISTEM INFORMASI.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BPS KABUPATEN BULELENG
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
PPID KOTA MADIUN JL. PAHLAWAN NO.37 KOTA MADIUN
Logo unit kerja pemakalah
Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten Dra
PENGUATAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI & DOKUMENTASI PUBLIK
TUGAS ADMIN PPID & SUBDOMAIN
Rapat Persiapan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik
DISAMPAIPAIKAN OLEH LUGTYASTYONO bn PENGAWAS SMA Dinas P&k 2018
Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)
Pengelolaan website pemerintah daerah
Tata Cara Penanganan Pengaduan
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
Hubungan antara SN-Dikti dengan Kriteria Akreditasi
Pembentukan Sentra HKI Kota Prabumulih Rapat Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan Tim Sentra HKI Kota Prabumulih Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan.
Transcript presentasi:

 Sesuai PERMENKOMINFO No : 28 /PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang PENGGUNAAN NAMA DOMAIN go.id UNTUK SITUS WEB RESMI PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH pasal 4 ayat : (1) Setiap lembaga pemerintahan pusat dan daerah hanya boleh menggunakan atau mempunyai 1 (satu) alamat situs web dengan nama domain go.id. (2) Struktur organisasi lembaga pemerintahan pusat dan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan nama serta susunan selanjutnya dari sub domain

 Harus sub domain Kementerian Kelautan dan Perikanan karena UPT BAKIM secara kelembagaan merupakan unit kerja KKP  Format :

 Tampilan  Bebas formal  Identitas institusi :  Logo KKP + Logo BAKIM  Nama / Identitas UPT  Nomenklatur Kementerian  Nomenklatur Badan  UPT bersangkutan  Alamat yang jelas

 Isi harus masuk dalam koridor kedinasan  Wajib ada profil UPT  Tidak boleh memuat :  Peraturan Perundangan  Hasil ujicoba, intersepsi, pemantauan dan temuan HPI/HPIK yang lain yang belum di valisadi dan mendapatkan penetapan dari pusat  Forum UPT

 Boleh memuat :  Visi Misi  Prosedur Pelayanan  Tarif PNBP  Sarana Prasarana  Data Pegawai  Sejarah Ringkas UPT  Media Pembawa Dominan  Sumberdaya Perikanan wilayah setempat  Data Publikasi, leaflet, poster dan sejenis  Materi kegiatan terkait kegiatan lokal  Buku tamu