BERBAGAI PRAKTIK AKUNTANSI YANG DITERAPKAN OLEH PEMDA SAAT INI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)
Advertisements

STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
Disajikan pada acara Sosialisasi IPSAP dan Buletin Teknis SAP
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PSAP NO. 08: AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.
1 PSAP NO. 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1 PERATURAN PEMERINTAH NO 24 tahun 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
UNIVERSITAS PADJADJARAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1 MODUL PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
1 MODUL PSAP NO. 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
1 MODUL PSAP NO. 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
1 OVERVIEW LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Agustus 2007.
1 BULETIN TEKNIS NO. 04 PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH Oktober 2007.
1 MODUL PSAP NO. 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
1 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 1 MODUL PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Agustus 2007.
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
PSAP NO. 06 AKUNTANSI INVESTASI
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN PEMPROV DKI JAKARTA
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA PEMERINTAH
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 13 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
Utang Belanja Program Percepatan Akuntabilitas KeuanganPemerintah.
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
BAB 23 AKUNTANSI DI PERUSAHAAN DAGANG: PELAPORAN PERUBAHAN MODAL, NERACA, DAN ARUS KAS (METODE PERIODIK)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAPORAN KEUANGAN
Pendapatan dan Belanja
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KELOMPOK 4 O/P AKUNTANSI RAHMA DIANSYAH ( )
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
Akuntansi Sektor Publik
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
Matkul: AKPD Pertemuan 10: SAP (PP No 7 Tahun 2010)
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2018
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BAB 23 AKUNTANSI DI PERUSAHAAN DAGANG: PELAPORAN PERUBAHAN MODAL, NERACA, DAN ARUS KAS (METODE PERIODIK)
PSAP NO. 03 LAPORAN ARUS KAS
Penyajian Laporan Keuangan BLU PSAP 13
PSAP NO. 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
Transcript presentasi:

BERBAGAI PRAKTIK AKUNTANSI YANG DITERAPKAN OLEH PEMDA SAAT INI Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) Tahun 1981 Sistem Akuntansi yang berbasis SAKD Versi Tim Pokja 355/2001 Kepmendagri 29/2002 Sistem Akuntansi berbasis IPSAS Dan lain-lain.

STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI SAP PADA PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN (SESUAI KEPMENDAGRI 29/2002)

Strategi penerapan SAP Identifikasi cakupan penerapan Kepmendagri 29/2002. Bagan Akun Standar sesuai dengan SAP Mapping akun-akun Kepmendagri 29/2002 dengan SAP

Mapping akun-akun Kepmendagri 29/ 2002 dengan SAP Akun LRA Akun Neraca Akun LAK

Laporan Realisasi Anggaran Pos-pos Belanja Kepmendagri 29/2002 Belanja Administrasi Umum Belanja Pegawai Belanja Barang dan jasa: Bunga Belanja Perjalanan dinas Belanja Pemeliharaan Belanja Operasi dan Pemeliharaan Belanja Barang dan jasa Belanja Modal Belanja Tak Tersangka Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan: Bagi Hasil Subsidi Bantuan Sosial Hibah SAP Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang: Belanja barang pakai habis Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Bunga Subsidi Hibah Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tak Terdeuga Bagi Hasil

Neraca Klasifikasi Aset Kepmendagri 29/2002 Aktiva Lancar Belanja Dibayar Dimuka Investasi Aktiva Tetap Dana Cadangan Aktiva Lain-lain Bangunan Dalam Pengerjaan SAP Aset Lancar Belanja Dibayar Dimuka Investasi Jk Panjang Aset Tetap Dana Cadangan Aset Lainnya

Neraca Pos-pos Kewajiban Kepmendagri 29/2002: Utang Jangka Pendek .. … Utang Jangka Panjang SAP Kewajiban Jangka Pendek Bagian lancar utang jangka panjang Utang Biaya Kewajiban Jangka Panjang

Neraca Pos-Pos Ekuitas Kepmendagri 29/2002 Ekuitas Dana Umum Ekuitas Dana Dicadangkan Ekuitas Dana Donasi SAP Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Dana Cadangan

STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI SAP PADA PEMERINTAH DAERAH YANG BELUM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN

BATASAN “BELUM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN” Sudah menyusun Laporan Perhitungan APBD/LRA dan Nota Perhitungan tetapi belum menyusun Neraca, LAK, dan Catatan atas Laporan Keuangan

PENYUSUNAN NERACA AWAL

PENYUSUNAN NERACA AWAL Neraca Awal adalah Neraca yang disusun pertama kali oleh Pemerintah Daerah. Neraca Awal dapat disusun setiap saat Dalam rangka penerapan SAP, dianjurkan Neraca Awal disusun bertepatan dengan penyusunan Laporan Keuangan TA 2005

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN NERACA AWAL Menentukan ruang lingkup pekerjaan Menyiapkan formulir-formulir berikut petunjuk pengisiannya Memberikan penjelasan kepada tim yang akan melakukan penyusunan neraca awal Melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan inventarisasi aset dan kewajiban

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN NERACA AWAL Melakukan pengolahan data dan klasifikasi aset dan kewajiban sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Melakukan penilaian aset dan kewajiban Mencantumkan akun-akun aset, kewajiban dan ekuitas berikut jumlahnya dalam format neraca

PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Langkah-langkah Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2005 Siapkan data keuangan s/d 31 Desember 2005 Pindahkan data keuangan ke sub ledger yang sesuai dengan SAP Isikan GL sesuai dengan SAP Susun LRA per 31 Desember 2005

PENYUSUNAN LAPORAN ARUS KAS

Langkah-langkah Penyusunan Laporan Arus Kas per 31 Desember 2005 Siapkan data keuangan s/d 31 Desember 2005 Pindahkan data keuangan ke sub ledger yang sesuai dengan SAP Isikan GL sesuai dengan SAP Susun LAK per 31 Desember 2005  mapping LRA dan LAK

Langkah-langkah Penyusunan Laporan Arus Kas per 31 Desember 2005 1. Melakukan Mapping LRA dengan LAK Aktivitas Operasional - Arus Masuk Kas - Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi Non Keuangan Aktivitas Pembiayaan Aktivitas Non Anggaran Pendapatan - PAD - Penjualan AT - Pendapatan Transfer - Lain-lain Pdptn Yg sah Belanja - Belanja Operasional - Belanja Modal - Belanja Tak Terduga - Transfer Pembiayaan - Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan

Langkah-langkah Penyusunan LAK (2) 2. Melakukan inventarisasi/menambahkan saldo awal Kas di Kas Daerah 3. Melakukan inventarisasi/menambahkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 4. Melakukan inventarisasi/menambahkan saldo Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas= kenaikan/penurunan kas + Saldo awal Kas di Kasda + Saldo Kas di Bend. Pengeluaran + saldo kas di Bend. Penerimaan

website : http://www.ksap.org Terimakasih Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Gedung Perbendaharaan II Lantai 3 Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat Telp/Fax. 021-3524551 website : http://www.ksap.org email : webmaster@ksap.org