GENDER ANALYSIS PATHWAY UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Advertisements

Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PENERAPAN KEBIJAKAN ENERGI, APAKAH BIAS GENDER?
Oleh : Prof. Dr. Uswatun Hasanah Dr. Mutiara Hikmah
PRESENTASI BUPATI LINGGA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
KEWARGANEGARAAN Disadur dari buku Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan oleh Asep Kurnia, 2012.
Urgensi Perlindungan PRT di dalam & di luar Negeri
BAB I PENDAHULUAN   Para pendiri negeri ini, sungguh sangat arif dalam menyusun UUD 1945 menghargai peranan wanita pada masa silam dan mengantisipasi pada.
Pada bulan September tahun 2000, perwakilan-perwakilan dari 189 negara menandantangani Millennium Declaration, yang mengandung 8 butir capaian. Delapan.
RENCANA KERJA MADRASAH (RKM)
Human Development Approach to Strategic Planning in Aceh
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Anak di daerah
KESIAPAN SKPD DALAM IMPLEMENTASI ANGGARAN RESPONSIF GENDER
APLIKASI PRAKTIS GENDER ANALSYSIS PATHWAY
LAPORAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALs
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER
DIALOG MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DENGAN LEMBAGA MASYARAKAT PEDULI ANAK Jakarta, 31 Agustus 2010.
PUSAT STUDI WANITA LEMLIT UNJ
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Anggaran Responsif Gender
Position Paper Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan
Pendidikan Kewarganegaraan
UU 21/2000 (SP/SB) Penjelasan Umum Ayat (1)
KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, ANAK, MASYARAKAT DAN KB Oleh :
KONSEP DAN PEMAHAMAN GENDER DALAM PENDIDIKAN
KONSEP RANCANGAN RPJMN DAN PERSIAPAN PENYUSUNAN RENSTRA KNPP
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
HAK ASASI MANUSIA.
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Psikologi Dunia Kerja Pekerja Wanita dan Tenaga Kerja Cacat
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH
TENAGA KERJA WANITA DAN CACAT (Pertemuan ke-14)
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
1.MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA ISU: -PENDIDIKAN -KESEHATAN -KETENAGA-KERJAAN -KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN ISU STRATEGIS: -HUKUM YANG BERPIHAK -POLITIK.
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
KOMITMEN MASYARAKAT INTERNASIONAL TERHADAP PENDIDIKAN LITERASI
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. SUMBAR
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KESEHATAN REPRODUKSI DALAM PERSPEKTIF GENDER
PEREMPUAN KEKERASAN SOLUSINYA DAN
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Disebut juga.
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
PERSPEKTIF GENDER Oleh: Iwan Setiawan.
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
Wanita dan Hukum Seks dan Gender.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Ekonomi Pembangunan Pengaruh Kesenjangan Gender Terhadap Pembangunan
PERSPEKTIF GENDER Oleh: Iwan Setiawan.
BIODATA NAMA. : Drs. Subagyo. MA Tempat/
Pengertian, jenis dan Gender Indek (HDI, GDI dan GEM)
Mekanisme kerja KPPPA dan pola untuk menyusun disain program
Komitmen Indonesia pada ICPD dan MDG’s
Relasi Gender dalam Masyarakat Indonesia
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pengarusutamaan Gender
PEREMPUAN KEKERASAN SOLUSINYA DAN
ICPD dan MDGS Indikator dan Pencapaian di Indonesia
ANTAR KERJA KHUSUS.
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Disusun oleh :       Kasmiati (H )
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL Dra. Sri Danti Anwar, MA Sekretaris Kementerian PP dan PA 1.
Kekerasan terhadap Perempuan
Transcript presentasi:

GENDER ANALYSIS PATHWAY UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA Disampaikan Oleh: Dra. Ismi Dwi Astuti N, M.Si Pada: Pelatihan Gender Analysis Pathway bagi Perencana Pembangunan di Kota Surakarta, 17-18 Januari 2005

Pendahuluan Landasan hukum formal Indonesia (maupun Internasional) telah menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara termasuk antara laki-laki dan perempuan. UUD 1945 Menjamin kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pendidikan UU Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan (dulu P2W) telah dilaksanakan secara terencana sejak 1978 Peningkatan Peranan Wanita dalam pembangunan dll

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan : setiap instansi pemerintah perlu mengintegrasikan kesetaraan dan keadilan gender ke dalam program sektor dan daerah masing-masing Kepmendagri 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah: PUG dalam perencanaan pembangunan mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan yang ada (muskelbang, muscambang, muskotbang, sampai rapat koordinasi pembangunan nasional.

Indikator Makro Kesenjangan Gender: Meskipun landasan hukumnya jelas, ternyata kesenjangan gender hingga saat ini masih terjadi. (Disebut terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis kelamin berada dalam keadaan tetinggal dibandingkan jenis kelamin lain). Indikator Makro Kesenjangan Gender: Gender Development Index (GDI): mengukur kesenjangan gender dilihat dari bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Gender Empowerment Measures (GEM): mengukur kesenjangan gender dalam hal keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan

KOMPONEN GDI GENDER DEVELOPMENT INDEX (GDI) Sumbangan Pendapatan Angka Melek Huruf Orang Dewasa Rata-Rata Usia Harapan Hidup Rata-rata Lama Pendidikan Indeks Kesehatan Indeks Pendidikan Indeks Perekonomian GENDER DEVELOPMENT INDEX (GDI)

GENDER EMPOWERMENT MEASURES (GEM) KOMPONEN GEM POLITIK: Anggota Parlemen EKONOMI: Tenaga Profesional Manajer Angkatan Kerja Rata-Rata Upah di Sektor non Pertanian GENDER EMPOWERMENT MEASURES (GEM)

Tabel 1 : Evaluasi Kinerja Pembangunan Gender Indonesia (menurut peringkat) URAIAN 1998 2001 2002 2003 GDI Indonesia 90 92 91 Jumlah Negara 174 162 /146

HDI DAN GDI Jawa Tengah dan Yogyakarta 2002 KOMPONEN GDI Jawa Tengah GDI Yogyakarta L P Usia harapan hidup 66,3 70,3 69,0 72,9 Melek huruf dewasa 91,4 78,4 78,3 93 Rata-rata lama pendidikan 6,7 5,4 8,8 7,1 Proporsi angkatan kerja 59,2 40,8 54,4 45,6 Indeks/Ranking 57,4 Ranking 10 66,4 Ranking 1

Permasalahan Perempuan dan Anak INDONESIA Anak-anak Pendidikan: BH 14,5%: 6,9% (2001) Kesehatan: AKI 334/100.000 (2000) Pendapatan/pekerjaan: TPAK: 42,8%:73,5%) Persentase pengambilan keputusan: hanya 15% Perlindungan hukum: kekerasan terhadap perempuan, pelecehan seksual, TKW, dll. Pekerja anak: 2,5 Juta Anak Jalanan: 150.000 anak Child Abuse. Anak yang berkonflik dengan hukum: 4000 anak Anak yang dilacurkan (Anjal/Eska): 40.000-70.000 Anak yang diperdagangkan (traficking): 12.000 Anak dengan HIV AIDS: 15 (<15 tahun); 69 (15-18 tahun) Anak dengan Narkoba: 120.000-1 juta? Anak yang dilibatkan dalam kegiatan politik Anak telantar Anak yatim piatu Anak cacat: 10,6juta Anak dengan gizi buruk Anak putus sekolah 11,7 juta

APA PENGARUSUTAMAAN GENDER ITU ? strategi mencapai kesetaraan dan keadilan gender Melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki Ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan

? APA KEUNTUNGAN MENYELENGGARAKAN PUG Dapat diidentifikasi apakah laki-laki & perempuan Memperoleh akses yang sama kepada sumberdaya pembangunan ; Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan keputusan ; Memiliki kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan; dan Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan;

APA KONDISI AWAL DAN KOMPONEN KUNCI YANG DIPERLUKAN BAGI PELAKSANAAN PUG ? KONDISI AWAL KOMPONEN KUNCI 1. Komitmen politik 2. Kerangka kebijakan Data dan Statistik Gender Kelembagaan/Struktur Gender analysis Skill Alat dan Sistem Monev K I E Peran serta Masyarakat 3. Struktur dan mekanis-me Pemerintah 4. Sumber Daya 5. Sistem informasi dan data 6. Alat analisis 7. Masyarakat madani

PENGERTIAN : AKSES PERAN KONTROL MANFAAT ANALISIS GENDER ADALAH PROSES MENGURAI DATA DAN INFORMASI SECARA SISTEMATIK TENTANG KEDUDUKAN, FUNGSI, PERAN DAN TANGGUNG JAWAB LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN DAN FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA AKSES PERAN KONTROL MANFAAT Culturally learned behaviors and expectation Culturally assigned roles Rekayasa sosial

TUJUAN ANALISIS Gender 1. Mengidentifikasi kesenjangan gender (peran, akses, kontrol dan manfaat yang diperoleh). 2. Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender 3. Merumuskan permasalahan sebagai akibat adanya kesenjangan gender. 4. Mengidentifikasi langkah-langkah/ tindakan intervensi yang diperlukan.

Akses : adalah peluang atau kesempatan dalam sumber tertentu Peran : adalah keikutsertaan atau partisipasi suatu kegiatan dan atau pengambilan keputusan Kontrol : adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan Manfaat : adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal

Gender Analysis Pathway (GAP) Pengertian: merupakan salah satu alat analisis gender yang dapat membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan atau program pembangunan. Metode ini dimaksudkan untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program-program pembangunan. Dengan GAP dapat diidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana/kebijakan/ program/ proyek/ kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.

Gender Analysis Pathway - GAP I. ANALISIS KEBIJAKAN GENDER Gender Analysis Pathway - GAP 1 Tujuan Kebijakan 2 Data Pembuka Wawasan (Terpilah Berdasar seks) Kuanitatif Kualitatif II. FORMULASI KEBIJAKAN GENDER III. RENCANA TINDAK KEBIJAKAN GENDER 5 Tujuan Kebijakan Gender Apa yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan? 7 Kegiatan PELAKSANAAN PEMANTAUAN & EVALUASI 3 Faktor-faktor Kesenjangan Akses Partisipasi Kontrol Manfaat 8 Sasaran 6 Indikator Gender 4 Isu Gender Kesenjangan apa, di mana, mengapa

Langkah I : ANALISIS KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER Tujuan/sasaran/program/proyek/ Kegiatan pembangunan saat ini Data & informasi pembuka wawasan [terpilih menurut jenis kelamin] Kuantitatif & kualitatif Faktor penyebab kesenjangan gender - Akses - Kontrol - Partisipasi - Manfaat Masalah gender Apa - Dimana Mengapa - Bagaimana

Analisis Tujuan/sasaran 1 PROPENAS/PROPEDA, REPETA/REPETADA, RENSTRA dll apakah formulasinya : Netral Gender Bias Gender Responsif Gender Analisis Tujuan/sasaran Kebijakan/program/ Proyek/kegiatan

Fokus Analisis: Kebijakan netral gender: kebijakan / program / kegiatan atau kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin. Kebijakan bias gender : kebijakan / program / kegiatan atau kondisi yang menguntungkan pada salah satu jenis kelamin yang berakibat munculnya permasalahan gender Kebijakan responsif gender : kebijakan / program / kegiatan pembangunan yang sudah memperhatikan berbagai pertimbangan untuk terwujudnya kesetaraan & keadilan, pada berbagai aspek kehidupan antara laki-laki dan perempuan

Contoh : Kebijakan Pembangunan Pendidikan adalah: Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan pada setiap jenjang pendidikan Program: Pemberian beasiswa untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dan proporsional kepada siswa yang memiliki prestasi belajar memadai tetapi berkemampuan ekonomi lemah Pada umumnya kebijakan maupun program pemerintah hingga saat ini masih netral gender (gender netral) dan kadang-kadang, secara tidak sengaja, mempunyai dampak kurang menguntungkan bagi perempuan dan atau laki-laki sebagai suatu kelompok.

2 data kuantitatif kualitatif Tujuan: SAJIKAN DATA/INFORMASI PEMBUKA WAWASAN: data kuantitatif kualitatif (Data harus relevan dengan Langkah 1). 2 Tujuan: Menunjukkan ada/tidaknya kesenjangan gender Menunjukkan bagaimana kebijakan saat ini memberi dampak berbeda Menunjukkan pada Perencana Tentang adanya Kesenjangan karena perbedaan pengalaman, aspirasi dan permasalahan antara perempuan

Contoh: Ketidak setaraan gender di bidang pendidikan terjadi antara lain dari gejala berbedanya akses atau peluang bagi laki-laki dan perempuan dalam pemilihan jurusan dan program studi: laki-laki dominan pada pertanian dan kehutanan (72,05%), teknologi dan industri (97,56%). Perempuan dominan pada ketatausahaan (76,52%), pekerjaan sosial (49,3%), seni kerajinan (60%) serta teknologi kerumahtanggaan (98,1%) (Depdiknas, 1998).

Misal: Pemisahan Gender Menurut Program Studi di SMK Dan Jenis Kelamin Tahun 2000-2001 Sumber: Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas, 2000/2001

Faktor-faktor penyebab Diisi dengan faktor penyebab kesenjangan dilihat dari aspek : Akses : peluang pada sumber daya Kontrol: mampu dlm penguasaan/ pengambilan keputusan Peran/partisipasi : intensitas dalam kegiatan program dan proses pengambilan keputusan Manfaat : apakah seimbang antara laki-laki dan perempuan Analisis Faktor-faktor penyebab kesenjangan gender 3

Misal: FAKTOR PARTISIPASI : Pada SMK, perempuan kurang terwakili (underrepresented) dalam komposisi siswa di SMK. Gejala tersebut merupakan akibat dari adanya stereotipe dalam masyarakat tentang peran gender. FAKTOR AKSES: Akses bagi perempuan terhadap jurusan-jurusan yang bersifat hard science masih rendah. Hal ini tidak disebabkan oleh sistem seleksi masuk SMK, tetapi lebih disebabkan oleh rendahnya proporsi perempuan yang memilih jurusan pertanian dan kehutanan atau teknologi dan industri.

FAKTOR KONTROL : Dalam keluarga, ayah berfungsi sebagai kepala keluarga. Nilai, sikap, pandangan ayah sebagai kepala keluarga berpengaruh di dalam proses pengambilan keputusan keluarga, khususnya keputusan untuk memilih jurusan atau keahlian bagi anak-anak. Perempuan yang dianggap sebagai pemeran fungsi domestik (domestic roles), lebih diarahkan utnuk memilih jurusan atau keahlian yang dianggap oleh orang tua sesuai dengan peran jenisnya, seperti psikologi, bahasa dan sastra, dan perawat kesehatan. Laki-laki yang dianggap sebagai penopang ekonomi keluarga (bread winner), diarahkan untuk memilih ilmu-ilmu dasar dan teknologi seperti teknologi dan industri.

FAKTOR MANFAAT: ketidaksetaraan gender dalam pemilihan jurusan-jurusan atau program studi berakibat kepada diskriminasi gender (gender discrimination) pada institusi-institusi pekerjaan dan sistem penggajian. Laki-laki memiliki kesempatan memperoleh keahlian dan status profesional yang tinggi. Akibatnya, rata-rata penghasilan laki-laki lebih tinggi dibandingkan rata-rata penghasilan perempuan, terjadi bias gender dalam peran-peran sosial yang berbeda.

4 Diisi dengan isu gender secara rinci : Apa yg dijelaskan oleh faktor kesenjangan. Dimana letak kesenjangan (di kebijakan,di program,atau di komunitas (internal lembaga eksternal lembaga) Mengapa terjadi kesenjangan Bagaimana kesenjangan terjadi Apa akar permasalahannya Apakah ada kontribusi kebijakan dlm kejadian ketidak setaraan gender Isu Kesenjangan gender 4

4. Misal: Masih terjadinya gejala pemisahan gender (gender segregation) disebabkan oleh nilai dan sikap keluarga yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat, yang akhirnya mengakibatkan adanya bias gender dalam peran-peran sosial yang berbeda. Hal ini berakibat kepada diskriminasi gender (gender discrimination) pada institusi-institusi pekerjaan dan sistem penggajian.

TAHAP KEDUA FORMULASI KEBIJAKAN RESPONSIF GENDER ( 2 langkah ) 1 2 Perumusan kembali kebijakan program/ proyek/kegiatan yang responsif gender Indikator Gender ( alat ukur keberhasilan )

Formulasi kebijakan kesetaraan dan keadilan gender dibuat untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi lebih optimal dalam proses pembangunan dan mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan tersebut. Untuk itu perlu ditetapkan indikator yang jelas, baik berupa indikator kuantitatif maupun indikator kualitatif yang memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah berkurang atau terhapus.

Contoh: 5. Rumusan kebijakan yang responsif gender: Pemberian beasiswa kepada siswa secara proporsional untuk memasuki jurusan-jurusan/ Program studi yang bias gender dengan tetap memperhatikan kualitas 6. Indikator Gender (gender indikator) Proporsi laki-laki yang masuk ke jurusan bisnis dan manajemen meningkat dari 35 % menjadi ….. % Proporsi perempuan yang masuk ke jurusan … menigkat dari …. % menjadi ….. %

TAHAP KETIGA RENCANA AKSI YANG RESPONSIF GENDER 1 2 RENCANA AKSI SASARAN

Seluruh Kegiatan dalam rencana aksi harus sesuai dengan tujuan yang telah diidentifikasi dalam tahap formulasi kebijakan kesetaraan dan keadilan gender. Rencana aksi perlu disertai dengan sasaran kuantitatif dan kualitatif untuk setiap rencana aksi sehingga indikator keberhasilan untuk mengukur kinerja dalam mengimplementasikan rencana aksi terlihat jelas.

Misal: Rencana Aksi pada Program Pendidikan Menengah Peningkatan partisipasi belajar bagi lulusan SLTP untuk memasuki SMK yang selama ini didominasi laki-laki dan perempuan saja Indikator Rencana Aksi: Meningkatnya jumlah dan proporsi laki-laki dan perempuan dalam memasuki SMK menurut program studi.

TAHAP KEEMPAT PELAKSANAAN PROSES PELAKSANAAN DARI KEGIATAN/RENCANA AKSI YANG TELAH DIRANCANG

TAHAP KELIMA MONITORING DAN EVALUASI DILAKUKAN PADA SEMUA TAHAPAN DAN LANGKAH-LANGKAH

Panduan BA/ Pembelajaran, CONTOH KEGIATAN DAN SASARAN PUG BIDANG PENDIDIKAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2004 Pemegang Kebijakan Pusat/ Prop/ Kab-Kota CAPACITY BUILDING WORKSHOP, RTD, AUDIENSI Perencana & Pengelola Program Rencana & responsif gender PELATIHAN GAP-POP TRAINING PT/ PSW Analisis situasi/ Profil Gender Pendidikan Database/ Website Uploading Kebijakan Responsif gender STUDI KEBIJAKAN/ PENG. MODEL KEMITRAAN LSM/ Org. Perempuan PKBG/ Life Skills Masyarakat Berwawasan Gender Position Paper/ RAN - RAD PANDUAN BAHAN AJAR/ GENDER KIT RESP.GENDER Penerbit/ Penulis/ Sekolah/ Stakeholders. Panduan BA/ Pembelajaran, Pengelolaan Sekolah Responsif Gender KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN DATA & WEBSITE MEDIA KIE

Curriculum Vitae Nama : Dra. Ismi Dwi Astuti N, M.Si Pendidikan S1 Administrasi Negara Fisip UNS S2 Administrasi Negara-UGM Pekerjaan Dosen S1 FISIP UNS Dosen S2 Magister Administrasi Publik (MAP) UNS Kepala Pusat Penelitian Dan Pengembangan Gender-LPPM UNS Jabatan Lain Anggota Kelompok Kerja Pendidikan Adil Gender-Depdiknas Pusat Alamat Pusat Penelitian Dan Pengembangan Gender LPPM UNS Kampus Kentingan Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta Telp/ fax: (0271) 632916; HP 081 2262 3959 E-mail: ismi@fisip.uns.ac.id