Internet dan Demokrasi di Indonesia

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Policy-Making Sebagai Pelaksanan Fungsi Governance.
Advertisements

Pertama mengudara (1988) Peresmian (1989) Pelepasan dekoder (1989) Siaran bebas (1991) TV besar di indonesia (2004)
KELAS XII IPA - SEMESTER 1
PUBLIC RELATIONS KONSEP DASAR.
MENGANALISIS SISTEM POLITIK DI INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIA 0LEH Ir Sutopo MP
LEMBAGA * INSTITUTION * Pranata : + Lembaga Perkawinan + Lembaga Praperadilan + dan sebagainya * Organisasi / Badan + LIPI + Lemhanas BAB V KELEMBAGAAN.
Pendidikan Pancasila Dosen: Drs.Mudjiyana, M.Si
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
Politik menjadi tergantung pada mediasi media sehingga media & politik menjadi institusi komplementer. (saling isi-saling melengkapi) 1970 : Media membangun.
Peranan Pers dalam Kehidupan Masyarakat Demokratis
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
Eksternalitas Penyiaran
Nama Dosen : Bpk Mujiyono
MEMBUAT MEDIA PENGAJARAN
KELOMPOK 1 AYU AGUSTIN (ERC1B011074) 2. HERLINA SINAGA (ERC1B011068)
AAbad 18 MMendominasinya ruang privat borjuis PPertemuan antara reading societies- kaum intelektual- kaum aristokrasi SSalon & Kedai Kopi.
REFORMASI DI INDONESIA
PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN DIRECT MAIL UNTUK PEMASARAN.
ILMU EKONOMI DAN PERMASALAHANNYA
SEJARAH TELEVISI DI INDONESIA
BAB 3 PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
PEMAHAMAN WARGA NEGARA TENTANG KONSTITUSI DAN HAK ASASI WARGA NEGARA
POLLING DAN PENDAPAT UMUM
MENGGAGAS FORMAT KEPEMIMPINAN YANG IDEAL MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL (sebuah catatan lepas) M. Nurul Yamin.
Media Massa dan Demokratisasi
Teknologi Informasi dan Komunikasi
KOMUNIKASI MASSA DAN MASYARAKAT MODERN Pertemuan 9 & 10
Penguatan Posisi Tawar Rakyat dalam Pemilu
Welcome to the Manajemen Media TV Class
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
Bentuk dan Dasar Negara Indonesia
Opini Publik.
Kepemilikan Media Kuliah 3 – 11 Februari 2011.
Era Percetakan.
KOMPETENSI V PERTEMUAN MINGGU VI
PARTISIPASI POLITIK DALAM DISTRIBUSI DAN ALOKASI SUMBER POLITIK
Universitas Sumatera Utara Medan
KOMPETENSI !V V PERTEMUAN MINGGU VI
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
Demokrasi Pengertian Demokrasi
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
Desentralisasi dan Demokratisasi di Daerah
Konglomerasi Media di Indonesia
BUDAYA POLITIK DI I N D O N E S I A
KOMUNIKASI MASSA CYBER COMMUNICATION.
Media dan Masyarakat suatu Teori Fungsionalis Teori Fungsionalis menjelaskan bahwa institusi dan praktek sosial berkaitan dengan kebutuhan dari Masyarakat.
Pengertian dan Ruang Lingkup Sosiologi Politik
Publik & Pertarungan Opini
Apa dan Mengapa Demokrasi?
REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN GOOD GOVERMENT
Media dan Opini Publik Rofiuddin
Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia
PERAN MEDIA & KOMUNITAS MENGAWAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH BERKUALITAS
Masyarakat madani.
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
PUBLIC SPHERE AND PUBLIC SPACE
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
STRUKTUR & ORGANISASI MEDIA
MEDIA MASSA dan DEMOKRATISASI
Materi-4 Pengantar Ilmu Politik INSTITUSI POLITIK
Kontribusi Media Lokal dalam Memacu Pertumbuhan Ekonomi
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 2
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
Peranan Pers dalam Kehidupan Masyarakat Demokratis
SEJARAH TELEVISI DI INDONESIA
PRODUKSI BERITA TV-PART 1
Transcript presentasi:

Internet dan Demokrasi di Indonesia

Materi Media dan Demokrasi Internet dan Demokrasi Teknologi Komunikasi Untuk Demokrasi Baru Kasus-kasus

Media Medius:tengah, perantara, atau pengantar Media: alat pengantar informasi Media: Cetak, elektronik (TV, radio, koran, dsb)

Tiga Perspektif Media Perspektif ekonomi (media merupakan institusi yang dapat diposisikan sebagai alat untuk meraih keuntungan. Media diibaratkan sebagai barang dagangan oleh pemiliknya) Perspektif sosiologis (media merupakan sebuah institusi yang berperan sebagai agen social mempunyai peran yang sangat signifikan dalam membentuk pola pikir manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Media dijadikan sebagai salah satu referensi utama yang dapat mempengaruhi perilaku tiap individu ) Perspektif politik (media merupakan institusi yang menyajikan informasi dengan membawa ideologi tertentu. Setiap pesan yang dikonstruksi media pastinya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Dalam konteks yang lebih luas media diibaratkan sebagai pihak yang mampu menjadi oposan bagi pemerintah)

Demokrasi Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut

Demokrasi Demos yang berarti rakyat Kratos/cratein yang berarti pemerintahan

Prinsip Trias Politica Eksekutif (Presiden) Yudikatif (Mahkamah Agung) Legislatif (DPR)

Suprastruktur Politik Infrastruktur Politik

Indonesia Soekarno 18 Agustus 1945 sd 22 Februari 1967 Soeharto 22 Februari 1967 sd 21 Mei 1998 Baharuddin Jusuf Habibie 21 Mei 1998 sd 20 Oktober 1999 Abdurrahman Wahid 20 Oktober 1999 sd 23 Juli 2001 Megawati Soekarnoputri 23 Juli 2001 sd 20 Oktober 2004 Susilo Bambang Yudhoyono 20 Oktober 2004 sd 20 Oktober 2009; 20 Oktober 2009 -…….

Media dan Demokrasi Juergen Habermas (The Structural Transformation of the Public Sphere: an Inquiry into a Category of Bourgeois Society) Ruang publik mrp media untuk mengkomunikasikan informasi dan juga pandangan Pada perkembangan selanjutnya ruang publik juga menyangkut ruang yang tidak saja bersifat fisik (face to face), seperti lapangan, warung-warung kopi dan salon, tetapi juga ruang di mana proses komunikasi bisa berlangsung. Misal dari ruang publik yang tidak bersifat fisik ini adalah media massa, internet, dsb. Di media massa itu masyarakat membicarakan kasus-kasus yang terjadi di lingkungannya. Penguasa yang tidak menerima dikritik dan media massa yang menolak memuat sebuah artikel karena takut kepada penguasa juga sebagai tanda bahwa sebuah ruang publik belum tercipta

Public sphere/ruang publik Public sphere/ruang publik pada dasarnya merupakan suatu kondisi/situasi bertemu dan berinteraksinya publik dengan negara, berlangsung dalam ruang fisik (public space) dan ruang non fisik / sistem kepublikan (public system). “Terbangun atas orang per orang yang secara bersama disebut publik yang mengartikulasikan kepentingan/kebutuhan masyarakat/ bersama dengan/melalui negara.”

Public sphere/ruang publik Idealnya, ruang publik diciptakan untuk memberi kesempatan pada publik untuk turut serta dalam debat publik yang bersifat rasional. Ruang publik diharapkan dapat menjadi zona bebas dan netral yang di dalamnya berlangsung dinamika kehidupan warga secara personal/individu, yang bersih/terbebas dari kekuasaan negara, pasar dan kolektivisme (komunalisme)

Public sphere/ruang publik Menurut Habermas, munculnya ruang public pada abad ke 18 di Eropa, dikarenakan munculnya pula kaum borjuis kapitalis (pedagang yang bukan keturunan bangsawan) yg  dengan menggunakan kekayaan dan pendidikan yg mereka miliki berusaha untuk melepaskan ketergantungan mereka terhadap Gereja dan Negara saat itu. Di Inggris, awalnya para kaum borjuis tsb berkumpul di kedai2 kopi membicarakan seni, sastra, budaya, dsb lalu pembicaraan tsb berkembang menuju pada hal2 yg bersifat ekonomi, politik, dsb.  Sama halnya dg yg terjadi di Inggris, di Prancis para kaum borjuis tsb juga melakukan hal yg sama di salon2 tempat mereka berkumpul. Dalam perkembangannya muncul wacana reformasi parlemen, pers/ surat kabar yang independen, dsb walaupun hal ini ditentang oleh pemerintah pada saat itu.

Public sphere/ruang publik Hingga muncullah “Ruang Publik”yang dalam hal ini juga berkaitan dengan media sebagai wadah komunikasi diantara anggota2 publik itu sendiri. Ruang public muncul sebagai suatu wilayah spesifik/ wilayah public yg dihadirkan utk beroposisi dg wilayah privat. Istilah public juga muncul sbg  salah satu sector dari opini public yg sengaja dibentuk utk melawan otoritas. Selanjutnya opini public juga sering disebut  organ2 publik krn opini public bergantung pada organ Negara/ media seperti pers yg menyediakan wadah komunikas diantara anggota2 publik itu sendiri. Konsep ruang  publik yang diangkat Habermas ini adalah ruang bagi diskusi kritis, terbuka bagi semua orang.

Public sphere/ruang publik Pada ranah publik ini, warga privat (private people) berkumpul untuk membentuk sebuah publik, di mana nalar publik tersebut akan bekerja sebagai pengawas terhadap kekuasaan Negara. Ciri khas dari ruang public tersebut antara lain: adanya debat terbuka, reportase yg akurat/ penuh/ tdk ada sensor, kritis, kebebasan dari kepentingan ekonomi dan kendali/ intervensi Negara, dsb. Intinya yg diperjuangkan saat itu adalah kebebasan pers, reformasi politik, keterwakilan yg lebih besar, dsb.

~KOMUNIKASI GLOBAL~

Demokrasi Deliberatif Demokrasi Deliberatif: Demokrasi yg dijalankan serta diuji melalui diskursus (perbincangan wacana topik tertentu) sehingga produk2nya merupakan suatu kontrol publik yg memihak kpd kepentingan serta kesejahteraan publik, meskipun tdk berarti publik mendikte pemerintah.

Demokrasi Deliberatif Dalam hal ini diharapkan berbagai kebijakan yang ada merupakan sebuah kebijakan yang sudah teruji kemaslahatannya “dalam ruang public” sehingga menghasilkan sebuah kebijakan yang benar2 memberikan kebaikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kemerosotan Ranah Publik Habermas menganalisis kemerosotan ranah publik terjadi pada abad ke-20. Yaitu, dengan bangkitnya kapitalisme negara, industri budaya, dan posisi yang semakin kuat di pihak perusahaan ekonomi dan bisnis besar dalam kehidupan publik. Dalam hal ini, ekonomi besar dan organisasi pemerintah telah mengambil alih ruang publik, di mana warga negara hanya diberi kepuasan untuk menjadi konsumen bagi barang, layanan, administrasi politik, dan pertunjukan public.

Kemerosotan Ranah Publik Menurut Habermas, berbagai faktor akhirnya mengakibatkan kemerosotan ranah publik. Salah satu faktor itu adalah pertumbuhan media massa komersial, yang mengubah publik menjadi konsumen yang pasif. Sehingga menyebabkan opini publik diatur oleh para elite politik, ekonomi, dan media, yang mengelola opini publik sebagai bagian dari manajemen sistem dan kontrol social.

Kemerosotan Ranah Publik Yakni, kondisi di mana perusahaan-perusahaan raksasa mengambil alih ranah publik, dan mengubah ranah publik itu dari ranah perdebatan rasional menjadi ranah konsumsi yang manipulatif dan pasif. Dengan adanya manipulasi dari para elit tersebut, hal inilah yang disebut sebagai “kemerosotan ranah public”, yang seharusnya ruang public tsb dimanfaatkan dan digunakan untuk kemaslahatan/ kebaikan seluruh lapisan masyarakat

Publik Publik adalah warga negara yang memiliki kesadaran akan dirinya, hak-haknya, kepentingan-kepentingannya. Publik adalah warga negara yang memiliki keberanian menegaskan eksistensi dirinya, memperjuangkan pemenuhan hak-haknya, dan mendesak agar kepentingan-kepentingannya terakomodasi. Sehingga publik bukanlah kategori pasif, melainkan aktif. Publik bukan kerumunan massa yang diam (mass of silent).

Media dan Demokrasi (Indonesia) Sebelumnya: Terkekang, tdk bebas, dikontrol penuh oleh pemerintah, dsb Sekarang: Tdk lagi terkekang, terlalu bebas, kontrol pemerintah tdk sekuat dahulu, dsb Kampanye, pencitraan, kontrol sosial, dsb Ruang publik: digunakan utk kontrol thd pemerintah via media massa Ruang publik: bisa digunakan utk mengontrol kondisi sosial, politik, masyarakat melalui manipulasi via media massa, cth: survei/ jajak pendapat yg memihak kpd kelompok/ tokoh tertentu

Media dan Demokrasi Media mrp sebuah”ruang publik” Media bisa dikatakan tergantung pada kondisi sosial, politik dan struktural masyarakat Media memiliki pengaruh besar Media (objektif dan subjektif)

Indonesia Fenomena konglongmerasi Komposisi kepemilikan media elektronik (stasiun TV), Agus Sudibyo dalam Ekonomi Politik Media Penyiaran (2004) mengungkapkan, bahwa RCTI dimiliki Bambang Trihatmodjo. Para pemegang saham SCTV, adalah Henry Pribadi dan Sudwikatmono (adik tiri Soeharto) serta Halimah Trihatmodjo (menantu Soeharto). TPI dimiliki oleh Tutut. Saat Tutut menjabat sebagai Ketua Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) juga menancapkan pengaruhnya yang luar biasa pada sektor bisnis radio komersial. Indosiar dimiliki oleh Salim Grup, kelompok bisnis yang dimiliki oleh Liem Sioe Liong (kroni Soeharto). Hanya ANTV (1993) yang tidak punya kaitan langsung dengan Cendana. Stasiun televisi ini dimiliki Bakrie Group dan Agung Laksono, tokoh Golkar. Dalam bisnis media, Bob Hasan memegang hak monopoli suplai kertas Koran lewat PT Aspex Papers (Sudibyo, 2004:16).

Indonesia Fenomena konglongmerasi Metro TV: Surya Paloh Trans TV: Chairul Tandjung TV One, AN TV: Aburizal Bakrie MNC: Hary Tanoesoedibjo Dsb

Fungsi ideal media Pertama, media harus memberikan informasi pada warga tentang apa yang terjadi disekitarnya. Kedua, media harus mengedukasi warga pada pemaknaan dan sifnifikansi sebuah fakta. Ketiga, media harus menghadirkan sebuah platform pada wacana politik publik dan memfasilitasi pembentukan opini publik. Keempat, melaksanakan peran watchdog of journalism. Kelima, media menjadi saluran advokasi bagi sebuah pandangan politik. (Brian McNair. 2003. An Introduction to Political Communication. London : Routledge).

Internet dan Demokrasi Memberikan ”tempat/ wadah baru” bagi individu utk bebas berpendapat Contoh: bagaimana seorang Obama sang presiden Amerika terpilih telah berhasil menggunakan media social networking di Internet sebagai sarana membangun basis massa dukungan dan fund raising (penggalangan dana). Keberhasilan Obama ini bisa menjadi role models penggunaan internet oleh elit terutama capres-capres di Indonesia Blog, Facebook, Youtube, dsb

Internet dan Demokrasi Sebuah ruang publik dalam berdemokrasi Kontrol sosial dari masyarakat Media yg dpt menyampaikan berbagai pendapat Media pencitraan (baik maupun buruk) Memiliki pengaruh

Internet dan Demokrasi "Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Rianto" menjadi faktor pendorong bebasnya dua unsur pimpinan KPK tersebut terkait kasus yang dinyatakan kepolisian sebagai "penyalahgunaan wewenang"

Internet dan Demokrasi Gerakan Facebooker lainnya yang juga cukup berhasil adalah dukungan terhadap Prita Mulyasari, ibu rumah tangga yang ditahan karena berseteru dengan rumah sakit. Prita ditahan karena mengirim e-mail keluhan pelayanan RS Omni Internasional ke beberapa teman

Teknologi Komunikasi Untuk Demokrasi Baru SBY and Twitter Obama and Twitter Parlianment online (www.mpr.go.id/diskusi) Quick Count Online campaign Government online Etc

Teknologi Komunikasi Untuk Demokrasi Baru Mendorong demokrasi yg lebih baik Mendorong akuntabilitas pemerintahan Memperkecil penyimpangan Menghemat anggaran (debatable) Memudahkan Memperluas informasi Memberikan ”tempat/ wadah baru” bagi individu utk berpendapat

Like the public sphere idealised by Habermas, it was an exclusive space – only a small minority with the privileged technical access and knowledge could become full members of the new Indonesian public sphere