PROTOYPING JARINGAN PANGKALAN DATA PENDIDIKAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
Advertisements

UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
MANUAL UP DATE NUPTK/VERVAL ULANG NUPTK 2013
SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
DAPODIK 2013 DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
1. PENDAHULUAN NISN adalah kode pengenal identitas siswa yang bersifat unik, standar dan berlaku sepanjang masa. Pada tanggal 30 Maret 2010 PSP Balitbang.
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
Sistem Informasi Pendataan Pendidikan Menengah
SIKLUS HIDUP SISTEM Pertemuan Ke-7.
PANDUAN.
Sistem Online Bantu Sekolahku
Interkoneksi Database Informasi Pendidikan Jawa Timur
Standard Operational Procedure (SOP) Data Siswa (NISN)
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi
Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas
Kebijakan Pendataan Kemdikbud
BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
Kerangka Strategis Mendikbud
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDATAAN PENDIDIKAN DASAR
FILOSOFI DAN KONSEP DASAR PENERAPAN SISTEM TUNJANGAN BERBASIS KINERJA
OPTIMALISASI JARINGAN PANGKALAN DATA PENDIDIKAN BUSINESS PROSES MANAGEMENT (BPM) PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Penjaminan Mutu Pendidikan
Keterbukaan Informasi Publik
DASAR HUKUM INFORMATIKA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Tahun 2015 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
CETAK BIRU TATA-KELOLA dan SDM
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
CHAPTER 7 Pengembangan Sistem
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
PENGELOLAAN DATA REFERENSI DATA POKOK PENDIDIKAN – KEBUDAYAAN
Integrasi Pendataan Pendidikan di Lingkungan Kemdikbud
3 Pengembangan Sistem Penunjang Keputusan (Decission Support System)
Memahami Kerangka Kerja Implementasi CoE
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
POS Pendataan Dapodikdasmen
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
E-Government Reformasi Birokrasi
E-Government 27 Sept 2010.
RAPAT KOORDINASI PENDATAAN SMA/SMK
E-Government Reformasi Birokrasi
Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Madrasah dan
2018 PENDATAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
POS Pendataan Dapodikdasmen
Strategi LPMP SUMUT Dalam Pendataan Tahun 2018
Kg e-Recruitment System?
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Manajemen Dapodikdasmen 2018
POS Pendataan Dapodikdasmen
Implementasi Audit Mutu Internal (AMI) via SI SPMI di USD Materi ini pernah disampaikan oleh Bapak Rohandi, Ph.D. dalam Lokakarya AMI USD.
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
2018 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Transcript presentasi:

PROTOYPING JARINGAN PANGKALAN DATA PENDIDIKAN Autonomy Process Automation adalah salah satu Product Autonomy untuk menangani BPM PROTOYPING JARINGAN PANGKALAN DATA PENDIDIKAN

PANGKALAN DATA PENDIDIKAN BPM (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT) BERBASIS BPM (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT) ADALAH BENTUK LAYANAN / FASILITAS YANG DIBERIKAN OLEH PDSP DALAM RANGKA PENGELOLAAN PENDATAAN YANG DAPAT DIMANFAATKAN OLEH SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN DI DUNIA PENDIDIKAN

PERMENDIKBUD 1 NO. 1 TAHUN 2012 PERMENDIKBUD NO. 1 TH. 2012 TUSI PDSP: Penyusunan KEBIJAKAN TEKNIS Melaksanakan KORDINASI & FASILITASI Pelaksanaan KOMPILASI, VALIDASI & INTEGRASI DATA Dan PENGELOLAAN DATA

PENGELOLAAN DATA PDSP: INMENDIKBUD NO. 2 TAHUN 2011 2 INMENDIKBUD NO. 2 TH. 2011 PENGELOLAAN DATA PDSP: Merancang BASIS DATA yang RELASIONAL & LONGITUDINAL Merancang FORMULIR PENDATAAN Membangun PUSAT DATA KEMENTERIAN Menentukan & menyediakan DATA REFERENSI KEDUA : Khusus kepada kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan

REFERENSI DATA PENDIDIKAN : SATU-SATUNYA SUMBER (ACUAN) 3 DATA REFERENSI PENDIDIKAN INMENDIKBUD NO. 2 TH. 2011 REFERENSI DATA PENDIDIKAN : Menggunakan data pendidikan yang ada pada PDSP sebagai SATU-SATUNYA SUMBER (ACUAN) Data Pendidikan

EFISIEN, TRANSPARAN, AKUNTABEL RBI KEMDIKBUD : Sistem berbasis TIK yang EFISIEN, TRANSPARAN, AKUNTABEL (dapat dipertanggung jawabkan) Yang : Fokus kepada KEPENTINGAN PUBLIK Berorientasi FUNGSI Berbasis INFORMASI Dan bersifat FLOW & SHARE

Sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan dalam: PERMENDIKBUD INMENDIKBUD RENSTRA KEMDIKBUD REFORMASI BIROKRASI PETA STRATEGIS ORGANISASI Maka diperlukannya sebuah Sistem & Teknologi Informasi yang bersifat : ENTERPRISE ARCHITECTURE yang SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN JAMAN Dan beorientasi kepada KEPENTINGAN PUBLIK PETA STRATEGI ORGANISASI ORGANISASI NON-PROFIT & PEMERINTAHAN 5

6 NILAI LEBIH BPM TARGET: terwujudnya ALUR KERJA DAN PROSES KERJA pendataan pendidikan nasional yang berjalan didalam alur proses pendataan terencana, termonitor dan accountable dalam menata data yang tersebar, MENGOPTIMALISASI rangkaian kegiatan pendataan yang utuh, oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), menyediakan DATABASE YANG SAHIH, terjaga referential integrity-nya, tepat waktu dan dapat digunakan oleh pengambil keputusan 6 NILAI LEBIH BPM

7 KESIMPULAN MAKSUD : Menerapkan ALUR KERJA pengelolaan data pendidikan yang TEROTOMASI DAN TERINTEGRASI dari tingkat pusat dan tingkat kabupaten/kota dengan satuan pendidikan sebagai sumber datanya

TAHAPAN IMPLEMENTASI BPM 8 TAHAPAN IMPLEMENTASI BPM TUJUAN : Untuk MENGOPTIMALISASIKAN JARINGAN pengelolaan data pendidikan di tingkat pusat dan daerah (kabupaten/kota) baik yang berupa infrastruktur maupun sumber daya manusia

9 KETERLIBATAN DALAM PANGKALAN DATA 2 3 1

ILUSTRASI DALAM PANGKALAN DATA 10 PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ILUSTRASI DALAM PANGKALAN DATA 10

ALUR PROSES KERJA BPM 11 1 KERJA 2 INFORMASI DECISSION SUPPORT SYSTEM BPM yang akan digelar Kemdikbud melintasi berbagai entitas organisasi terdiri dari: Aliran Kerja Aliran Informasi. Melayani : Stack holder/User internal maupun External. 1 ALIRAN KERJA 2 ALIRAN INFORMASI

LANGKAH – LANGKAH PENDAFTARAN 12 LANGKAH – LANGKAH PENDAFTARAN Akses - optimalisasi.org (Untuk pengelola di dinas Kabupaten / kota & Pusat) - ptk.optimalisasi.org (Untuk pengelola PTK & Pengelola Sekolah) 2. buat akun pengguna baru pendaftaran - notifikasi pendaftaran akun via email & sms oleh sistem 3. aktivasi akun via email (yahoo, gmail, dll) 4. mendaftarkan tempat kerja - Notifikasi pendaftaran tempat kerja via email & sms oleh sistem - Notifikasi persetujuan tempat kerja oleh atasan / rekan sejawat (auto-approval, dengan kode kegiatan) 5. login / masuk ke dalam sistem untuk melihat tempat kerja 6. mendaftarkan jabatan / status / peran - Notifikasi persetujuan jabatan / status oleh atasan / rekan yg diberikan pendelegasi tugas 7. login / masuk ke dalam sistem untuk melihat jabatan / status / peran explorasi fasilitas yang ada & dapatkan berbagai manfaat jaringan pangkalan data pendidikan PENTING KHUSUS UNTUK PETUGAS PUSAT PROTOTIPE : Untuk membuat kodefikasi kegiatan terlebih dahulu sesuai dengan daerah yang diampu, yang terdapat ada di dalam menu PENGELOLAAN/KODE KEGIATAN, dan mengisi kode tersebut pada isian Kode kegiatan (bagian bawah form pendaftaran) agar sistem dapat melakukan AUTO-APPROVAL terhadap pendaftar baru (Kode hanya berlaku untuk satu daerah dengan masa waktu 10 jam) Daftar / list para pendaftar dalam kegiatan Prototipe dapat dilihat di menu PENGELOLAAN / DAFTAR PENGGUNA PROTOTIPE