0 0 BLTJamkesmasPKHPadat KaryaRaskinVulnerable Groups Ir. Basuki T Purnama, MM Anggota Komisi II DPR RI Kampus UI Depok 4 Juli 2011 THE INDONESIAN DREAM Transformasi Menuju Indonesia Baru

Pendahuluan Indonesia Pasca Reformasi :  Terjadi Big-bang Economic Decentralization ► Pemberlakuan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal tahun 2001 (UU no. 22/1999)  Dan terjadi juga Big-bang Political Decentralization ► Penyerahan wewenang pemerintahan yang lebih luas kepada kepala daerah ► Pelaksanaan Pilkada Langsung di Indonesia

Desentralisasi Fiskal Desentralisasi Kekuasaan - Dana Perimbangan (DAU,DAK) - Dana Dekonsentrasi - Bantuan Sosial - Dana Perimbangan (DAU,DAK) - Dana Dekonsentrasi - Bantuan Sosial Kepala Daerah Pilihan Rakyat Melalui Pilkada Kepala Daerah Pilihan Rakyat Melalui Pilkada UU 33/2004 UU 32/2004 Dana yang besar di daerah Kebijakan di tangan Kepala Daerah Dana yang besar di daerah Kebijakan di tangan Kepala Daerah

Pendahuluan Kondisi Indonesia Saat Ini: POLITIK :  Oligarki Kekuasaan (Politik Kartel)  Politik Transaksional  Instabilitas Politik  Pragmatisme dan Apatisme Masyarakat EKONOMI :  Biaya Ekonomi Tinggi (High cost economy)  Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan Ekonomi

Beberapa Persepsi Masyarakat :  Setelah Pemilu/Pilkada, masyarakat pasti dilupakan  Apa yang bisa diharapkan dari Anggota DPR/DPRD/Gubernur/Bupati yang telah menghabiskan milyaran rupiah untuk jabatan?  Berhubungan dengan Birokrasi pasti berurusan dengan Pungli  Pemerintah tidak bisa diharapkan lagi. Hampir semua pejabat Korup!

Otonomi Daerah :

Implikasinya :  Kebocoran Keuangan Negara  Pembangunan Di Daerah Stagnan  Tingkat Korupsi yang tinggi di daerah menyebabkan iklim usaha yang tidak kondusif, karena pembangunan infrastruktur cenderung minim dan juga ada Ekonomi Biaya Tinggi (High Cost Economy)  akibatnya: Daya Saing Rendah

Peringkat Daya Saing Kita Di Dunia : Country Overall Government Efficiency Business EfficiencyInfrastructure Indonesia China Malaysia Thailand Singapore Filipina Peringkat yang kurang membahagiakan bahkan untuk di tingkat regional Asean Sumber : IMD World Competitive Yearbook 2009

Birokrasi ► Untuk mendirikan usaha di Indonesia rata-rata butuh 9 prosedur tahap perizinan dan memakan waktu sekitar 50 hari dan menghabiskan 31 % dari pendapatan perkapita rakyat Indonesia untuk membiayai perizinan tersebut. ► Para pengusaha Indonesia menghabiskan waktu 5 minggu lebih lama dibandingkan pengusaha di Malaysia dan membayar biaya 5 kali lebih mahal dibandingkan pengusaha di Thailand (Hasil Survei “Doing Business Di Indonesia tahun 2010”, oleh Wordbank dan IFC)

MIMPI AKAN INDONESIA YANG LEBIH BAIK Kunci Perubahan :  Sesungguhnya diantara dua ratus juta lebih Rakyat Indonesia terdapat individu-individu yang masih tinggi idealismenya dan Takut kepada TUHAN karena tidak akan mengingkari ikatan Janjinya yang telah terucap dalam Sumpah Jabatan  Mereka yang bersedia dan mampu menjadi agen perubahan untuk mewujudkan visi bersama akan perbaikan Indonesia ini perlu kita dorong untuk menjadi motor perubahan Caranya :  Dengan mendorong mereka untuk menjadi PEJABAT PUBLIK  Cita-cita kita adalah menempatkan sebanyak-banyaknya tokoh idealis di posisi pejabat publik 9

The Missing Link for Political and Economic Transformation in Indonesia : Para Individu Idealis yang BTP (Bersih, Transparan dan Profesional) dan mau menjadi agen perubahan didalam sistem pemerintahan 10

Langkah Awal : Kaum Idealis menjadi Anggota DPRD Kab/Kota sebagai pintu masuk berpolitik demi memperjuangkan Transformasi Indonesia (Pilihan Paling murah dan realistis) 11

Untuk melindungi uang rakyat (APBN/APBD) Sebab apabila seorang dermawan ingin menyumbangkan uang sebesar 1 Miliar untuk rakyat; dengan 1 keluarga = Rp ; maka hanya akan dapat membantu keluarga, dan hanya untuk saat itu saja. Sedangkan jika menjadi pejabat publik, kita bisa mendayagunakan triliunan/miliaran uang APBN/APBD untuk kesejahteraan rakyat. Urgensi Kaum Idealis Menjadi Pejabat Publik

 Sebagai Pemegang Kebijakan Strategis Di Daerah  Penelitian membuktikan Keteladanan dari Kepala Daerah merupakan solusi untuk mengatasi masalah seperti Korupsi (Kaufmann;2000)

Namun ada Permasalahan :  Pilkada merupakan proses politik yang berbiaya tinggi, dan menjadi halangan terbesar bagi kaum idealis untuk ikut bersaing jadi kepala daerah ataupun anggota DPRD  Maka dari itu perlu ada gebrakan dalam Pilkada ataupun Pemilu agar masyarakat punya pilihan yang terbaik untuk calon kepala daerah dan Wakil mereka di lembaga Legislatif

Solusinya?  Penerapan Asas Pembuktian terbalik Harta Kekayaan bagi para Bakal Calon peserta Pilkada dan Pemilu ­untuk melindungi para calon idealis untuk ikut bertanding secara fair dalam Pilkada dan Pemilu ­ Salah satu bentuk rekonsiliasi. Para mantan Koruptor silahkan nikmati hartanya, namun cukup berkiprah sampai disini saja. Beri jalan bagi kaum idealis

Solusinya?  Menciptakan Sistem Agar Pilkada Tidak Lagi Mahal Bagi Calon ­Bisa dengan mengatur bahwa segala urusan alat peraga kampanye utama disediakan oleh KPU/KPUD. Kandidat membuat sendiri alat peraga kampanye hanya yang kecil-kecil saja ­ Bahkan jika mungkin segala macam bentuk sosialisasi calon dengan masyarakat juga difasilitasi oleh KPUD agar Pilkada berjalan fair dan efisien dari segi biaya. Sekaligus untuk meminimalisir potensi money politics [Komisi II DPR RI akan menggodok revisi UU No 32/2007 yang salah satunya akan menjadi UU Khusus mengatur tentang Pilkada]

Visi Indonesia Di Masa Depan : Seperti Terangkum Dalam Pembukaan UUD 1945: Pemerintahan Yang Mampu Mewujudkan Rakyat Indonesia yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur (Sudah empat tahap amandemen UUD 1945, kalimat pembukaan tidak pernah berubah)

 Kondisi Tersebut hanya dapat terwujud dengan Pemimpin yang BTP  Pepatah Tiongkok Kuno; “Jika Kepalanya Lurus, maka bawahnya tidak berani tidak lurus”. Seperti halnya apabila para Pejabat publik bisa memberi keteladanan positif bagi rakyatnya.  Kita membutuhkan sistem yang bisa menjamin persaingan yang fair baik dalam konteks Bisnis maupun Politik. Pebisnis butuh iklim usaha yang sehat regulasi yang tepat, seperti halnya politisi idealis juga butuh sistem politik yang dapat melindungi mereka dari persaingan tidak sehat dengan mantan koruptor 18

Transformasi Indonesia merupakan sekumpulan usaha kecil dari para agen perubahan yang memimpikan suatu saat Dimana Indonesia menjadi Lebih Baik Perubahan yang dimulai dari hal-hal kecil, dimulai dari diri sendiri, dan dimulai saat ini juga Pendahuluan

Sekian dan Terimakasih website :

Mungkinkah Individu BTP dipilih Oleh Rakyat?  Sesungguhnya Rakyat sangat merindukan hadirnya tokoh yang dapat menjawab harapan mereka akan kehidupan yang lebih baik  Telah Terbukti Di Belitung Timur  Posisi Kepala Daerah (Bupati/Walikota ataupun Gubernur) merupakan pintu masuk yang sangat ideal untuk melakuakan gebrakan dan perubahan positif bagi Indonesia EPILOG :

Riwayat Pilkada & Pemilu BTP:  Pemilu DPRD Kabupaten Belitung Timur 2004  Pilkada Bupati Belitung Timur 2005  Pilkada Gubernur Bangka-Belitung 2007  Pemilu DPR 2009

Riwayat Pilkada & Pemilu BTP: Perolehan suara: Sumber: KPU & KPUD Babel

Perbandingan Hasil Pemilu di Babel: Hasil pemilu 2009 Hasil pemilu 2004 Hasil pemilu 1999

Tokoh yang terbukti BTP akan mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat