Oleh: ASDEP PENGENDALIAN PENCEMARAN AGROINDUSTRI DAN USK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

PERATURAN MENTERI ESDM No. 38 TAHUN 2013
MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK PADA PENGGUNAAN DANA BOS TAHUN 2014
PROSEDUR PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAHB3 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP.
PUSAT SARANA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
Pajak Penghasilan Pasal 22
Bab XVI STUDI KELAYAKAN.
BIRO HUKUM DAN HUMAS KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
Oleh: Rakhmat Bowo Suharto
KEBIJAKAN KELEMBAGAAN LH DAERAH
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
SEMINAR PT. dONGENG Upaya Pengelolaan Lingkungan dan
Chaeruddin Hasyim, SKM. M.,Si
RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
PENGELOLAAN LIMBAH AGROINDUSTRI
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
Apa yang dimaksud dengan AMDAL?
Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA
ARAH KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG LH 2012.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Drs. Pranoto, MSc LPPM UNS
KEBIJAKAN DAK BIDANG LH 2014
JUSTIFIKASI STUDI PENYUSUNAN RKL-RPL
Sequential Decision Making
BULETIN TEKNIS NO. 05 AKUNTANSI PENYUSUTAN
Workshop Rehabilitasi & Rekonstruksi Usaha Peternakan Sapi
KEBIJAKAN PENGHEMATAN PENGUNAAN AIR TANAH
PENGOLAHAN LIMBAH PETERNAKAN
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
Kementerian Lingkungan Hidup
PERATURAN PERUNDANGAN & KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR
PPh Pasal 25 PPh Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
KOTA SEHAT BERAWAL DARI LINGKUNGAN YANG SEHAT
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM MENCAPAI TARGET MDGs
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Tata Cara Izin Peternakan (Kab. Cianjur)
Disampaikan pada acara :
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran Tanah (Pasal 1 angka 1 PP No.24 Th 1997)
BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA KERJA KEGIATAN
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PEMAHAMAN DOKUMEN LINGKUNGAN (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL)
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
Skala dan Kelompok Perusahaan
Program Penilaian Peringkat Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan
Ketua Tim : Ir. Salundik, M.Si
UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR
USAHA KECIL Dalam perkonomian Indonesia memegang peranan sangat penting, berkaitan dengan Kemampuan penyerapan tenaga kerja, Upaya pemberdayaan ekonomi.
PUSAT PENGELOLAAN EKOREGION SUMATERA
SEKRETARIAT BKSP JABODETABEKJUR
LITERATUR YANG WAJIB DI BACA (DIPUNYAI?)
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PROPER 2017
MANAJEMEN SAMPAH DAN SANKSI
KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PROPER 2017
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
KRITERIA PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PROPERDA 2017
RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA / RAD GRK KABUPATEN CILACAP Cilacap 5, Maret 2011.
Optimasi Energi Terbarukan (Energi Biomassa dan Energi Biogas)
Transcript presentasi:

APLIKASI TEKNOLOGI BIOGAS UNTUK PENGENDALIAN PENCEMARAN USAHA SKALA KECIL (USK) Oleh: ASDEP PENGENDALIAN PENCEMARAN AGROINDUSTRI DAN USK Deputi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

DASAR KEBIJAKAN UU. NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNAGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UU. NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

UKL-UPL (Pasal 34 – 35 UU PPLH No. 32 TH 2009) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL Bagi usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Pasal 42 UU PPLH No. 32 TH 2009) Pemerintah & Pemda wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup mencakup: a. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; b. Pendanaan lingkungan; dan c. Insentif dan/atau disinsentif.

UU NO 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH ASAS BERWAWASAN LINGKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMDA MEMFASILITASI PENGEMBANGAN USAHA BIDANG : PRODUKSI DAN PENGOLAHAN PEMASARAN SDM DESAIN DAN TEKNOLOGI MELESTARIKAN LH

USAHA KECIL ADALAH USAHA EKONOMI PRODUKTIF YANG BERDIRI SENDIRI, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG PERORANGAN ATAU BADAN USAHA YANG BUKAN MERUPAKAN ANAK PERUSAHAAN ATAU BUKAN CABANG PERUSAHAAN YANG DIMILIKI, DIKUASAI, ATAU MENJADI BAGIAN BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DARI USAHA MENENGAH ATAU USAHA BESAR YANG MEMENUHI KRITERIA USAHA KECIL KRITERIA USAHA KECIL ; KEKAYAAN BERSIH RP. 50 JT S/D 500 JT TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN 2. HASIL PENJUALAN TAHUNAN LEBIH DARI RP. 300 JT S/D PALING BANYAK Rp. 2,5 M

MEMILIKI HASIL PENJUALAN TAHUNAN PALING BANYAK Rp. 300 JT USAHA MIKRO : ADALAH USAHA PRODUKTIF MILIK ORANG PERORANGAN DAN/ATAU BADAN USAHA PERORANGAN YANG MEMENUHI KRITERIA USAHA MIKRO KRITERIA USAHA MIKRO : MEMILIKI KEKAYAAN BERSIH PALING BANYAK Rp. 50 JT TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN MEMILIKI HASIL PENJUALAN TAHUNAN PALING BANYAK Rp. 300 JT

Sistem Pengendalian Pencemaran USK

Kontribusi Sumber Pencemar Air DAS CILIWUNG

Pilihan Rencana Aksi Penurunan Beban Pencemar Ternak Sapi dI Kab.Bogor Rencana Aksi Penurunan Beban Pencemar Industri Tahu di Kota Bogor

Kewajiban Kota Depok menurunkan beban pencemar 14,91 % Pilihan Rencana Aksi Penurunan Beban Pencemar Air Limbah Rumah tangga dan Ternak Sapi

TOTAL POTENSI BEBAN PENCEMARAN DI DAS KAPUAS

Hasil Inventarisasi dan Identifikasi di DA S Ayung, Prov.Bali

Estimasi Investasi Biogas Ternak Segmen Nama Kab/Kota Kecamatan Investasi Biogas Ternak (Rupiah) 1 Bangli Kintamani 190,507,500,000 2 Kab.Badung Petang 104,262,500,000   Kab.Gianyar Payangan 145,395,000,000 3 Ubud 39,062,500,000 4 Abiansenmal 5 Kota Denpasar Denpasar Utara 13,307,500,000 Denpasar Timur 22,230,000,000 Total 553,827,500,000

Estimasi Investasi Biogas Ternak di DAS Jangkok, NTB

Sistem Pembinaan Pengelolaan Limbah USK Identifikasi jenis dan teknologi best manajemen practises; mempertimbangkan aspek: pembiayaan, operasional, pemeliharaan dan akses lahan Pembinaan teknis berkenaan dengan peningkatan kesadaran, pemahaman dan penaatan terhadap peraturan perundang- undangan Bantuanteknis; pembangunan infrastruktur pengelolaan limbah (percontohan)

Teknologi Biogas untuk USK Kegiatan penurunan beban pencemaran pada Bidang Usaha skala Kecil (USK) KLH pada tahun 2007-2014 difokuskan pada pemanfaatan limbah dan pengolahan limbah industri tahu dan usaha ternak sapi karena pada kedua kegiatan/usaha tersebut telah tersedia teknologi tepat guna yang sudah terbukti handal serta murah dan mudah dalam pengoperasian dan pemeliharaan. Teknologi pengolahan limbah yang memenuhi kriteria tersebut adalah teknologi biogas.

Sistem Pengelolaan Limbah IndustriTahu Bahan baku: kedelai, asam cuka, air Teknologi sederhana dgn manajemen tradisional Umumnya lokasi menyatu dengan permukiman Biasanya limbah dibuang kelingkungan tanpa proses pengolahan Muncul permasalahan lingkungan dan sosial

Estimasi Beban Pencemaran Tahu 1 kg kedelai diestimasi menghasilkan BOD, COD dan TSS sebesar 50 gr, 110 gr dan 80 gr (Romli, dan Suprihatin, 2008) Efesiensi IPAL biogas untuk menurunkan konsentrasi zat pencemar sekitar 80%.

Estimasi Gas Rumah Kaca 1 kg kedelai menghasilkan metan 0.028 kg (1 kg metan=25 kg CO2), sehingga potensi emisi gas rumah kaca setara CO2 yang dapat direduksi dengan memanfaatkannya untuk gas bio bisa diperkirakan (Romli, 2008)

Manfaat IPAL Biogas 1 kg kedelai menghasilkan 30 liter gas, kemudian dengan mengetahui kapasitas produksi di setiap sentra industri tahu, dapat dihitung potensi gas bio yang dihasilkan (LPTP, 2008). 1 kk membutuhkan 0,5 m3 biogas Apabila dikonversi dengan LPG, 1 M3 gas bio setara dengan 0,46 kg LPG, maka potensi keuntungan ekonomi dari subtitusi atau penghematan dapat diestimasi dengan mengalikan harga LPG per kg dengan volume gas bio yang diperoleh.

Sumber biomas dan biogas yang dihasilkan

Investasi IPAL Biogas Tahu/Tempe Biaya kontruksi fisik: 1 m3 air limbah x Rp. 9,5 juta Biaya pemipaan: 1 m x Rp.125.000 Biaya sosialisasi dan pendampingan: 10% x (Kons.fisik+pemipaan)

Estimasi Beban Pencemar Sapi Faktor emisi 1 ekor sapi untuk parameter BOD dan COD adalah 292 dan 716 gr per hari (Iskandar, 2007) Efesiensi biodigester untuk menurunkan konsentrasi zat pencemar sekitar 30%.

Estimasi Gas Rumah Kaca Menurut IPCC (2006) satu ekor sapi perah Asia diestimasi menghasilkan gas metan 68 kg/tahun, sedangkan sapi potong 47 kg/tahun (1 kg metan=25 kg CO2), sehingga potensi emisi gas rumah kaca setara CO2 yang dapat direduksi dengan memanfaatkannya untuk gas bio bisa diperkirakan.

Estimasi Manfaat Biodigester Sapi Satu ekor sapi rata-rata mengeluarkan kotoran 12 kg per hari, sedangkan 1 kg kotoran sapi menghasilkan 40 liter gas bio (LPTP, 2008). Apabila dikonversi dengan LPG, 1 M3 gas bio setara dengan 0,46 kg LPG, maka potensi keuntungan ekonomi dari subtitusi atau penghematan dapat diestimasi dengan mengalikan harga LPG per kg dengan volume gas bio yang diperoleh. Keuntungan ekonomi tersebut belum memasukan pemanfaatan ampas (sludge) limbah untuk pupuk organik.

Perhitungan Potensi Beban Pencemaran, emisi gas rumah kaca dan manfaat ekonomi dari penggunaan teknologi biogas Jenis USK Potensi penurunan beban pencemar (kg per hari) Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (kg per hari) Potensi Manfaat Ekonomi BOD CO2 Subtitusi bahan bakar (LPG) kg per hari Rupiah (juta) per hari Industri Tahu Penggunaan kedelai per hari x 0,05 x 80% Penggunaan kedelai per hari x 0,0294 x 25 Penggunaan kedelai per hari x 0,03 x 0,46 Penggunaa n kedelai per hari x 0,03 x 0,46 x 5000 Ternak Sapi Perah Jumlah sapi X 0,292 x 30% Jumlah sapi x 0,008 x 25 Jumlah sapi x 12 X 0,04 x 0,46 Jumlah sapi x 12 X 0,04 x 0,46 x 5000 Ternak Sapi Potong Jumlah sapi x 0,003 x 25

IPAL Biogas Industri Tahu Biodigester ternak per 4,5 m3 Estimasi Investasi Kontruksi IPAL Biogas Tahu dan Biodigester Sapi Biaya Tipe Teknologi IPAL Biogas Industri Tahu Biodigester ternak per 4,5 m3 Semen Ferro Semen Fiber Estimasi Biaya (Rp) Jumlah penggunaan kedelai (kg/hr) X 0,02 m3 X 4 hari X Rp. 9,5 juta 12 juta 10 juta 5 juta

BIO DIGESTER Desain kedap udara Menghasilkan gas Bio sebagai sumber energi Mengolah limbah berkandungan air rendah

PEMBANGUNAN BIOGAS

MODEL – MODEL BIOGAS

MODEL – MODEL BIOGAS BIO-DIGESTER SAPI – WONOGIRI ( FIBER) BIO-DIGESTER SAPI – KARANGANYAR ( FIXDOME) BIO-DIGESTER SAPI – KLATEN (FIXDOME) BIO-DIGESTER SAPI – NGAWI (FIXDOME)

IPAL Biogas Industri tahu di Sentra Pesalakan Selatan, Kab.Tegal

Gambar Teknis IPAL Biogas Industri Tahu

Gambar Teknis Biodigester Ternak Sapi Kapasitas 4 m3 dengan bahan ferro semen

Gambar Teknis Biodigester Ternak Sapi Kapasitas 4 m3 dengan bahan Fiber

Perencanaan Melakukan konsultasi dengan unit kerja yang menangani Usaha Skala Kecil di KLH Melakukan survei lapangan untuk mendapatkan informasi: lokasi, jumlah industri dan ternak, persebaran industri dan ternak, kapasitas produksi industri tahu, keberadaan kelembagaan para pengusaha tahu dan peternak Mendapatkan lahan dengan kepemilikan yang jelas dan luasan yang mencukupi untuk lokasi IPAL biogas dan biodigester Mereplikasi model IPAL biogas industri tahu dan biodigester ternak yang dikembangakan KLH IPAL biogas komunal industri tahu merupakan pilihan terbaik yang mempertimbangkan jarak industri dengan IPAL dan kapasitas produksi serta topografi lahan Membangun atau memperkuat kelembagaan yang berfungsi untuk mengoperasikan dan merawat IPAL biogas industri tahu dan biodigester ternak  

Pelaksanaan Kontruksi Melakukan sosialisasi kepada para pengusaha tahu mengenai cara kerja IPAL biogas dan cara pengoperasian dan perawatannya Melakukan pengawasan pembangunan

Pasca Kontruksi Melakukan pemantauan kinerja IPAL biogas industri tahu dan biodigester ternak Melakukan pembinaan kepada para pengusaha tahu dan peternak dalam pengoperasian dan perawatan IPAL biogas industri tahu dan biodigester ternak

Percontohan IPAL-biogas Industri Tahu, KLH 2007-2012

Percontohan Biodigester Ternak Sapi, KLH 2007-2012

T E R I M A K A S I H