PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
KEBIJAKAN DIREKTORAT PEMBINAAN SMP
SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
KONDISI EKSISTING KECAMATAN MANDALAJATI
Data produksi ( ) • Produksi padi, pada tahun 2007 mencapai 57,05 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Strategi Nasional Literasi Keuangan
KARAKTERISTIK KEMISKINAN NASIONAL KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN KEMISKINAN JAWA BARAT DALAM KONSTALASI KEMISKINAN NASIONAl KELEMBAGAAN TKPK.
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
Baseline Sektor Energi
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TA 2013
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL DIREKTORAT PELAPORAN DAN STATISTIK DISAJIKAN PADA RADALGRAM JAKARTA, 4 AGUSTUS 2009.
Bab 6B Distribusi Probabilitas Pensampelan
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013
Kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.
KESIMPULAN DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BATAM, 7 – 9 OKTOBER 2014.
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
PERKEMBANGAN KELULUSAN SMP/MTS, SMA/MA DAN SMK KOTA SEMARANG DUA TAHUN TERAKHIR T.P DAN 2013.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Rapat Kerja Kemendagri dengan Komisi II DPR RI Jakarta, 8 Maret 2012 Sekretariat Jenderal Pembahasan Perubahan.
PADA RAPAT EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN APBD
Arah dan Kebijakan Kementerian Perdagangan Tahun
RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUASIN
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AREAL PARKIR PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2013
PEMERINTAH ACEH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
ANGGOTA KELOMPOK KERJA FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
PAPARAN KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
POKOK-POKOK PIKIRAN MENTERI PERINDUSTRIAN PADA ”SEMINAR NASIONAL FEED THE WORLD” DENGAN TEMA : ”MENUJU SWASEMBADA YANG KOMPETITIF DAN BERKELANJUTAN SERTA.
RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) UNIVERSITAS DIPONEGORO
Statistika Deskriptif: Distribusi Proporsi
PERTANIAN DALAM PEREKONOMIAN NEGARA
Nilai Ujian Statistik 80 orang mahasiswa Fapet UNHAS adalah sebagai berikut:
Universitas Udayana.
• Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah•
JUMLAH DATA PENGHULU DAN KUA
STATISTIK PERTAMBANGAN NON MIGAS
√ Untuk Kabupaten-Kota 6,15 81,1 Grafik 3
Asisten Pemerintahan dan Kesra
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
MELEPAS KETERGANTUNGAN TAMBANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DALAM RANGKA MENDUKUNG PARIWISATA DAERAH
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA 2016
Oleh : Muhammad Arif Kirdiat Ketua Umum Banten Homestay Association
Kebijakan Negara dalam Bidang Komunikasi Pariwisata
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
Kementerian Ketenagakerjaan RI
INDUSTRI PARIWISATA DAN EKONOMI
Kementerian Ketenagakerjaan RI
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Sekilas INDONESIA Negara Kepulauan yang terbentang di sepanjang garis khatulistiwa Lebih dari 300 ragam suku dan etnis dan 742 bahasa dan dialek. Lebih.
Transcript presentasi:

PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL KONFERENSI PARIWISATA NASIONAL DESEMBER 2011 MARI ELKA PANGESTU Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI

#1 Peluang & Tantangan Global dan Lokal

TANTANGAN GLOBAL Krisis ekonomi dan ketidakpastian global yang diperkirakan akan berlangsung hingga beberapa tahun mendatang; Pariwisata Indonesia tidak rentan terhadap krisis sehingga sektor pariwisata dan pasar dalam negeri dapat menjadi sabuk pengaman perekonomian Nasional © FGD | Konvensi PPBI 2009

PERKEMBANGAN WISATAWAN GLOBAL Evolusi Perubahan Kedatangan Wisatawan Dunia Internasional tiap bulan 15 bulan mengalami pertumbuhan negatif © KONFERENSI PARIWISATA NASIONAL

6000 diantaranya berpenghuni. Sekilas INDONESIA Negara Kepulauan yang terbentang di sepanjang garis khatulistiwa Lebih dari 300 ragam suku dan etnis dan 742 bahasa dan dialek. Lebih dari 17.100 pulau, 6000 diantaranya berpenghuni. Dengan luas daratan 1,9 juta km2, dan 3,1 juta km2 luas perairan 8 World Heritage Cultural Sites Tempat penyelenggaraan Pameran dan Festival Internasional dan industri kreatif yang kuat Indonesia merupakan negara archipelago terluas, dan memiliki populasi penduduk terbesar keempat di dunia (± 237 juta orang) Membentang 5.120 km dari timur ke barat, 1.760 km dari utara ke selatan Peringkat 39 dari Cultural Heritage dari 139 Negara oleh WEF Alam Raja Ampat  Papua Lorenz  Papua Komodo  NTT Ujung kulon  Banten Taman Nasional Kerinci Seblat  Jambi Kebudayaan Borobudur Prambanan Sangiran

Sekilas INDONESIA Mega Biodiversity Daya saing SDA Peringkat 17/139 Negara (WEF) 16% dari binatang reptil dan amphibi di dunia 35 spesies primata, 25% endemik 17% dari burung di dunia 26% endemik 121 spesies kupu-kupu 44% endemik Hutan Tropis terbesar setelah Brazil 51 Taman Nasional, merupakan negara mega biodiversity ke-3 setelah brazil dan Zaire Sekitar 59% daratan di Indonesia merupakan hutan tropis yang menjadi 10% dari total luas hutan di dunia (Stone, 1994). Terdapat sekitar 110 juta hektar hutan Indonesia tercatat sebagai hutan lindung dimana 18,7 juta hektar menjadi daerah konservasi. Forest Diversity 12% dari mamalia di dunia 36% endemik Khusus Papua, presentase flora endemik mencapai 60-70%

Sekilas INDONESIA Pemuda sebagaiTulang Punggung Pembangunan Bangsa Kelompok Umur Jumlah Orang © FGD | Konvensi PPBI 2009

TREND DAN JUMLAH WISATAWAN MANCANEGARA Periode: Jan 2009-Oktober 2011 Jumlah dan Pertumbuhan Turis ke Indonesia Periode: Jan 2009 – Oktober 2011 8

SEBARAN OUTBOND WISATAWAN DUNIA DAN WISMAN INDONESIA Berdasarkan Region Total M $ (% indonesia) Total Pengeluaran untuk Pariwisata 421 (0,38%) 140 (1,19%) 136 (0,23%) 114 (0,04%) 52 (0,30%) 32 (7,23%) 31 (0,78%) 24 (5,05%) Afrika Total: 61 jt Penetrasi 0,04 % Eropa Total: 351 jt Penetrasi 0,30 % Amerika Selatan Total: 198 jt Penetrasi 0,02 % Amerika Utara Total: 87 jt Penetrasi 0,26 % < 1% Asia Total: 165 jt Penetrasi 1,01 % Timur Tengah Total: 13 jt Penetrasi 1,10 % 1 – 5 % Total: 351 jt outbound Oceania Total: 8,2 jt Penetrasi 9,80 % > 9 % Penetrasi Pariwisata (dr jumlah wisatawan) ASEAN Total: 54 jt Penetrasi 5,59 % 5 – 9 % 9

POTENSI PARIWISATA GLOBAL Tahun 2010 Total Wisatawan (Outbond) DE US HK UK CN MY RU IT CA FR NL SP IN JP SA SG 19,73% SE KR CH Penetrasi Wisatawan Luas Lingkaran: Total Pengeluaran untuk pariwisata Warna Lingkaran (menunjukkan lama tinggal): > 15 hari 10-15 hari 7-9 hari < 7 hari 10

POLA TAHUNAN KUNJUNGAN WISMAN INDONESIA Tahun 2010 Periode sepi (“low season”): Turunnya minat turis untuk datang ke Indonesia perlu disingkapi dengan ragam daya tarik, promosi, dan pola perjalanan, event/kegiatan Periode ramai (“high season”): Tingginya minat turis untuk datang pada periode ramai perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan dari semua aspek dan sektor yang terkait pariwisata baik langsung maupun secara tidak langsung 11

Sebaran Asal Wisatawan Nusantara Berdasarkan Jumlah Wisnus di Wilayah Tertentu 10,22% 2007: 14.426 2008: 14.723 2009: 16.544 5,51% 2007: 5.588 2008: 5.709 2009: 6.026 Aceh, Sumut, Sumbar, Riau Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim 7,30% 7,26% 2007: 7.112 2008: 7.240 2009: 7.314 2007: 14.426 2008: 14.723 2009: 16.544 1,36% Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultenggara, Sulbar, Gorontalo 2007: 7.112 2008: 7.240 2009: 7.314 9,59% Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kep Bangka Belitung, Kepri 2007: 6.838 2008: 6.922 2009: 6.713 Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat 17,56% Jakarta 2007: 24.458 2008: 24.910 2009: 26.147 15,75% 20,46% 2007: 17.629 2008: 17.939 2009: 18.351 2007: 24.458 2008: 24.910 2009: 26.147 Jatim 4,99% DIY, Jateng 2007: 4.566 2008: 4.700 2009: 5.103 Banten, Jabar Bali, NTT, NTB Keterangan : Share Pengeluaran wisnus asal daerah tersebut terhadap total pengeluaran wisnus : Jumlah Wisnus Thn 2007 : Jumlah Wisnus Thn 2008 : Jumlah Wisnus Thn 2009

POLA PENGELUARAN WISNUS & WISMAN

Fakta- Fakta Wisatawan Nusantara 1. Provinsi Tujuan Wisata : # 1 Jawa Timur 18%, # 2 Jawa Barat 17%, # 3 Jawa Tengah 12% Distribusi Tujuan Wisata Hanya 3% Wisnus Asal Luar Jawa 2. Asal Wisnus Gemar Keluar Propinsi: # 1 Banten 65%, # 2 Yogyakarta 64%, # 3 Jakarta 62% 3. Asal Wisnus Hanya di Dalam Propinsi: # 1 Kalimantan Barat 7%, # 2 NTT 9%, # 3 Sulawesi Selatan 11 % Tingkat Wisnus Keluar Propinsi

POTENSI WISATAWAN NUSANTARA Sebaran PDRB dan Pendapatan Perkapita 5,51% 10,22% Aceh, Sumut, Sumbar, Riau 7,26% 9,59% 1,36% 7,30% Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Kep Bangka Belitung, Kepri Jakarta 20,46% Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultenggara, Sulbar, Gorontalo 15,75% 17,56% Banten, Jabar 4,99% DIY, Jateng Jatim Bali, NTT, NTB

#2 Kontribusi Ekonomi Kepariwisataan Indonesia

KINERJA PARIWISATA INDONESIA Daya Saing Pariwisata Indonesia (WEF 2011) 139 Negara 26 Negara DUNIA NEGARA 2009 2010 Switzerland 1 Jerman 3 2 Perancis 4 Amerika 8 6 Australia 9 13 Singapura 10 Hongkong 12 Jepang 25 22 Malaysia 32 35 Thailand 39 41 China 47 Brunei D 69 67 Indonesia 81 74 Philiphines 86 94 VietNam 89 80 Chad 139 133 ASIA PASIFIK NEGARA 2009 2010 Singapura 2 1 Hongkong 3 Australia New Zealand 4 Jepang 5 Malaysia 7 China 10 9 Indonesia 15 13 Vietnam 17 14 Filipina 16 18 Kamboja 21 Pakistan 23 24 Bangladesh 25 Timor-leste - 26

DAYA SAING PARIWISATA INDONESIA Ranking Kriteria Daya Saing Pariwisata Indonesia 2009 2010 1. Kebijakan dan Peraturan 123 88 2. Pariwisata Berkelanjutan 130 127 3. Keamanan dan Keselamatan 119 72 4. Kesehatan 110 115 5. Prioritas Turisme & Travel 10 15 6. Infrastruktur Transportasi Udara 60 58 7. Infrastruktur Transportasi Darat 89 82 8. Infrastruktur Pariwisata 116 9. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 102 96 10. Daya Saing Harga 3 4 11. Sumber Daya Manusia 42 51 12. Afinitas atau Persepsi Nasional terhadap Pariwisata 78 121 13. Sumber Daya Alam 28 17 14. Sumber Daya Budaya 37 39 © KONFERENSI PARIWISATA NASIONAL

“NATION BRANDING” Peran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mengembangkan strategi dan koordinasi kampanye: “Nation Branding Indonesia” secara terintegrasi melalui Tourism, Trade, and Investment; Mengembangkan “Sustainable Tourism” di Indonesia yang dapat memberikan pengalaman yang mendalam bagi wisatawan; Mengembangkan ekonomi kreatif yang mengangkat budaya dan warisan budaya Indonesia; Menerapkan Good governance di Lingkungan Kemenparekraf; Mengembangkan sumber daya insani pariwisata dan ekonomi kreatif yang unggul dan mampu membawa nama baik Bangsa Indonesia Pariwisata Budaya & Warisan Budaya BRAND NEGARA Manusia Pemerin-tahan The Anholt-GfK Roper Nation Brands Index measures the power and quality of each country's 'brand image' by combining the following six dimensions to respondent from 50 countries Exports – Determines the public's image of products and services from each country and the extent to which consumers proactively seek or avoid products from each country-of-origin. Governance – Measures public opinion regarding the level of national government competency and fairness and describes individuals' beliefs about each country's government, as well as its perceived commitment to global issues such as democracy, justice, poverty and the environment. Culture and Heritage – Reveals global perceptions of each nation's heritage and appreciation for its contemporary culture, including film, music, art, sport and literature. People – Measures the population's reputation for competence, education, openness and friendliness and other qualities, as well as perceived levels of potential hostility and discrimination. Tourism – Captures the level of interest in visiting a country and the draw of natural and man-made tourist attractions. Investment and Immigration – Determines the power to attract people to live, work or study in each country and reveals how people perceive a country's economic and social situation. Ekspor Investasi & Keimigra-sian © KONFERENSI PARIWISATA NASIONAL

KONTRIBUSI EKONOMI PARIWISATA INDONESIA Produk Domestik Bruto URAIAN 2004 2005 2006 2007 2008 2009*) 2010**) 1 ADHB (trilliun Rp)   PDB NASIONAL 2.295,83 2.774,28 3.339,22 3.950,89 4.948,69 5.603,87 6.422,92 PDB PARIWISATA 88,61 101,69 118,67 134,86 153,17 173,21 196,18 Hotel 12,69 14,15 16,07 17,32 18,90 20,78 23,94 Restoran 68,32 78,81 92,42 106,25 121,24 137,62 154,89 Rekreasi & Hiburan 7,61 8,74 10,17 11,29 13,03 14,81 17,35 2 ADHK 2000 (trilliun Rp) 1.656,52 1.750,82 1.847,13 1.964,33 2.082,46 2.177,74 2.310,69 55,15 58,48 61,92 66,07 70,22 75,43 78,83 11,59 12,31 12,95 13,65 14,26 15,20 16,28 37,26 39,45 41,72 44,68 47,62 51,23 52,88 6,3 6,71 7,25 7,75 8,35 9,00 9,67 3 PERTUMBUHAN EKONOMI (%) 5,03 5,69 5,50 6,35 6,01 4,58 6,10 6,72 6,03 5,88 8,94 5,15 5,57 6,56 4 KONTRIBUSI PDB PARIWISATA TERHADAP PDB NASIONAL (%) 3,86 3,67 3,55 3,41 3,10 3,09 3,05 0,55 0,51 0,48 0,44 0,38 0,37 2,98 2,84 2,77 2,69 2,45 2,46 2,41 0,33 0,32 0,3 0,29 0,26 0,27 Keterangan : *) Angka sementara; **) Angka sangat sementara Catatan : Pertumbuhan PDB pariwisata tahun 2007 - 2010 dihitung berdasarkan Nesparnas Sumber: BPS, indikator Ekonomi

DISTRIBUSI PDB INDUSTRI KEPARIWISATAAN Tahun 2001-2010 PDB Pariwisata (Trilliun) Kontribusi thd PDB Nasional (%) 21

KONDISI INDUSTRI KEPARIWISATAAN Hotel Jumlah Hotel Bintang Akomodasi Non Bintang 1306 13.281 Hunian Kamar 2004 2005 2006 2007 2008 2009 44,98 % 45,03 % 46,18 % 46,89 % 48,07 % 48,31 % Tamu (juta orang) Asing 2007 2008 2009 Indonesia 3,9 4,1 4,6 13,1 14,4 17,2 Ini harus diupdate dengan data 2010 Penyerapan Tenaga Kerja 233.745 orang 22

KONDISI INDUSTRI KEPARIWISATAAN Restoran dan Jasa Perjalanan Wisata Jumlah Restoran 2007 2008 2009 1.615 2.235 2.704 Penyerapan Tenaga Kerja Restoran 446.775 orang Jumlah Jasa Perjalanan Wisata 2007 2008 2009 2.755 2.708 1.814 Ini harus diupdate dengan data 2010 Penyerapan Tenaga Kerja Jasa Penunjang Angkutan dan Jasa - Jasa 747.640 orang 23

KONTRIBUSI EKONOMI PARIWISATA INDONESIA Devisa Jenis Komoditi 2008 2009 2010 1 Minyak & gas bumi 29.126,30 19.018,30 28.039,60 2 Minyak klp sawit 12.375,57 10.367,62 13.468,97 3 Karet olahan 7.579,66 4.870,68 9.314,97 4 Pariwisata 7.377,00 6.298,02 7.603,45 5 Pakaian jadi 6.092,06 5.735,60 6.598,11 6 Alat listrik 5.253,74 4.580,18 6.337,50 7 Tekstil 4.127,97 3.602,78 4.721,77 8 Kertas dan barang dari kertas 3.796,91 3.405,01 4.241,79 9 Makanan olahan 2.997,17 2.960,73 3.620,86 10 Kayu olahan 2.821,34 2.275,32 2.870,49 11 Bahan kimia 2.754,30 2.155,41 3.381,85 4 3 4 Ini harus diganti dan dimasukkan batubara © KONFERENSI PARIWISATA NASIONAL

#3 Arah Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Nasional

KONSISTENSI DAN SINKRONISASI Pembangunan Kepariwisataan Nasional VISI-MISI SBY-BOEDIONO RPJP 2005-2025 RPJMN 2010 – 2014 Sasaran Tingkat 1 Prioritas Nasional Sasaran Tingkat 2 Konsistensi Program 100 Hari Program Bidang Sektoral Sasaran Tingkat 3 Renstra Kementerian Renstra Kementerian Renstra Kementerian KPI KPI KPI Kontrak Kinerja Menteri + Pakta Integritas Kontrak Kinerja Menteri + Pakta Integritas Kontrak Kinerja Menteri + Pakta Integritas Sasaran Tingkat 4 Sinkronisasi BAPPENAS, DEPKEU & UKP © KONFERENSI PARIWISATA NASIONAL

Visi: Misi: ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL Kerangka Buku I RPJMN Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Misi: Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera. Memperkuat pilar-pilar demokrasi. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Visi Misi Presiden Prioritas Nasional Substansi Inti Kegiatan Prioritas Nasional © KONFERENSI PARIWISATA NASIONAL

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL Kerangka Buku I RPJMN ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL 11 11 Prioritas Nasional KIB II 2009-2014: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup & Pengelolaan Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik Kebudayaan, Kreativitas & Inovasi Teknologi Prioritas Nasional Lainnya Menurut Bidang: Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Perekonomian Kesejahteraan Rakyat Tema Prioritas Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan 5 Substansi Inti Perawatan Sarana Penciptaan Kebijakan Inovasi Teknologi Visi Misi Presiden Prioritas Nasional Substansi Inti Kegiatan Prioritas Nasional CATATAN: Berdasarkan presentasi BAPENAS versi 091109-langkah-penyiapan-dan-implementasi_-at-bappenas dari Mbak Winny, Depdag tidak ada : Reformasi Birokrasi dan Tata kelola, maupun untuk lingkugnan hidup dan pengelolaan bencana. Tetapi seharusnya masuk di reformasi, dan perlu diupayakan masuk ke dalam Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi Kedua hal ini sudah disampaikan ke BAPENAS melalui Mbak winny, saya sarankan tulisan ini di dalam renstra harus dihapus. © KONFERENSI PARIWISATA NASIONAL

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL Kerangka Buku I RPJMN ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL 7. KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, & INOVASI TEKNOLOGI Visi Misi Presiden Prioritas Nasional Substansi Inti Kegiatan Prioritas Nasional Perawatan: Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untukpengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruhIndonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011; Sarana: Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012; Penciptaan: Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas; Kebijakan: Peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam programprogram seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya; Inovasi teknologi: Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda. © KONFERENSI PARIWISATA NASIONAL

ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL Kerangka Buku II RPJMN ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL Prioritas Bidang: 1. Bidang Pembangunan Sosial Budaya Dan Kehidupan Beragama 2. Bidang Ekonomi 3. Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 4. Bidang Sarana Dan Prasarana 5. Bidang Politik 6. Bidang Pertahanan Dan Keamanan 7. Bidang Hukum Dan Aparatur 8. Bidang Wilayah Dan Tata Ruang 9. Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup PRIORITAS BIDANG FOKUS PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS BIDANG Pembangunan kepariwisataan mempunyai peranan penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan perluasan kesempatan kerja © KONFERENSI PARIWISATA NASIONAL

FOKUS PENINGKATAN DAYA SAING PARIWISATA Fokus dan Kegiatan Prioritas Bidang Kepariwisataan PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA PENGEMBANGAN TUJUAN PARIWISATA PENGEMBANGAN PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA Pengembangan Usaha, Industri, dan Investasi Pariwisata; Pengembangan Standardisasi Pariwisata. Pengembangan Daya Tarik Pariwisata; Pemberdayaan Masyarakat di Tujuan Pariwisata; Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam dan luar Negeri; Pengembangan Informasi Pasar Pariwisata; Peningkatan Publikasi Pariwisata; Peningkatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata; Penelitian dan Pengembangan Bidang Kepariwisataan; Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata © KONFERENSI PARIWISATA NASIONAL

© KONFERENSI PARIWISATA NASIONAL TARGET PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TAHUN SATUAN INDIKATOR 2010 2011 2012 2013 2014 KONTRIBUSI EKONOMI KEPARIWISATAAN   Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Nasional % 4,80 4,95 5,10 5,20 5,25 Kontribusi pariwisata terhadap lapangan kerja nasional juta orang 7,7 8,1 8,5 8,9 9,2 Peranan investasi bidang pariwisata dalam investasi nasional 5,19 5,45 5,76 6,06 6,43 KUANTITAS DAN KUALITAS WISATAWAN Jumlah wisatawan mancanegara Ribu orang 6.750 7.100 7.500 8.000 8.600 Pertumbuhan jumlah wisatawan manca negara - 5,63 6,67 7,5 Jumlah pergerakan wisatawan nusantara juta perjalanan 230 237 245 258 276 Pertumbuhan pergerakan wisatawan nusantara 3,04 3,38 5,31 6,98 Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara hari 7,8 7,6 Lama Tinggal Wisatawan Nusantara 2,1 2,25 2,5 2,75 3 Rata-rata pengeluaran/pembelanjaan wisatawan mancanegara USD/kunjungan 1.000 1.010 1.020 1.030 1.040 Rata-rata pengeluaran/pembelanjaan wisatawan nusantara Rp/kunjungan 600.000 650.000 700.000 750.000 Penerimaan devisa USD milliar 6,75 7,17 7,65 8,24 8,95 Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara Rp triliun 138 154,05 171,5 180,60 207 KUANTITAS DAN KUALITAS DESTINASI WISATA INDONESIA Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi orang 5.000 15.000 10.000 Target jumlah daerah tujuan wisata baru daerah s.d 2014 29 daerah Destination Management Organization unit s.d 2014 15 unit Jumlah Desa Wisata desa 200 674 978 700 822 Pola perjalanan pola s.d 2014 16 pola © KONFERENSI PARIWISATA NASIONAL

#4 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL s/d 2025 INDIKATOR KONDISI 2008 s/d 2025 Pesimis Optimis 1. Kunjungan Wisman (juta) 6.4 15 20 2. Kunjungan Wisnus (juta) 225 328 371 3. Penerimaan Devisa dari wisman (US$ milyar) 7.3 17 4. Pengeluaran Wisnus (triliun) 123.17 229,6 259,7 5. PDB pariwisata (%) 4,7 5.00 6.00 © FGD | Konvensi PPBI 2009

RUANG LINGKUP: RIPPARNAS ( PP no. 50/2011) ACUAN PEMBANGUNAN: UU tentang Otonomi Daerah UU No. 10/ 2009 ttg Kepariwisataan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( RPJPN ) 2005-2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM) 2010-2015 Rencana Strategik (RENSTRA) Inpres No. 16/ 2005 tentang Kebijakan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Keppres No. 3 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor & Peningkatan Investasi Kelompok Kerja PPDN & PT. PPI PARADIGMA STRATEGIS RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL (RIPPARNAS) 2010 - 2025 ANALISIS SITUASI VISI DAN MISI TUJUAN DAN SASARAN ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM KOMPONEN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DESTINASI PARIWISATA PEMASARAN PARIWISATA INDUSTRI PARIWISATA KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN Pembangunan Daya Tarik Wisata, Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata, Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, Pengembangan investasi di Bidang Pariwisata Pengembangan Pasar Wisatawan, Pengembangan Citra Pariwisata, Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata, engembangan Promosi Pariwisata Penguatan Struktur Industri Pariwisata, Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata, Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata, Penciptaan Kredibilitas Bisnis, Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Penguatan Organisasi Kepariwisataan, Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

© KONFERENSI PARIWISATA NASIONAL PETA SEBARAN 50 DESTINASI PARIWISATA NASIONAL, 88 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL, DAN 222 KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL (POTENSI) 222 kawasan pengembangan merupakan potensi yang akan di prioritaskan kepada 88 kawasan strategis, dimana tersebardi 50 destinasi Contoh di sumatra utara: Medan, toba dan sekitarnya Nias, simeulue dan sekitarnya © KONFERENSI PARIWISATA NASIONAL

Pengembangan KPPN, DPN dan KSPN NAD, Sumatra Utara Provinsi Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) NANGROE ACEH DARUSSALAM 1. KPPN Simeulue dan sekitarnya DPN NIAS– SIMEULUE dan sekitarnya KSPN Toba dan sekitarnya SUMATERA UTARA 1. KPPN Nias Barat dan sekitarnya 2. KPPN Teluk Dalam dan sekitarnya 3. KPPN Medan Kota dan sekitarnya DPN MEDAN–TOBA dan sekitarnya 4. KPPN Tangkahan–Leuser dan sekitarnya 5. KPPN Bukit Lawang dan sekitarnya 6. KPPN Toba dan sekitarnya 7. KPPN Sibolga dan sekitarnya © FGD | Konvensi PPBI 2009

© FGD | Konvensi PPBI 2009

Pengembangan KPPN, DPN dan KSPN Nusa Tenggara Barat Provinsi Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) NUSA TENGGARA BARAT 1. KPPN Rinjani dan sekitarnya DPN LOMBOK – GILI TRAMENA dan sekitarnya KSPN. Gili Tramena dan sekitarnya 2. KPPN Gili Tramena dan sekitarnya 3. KPPN Mataram Kota dan sekitarnya 4. KPPN Pantai Selatan dan sekitarnya Lombok 5. KPPN Praya–Sade dan sekitarnya 6.KPPN Sumbawa Barat dan sekitarnya 7. KPPN Moyo dan sekitarnya DPN MOYO–TAMBORA dan sekitarnya KSPN. Moyo dan sekitarnya 8.KPPN Tambora dan sekitarnya 9.KPPN Bima dan sekitarnya KSPN. Tambora dan sekitarnya

© FGD | Konvensi PPBI 2009

© FGD | Konvensi PPBI 2009

Pengembangan KPPN, DPN dan KSPN Nusa Tenggara Timur Provinsi Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) NUSA TENGGARA TIMUR KPPN Komodo dan sekitarnya DPN KOMODO–RUTENG dan sekitarnya KSPN Komodo dan sekitarnya KPPN Labuhan Bajo dan sekitarnya KPPN Ruteng dan sekitarnya KPPN Bajawa dan sekitarnya DPN KELIMUTU–MEUMERE dan sekitarnya KSPN Ende – Kelimutu dan sekitarnya KPPN Ende–Kelimutu dan sekitarnya KPPN Meumere–Sikka dan sekitarnya KPPN Waingapu–Laiwangi Wanggameti dan sekitarnya DPN SUMBA – WAIKABUBAK dan sekitarnya KSPN Waikabubak – Manupeh Tanah Daru dan sekitarnya KPPN Waikabubak–Manupeh Tanah Daru dan sekitarnya KPPN Larantuka dan sekitarnya DPN ALOR–LEMBATA dan sekitarnya KSPN Alor – Kalabahi dan sekitarnya KPPN Lamalera–Lembata dan sekitarnya KPPN Alor–Kalabahi dan sekitarnya KPPN Nemberala–Rotendao dan sekitarnya DPN KUPANG–ROTENDAO dan sekitarnya KSPN Nemberala – Rotendao dan sekitarnya KPPN Kupang–Soe dan sekitarnya

© FGD | Konvensi PPBI 2009

© FGD | Konvensi PPBI 2009

#5 Pembelajaran bagi kita bersama

BAGAIMANA KITA MENGEMBANGKAN DAERAH TUJUAN WISATA INDONESIA PROYEK PRA-PROYEK Perancangan PASCA- PROYEK Keluaran Adaptasi oleh Pemerintah lokal Masukan Inisiasi Closure Perencanaan Pengembangan Destinasi Pemantauan dan Pengendalian Dokumentasi Manajemen Pengetahuan Perencanaan pengembangan destinasi Ripparnas Inisiasi  rapat koordinasi Perancangan Perencanaan operasional Implementasi  Pelaksanaan kegiatan Implementasi © FGD | Konvensi PPBI 2009

#5 Cerita Sukses Pengembangan Destinasi Wisata SUSTAINABLE TOURISM: PELUANG PARIWISATA PASCA TSUNAMI PANGANDARAN (JAWA BARAT) #5 Cerita Sukses Pengembangan Destinasi Wisata

TAHAPAN PENGEMBANGAN PANGANDARAN Perencanaan Destinasi Pariwisata Nasional (RIPPARNAS, RIPPARDA –Prov/kab/kota, daftar inisiasi proyek) PRA-PROYEK Inisiasi: pemetaan kondisi saat ini untuk mendapatkan peluang dan tantangan, serta potensi daerah tujuan wisata, Rakor Identifikasi pemangku kepentingan dan pembentukan Kelompok Kerja Lokal (Local Working Group-LWG) PROYEK Perencanaan dan implementasi: menyusun visi dan misi, tujuan dan rencana kerja, implementasi pemberdayaan, asistensi teknis dan pengembangan DMO, dimana seluruh kegiatan ini akan dipantau untuk setiap tahapannya Monitoring meliputi: Tourism facilities and infrastructure Tourism services Capacity of local tourism stakeholders Involvement of local community in tourism businesses Current situation of tourism attractions Profiles of village tourism and art & craft groups Tourism market Tourists perception and satisfaction level Penilaian dampak: peningkatan jumlah wisatawan ke pangandaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, PASCA-PROYEK Adaptasi oleh Daerah, tindak lanjut dari pengembangan Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata © FGD | Konvensi PPBI 2009

PERKEMBANGAN KEPARIWISATAAN PANGANDARAN Tingkat Kepuasan Wisman Terhadap Pangandaran Jumlah Wisnus dan Wisman Ke Pangandaran Asal Wisman Pangandaran berdasarkan benua © KONFERENSI PARIWISATA NASIONAL

KONDISI PANGANDARAN SEBELUM DAN SESUDAH PENGEMBANGAN © KONFERENSI PARIWISATA NASIONAL

© KONFERENSI PARIWISATA NASIONAL TANTANGAN BERIKUTNYA….. Peningkatan pedagang kreatif lapangan/pedagang jalanan relatif tinggi sehingga menutupi area pantai Pengelolaan lingkungan sekitar pantai terkait dengan manajemen sampah, pemanfaatan energi Meningkatnya kebutuhan untuk pelayanan yang lebih baik dari pemangku kepentingan wisatawan di Pangandaran © KONFERENSI PARIWISATA NASIONAL

Mari Kita curahkan rasa dan karsa dalam Pembangunan Kepariwisataan INDONESIA