Etika Pemasaran Farmasi

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KEFARMASIAN BAB III TENAGA KEFARMASIAN BAB IV DISIPLIN TENAGA KEFARMASIAN BAB V PEMBINAAN DAN.
Advertisements

PEDOMAN PENGOBATAN RASIONAL DAN OBAT GENERIK
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SEMARANG
LABEL PANGAN ROY SPARRINGA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2011
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
Perlindungan Konsumen Bisnis Online & Transaksi Elektronik
Penyaluran Obat oleh Pedagang Besar Farmasi berdasarkan Permenkes 1148/2011 tentang PBF beserta Perubahannya (Permenkes 34/2014) Direktorat Bina Produksi.
Intisari Tugas Etika Profesi
PP No. 69 Tahun 1999 Tentang PELABELAN DAN IKLAN PANGAN
KEBIJAKAN OBAT NASIONAL (KONAS)
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 22 TAHUN 2011
PRAKTIK KEPERAWATAN.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Review….
UNDANG UNDANG NO. 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT tgl
Kode Etik Akuntan Publik
DI BIDANG OBAT TRADISIONAL
Konseling dan PIO Hening Pratiwi, M.Sc., Apt.
TINDAK LANJUT RAKONTEK DALAM MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN TERWUJUDNYA MANAJEMEN PENGELOLAAN OBAT SESUAI STANDAR Engko Sosialine M Disampaikan pada : Pertemuan.
Urusan Perusahaan a. Pengertian Urusan Perusahaan Menurut Abdulkadir Muhammad: “Segala objek yang ada dalam lingkungan perusahaan, baik berupa harta kekayaan.
PERATURAN KEPALA BADAN POM PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) DAN PEDAGANG BESAR ALAT KESEHATAN
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
KONSTITUSI TERKAIT TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (TTK)
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEFARMASIAN
PAFI JABAR 2017 Nova Petrika Maulana Mantik, S.Farm.,Apt
Menerapkan manajemen dan administrasi di bidang Farmasi
PERATURAN IKLAN OBAT HERBAL
STANDAR PROFESI TTK.
OPTIMALISASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
REZQI HANDAYANI, M.P.H., Apt
Standar Kompetensi: Menerapkan Distribusi Sediaan Obat Bebas, Bebas Terbatas, dan Obat Keras, Obat Psikotropika dan Narkotika.
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Ass.Apoteker pasca PP.51 th 2009
OBAT TRADISIONAL (OBAT BAHAN ALAM INDONESIA)
Dr. Haris Budi Widodo, drg., M.Kes., A.P., SIP.
OPTIMALISASI PERAN APOTEKER PADA SARANA PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN PELAYANAN DALAM MENGHADAPI KASUS OBAT ILEGAL Maura Linda Sitanggang Direktur Jenderal.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
PRAKTIK KEPERAWATAN.
LEBIH MEMAHAMI PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PASAR MODAL Rita Tri Yusnita
PERLINDUNGAN KONSUMEN UU NO.8 TH. 1999
PERAN PENGAWASAN KFN DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU PRAKTIK APOTEKER
Peraturan Perundang-undangan
HUBUNGAN DOKTER-APOTEKER-PASIEN SERTA UU KEFARMASIAN TENTANG OBAT
Obat Herbal, Kriterianya Harus Aman
SUKRIADI DARMA, S.SI.,APT KEPALA BALAI POM DI GORONTALO
UU Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004
MANAJEMEN DAN PEMASARAN
OLEH VINNY S. MUSTAFA NIRMALA N. P. HOWAN
Perlindungan Konsumen
UNDANG-UNDANG KESEHATAN
tika afriani,m.farm.,apt. universitas mohammad natsir
Pekerjaan Kefarmasian
Dosen : Dr. Dra. Lili Musnelina, M.Si PROGRAM STUDI FARMASI FAKULTAS FARMASI INSTITUS SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL JAKARTA 2017 FARMASI SOSIAL “PERILAKU.
Rahasia Kedokteran (Permenkes No.36/2012)
Risalandi Nugroho Santoso ( )
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Aspek Hukum Pelayanan Farmasi Online (e-Farmasi)
M. SIDROTULLAH PENGELOLAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.
PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) Fiqi daynul iqbal, S.Farm., Apt.
Transcript presentasi:

Etika Pemasaran Farmasi Heru Sasongko D3 Farmasi FMIPA UNS

Pengertian/Definisi Pemasaran. Menurut Kotler (2000 : 4) pemasaran adalah sebagai suatu proses sosial dan manajerial dimana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan usahakan melalui penciptaan, pertukaran yang dapat memenuhi kebutuhan, keinginan dan permintaan seseorang atau kelompok.

TUJUAN Untuk mewujudkan upaya promosi obat yang beretika dengan dan mengingatkan pelaksanaan etika profesi dan etika pengusaha farmasi dalam rangka ketersediaan dan keterjangkauan sediaan obat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Bagaimana dengan pemasaran obat…?

PP N0.72 Th 98 ttg Pengamanan sediaan Farmasi dan Alkes Pasal 31 Iklan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diedarkan harus memuat keterangan mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan secara obyektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Pasal 32 Sediaan farmasi yang berupa obat untuk pelayanan kesehatan yang penyerahannya dilakukan berdasarkan resep dokter hanya dapat diiklankan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi.

Informasi suatu produk farmasi Harus jujur, Obyektif, akurat, lengkap dan menyajikan bukti-bukti yang berimbang. sah secara ilmiah, akurat, jelas dan disajikan sedemikian rupa sehingga tidak menyesatkan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penghilangan bagian-bagian tertentu atau distorsi dari bukti-bukti dan opini ahli. . Data ilmiah harus dilengkapi dengan daftar rujukan dan dapat ditelusuri.

Informasi akurat, jelas dan disajikan sedemikian rupa sehingga tidak menyesatkan

YA BAIGON Yg tidak diperkenankan dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik 1. Pernyataan negatif tentang suatu produk pesaing tanpa dasar ilmiah atau yang tidak memiliki relevansi dengan produk yang sedang dipromosikan.

2. Menyajikan data untuk menunjang suatu klaim tanpa referensi terhadap studi yang dipublikasi.

Penyajian atau lay-out yang memberi penafsiran yang salah atau menyesatkan misalnya: menyajikan data penting dan relevan, namun tidak menunjang klaim promosi, dengan cetakan huruf sangat kecil; manipulasi ukuran skala pada grafik/bagan dan sebagainya untuk mendistorsikan perbandingan dengan produk pesaing.

Penghilangan bagian-bagian tertentu atau distorsi Syarat dan ketentuan…..

3. Tidak diperkenankan dgn sengaja menjiplak materi pemasaran/promosi/iklan dari perusahaan lain hingga dapat menyesatkan atau membingungkan.

Suatu produk tidak boleh dipromosikan sebelum memperolah izin edar dari Badan POM. Nama atau foto dari profesi kesehatan atau institusi tidak boleh digunakan dalam materi promosi/iklan dengan cara yang tidak sesuai dengan kode etik kedokteran.

MEDICAL REPRESENTATIVE

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.00.05.3.02706 TAHUN 2002 TENTANG PROMOSI OBAT Promosi Obat adalah semua kegiatan pemberian informasi dan himbauan mengenai obat jadi yang memiliki izin edar yang dilakukan oleh Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi, dengan tujuan : meningkatkan peresepan, distribusi, penjualan dan atau penggunaan obat.

Medical representatif harus mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dan perusahaan bertanggungjawab untuk memberikan latihan pengetahuan teknis tentang kewajibannya. MR hrs dpt memberikan ket. teknis yg berimbang, akurat, dan etis kepada para anggota organisasi profesi kesehatan. MR dilarang memberikan imbalan atau janji untuk memberikan imbalan kepada anggota profesi kesehatan dalam bentuk material

Perusahaan tidak diperbolehkan menawarkan induksi, hadiah/penghargaan, insentif,donasi,finansial, dan bentuk lain yang sejenis kepada profesi kesehatan. Dukungan apapun yg diberikan kpd seorang profesi kesehatan untuk menghadiri pertemuan ilmiah tidak boleh disyaratkan/dikaitkan dengan kewajiban untuk mempromosikan atau meresepkan suatu produk.

Stan pameran, ruang hospitality, dan yang sejenisnya, hanya merupakan tujuan tambahan dan tidak boleh mengurangi tujuan ilmiah acara tersebut. Tidak diperbolehkan menawarkan hadiah/penghargaan, insentif, donasi, finansial dan bentuk lain yang sejenis kepada profesi kesehatan dikaitkan dengan penulisan resep atau anjuran penggunaan obat/produk perusahaan yang bersangkutan.

PERIKLANAN

(1) Semua obat jadi yang berupa obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat yangpenyerahannya harus dengan resep dokter dapat dipromosikan. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), obat yang penyerahannya harus dengan resep dokter tidak dapat dipromosikan kepada masyarakat umum.

informasi yang diberikan harus termasuk hal-hal di bawah ini secara jelas dan ringkas: - Nama Produk (Nama Dagang), Nama generik zat aktif atau INN (International Non-proprietary Name) - Nama dan alamat perusahaan - Indikasi, Dosis, cara penggunaan/pemberian yang dianjurkan - Pernyataan singkat tentang efek samping, perhatian dan peringatan, kontra-indikasi dan interaksi utama pada dosis yang dianjurkan. - Pernyataan bahwa informasi lebih lanjut tersedia atas permintaan.

materi promosi dan iklan singkat yang hanya memuat pernyataan sederhana tentang indikasi untuk menunjukkan kategori terapi yang relevan harus dicantumkan: - Nama Produk (Nama Dagang) - Nama generik zat aktif atau INN (International Non-proprietary Name) - Nama dan alamat perusahaan yang memasarkan produk tersebut

obat etikal hanya boleh dipromosikan dan diiklankan kepada profesi kesehatan tidak boleh diiklankan kepada masyarakat umum, tidak boleh memasang artikel atau iklan promosi (advertorial) di media massa untuk mempromosikan obat resep atau untuk tujuan mendorong masyarakat umum untuk meminta obat tertentu dari dokter mereka.

PEDAGANG BESAR FARMASI PERMENKES 1148/MENKES/PER/VI/2011 TENTANG PEDAGANG BESAR FARMASI

Good Distribution Practice Cara Distribusi Obat yang Baik Standar distribusi obat yang baik diterapkan untuk memastikan bahwa kualitas produk yang dicapai melalui CDOB dipertahankan sepanjang jalur distribusi PRINSIP CDOB 􀁻 Menjamin keabsahan dan mutu obat agar obat yang sampai ke konsumen adalah obat yang aman, efektif dan dapat digunakan sesuai indikasinya.

Pasal 17 Setiap PBF dan PBF Cabang dilarang menjual obat atau bahan obat secara eceran. (2) Setiap PBF dan PBF Cabang dilarang menerima dan/atau melayani resep dokter.

b. instalasi farmasi rumah sakit; c. puskesmas; d. klinik; atau Pasal 18 PBF dan PBF Cabang hanya dapat menyalurkan obat kepada PBF atau PBF Cabang lain, dan fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. apotek; b. instalasi farmasi rumah sakit; c. puskesmas; d. klinik; atau e. toko obat.

Setiap PBF dan PBF Cabang dilarang menjual obat atau bahan obat secara eceran Setiap PBF dan PBF Cabang dilarang menerima dan/atau melayani resep dokter.

Ke irian lewat solo Cukup sekian gitu lo

Cycle Diagram Add Your Text Text Text Cycle name Text Text Text

Progress Diagram Phase 1 Phase 2 Phase 3

Block Diagram TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT

Table TEXT Title A Title B Title C Title D Title E Title F

3-D Pie Chart TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT

Marketing Diagram Title TEXT TEXT TEXT TEXT