ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2009.
Advertisements

Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan RI
RANCANGAN PEMBENTUKAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
KONSULTASI PUBLIK RENCANA PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL SEMBILANG
KONDISI EKSISTING KECAMATAN MANDALAJATI
Verifikasi Dan Validasi Data (Cakupan, Batas dan Ibukota) Pemekaran Daerah Oleh: DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM JAKARTA, 2 Juli 2012.
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
Oleh: Rakhmat Bowo Suharto
PEMBEKALAN KKN undip KONDISI, POTENSI DAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN PAGERUYUNG KABUPATEN KENDAL Oleh: NURSALIM, SH.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM KOTA BONTANG
Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
ANALISIS DATA DAN INFORMASI
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Peran Masyarakat Madani dalam Mendukung Penguatan Ekosistem Pesisisr
PERATURAN KONSERVASI Fredinan Yulianda, 2010.
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
KABUPATEN BULELENG By: ADITYA ARGASIWI ( )
Oleh : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
OLEH : BAPEDALDA PROPINSI KALBAR
Penyerasian, Penyelarasan, dan Penyeimbangan RZWP-3-K dengan RTRW
Tinjauan kelembagaan lingkungan hidup di
RENCANA PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUASIN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TERPADU DAS
Klasifikasi tata guna lahan
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
PERATURAN PERUNDANGAN & KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR
TAMAN NASIONAL SEMBILANG SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA DAN EKONOMI
Perspektif Kependudukan dalam Pembangunan
Oleh Cecep Kusmana Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB
Pokok Bahasan 3 KATEGORI KAWASAN KONSERVASI
Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB)
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
Dikutip dari berbagai sumber
ATTENTION PLEASE ^_^.
KEHUTA NAN KETENTUAN UMUM UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KRITERIA KAWASAN KONSERVASI
PROVINSI KEPULAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Dr
AIR PERLUKAH KITA LESTARIKAN ?
PENANGANAN TERPADU DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DI WILAYAH PESISIR, LAUTAN DAN PULAU.
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
BANGGAI KEPULAUAN SULTENG
KONSERVASI LANSKAP : BENTANG ALAM EKOSISTEM PESISIR DAN PULAU KECIL
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
KRITERIA KAWASAN KONSERVASI
PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN
Kelompok 2 (M02) Rizka Okti Maulani Rohmatul Uma Luthfia Hikmah
Hutan Lindung Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan.
Penertiban Tambak Liar dan Perbaikan Hutan Mangrove di Lampung Timur
ASAS PENGELOLAAN KONSERVASI
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
Dikutip dari berbagai sumber
Fatmawati Outline Definisi-Definisi Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk.
Laporan Akhir MASTERPLAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bengkalis.
MATERI 3: Regulasi Turunan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Kebijakan dan strategi pengelolaan tutupan lahan
KULIAH HUTAN LINDUNG (4) PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
KULIAH KERJA NYATA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KKN PPM) UNIVERSITAS ISLAM MAJAPAHIT 2018 PERENCANAAN KONSEP MINI PLAN GUDANG PRODUKSI CHIPS PORANG.
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
STUDIO PERENCANAAN WILAYAH. “ 2 1.Struktur Organisasi 2.Pembagian Kerja 3.Timeline Kerja 4.Latar Belakang 5.Isu Kab Lebak 6. Isu BWP 3 7. Tujuan Sasaran.
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
Strategi Pengembangan Desa Wisata Kabupaten Badung (Studi Kasus Desa Wisata Pangsan, Banjar Sekar Mukti Pundung, Kecamatan Petang ) Program Magister Arsitektur.
PERDA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI JAMBI
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
Transcript presentasi:

ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG WILAYAH PESISIR DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BANYUASIN OLEH M. APRI, SP PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN BADAN PERENCANAAN PEMBANGNAN DAERAH

PETA KABUPATEN BANYUASIN KECAMATAN BANYUASIN III BETUNG RANTAU BAYUR TALANG KELAPA PULAU RIMAU BANYUASIN I MUARATELANG BANYUASIN II MUARAPADANG MAKARTIJAYA RAMBUTAN TUNGKAL ILIR AIR SALEK TANJUNGLAGO MUARASUGIHAN

LUAS WILAYAH DAN LETAK GEOGRAFIS Luas Wilayah 11.833,99 Km² Letak Geografis, antara : 1.3º-4.0º LS dan 104.00°-105.35°BT, Sebelah Barat : Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pov. Jambi Sebelah Timur : Kabupaten Ogan Komering ilir Sebelah Utara : Selat Bangka Sebelah Selatan : Kab. Muara Enim, Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir

SEBARAN WILAYAH KECAMATAN, DESA DAN PENDUDUK KABUPATEN BANYUASIN 2008 No Kecamatan Ibu Kota Desa Kel Penduduk Luas Kepadatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13 14 15 Banyuasin I Banyuasin II Banyuasin III Betung Rantau Bayur Muara Telang Muara Padang Makarti Jaya Rambutan Pulau Rimau Talang Kelapa Tanjung Lago Air Saleh Muara Sugihan Tungkal Ilir Mariana Sungsang Pangkalan Balai Tebing Abang Telang Jaya Sumber Makmur Teluk Betung Sukajadi Sukadamai Salek Mukti Tirtaharja Sidomulyo 21 32 19 20 28 5 11 2 - 1 6 87.376 47.696 105.221 70.654 46.753 52.061 31.493 29.054 42.037 49.889 127.432 24.885 24.435 33.448 25.926 701,38 2.881,28 874,17 794,00 593,00 115,06 702,20 535,39 624,55 557,78 617,76 380,35 412,09 124,58 17,79 120,37 88,98 78,84 45,27 44,85 42,98 67,31 93,61 228,47 40,28 64,24 62,47 62,91    JUMLAH 272 16 798.360 11.832,99 67,47 Sumber : BPS BANYUASIN 2009

PETA KAWASAN PERTANIAN PANGAN KABUPATEN BANYUASIN Pasang Surut Lebak

Profil Bentang Wilayah Kabupaten

WILAYAH PESISIR Ciri Utama : Wilayah pertemuan antara daratan dan lautan, dimana wilayah daratannya masih dipengaruhi oleh dinamika lautan seperti instrusi air laut dan wilayah perairan lautnya masih dipengaruhi oleh dinamika daratan seperti sedimentasi dll. Ciri Utama : Adanya Zona/Kawasan pantai baik pantai berpasir (sandy beach) Pantai Berbatu (rocky beach) atau Berlumpur (muddy beach) Hutan Mangrove, Terumbu Karang dan Padang Lamun

PROBLEMATIKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DI KABUPATEN BANYUASIN Kemiskinan masyarakat pesisir Penataan ruang wilayah pesisir Penentuan kualitas lingkungan Potensi sumberdaya alam pesisir belum dimanfaatkan Potensi sumberdaya perikanan belum optimal Konversi sumberdaya ikan dan lingkungan belum optimal Impelentasi berjalan lambat

Kebijakan Nasional Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menurut UU Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 4 : Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; Menciptakan keharmonisnya dan sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau- pulau kecil; Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir; Meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil

Kedudukan dan Pengelolaan Pesisir dan PPK dalam Kerangka RPJP dan RPJM Nasional (UU No. 17/2007) Renstra Kementerian/Lembaga Terkait Pesisir dan PPK Misi ke-6 dan ke-7 RPJP 2005-2025 (UU No. 17/2007) Sasaran Pembangunan Kelautan RPJM 2004-2009 (Perpres No. 7/2005) RPJM DaerahProvinsi/ Kabupaten/Kota Pesisir Rencana Kerja Pemerintah Terkait Pesisir dan PPK

HIRARKI PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU 1 Provinsi Bappeda ATLAS 2 Provinsi & Kabupaten Bappeda STRATEGIC PLAN 3 Provinsi : 1:250 K Kabupaten : 1:50 K ZONATION PLAN 4 Kabupaten Bappeda MANAGEMENT PLAN 5 Kabupaten Bappeda ACTION PLAN 6 Kabupaten Dinas ZONE/AREA MANAGEMENT PLAN

ARAH KEBIJAKAN JANGKA PANJANG Wilayah Pesisir Kabupaten Banyuasin RTRW KABUPATEN BANYUASIN (PERDA No.8/2005 DALAM PROSES REVISI) KAWASAN LINDUNG 491.681,92 ha terdiri dari : Hutan lindung pantai 130.081,20 ha Kawasan sempadan pantai 8.700,34 ha Kawasan Sempadan Sungai 52.550,38 ha Kawasan Sekitar mata Air 100 ha Kawasan Hutan Kota 200 ha Suaka Alam Padang Sugihan 75.000 ha Suaka Alam Bentayan 19.300 ha Taman Nasional Sembilang 205.750 ha - >70 % ADALAH KAWASAN PESISIR

PETA KAWASAN LINDUNG KAB. BANYUASIN

ARAHAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BANYUASIN Pelestarian kawasan berikut fungsi, serta perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam untuk kepentingan plasma nuftah, keperluan wisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya (RTRW/RPJP 2006 -20025) Meningkatkan Pengelolaam Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan Hidup (RPJM 2009 – 2013), dengan program : Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program pengendalian kebakaran hutan Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Program rehabilitasi hutan dan lahan. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan.

Penyusunan RSWP3K RZWP3K RPWP3K RAPWP3K Menyusun Dokumen Perencanaan yang diamanatkan Undang-undang No.27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Banyuasin , antara lain Penyusunan RSWP3K RZWP3K RPWP3K RAPWP3K

Sekian Terima kasih Palembang, 19 Mei 2009